cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : 20867549     EISSN : 25283383     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurisdictie (print ISSN 2086-7549, online ISSN 2528-3383) is peer-reviewed national journal published biannually by the Law of Bisnis Syariah Program, State Islamic University (UIN) of Maulana Malik Ibrahim Malang. The journal puts emphasis on aspects related to economics and business law which are integrated to Islamic Law in an Indonesian context and globalisation context. The languages used in this journal are Indonesia, English and Arabic.
Arjuna Subject : -
Articles 214 Documents
 15   16   17   18   19 
THE AUTHORITY RATIONALIZATION PHILOSOPHY OF THE INDONESIA COMPETITION COMMISSION: The Due Process of Law and Maqashid Sharia Perspectives Noer Yasin
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 13, No 1 (2022): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v13i1.15873

Abstract

The Indonesia Competition Commission (ICC) is a super body institution in enforcing business competition law in Indonesia. There are three subsystems of authority in the said law, namely the authority to investigate and observe, the authority to prosecute and the authority to adjudicate. The ICC is full of conflicts of interest in performing its functions, thus, impartiality is not an easy task. This is normative research with statutory and conceptual approaches. The primary, secondary, and tertiary legal materials were obtained through literature study and analyzed using extensive interpretation. The research focus is, first, rationalization in the due process of law perspective guarantees the impartiality of the ICC in executing its authority. Second, in the maqashid sharia perspective, ICC can realize justice and protect citizens’ property. In the second perspective, this rationalization is included at the primary level by separating the prosecution and the adjudication authorities. The government should provide a clear policy so the ICC stands as a prosecution agency with more authority to conduct a search to obtain the needed evidence. Meanwhile, the authority to adjudicate is on the Commercial Court, a special court in the General Court. This article contributes thoughts on Business Competition Law and the authority of the KPPU in the legal process and the perspective of Maqashid sharia.Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga superbody dalam menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia. Dalam hukum tersebut, terdapat tiga subsistem kewenangan, yaitu kewenangan penyelidikan dan penyidikan, kewenangan penuntutan, dan kewenangan mengadili. KPPU sarat dengan konflik kepentingan dalam menjalankan fungsinya, karenanya, imparsialitas sulit ditegakkan. Artikel ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan penafsiran ekstensif. Fokus penelitian, pertama, rasionalisasi dalam perspektif due process of law menjamin imparsialitas KPPU dalam melaksanakan kewenangannya. Kedua, dalam perspektif maqashid syariah, KPPU dapat mewujudkan keadilan dan perlindungan harta benda warga negara. Dalam perspektif maqashid syariah, rasionalisasi ini masuk pada jenjang primer dengan memisahkan kewenangan penuntutan dan mengadili. Hendaknya pemerintah dapat memberikan kebijakan yang jelas agar KPPU berdiri sebagai lembaga penuntut dengan penambahan kewenangan untuk melakukan penggeledahan dalam upaya mendapatkan bukti-bukti yang dibutuhkan. Sedangkan, kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Niaga yang merupakan pengadilan khusus dalam Pengadilan Umum. Artikel ini memberikan kontribusi pemikiran mengenai Hukum Persaingan Usaha serta kewenangan KPPU dalam proses hukum dan perspektif Maqashid sharia.
CONSUMER PROTECTION AGAINST REPACKAGED IMPORTED PRODUCTS Ulfia Nur Faiqoh
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 13, No 1 (2022): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v13i1.16266

