cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : 20867549     EISSN : 25283383     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurisdictie (print ISSN 2086-7549, online ISSN 2528-3383) is peer-reviewed national journal published biannually by the Law of Bisnis Syariah Program, State Islamic University (UIN) of Maulana Malik Ibrahim Malang. The journal puts emphasis on aspects related to economics and business law which are integrated to Islamic Law in an Indonesian context and globalisation context. The languages used in this journal are Indonesia, English and Arabic.
Arjuna Subject : -
Articles 214 Documents
 14   15   16   17   18 
REVITALIZING PRODUCTIVE ZAKAT IN THE COVID-19 PANDEMIC ERA IN EAST JAVA Sudirman, Sudirman; Ramadhita, Ramadhita; Bachri, Syabbul
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 12, No 2 (2021): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v12i2.14089

Abstract

COVID-19 has brought significant changes in people’s lives, especially in the economic sector. As a financial tool for the people, Zakat is expected to be a source of community welfare in the pandemic era. Well-managed zakat is expected to be able to provide jobs for the affected community. This article aims to describe the revitalization of productive zakat in zakat management institutions in East Java during the COVID-19 pandemic. It is a juridical-empirical research. The study’s primary data were the results of semi-structured interviews with the Zakat Managers at BAZNAS East Java, Nurul Hayat Malang, and YDSF Malang. This study indicates that the mentioned zakat institutions have distributed zakat productively, although it has not run optimally. The problems include the lack of understanding and assistance, as well as the less varied productive zakat program. This will be easily overcome by managing productive zakat professionally involving partner institutions that are consistent in mentoring and development. This article may enrich the literature of productive zakat management and provide some recommendations to implement the zakat management more effective.COVID-19 membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di sektor ekonomi. Zakat sebagai piranti keuangan umat diharapkan mampu menjadi sumber kesejahteraan masyarakat di era pandemi. Zakat yang dikelola secara produktif diharapkan mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terdampak. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan revitalisasi zakat produktif di institusi pengelola zakat di Jawa Timur pada masa pandemi COVID-19. Artikel ini berdasarkan hasil penelitian yuridis-empiris. Data primer penelitian adalah hasil wawancara dengan para manajer zakat di BAZNAS Jawa Timur, Nurul Hayat Malang, and YDSF Malang. Studi ini menunjukkan bahwa lembaga zakat yang disebutkan telah mendistribusikan zakat secara produktif, meskipun belum berjalan secara maksimal. Persoalan yang dihadapi antara lain adalah lemahnya pemahaman dan rendahnya pendampingan, serta program zakat produktif yang kurang variatif. Hal tersebut akan mudah diatasi dengan pengelolaan zakat produktif secara profesional yang melibatkan lembaga mitra yang konsisten dalam pendampingan dan pengembangan. Artikel ini dapat memperkaya literatur pengelolaan zakat produktif dan memberikan beberapa rekomendasi untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara lebih efektif.
THE MEANING OF WAGE JUSTICE DURING THE COVID-19 PANDEMIC Bagijo, Himawan Estu; Santoso, Hendrawan Dendy
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 12, No 2 (2021): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v12i2.13355

