cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Ifrani, S.H., M.H
Contact Email
ifrani@ulm.ac.id
Phone
+625113305255
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Badamai Law Journal
Published by Universitas Lambung Mangkurat
ISSN : 25014086     EISSN : 25030884     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 198 Documents
 11   12   13   14   15 
KETERANGAN AHLI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Akhmad Sultan Al-Ghajali Akbar
Badamai Law Journal Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i1.12888

Abstract

Abtract: the results of the research can be concluded that: First, The Criteria of Experts in the Criminal Justice System of Children are: a. Bachelor's degree; b. Certificate/diploma; c. Certain positions; d. Advanced training in a particular field; e. Have a specific specialty; f. Recognition as a teacher, lecturer, or coach in a particular field; g. Professional License, if still valid; h. Participate as a membership in a professional organization; leadership positions in the organization are better; i. Publication of articles, books, or other publications, and can also be a reviewer. It would be one of the supporters that expert witnesses have long-term experience; j. Technical certification; k. Industry awards or recognition. Second, The strength of expert evidence in the child justice system is binding, namely that this provision is guided by the system or theory of proof based on the Law (Negatief Wetterlijk Bewijstheorie) must limit the prohibition to the judge to impose a criminal on a person who combines two elements, namely the provision of proof under the law and the element of the judge's belief into one element that is inseparable. The judge's conviction is considered none or nil if the conviction is not obtained from the evidence of expert information in the field of child psychology can also be called psychiatry.
KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA INSES DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA dahlia dahlia
Badamai Law Journal Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i1.12150

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana inses dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan  perundang-undangan  lain  yang  berkaitan  dengan  tindak pidana inses, dan juga bahan hukum sekunder yang berupa jurnal, buku-buku, dan berbagai literatur, dan Bahan hukum tersier yaitu Kamus Hukum.Penelitian ini bersifat preskriptif,  yang  memberikan  argumentasi  atas  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  terkait  dengan kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana inses dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  berupa  studi  kepustakaan  dan  teknik  analisis  data  yang  digunakan  bersifat  deduksi  dengan  metode  silogisme.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, nampaknya hukum yang ada di Indonesia di dalam mengatur kasus inses ini kurang adanya pembeharuan yang dapat memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai perbuatan inses, khususnya tindak pidana inses yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa.
PERLINDUNGAN HUKUM KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN GAMBUT DAN RAWA MENJADI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN BARITO KUALA MUTHIA SEPTARINA; NAHDHAH NAHDHAH; SALAMIAH SALAMIAH; NINGRUM AMBARSARI
Badamai Law Journal Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i1.10204

Abstract

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kearifan local masyarakat adat akibat alih fungsi lahan rawa dan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit dan untuk mengetahui bagaimana tata kelola perizinan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Barito Kuala. Penelitian ini menggunakan metode penelitian metode penelitian sosiologi hukum (socio legal research) dengan mengunakan metode pendekatan interdisipliner atau "hibrida" antara aspek penelitian sosiologi dengan pendekatan normatif yang memakai cara analisis kualitatif, dengan menganalisa suatu data secara mendalam dan holistik. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa perlindungan hokum dapat diberikan kepada seluruh masyarakat apabila semua pihak khususnya pemerintah memberikan pengaturan terkait hak-hak dan kewajiban yang harus dilindungi demi martabat masyarakat setempat. Terkait perijinan untuk Kabupaten Barito kuala sendiri proses perizinan perusahaan perkebunan kelapa sawit harus berdasarkan dengan Rencana Tata Ruang dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan sawit, serta terpenuhinya persyaratan-persyaratan dan kesesuaian rekomendasi dari Bupati dan Dinas Terkait. Dibentuknya Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan sawit ini mengingat bahwa perkebunan Kelapa sawit merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah yang saat ini berkembang pesat sehingga perlu dilakukan penataan, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian melalui pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit.  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: DIMENSI HUKUM DAN KEADILAN BAGI PEREMPUAN DI INDONESIA Ony Suryono; Ridwan Arifin
Badamai Law Journal Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i1.12523