Abstract

The sales of skincare are varied, one of which is repackaging the original packaging. This study aims at determining consumer protection on the sale of imported products that are repackaged and analysis made based on saddu adz-dzari’ah perspective. This research is a normative legal research. The results of the study show that consumer protection for imported products that are repackaged is a violation because the producers of the imported products did not attach the information that should be obtained by consumers as arranged in Article 8, Paragraph 1 of Consumer Protection Act. It becomes a concern since it could harm the consumers. Meanwhile, the saddu adz-dzari’ah perspective suggests that this repackaged products sale is included in the sale and purchase that are allowed since it does not lead to something bad or a loss for both parties because, in the buying process, the producer will explain the content that the product contains. Sellers who repackaged the products should provide complete information and explain the repackaging process so that consumers’ rights to obtain clear information about the products they buy are fulfilled. This article may enrich the literature of consumer protection and provide recommendations for law enforcement of consumer protection.Penjualan skincare di pasar bervariatif salah satunya dengan melakukan kemas ulang dari kemasan asli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap penjualan produk impor yang dikemas ulang dan analisis dengan perspektif saddu adz-dzari’ah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai sumbernya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif serta hukum Islam. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan perlindungan konsumen terhadap produk impor yang dikemas ulang merupakan suatu hal yang melanggar karena dalam packaging produsen kemas ulang tidak mencantumkan hak informasi yang seharusnya diperoleh konsumen seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1 huruf a,c,g,i sehingga hal ini dikhawatirkan dapat membahayakan konsumen. Sedangkan, perspektif saddu adz-dzari’ah penjualan secara kemas ulang ini termasuk kedalam jual beli yang diperbolehkan karena tidak membawa kedalam jalan yang menimbulkan sesuatu yang buruk atau kerugian untuk kedua belah pihak karena dalam proses pembelian produsen akan menjelaskan kandungan yang terdapat dalam produk. Artikel ini dapat memperkaya literatur perlindungan konsumen dan memberikan beberapa rekomendasi untuk penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.
CONSUMER LEGAL PROTECTION EFFORTS THROUGH HALAL CERTIFICATION POLICY FOR SMALL MEDIUM INDUSTRY IN PONOROGO Rohmah Maulidia
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 13, No 1 (2022): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v13i1.16477

Abstract

This article aims to further explore the halal certification policy for small and mediumsized industries in Ponorogo Regency after the issuance of the Law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance. This paper is an empirical legal research with a sociology of law approach with primary data based on interviews. Primary data and secondary data were analyzed by qualitative descriptive method. This article finds that the policy for mandatory halal certification for Small and Medium Industries in Ponorogo is based on the Law on Halal Product Assurance and other technical regulations for halal certification. Structurally, the authority for certification of Small and Medium Industries is in the Agency for the Halal Product Assurance Agency, Ministry of Religion, Ponorogo Regency. Culturally, the Small and Medium Industry Institute in Ponorogo welcomes the ease of halal certification by the Ministry of Religion of the Regency’s Halal Product Assurance Organizing Agency. This article has contributed to increasing the awareness of Small and Medium Industry actors, as well as the proactive efforts of the Halal Product Assurance Organizing Agency and the Ponorogo Regency Government to Small and Medium Industries in the form of technical guidance, workshops and socialization of the halal certification program.Artikel ini bertujuan menggali lebih jauh kebijakan sertifikasi halal bagi industri kecil dan menengah di Kabupaten Ponorogo pasca lahirnya Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014. Tulisan ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dengan data primer berasarkan hasil wawancara. Data primer dan data sekunder dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Artikel ini menemukan hasil bahwa kebijakan kewajiban sertifikasi halal bagi Industri Kecil Menengah di Ponorogo didasarkan pada adanya Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal serta peraturan teknis sertifikasi halal lainnya. Secara struktur, kewenangan sertifikasi Industri Kecil Menengah berada di Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Secara kultur, Lembaga Industri Kecil Menengah di Ponorogo menyambut baik kemudahan sertifikasi halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian agama Kabupaten. Artikel ini memiliki kontribusi untuk meningkatkan kesadaran para pelaku Industri Kecil Menengah menjaga hak dan kepuasan konsumen, serta adanya upaya proaktif Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo kepada Industri Kecil Menengah dalam bentuk bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi program sertifikasi halal.
HOW JUDICIARY SUPPORTS CONTRACT LAW ENFORCEMENT: Indonesian Experience Herliana Herliana
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 13, No 2 (2022): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v13i2.18941