Abstract

Workers and employers felt the impact of Covid-19 that spread among the labor cluster. One of the problems is wage. The novelty of this research is the discussion of the government’s point of view on the differences in interests based on the wages meaning. This paper aims to find out the meaning of wage justice for workers and entrepreneurs during the Covid-19 pandemic through the perspective of Islam. The descriptive qualitative methodology is used to find out the wage justice meaning regarding the reduced wages of the workers that are on the essential category, 51 companies with 3,032 workers at the hotel sector and export-oriented industries such as charcoal briquettes and footwear. The data of companies that do not provide wages and lay off the workers on the critical category show 36 companies with 2,290 workers. Most of them are working on the food industry, beverage industry and the supporting sectors. The duties and roles of the Manpower Office, through labor inspectors, are supervising the implementation of the manpower public policies in the form of laws protecting both workers and employers. The formulation of this new policy aims to minimize the employment problems that may occur during the Covid-19 pandemic.Dampak penyebaran Covid-19 klaster ketenagakerjaan dirasakan bagi pekerja dan pengusaha. Salah satu permasalahannya yaitu upah. Kebaruan penelitian ini adalah pembahasan sudut pandang pemerintah terhadap perbedaan kepentingan yang didasarkan pemaknaan upah. Tujuan penulisan artikel ini untuk dapat mengetahui makna keadilan upah bagi pekerja dan pengusaha saat pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan upah yang berkeadilan saat upah pekerja yang dikurangi pada kategori esensial sejumlah 51 perusahaan dengan pekerja 3.032 orang yaitu sektor perhotelan dan industri orientasi ekspor seperti arang briket dan alas kaki. Data perusahaan yang tidak memberikan upah sekaligus merumahkan pekerja pada kategori kritikal sejumlah 36 perusahaan dengan pekerja 2.290 orang yang sebagian besar adalah sektor industri makanan dan minuman serta penunjangnya. Tugas dan peran Dinas Tenaga Kerja melalui pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah sebagai pembina dalam pelaksaan kebijakan publik ketenagakerjaan berupa perundangan yang melindungi baik pekerja maupun pengusaha. Perumusan kebijakan baru ini adalah untuk meminimalisasi timbulnya masalah ketenagakerjaan saat pandemi Covid-19.
THE LEGAL PROTECTION OF CLICKWRAP AGREEMENT IN THE ELECTRONIC CONTRACT OF ELECTRONIC COMMERCE TRANSACTIONS Tuturoong, Veronica; Herry, Musleh
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 12, No 2 (2021): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v12i2.12546

Abstract

E-contract is a new technology in online trading. It is a double-edged sword. Besides having advantages such as simplifying and speeding up transactions, it has shortcomings e.g. no legality regarding e-contract and substantive and procedural problems. One of them is in the application of clickwrap agreements, a standard agreement in e-commerce transactions. Buyers must agree with the requirements by clicking the “I agree” button. The research examines the legal protection and privacy policy for the users of smart contract clickwrap agreements in e-commerce transactions in Indonesia. This is normative research with a statute approach. This study teaches the readers to understand the shortcomings and to be more cautious about e-commerce transactions. The results reveal that privacy policy on the use of smart contract clickwrap agreement is based on the EIT Law meanwhile the international law aspect is UNCITRAL Model Law. It shows that e-contract basic guideline has law absence. Besides investigating the regulations, the researchers trace the principles of contract law which is applicable to realize justice and certainty of parties. To conclude, legal reformation is needed in managing the validity of the smart contract clickwrap agreement so there will be legal certainty in e-commerce transactions in Indonesia.E-contract merupakan teknologi baru yang diterapkan dalam perdagangan online. E-contract merupakan pedang bermata dua. Di samping memiliki banyak keuntungan seperti mempermudah dan mempercepat transaksi, namun ia juga memiliki kekurangan, seperti tidak adanya legalitas mengenai e-contract dan permasalahan yang bersifat substantif dan prosedural. Salah satunya ialah penerapan clickwrap agreement, bentuk perjanjian baku dalam transaksi e-commerce. Pembeli harus menyetujui persyaratan dengan mengklik tombol “I agree”. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum dan kebijakan privasi bagi pengguna smart contract clickwrap agreement pada transaksi e-commerce di Indonesia. Metode yang digunakan ialah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini mengajarkan pembaca untuk lebih memahami kekurangan dan waspada dalam melakukan transaksi e-commerce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan privasi pada penggunaan smart contract clickwrap agreement berdasarkan UU ITE dan aspek hukum internasional yaitu UNCITRAL Model Law sebagai pedoman dasar e-contract masih memiliki kekosongan hukum. Selain menelusuri peraturang perundang–undangan peneliti juga menelusuri asas–asas hukum kontrak yang dapat diterapkan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian para pihak. Dapat disimpulkan bahwa diperlukan pembaharuan hukum dalam pengaturan keabsahan smart contract clickwrap agreement agar terbentuk kepastian hukum dalam transaksi elektronik di Indonesia.
LEGAL POSITION OF FIDUCIARY DEEDS IN A MURABAHA CONTRACT FOLLOWING THE INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 18/PUU-XVII/2019 ON DEFAULT AGREEMENT BY CREDITORS AND DEBTORS Arifah, Risma Nur; Fidhayanti, Dwi
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 12, No 2 (2021): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v12i2.12570