Abstract

Law and justice are one of the important issues in the development of law in Indonesia. Many studies show that there is a gap in the paradigm of justice that is obtained by the community. The community considers that justice in practice is heavily influenced by politics, even though the law should provide a sense of justice for the community, one of which is the victim in the crime of domestic violence (KDRT). The cases of domestic violence are increasing every year, and unfortunately women and children are the groups most vulnerable to becoming victims. This study aims to analyze the legal and justice aspects for women in cases of domestic violence. This study uses a normative juridical approach. This study finds and confirms that legal protection for women has been regulated in various legal instruments, ranging from the Law on the Elimination of Domestic Violence, the Law on Human Rights, and even the Law on the Protection of Witnesses and Victims.
PENERAPAN SISTEM HUBUNGAN KERJA ALIH DAYA ATAS DIUBAHNYA PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP PEKERJA rizkyta shafarira; Djumadi Djumadi; Lena Hanifa
Badamai Law Journal Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i1.14305

Abstract

Perlindungan hukum bagi pekerja sangatlah diperlukan mengingat kedudukan pekerja atau buruh berada pada kedudukan yang lebih rendah atau lemah. Perlindungan terhadap pekerja atau buruh dimaksudkan agar dapat menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tidak diskriminasi atas dasar apapun untuk menciptakan sebuah kesejahteraan bagi pekerja, dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengubah sedikit banyak penngaturan mengenai ketenagakerjaan khususnya menyangkut Pekerja, Perusahaan Pemberi Kerja dan Perusahaan Penyedia Jasa (Perusahaan Alih Daya), baik mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pertanggungjawaban Perusahaan dan lain-lain.
TUNTUTAN BEBAS PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ATAS NAMA TERDAKWA VALENCYA (Pengadilan Negeri Kerawang) I wayan Sutije
Badamai Law Journal Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i1.14073

Abstract

 Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum pembebasan dalam penyelesaian kasus KDRT melalui hukum pidana/publik, dan bagaimana telah terjadi pergeseran hukum pembebasan dalam perkara KDRT dari perdata menjadi pidana/masalah publik. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, meskipun jumlah korban KDRT yang ingin membawa kasusnya ke lembaga penegak hukum untuk diproses pidana secara kuantitatif hanya sedikit dan sama sekali tidak sebanding dengan jumlah kasus KDRT yang jumlahnya di ratusan setiap bulannya, Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT menunjukkan adanya pergeseran pengaturan masalah rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan terjadinya kekerasan fisik, yang semula dipandang sebagai urusan pribadi antara satu individu dengan individu lainnya dalam sebuah lembaga bernama keluarga. menjadi urusan negara. Tuntutan kebebasan merupakan sejarah baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, fenomena ini tentunya tidak diatur dalam KUHAP karena hanya pengadilan yang merupakan jalan terakhir dalam memutuskan seseorang bersalah atau tidak bersalah, sehingga menarik untuk dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya putusan bebas menunjukkan bahwa Kejaksaan benar-benar dominus litis melalui Kejaksaan Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi dalam penuntutan perkara pidana, sehingga memunculkan penemuan hukum baru dalam reformasi hukum pidana terhadap penuntutan. proses oleh Kejaksaan dalam penuntutan perkara pidana.
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Esty Novelina Karuniani
Badamai Law Journal Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i2.14873

Abstract

Tujuan yang ingin didapat dalam penelitian hukum ini ialah ingin mengetahui dan menganalisis terkait analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dalam instrument lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menemukan aturan hukum, prinsip- prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi yang berkaitan dengan AMDAL, dan sifat penelitiannya yaitu preskriptif yaitu  memberikan pendapat/saran mengenai yang seharusnya dilakukan atas dasar argumentasi untuk mengatasi permasalah hukum yang diteliti. Hasil penelitannya yang di dapat yaitu. Pertama. Secara umum kegunaan amdal adalah memberikan informasi secara jelas mengenai suatu rencana usaha, berikut dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya, lalu menampung aspirasi, pengetahuan dan pendapat penduduk dalam permasalah mengenai lingkungan hidup serta menampung informasi setempat yang berguna bagi pemrakarsa dan masyarakat dalam mengantisipasi dampak dan mengelola lingkungan. Kedua. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan “setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau ukl-upl. tetapi dalam penyusus amdal tidak semua usaha atau kegiatan wajib memiliki amdal, kriteria usaha dan/atau kegiatan yang yang berdampak penting wajib memiliki amdal diatur dalam pasal 23 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
KEDUDUKAN KOMISI KODE ETIK POLRI DALAM PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI POLRI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM Saparyanto Saparyanto; Mulyani Zulaeha; Anang Sophan Tornado; Ifrani Ifrani; Suprapto Suprapto
Badamai Law Journal Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i1.14074