Abstract

Contract law enforcement matters since it is one of the indications used by the World Bank to determine ease of doing business. The more effective the settlement of agreement dispute, the better the business environment in a country. The issues with Indonesian Courts are inefficiency, inconsistency, and poor use of technology to support litigation process. This article aims to evaluate why the Indonesian judiciary reformation is yet to be swift and efficient in process. It is normative research using secondary data from regulation documents, books, articles, and journals. The data are analyzed qualitatively by organizing them into categories before coding. Then, they are analyzed using narrative analysis. The research results indicate that the Indonesian judiciary has not wholeheartedly implemented the reforms, indicated by the optional use of e-court and small claim court, lack of mediation skills and facilities, and lack of technology used for litigation process in courtroom. This research contributes in providing accurate information on how the judiciary should improve its performances to function efficiently so it supports government’s program to create positive business climate in Indonesia, by requiring simple lawsuit, e-court use expansion, optimal use of technology, and improving the judge’s skills.Penegakan hukum terhadap perjanjian hubungan bisnis memegang peranan penting karena menjadi salah satu indikator Bank Dunia dalam menentukan indeks kemudahan berusaha di suatu negara. Semakin efektif penyelesaian sengketa perjanjian, semakin baik pula iklim bisnis di suatu negara. Permasalahan yang dihadapi peradilan Indonesia adalah kurang efisien, tidak konsisten, dan juga kurang optimalnya penggunaan teknologi untuk mendukung proses litigasi. Penelitian ini menganalisis mengapa reformasi peradilan belum mengarah pada proses cepat dan efisien. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder dari peraturan, dokumen, buku, artikel, dan laporan penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan mengategorikan informasi sebelum dilakukan kodifikasi. Data yang telah dikodifikasi dianalisis secara naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi peradilan belum dilaksanakan sepenuhnya. Adapun indikasinya adalah penggunaan e-court dan gugatan sederhana yang masih opsional, kurangnya keterampilan mediasi yang dimiliki para hakim mediator, serta kurangnya penggunaan teknologi untuk mendukung proses litigasi. Penelitian ini bermanfaat memberikan informasi bagi dunia peradilan tentang bagaimana langkah yang harus diambil untuk menciptakan peradilan yang berfungsi efisien sehingga dapat mendukung upaya pemerintah menciptakan iklim berusaha yang positif di Indonesia dengan cara mewajibkan gugatan sederhana, perluasan penggunaan e-court, penggunaan teknologi dengan optimal dan peningkatan kapasitas hakim.
THE LEGAL STATUS OF DIGITAL BANKS IN INDONESIA Elsa Assari
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 13, No 2 (2022): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v13i2.16285

Abstract

The bank digital concept is designed so the customer can independently do the transaction, make an online account, get online information, close the account, and so forth. Norm text wise, digital bank is not present in the positive law of banking in Indonesia. So, the problem is about the legal basis of digital banks in the country. The researchers discuss the problem by applying normative juridical method with statute and analytical approaches. The primary law sources are from the laws and regulations, the court’s transcript of proceedings, and the court decision. The secondary sources are previous research results and legal articles. The analysis technique of legal sources implements systematic interpretation. The results show that the legal basis for digital banks in Indonesia is implicitly written on Banking Law and POJK No. 12/POJK.03/2021 concerning Commercial Banks. Digital banks must be an Indonesian legal entity bank and acquire a license from the OJK. Digital banks should be clearly differentiated with other Indonesian legal entities by applying a better and more complete regulation to give legal certainty, protect the customer’s personal data, and avoid data leakage. This article hopefully can be a reference for regulating digital banking in Indonesia.Konsep bank digital dirancang agar nasabah dapat melakukan transaksi secara mandiri, membuka rekening online, memperoleh informasi online, menutup rekening dan kebutuhan lainnya. Bank digital secara teks norma tidak terdapat dalam hukum positif perbankan di Indonesia. Persoalan yang muncul adalah bagaimanakah dasar hukum pengaturan bank digital di Indonesia. Penulis melakukan pembahasan dengan menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Bahan hukum utama yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, berita acara persidangan, dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi hasil penelitian dan artikel hukum. Teknik analisis bahan hukum menggunakan tafsir sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum bank digital di Indonesia secara implisit diatur melalui Undang-Undang Perbankan dan POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Bank digital harus berbadan hukum Indonesia dan mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Bank digital harus dibedakan secara jelas dengan badan hukum Indonesia melalui penggunaan payung hukum yang lebih baik dan lengkap guna memberikan kepastian hukum, terlindunginya data pribadi konsumen serta risiko kebocoran data. Artikel ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai dasar rujukan pengaturan perbankan digital di Indonesia.
THE PROTECTION OF LOCAL HANDICRAFTS THROUGH THE GEOGRAPHICAL INDICATION BY THE REGIONAL GOVERNMENT IN EAST JAVA, INDONESIA Iffaty Nasyiah; Ramadhita Ramadhita; Khoirul Hidayah
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 13, No 2 (2022): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v13i2.18265