Abstract

This normative research aims at analyzing the legal position of fiduciary deeds in murabaha contract following the decision of Indonesian Constitutional Court No. 18/PUU-XVII/2019 on default agreement between creditors and debtors. The study applied conceptual and statute approaches. The results reveal that the fiduciary deed position after the mentioned decision is about the existing agreement carried out as it should. While for the fiduciary deed implemented after the decision exists, there must be a default agreement as a form of the decision’s implementation and anticipation if in the future the debtor does not voluntarily turn in the fiduciary object. Efforts to draw up an agreement on the clause of default in a fiduciary deed with murabaha financing in Islamic banking is part of preventive legal protection. Legal protection is an effort made by law enforcement to protect the rights of legal subjects. Default may not be declared unilaterally by the creditor. Execution of court decisions that have legal force must still be carried out, if at the beginning, there is no agreement regarding a breach of contract and when there is a default but the debtor refused to voluntarily submit the collateral.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tujuan untuk menganalisis kedudukan hukum fidusia dalam akad murabahah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang wanprestasi antara kreditur dan debitur. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan akta fidusia setelah putusan tersebut tentang perjanjian yang ada dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, untuk akta fidusia yang dilaksanakan setelah putusan ada, harus ada kesepakatan wanprestasi sebagai bentuk pelaksanaan putusan dan antisipasi jika di kemudian hari debitur tidak menyerahkan benda fidusia secara sukarela. Upaya penyusunan kesepakatan klausula wanprestasi dalam akta fidusia dengan pembiayaan murabahah di perbankan syariah merupakan bagian dari perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk melindungi hak-hak subyek hukum. Wanprestasi tidak dapat dinyatakan secara sepihak oleh kreditur. Eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan apabila belum ada kesepakatan mengenai wanprestasi di awal. Hal ini juga berlaku apabila terjadi wanprestasi, tetapi debitur menolak untuk menyerahkan agunan secara sukarela.
EXAMINING THE LEGALITY OF NIGERIA DEPOSIT INSURANCE CORPORATION AS THE INSURER OF CUSTOMERS’ DEPOSITS FROM THE PERSPECTIVE OF SHARIA Imam-Tamim, Muhammad Kamaldeen; Salawu, Khadijah Akorede
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 12, No 2 (2021): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v12i2.13261