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki Komisi Kode Etik Polri dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis putusan Komisi Kode Etik Polri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian preskriftif, Kemudian dengan menggunakan beberapa pendekatan, berupa: (1) Peraturan Perundang-undangan (statute approach), (2) Pendekatan sejarah (historis approach), (3) Pendekatan kasus (case approach), dan (4) Pendekatan konseptual (conceptual approach). Pembentukan Komisi Kode Etik Polri hanya berdasarkan pada jabatan dan kepangkatan semata tanpa adanya syarat formil gelar kesarjanaan dalam hal ini Sarjana Hukum (S.H.), serta tidak mensyaratkan adanya batas usia, memiliki pelatihan atau pendidikan hakim dan lulus ujian hakim, sebagaimana syarat menjadi hakim pada Peradilan Negeri maupun Peradilan Militer. Mengingat Komisi Kode Etik Polri juga bertindak dan mempunyai kewenangan seperti hakim yaitu memeriksa dan memutus perkara pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri. Sehingga jika disandingkan dengan hakim pada Peradilan Umum atau Peradilan Militer. Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri tidak memenuhi rasa keadilan, bukan dikarenakan Komisi Kode Etik Polri yang tidak bisa berlaku adil atau karena memihak/berat sebelah kepada salah satu pihak, akan tetapi karena jenis sanksi yang sudah ditentukan oleh Perkap. Sedangkan putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri berupa penjatuhan hukuman jika bersalah dan direhabilitasi serta dikembalikan hak-haknya jika tidak bersalah setelah dibuktikan melalui mekanisme Sidang Komisi Kode Etik Polri, mencerminkan adanya Kepastian Hukum. Kata Kunci: Komisi Kode Etk Polri, Keadilan, Kepastian Hukum
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Rosyid Ari Prabowo; Suprapto Suprapto
Badamai Law Journal Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i2.14874

Abstract

Tujuan dari penulisan ini untuk dapat mengetahui maupun permasalahan serta pembahasan mengenai pengertian penduduk, lingkungsn hidup dan kerusakan lingkungan hidup serta bagaimana cara menanggulangi penecemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yuridis, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute apporach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun hasil penelitiannya yaitu: Pertama. Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup  menyatkan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kedua. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Ketiga. Masalah kependudukan yang dapat merusak lingkungan dapat diidentifikasi sebagai berikut: pertama adanya peningkatan humlah penduduk dan urbanisasi, kedua penduduk yang masih menerapkan prinsip berpindah tempat dan membuka lahan tanpa adanya reboisasi, ketiga dengan peningkatan jumlaha penduduk akhirnya terjadi peningkatan pula pada sampah / limbah. Keempat terjadinya eksplorasi / eksploitasi besar besaran terhadap lingkungan maupun SDA.
Kepastian Hukum Tentang Pengaturan Penegakan Pidana Mengenai Kewajiban Membayar Upah Pekerja poppy rezki adiatma; Rahmida Erliyani; Suprapto Suprapto; Muhammad Hendri Yanova
Badamai Law Journal Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i1.14137

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pidana dalam penyelesaian sengketa terhadap upah yang tidak di bayar oleh pengusaha. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sifat penelitian preskriptif yakni menguji kembali menurut teori hukum terhadap norma yang dianggap masih kabur. Hasil penelitian ini menunjukkan sejatinya dalam hal pekerja/buruh melakukan upaya hukum untuk mendapatkan perlindungan terhadap upah pekerja/buruh yang dengan sengaja/ lalai tidak di bayar oleh pengusaha saat ini menurut pengaturan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan melaui prosedur pidana, dalam proses pengaduan pihak pekerja/buruh kepada dinas ketenagakerjaan sampai pada proses mediasi baik itu perundingan dengan pengusaha atau sering juga di sebut perundingan bippartit atau perundingan dengan melibatkan pihak pengawas & Pembinaan ketenagakerjaan sebagai mediator/perundingan tripartit.sehingga dalam hal penolakan yang di sampaikan pihak pengusaha dalam perundingan tersebut mediator membuat anjuran tertulis apakah akan di lanjutkan ke PHI atau ditempuh melalui pidana Selanjutnya tentu saja proses yang dianut sekarang tidak mencerminkan ketidak pastian hukum, yang mana hukum pidana itu sendiri menganut prinsip asas ultimum remedium. Yang seharusnya aturan dibuat guna mempermudah pekerja melakukan upaya hukum dalam mendapatkan haknya kembali untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

Page 13 of 20 | Total Record : 198

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2016) More Issue