Abstract

The Directorate General of Intellectual Property Rights data in December 2021 show that only 10% of 97 local handicraft products were registered in Geographical Indication and none of those are East Java products. In fact, East Java owns numerous handicrafts sold in the export market. The registration of GI, as in brand registration, can help Small and Medium Industries to market their products abroad. The causal factors of the nonexistence of GI registration for handicrafts in East Java should be studied. It is crucial to know the attempts of East Java’s regional government to develop the access quality of trading local’s handicraft through GI. This is a juridical-empiric study, using juridical sociology approach. The results reveal that the three regional governments, Malang Regency, Ponorogo Regency, and Tulungagung Regency understood the branding concept but not GI protection. According to Syathibi’s maslahah concept, GI regulation and regional government’s role are urgent to keep legal purposes, that is to protect local society. GI is a communal right of ownership–in the Milkiyyah concept it is called al Milk al ‘Ammah–that can be jointly used. This study is a recommendation for local governments to facilitate the GI for the handicraft businessmen.Data Dirjen Hak Kekayaan Intelektual pada Desember 2021 menunjukkan bahwa masih 10% dari 97 produk kerajinan tangan masyarakat lokal yang terdaftar Indikasi Geografis dan belum ada produk kerajinan tangan Jawa Timur yang terdaftar. Faktanya, Jawa Timur memiliki banyak kerajinan tangan yang sudah masuk pasar ekspor. Pendaftaran indikasi geografis sebagaimana pendaftaran merek, dapat membantu pelaku industri kecil menengah dalam perdagangan ke luar negeri. Faktor penyebab belum adanya pendaftaran indikasi geografis untuk kerajinan tangan di Jawa Timur menarik dikaji. Penting mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah di Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas akses perdagangan kerajinan tangan masyarakat melalui indikasi geografis. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan tiga pemerintah daerah yang menjadi sampel penelitian yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Tulungagung memahami konsep merek namun belum memahami konsep perlindungan indikasi geografis. Menurut konsep kemaslahatan Syathibi, pengaturan indikasi geografis dan pentingnya peran pemerintah daerah adalah untuk memelihara tujuan hukum yaitu melindungi masyarakat lokal. Indikasi geografis merupakan hak milik komunal yang dalam konsep al-Milkiyyah disebut al-milk al-‘ammah yang boleh diambil manfaatnya bersama-sama. Penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi pemerintah daerah terkait pentingnya memberikan pendampingan indikasi geografis pada pelaku usaha kerajinan tangan.
AN ISLAMIC SPIRIT FOR BUSINESS ETHICS AND LEGAL FRAMEWORK OF FINTECH PEER TO PEER LENDING: Why Does Indonesia Need It? Aditya Prastian Supriyadi
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 13, No 2 (2022): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v13i2.17876

Abstract

The growth of Fintech Peer-to-Peer (P2P) lending in Indonesia is one of the supports for national economic development. The positive growth of this financial sector is not supported by proportional rules, resulting in the practices of business ethics violation which is detrimental to society. To overcome these problems, the spirit of Islam can be the basis for determining ethical and business measures into a better legal framework for Fintech P2P Lending. This article applies a normative legal research method using a conceptual approach and legislation relevant to the theme of the study. The research results indicate that Fintech P2P Lending in Indonesia needs to be regulated in a qualified legal framework because the existing rules have not been able to solve unethical actions of businessmen. The business concept in Islam also accommodates ethical issues that must be applied in business activities as a harmless commerce spirit. This Islamic spirit can be used as a source of material law in determining a clear legal framework to uphold Fintech P2P Lending business ethics so as not to harm the Indonesian people.Pertumbuhan fintech peer-to-peer (P2P) lending di Indonesia merupakan salah satu penunjang pembangunan ekonomi nasional. Pertumbuhan positif sektor keuangan ini tidak diikuti dengan aturan yang proporsional sehingga menimbulkan praktik-praktik yang melanggar etika bisnis dan sangat merugikan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, semangat Islam dapat menjadi landasan untuk menentukan langkah-langkah etis dan bisnis ke dalam kerangka hukum fintech P2P lending yang lebih baik. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema penelitian. Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa fintech P2P Lending di Indonesia perlu diatur dalam kerangka hukum yang mumpuni karena aturan yang ada belum mampu mengatasi tindakan tidak etis dari para pelaku bisnis. Konsep bisnis dalam Islam juga mengakomodir persoalan etika yang harus diterapkan dalam kegiatan bisnis sebagai spirit perdagangan yang tidak merugikan. Semangat keislaman ini dapat dijadikan sebagai sumber hukum materil dalam menentukan kerangka hukum yang jelas untuk menegakkan etika bisnis fintech P2P lending agar tidak merugikan masyarakat Indonesia.
DATA OWNERSHIP IN REGULATING BIG DATA IN INDONESIA THROUGH THE PERSPECTIVE OF INTELLECTUAL PROPERTY Hari Sutra Disemadi
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 13, No 2 (2022): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v13i2.17384