Abstract

The establishment of NDIC was the government’s major policy shift from saving the banks from collapsing to saving the deposits of the depositors, and the Corporation insures both conventional and Islamic banks. However, the establishment and operational framework of this Corporation is devoid of any Islamic bias. The research work examines the legality of NDIC as an insurer of customers’ deposits within the provisions of Sharia by looking into the need for and the extent to which Islamic banks can participate in the scheme. The research is a normative research and uses a qualitative approach. This method is used to obtain the data from the sources in order to examine the legality of NDIC and its operation within Sharia as the insurer of Islamic bank deposits. The results showed that the major aim of the Corporation is in line with the Sharia but the operations enacted by some legislative frameworks are contrary to the provisions of Sharia. Some recommendations were prescribed to amend these lapses to further improve the standing of NDIC as an Insurer of the deposits of Islamic bank’s customers’, introduction of a mudarabah or musharakah arrangement where the parties involved would share the profit and loss in respect of the invested funds, and the adoption of an Islamic Deposit Insurance Scheme to ensure that Islamic Banks’ participation in DIS is fully sharia-compliant.Pembentukan NDIC merupakan perubahan kebijakan utama pemerintah untuk menyelamatkan bank dari keterpurukan. Kebijakan ini juga bertujuan menyelamatkan simpanan para deposan dan asuransi perusahaan di bank konvensional maupun syariah. Penelitian ini mengkaji legalitas NDIC sebagai penjamin simpanan nasabah dalam ketentuan syariah dengan melihat kebutuhan dan partisipasi bank syariah dalam skema tersebut. Artikel ini merupakan penelitian normatif menggunakan pendekatan kualitatif. Metode tersebut digunakan untuk memperoleh data dari sumber dan menguji legalitas NDIC serta operasionalnya sebagai penjamin simpanan bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan utama perusahaan sejalan dengan syariah, tetapi eksekusi yang dilakukan oleh beberapa kerangka legislatif bertentangan dengan ketentuan syariah. Beberapa rekomendasi ditentukan untuk mengubah penyimpangan ini, yakni (1) meningkatkan posisi NDIC sebagai penjamin simpanan nasabah bank syariah, (2) sosialisasi akad mudarabah atau musyarakah yang memberikan aturan pada pihak-pihak terlibat untuk berbagi keuntungan dan kerugian sesuai investasi dana, dan (3) penerapan Skema Asuransi Simpanan Syariah untuk memastikan bahwa partisipasi bank syariah dalam DIS sepenuhnya sesuai syariah.
ASH-SHULH AS AN ATTEMPT OF SHARIA MICROFINANCE INSTITUTIONS TO SOLVE SHARIA ECONOMIC DISPUTES IN MADURA SOCIETY Hariyanto, Erie; Harisah, Harisah; Hamzah, Moh; Faidi, Ach.; Umam, Hoirul
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 12, No 2 (2021): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v12i2.13531

Abstract

The disputes resolution in the sharia financial institution gives opportunity and challenge for the Religious Court. Society tends to use ash-shulh by conducting deliberation in solving every dispute. This dispute resolution is taken because of the given legal freedom for society. Its purpose is to analyze the information on opportunities and challenges of the Religious Court as the judicial institution that has absolute authority in solving sharia economic disputes. This is qualitative research by studying secondary data and doing online and offline interviews with the informant. The Religious Court also plays a role in solving the disputes in the sharia microfinance institutions which generally choose the alternative way in disputes resolution by doing the negotiation. The study reveals that the sharia microfinance institutions depend on alternative ways in their dispute resolution such as negotiation and mediation by involving religious figures like Kyai. Madura society puts their trust in the religious figures more than the official institutions appointed in the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 concerning the Mediation in Court. However, the disputes resolution taken by society with the involvement of Kyai, is still based on the decree of the Religious Court in solving sharia disputes as a legal reference and a procedure taken by the judges.Penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah memberikan peluang dan tantangan tersendiri bagi Pengadilan Agama. Masyarakat memiliki kecenderungan menggunakan ash-shulh dengan cara musyawarah mufakat dalam menyelesaikan setiap sengketa. Upaya penyelesaian sengketa ini dipilih karena kebebasan hukum bagi masyarakat untuk memilih jalan penyelesaian sengketa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui data sekunder serta wawancara kepada informan, baik secara online maupun offline. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah memilih jalur alternatif penyelesaian sengketa seperti perundingan dan mediasi dengan melibatkan melibatkan seorang tokoh agama seperti Kyai. Masyarakat Madura lebih percaya terhadap tokoh agama dibandingkan lembaga resmi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Peradilan. Namun, penyelesaian sengketa yang diambil masyarakat dengan melibatkan Kyai, tetap mengacu pada keputusan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa syariah sebagai acuan hukum dan cara yang diambil oleh para hakim.
THE URGENCY OF SUI GENERIS PROTECTION OF COMMUNAL INTELLECTUAL PROPERTY IN INDONESIA: A Comparative Study in Philippines Yenny Eta Widyanti
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 13, No 1 (2022): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v13i1.16467

Abstract

Indonesia is a culturally megadiverse country, which is a source of Communal Intellectual Property. However, Communal Intellectual Property that has high economic value can lead to the misappropriation and destruction instigated by foreign parties. Thus, a Communal Intellectual Property legal protection is needed in the international and national law. This research aims to describe about communal intellectual property in national and international law. By using normative juridical research, statute approach, conceptual approach, and comparative approach regarding primary and secondary legal materials, it is then analyzed with the findings that Communal Intellectual Property protection in international and national law do not only cover legal protection in the field of Intellectual Property Rights. It also encompasses nonIntellectual Property Rights legal protection, both preventively and repressively (hybrid protection). This research has an essential meaning in the formation of national law on sui generis Communal Intellectual Property by adopting the best practices in the Philippines.Indonesia adalah negara yang kaya dengan keanekaragaman budaya, sebagai sumber Kekayaan Intelektual Komunal. Namun, dalam perkembangannya, Kekayaan Intelektual Komunal yang memiliki nilai ekonomi tinggi menjadi potensi penyalahgunaan dan perusakan oleh pihak asing, sehingga diperlukan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal dalam hukum internasional dan hukum nasional yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal dalam hukum nasional dan internasional. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan peraturan perundangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan perbandingan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, maka kemudian dianalisis dengan temuan bahwa perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal dalam hukum internasional dan hukum nasional tidak cukup hanya dengan perlindungan hukum di bidang Hak Kekayaan Intektual, namun juga meliputi perlindungan hukum non Hak Kekayaan Intelektual baik secara preventif maupun represif (perlindungan campuran). Penelitian ini memiliki arti penting dalam pembentukan hukum nasional Kekayaan Intelektual Komunal secara sui generis dengan mengadopsi praktik terbaik di Filipina.
TAFRIQ AL-HALAL ‘AN AL-HARAM THEORY IN THE SELECTION OF SHARIA STOCKS: The Comparative Study in The Sharia Capital Market in Indonesia and Malaysia Elsy Renie; Syukri Iska; Husein 'Azeemi Abdullah Thaidi; Ummi Annis binti Yusof
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 13, No 1 (2022): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v13i1.17044

Abstract

Sharia stock is the Islamic capital market’s instrument used as a proof of a company’s shareholder ownership. It must be in line with the Quran, Sunnah, and Ulama’s ijtihad. To include a company’s shares in the sharia category, there are several criteria and screening processes taken by the issuer. This study examines and analyzes tafriq halal wal haram theory in the screening process of the Indonesian Islamic capital market and compares it to Malaysia. Comparative approach and content analysis were used here. Qualitative method investigates whether the company involves in riba activities, gharar, producing non-halal products, gambling, and so forth. This is a normative study to review Indonesia Financial Services Authority regulations and stock exchange regulations. The results indicate that the Indonesian Sharia Capital Market uses an interest-based debt ratio limit compared to a maximum total asset of 45% while Malaysia uses a 20% limit, and the ratio of non-halal income to total income should not be more than 10%. This study can be the reference for Muslim countries to apply the theory of tafriq halal ‘an haram in the selection of sharia stocks in sharia capital market.Saham syariah adalah instrumen pasar modal syariah yang digunakan sebagai bukti kepemilikan pemegang saham suatu perusahaan. Hal tersebut harus sejalan dengan Al-Qur’an, Sunnah, dan ijtihad Ulama. Untuk memasukkan saham perusahaan dalam kategori syariah, ada beberapa kriteria dan proses penyaringan yang dilakukan emiten. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis teori tafriq halal wal haram dalam proses penyaringan pasar modal syariah Indonesia dan membandingkannya dengan Malaysia. Kedua negara menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dalam proses penyaringan stok. Metode kualitatif menyelidiki apakah perusahaan terlibat dalam kegiatan riba, gharar, memproduksi produk yang tidak halal, perjudian, dan sebagainya. Kajian ini merupakan kajian normatif untuk mengkaji fatwa dan peraturan OJK dan peraturan Bursa. Pendekatan komparatif dan analisis isi digunakan di sini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasar Modal Syariah Indonesia menggunakan batas rasio utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset maksimum 45% sedangkan Malaysia menggunakan batas 20%, dan rasio pendapatan non-halal terhadap total pendapatan tidak boleh lebih 10%. Artikel ini dapat dijadikan sebagai rujukan negara muslim untuk membuat tafriq halal ‘an haram dalam melakukan seleksi saham syariah pada pasar modal syariah.
EXCHANGING MASLAHAH BETWEEN LANDOWNERS AND LAND TENANTS: The Practice of Sandak-Tanggep in Pringgasela District H. Zainal Arifin Haji Munir
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 13, No 1 (2022): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v13i1.15027