Abstract

Big data is the process of collecting, analyzing, and utilizing data, which is necessary for the development of many kinds of technologies that are already highly-integrated into the daily lives of many people. The concept of data ownership is often used to be the basis to support the efforts to regulate big data. This point of view argues that data has a number of elements of ownership that needs to be recognized by intellectual property law but does not clearly explain the conceptual connection of data, big data, and intellectual property. Using the normative legal research method, this article found out that the integration of intellectual property elements into the conceptualization of big data regulation could threaten the antitrust or business competition climate in Indonesia. Additionally, the normative space for big data regulations through the intellectual property rights perspective is still too small to be comprehensively described and still needs more concrete evidence from the actual utilization of big data itself. This research aims at providing points of normative reference for future studies on the potentials and risks of regulating big data under the framework of intellectual property law.Big data merupakan proses pengumpulan, analisis dan pemanfaatan data yang berperan penting dalam perkembangan berbagai macam teknologi yang sudah sangat terintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Konsep kepemilikan data merupakan konsep yang kerap dijadikan dasar dalam upaya meregulasi big data. Sudut pandang ini berargumen bahwa data memiliki unsur kepemilikan yang harus dihormati oleh hukum kekayaan intelektual, namun tidak secara jelas menjelaskan konseptualisasi antara data, big data, dan kekayaan intelektual. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menemukan adanya pelekatan nilai kekayaan intelektual ke dalam konseptualisasi pengaturan big data, yang mana dapat mengancam iklim persaingan usaha di Indonesia dan secara normatif pengaturan big data melalui hak kekayaan intelektual masih sangat kecil untuk dijabarkan dan membutuhkan bukti yang lebih konkret dari pemanfaatan big data itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi secara normatif untuk penelitian di masa mendatang mengenai peluang dan risiko pengaturan big data dalam kerangka hukum kekayaan intelektual.
TEXT AUTHORIZATION IN THE DEVELOPMENT OF SHARIA ECONOMIC LAW IN INDONESIA: Study of the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council Imam Mustofa
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 13, No 2 (2022): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v13i2.18935

Abstract

DSN-MUI fatwa is a reference for the sharia standardization in Islamic financial institutions. Fatwa not only refers to primary references (Quran and Sunnah) strengthened by jurisprudence, but also secondary references such as ulamas’ opinions. This study analyzes the fatwa used as a text-based religious authority by the fatwa institution. This is a literature review which qualitative data are from primary and secondary sources collected through documentation, by reading the fatwa on Islamic finance from 2000-2012. Meanwhile, secondary data are articles, books, or studies related to the authority of religious texts in the sharia economic law discovery and development. The content analysis method was applied. This study found that of the 122 fatwas compiled in the DSN-MUI fatwa book, there were 47 fatwas (38.5%), referring to the opinions of salaf and contemporary ulamas as the basis, or as arguments and legitimacy. Based on the findings and analysis, the religion’s legitimacy and authority are at least based on two main things, the agents forming authority and references forming authority. Issuance of fatwa in sharia economic development is an attempt to reproduce the text’s authority. This study affirms previous studies reinforcing MUI as the religious authority, particularly in sharia economics.Fatwa DSN-MUI menjadi rujukan standardisasi kesyariahan sebuah lembaga keuangan syariah. Fatwa tidak hanya merujuk pada referensi primer (Quran dan sunnah) yang diperkuat dengan kaidah fikih, tetapi juga pada referensi sekunder dari pendapat para ulama. Kajian ini bertujuan menganalisa fatwa yang dijadikan otoritas keagamaan yang bertumpu pada teks oleh lembaga fatwa. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif bersumber dari sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu membaca fatwa tentang keuangan Syariah tahun 2000-2012. Data sekunder yaitu artikel, buku atau kajian terkait otoritas teks agama dalam penemuan dan pengembangan hukum ekonomi syariah. Data dianalisis dengan metode analisis isi. Kajian ini menemukan, dari 122 fatwa dalam buku kumpulan fatwa DSN-MUI, terdapat 47 fatwa (38,5%) yang merujuk pendapat ulama salaf dan kontemporer sebagai landasan fatwa-fatwa tersebut, atau setidaknya sebagai argumen dan legitimasi. Penelitian menunjukkan bahwa legitimasi dan otoritas agama setidaknya bertumpu pada dua hal pokok yaitu agen pembentuk otoritas dan referensi pembentuk otoritas. Penerbitan fatwa dalam konteks pengembangan ekonomi syariah merupakan upaya mereproduksi otoritas teks. Kajian ini mengafirmasi kajian-kajian sebelumnya yang menyatakan penguatan MUI sebagai pemegang otoritas keagamaan, khususnya dalam bidang ekonomi syariah.
THE LEGAL CONSTRUCTION OF LICENSING AND SUPERVISION OF SHARIA MULTILEVEL MARKETING IN INDONESIAN TRADE LAW Tri Hidayati; Masyithah Umar; Fathurrahman Azhari; Mujiburohman Abul Abas
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 13, No 2 (2022): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v13i2.17989