Abstract

Sandak-tanggep is an agreement between penyandak (landowner/Rahin) by binding himself to hand over the benefits of the land to the penanggep (land tenant/Murtahin) for certain period followed by cash payment as a reward. Penyandak still has the right to redeem the land from the Penanggep. Sandak-tanggep does not always work smoothly. One party could transfer the lease to another within contract period. This study presents the practice of sandak-tanggep that is commonly done in managing the rice fields and gardens in Pringgasela District, which is not implemented on any other items. The study employs qualitative descriptive method by directly interviewing the people who do sandak-tanggep and doing observation. The secondary data are from the documents and writings related to the current topic. Both are in the form of books and articles. The results show, many people practice this tradition using verbal agreements, that often causes violations of rights and obligations from both parties. This practice is significantly similar with pawn and customary law. The difference lies in the economic conditions between penyandak and penanggep that are inversely proportional to the pawn. This article is very useful in formulating legal policy, especially its application to muamalah practice.Sandak-tanggep adalah suatu perjanjian antara Penyandak (Rahin) dengan mengikatkan dirinya untuk menyerahkan manfaat tanah kepada Penanggep (Murtahin) selama waktu tertentu diikuti pembayaran tunai sebagai imbalannya. Penyandak tetap berhak untuk menebus kembali tanah tersebut dari pihak Penanggep. Praktik sandak-tanggep yang terjadi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, bisa saja salah satu pihak mengalihkan hak guna sewa kepada pihak lain ketika akad masih berlangsung. Penelitian ini bertujuan menyajikan model praktik yang umum sering dilakukan di Kecamatan Pringgasela terhadap tanah sawah maupun kebun ialah praktik sandak-tanggep bahkan tidak dilakukan pada barang lainnya. Metode deskriptif kualitatif dilakukan melalui wawancara dan observasi secara langsung kepada masyarakat yang melakukan praktik sandak-tanggep. Data sekunder berasal dari dokumen maupun tulisan berkaitan dengan topik penelitian, baik berupa buku maupun artikel. Hasil penelitian menunjukkan jika masih banyak masyarakat yang melaksanakan praktik ini dengan perjanjian secara lisan, sehingga menyebabkan pelanggaran hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Praktik ini mempunyai kemiripan signifikan dengan gadai dan hukum adat, perbedaannya terletak pada kondisi ekonomi antara penanggep dan penyandak berbanding terbalik dengan gadai. Article ini sangat bermanfaat dalam merumuskan kebijakan hukum, terutama pengaplikasiannya pada praktik muamalah.
RIBA AND GHARAR ON DIGITAL PAYMENT APPLICATIONS: Comparison Between Malaysia And Indonesia Mohd Shahid bin Moch Noh; Dwi Fidhayanti
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 13, No 1 (2022): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v13i1.16131