Abstract

Trade law in Indonesia has not accommodated Sharia Multilevel Marketing (Sharia MLM). The legitimacy of the Sharia status and supervision by the the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN MUI) does not have legal implications for the legality of the Sharia MLM company business entity. This article aims to explain the urgency of Sharia MLM regulation in trade law and provide input on the legal construction of licensing and supervision of Sharia MLM to maximize the achievement of trade law in Indonesia. This normative legal research uses statutory and conceptual approaches with a legal construction method. The legal materials were analyzed usingcontent analysis technique and prescriptive methodology. The results show that the legal construction of Sharia MLM in trade law is urgently carried out by the government using an integration-partnership model between DSN MUI and the Indonesian Ministry of Trade in the licensing and supervision system of Sharia MLM. The application of this model can legitimize the legal status of a Sharia MLM company so that it can become a locomotive for accelerating the Islamic economic ecosystem to advance the national economy.Hukum perdagangan di Indonesia belum mengakomodasi Multilevel Marketing Syariah (MLM Syariah). Legitimasi status Syariah dan pengawasan oleh Dewa Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tidak berimplikasi hukum terhadap status hukum badan usaha perseroan MLM Syariah. Artikel ini bertujuan menjelaskan urgensi pengaturan MLM Syariah dalam hukum perdagangan dan memberikan masukan konstruksi hukum perizinan dan pengawasan MLM Syariah dalam rangka memaksimalkan tercapainya tujuan hukum perdagangan di Indonesia. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan metode konstruksi hukum. Bahan hukum dianalisis menggunakan teknik content analysis dan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum MLM Syariah dalam hukum perdagangan urgen dilakukan pemerintah dengan menggunakan model integrasi-kemitraan antara DSN MUI dan Kementerian Perdagangan dalam sistem perizinan dan pengawasan MLM Syariah. Penerapan model ini dapat melegitimasi status hukum perseroan MLM Syariah sehingga dapat menjadi lokomotif akselerasi ekosistem ekonomi Islam untuk memajukan perekonomian nasional.

Page 17 of 22 | Total Record : 214

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 1 (2025): Jurisdictie Vol 15, No 2 (2024): Jurisdictie Vol 15, No 1 (2024): Jurisdictie Vol 14, No 2 (2023): Jurisdictie Vol 14, No 1 (2023): Jurisdictie Vol 13, No 2 (2022): Jurisdictie Vol 13, No 1 (2022): Jurisdictie Vol 12, No 2 (2021): Jurisdictie Vol 12, No 1 (2021): Jurisdictie Vol 11, No 2 (2020): Jurisdictie Vol 11, No 1 (2020): Jurisdictie Jurisdictie: Vol. 10, No. 2 (2019) Jurisdictie: Vol. 10, No. 1 (2019) Jurisdictie: Vol. 9, No. 2 (2018) Jurisdictie: Vol. 9, No. 1 (2018) Jurisdictie: Vol. 8, No. 2 (2017) Jurisdictie: Vol. 8, No. 1 (2017) Jurisdictie: Vol 7, No 2 (2016) Jurisdictie: Vol 7, No 1 (2016) Jurisdictie: Vol 6, No 2 (2015) Jurisdictie: Vol 6, No 1 (2015) Jurisdictie: Vol 5, No 2 (2014) JURISDICTIE (Vol 3, No 1 JURISDICTIE (Vol 2, No 2 JURISDICTIE (Vol 2 No 1 JURISDICTIE (Vol 1 No 2 JURISDICTIE (Vol 1 No 1 More Issue