Abstract

Malaysia and Indonesia have muslim-majority population, encourage the financial sector to provide services that is in line with sharia, including digital payment instruments. This study aims to compare riba and gharar on digital payment applications in Malaysia and Indonesia. This research is normative juridical research with conceptual and comparative approaches. The main part of the focus, first, Securities Commission Malaysia has divided digital currencies into two categories, namely digital currencies based on technology without underlying assets and the ones based on riba goods. For the former currencies, it is categorized as urudh and is not considered a currency from sharia point of view, nor it is a riba commodity. Second, Based on Islamic law, the use of digital payment applications between Malaysia and Indonesia is permissible. Riba issues can occur if the floating funds stored at the service provider are used improperly. Floating funds should not get any additional to avoid riba. Lucky draws and lottery given after doing top-up are riba because of the uncertainty. Digital payments are developing both in Malaysia and Indonesia so this research can provide an overview of the differences between riba and gharar in digital payment instruments in both countries and it’s law.Malaysia dan Indonesia, negara dengan populasi mayoritas muslim, mendorong sektor keuangan untuk menyediakan layanan yang tidak bertentangan dengan syariah, termasuk alat pembayaran digital. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan riba dan gharar pada aplikasi pembayaran digital di Malaysia dan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Bagian utama dari focus pertama, Keamanan Malaysia telah membagi mata uang digital menjadi dua kategori, yaitu mata uang digital berdasarkan teknologi tanpa aset dasar dan mata uang digital berdasarkan barang riba. Untuk mata uang tanpa aset dasar, mata uang dalam bentuk ini dikategorikan sebagai urudh dan tidak dianggap sebagai mata uang dari sudut pandang syariah, juga bukan komoditas riba. Kedua, berdasarkan hukum Islam penggunaan aplikasi pembayaran digital antara Malaysia dan Indonesia adalah sama, yaitu boleh. Isu riba dapat terjadi jika dana float yang disimpan di penyedia layanan digunakan tidak sebagaimana mestinya. Dana float tidak boleh mendapatkan tambahan apapun agar terhindar dari riba. Lucky draw dan undian yang diberikan setelah melakukan top-up merupakan gharar karena ketidakpastiannya. Pembayaran digital sedang berkembang baik di Malaysia maupun Indonesia sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran perbedaan riba dan gharar dalam alat pembayaran digital dikedua negara, letak riba dan ghararnya serta hukumnya.

Page 16 of 22 | Total Record : 214

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 1 (2025): Jurisdictie Vol 15, No 2 (2024): Jurisdictie Vol 15, No 1 (2024): Jurisdictie Vol 14, No 2 (2023): Jurisdictie Vol 14, No 1 (2023): Jurisdictie Vol 13, No 2 (2022): Jurisdictie Vol 13, No 1 (2022): Jurisdictie Vol 12, No 2 (2021): Jurisdictie Vol 12, No 1 (2021): Jurisdictie Vol 11, No 2 (2020): Jurisdictie Vol 11, No 1 (2020): Jurisdictie Jurisdictie: Vol. 10, No. 2 (2019) Jurisdictie: Vol. 10, No. 1 (2019) Jurisdictie: Vol. 9, No. 2 (2018) Jurisdictie: Vol. 9, No. 1 (2018) Jurisdictie: Vol. 8, No. 2 (2017) Jurisdictie: Vol. 8, No. 1 (2017) Jurisdictie: Vol 7, No 2 (2016) Jurisdictie: Vol 7, No 1 (2016) Jurisdictie: Vol 6, No 2 (2015) Jurisdictie: Vol 6, No 1 (2015) Jurisdictie: Vol 5, No 2 (2014) JURISDICTIE (Vol 3, No 1 JURISDICTIE (Vol 2, No 2 JURISDICTIE (Vol 2 No 1 JURISDICTIE (Vol 1 No 2 JURISDICTIE (Vol 1 No 1 More Issue