cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Articles 473 Documents
KOMODIFIKASI NILAI ISLAM DALAM FASHION MUSLIM DI INSTAGRAM Khairul Syafaruddin; Ni'matul Mahfiroh
Profetika: Jurnal Studi Islam Vol. 21, No. 1, Special Issue 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/profetika.v21i1.11644

Abstract

One effect of the development of internet technology is the birth of social media. Instagram is a social media that is currently used by more than 61 million people in Indonesia. The number shows that Instagram has become an effective tool for an industry in the context of political economy practices, one of which is in the Muslim fashion industry. One of the Muslim fashion industries engaged in the digital world is santun.inv. This account has compared him to being a producer of the hijrah shirt. Based on its branding and products sold through its Instagram account, it can be seen in this account that has carried out the commodification of Islamic values through commodity tools. That way it can be seen, now the value of Islam can not only be operated at the level of scientific review and da'wah. But the function has shifted to become an economic tool.Salah satu efek dari munculnya teknologi internet adalah lahirnya media sosial. Instagram menjadi media sosial yang hingga saat ini digunakan oleh lebih dari 61 juta orang di Indonesia. Angka tersebut menunjukkan  bahwa Instagram telah menjadi alat yang efektif bagi sebuah industri dalam rangka praktik ekonomi politik, salah satunya dalam industri fashion muslim.  Salah satu industri fashion muslim yang bergerak di dunia digital adalah santun.inv. Akun tersebut telah membranding dirinya sebagai produsen dari kaos hijrah. Berdasarkan brandingnya serta produk yang dijual melalui akun instagramnya, dapat dilihat bahwa akun tersebut telah melakukan komodifikasi nilai islam melalui alat komoditi fashion. Dengan begitu dapat dilihat, kini nilai islam tidak hanya beroperasi di tataran kajian keilmuan dan dakwah. Namun telah bergeser fungsi menjadi alat ekonomi.
THE CHARACTER EDUCATION VALUES IN QUR’ANIC VERSES Budihardjo Budihardjo
Profetika: Jurnal Studi Islam Vol. 17, No. 2, Desember 2016
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/profetika.v17i02.5301

Abstract

Character education is one of the main goals of education. Character education is important due to the common believe that there is the degeneration of ethic and moral of the learners, and also due the rise of juvenile delinquency. Then, character education comes to recover it. Character education can be integrated in various aspects, such as in study al-Qur’ān. The integration between character education and the interpretation of al-Qur’an will make new insight of character education. Moreover, it will be strengthened by the words of Allah. This particular research is intended to reveal whether studies about character education in al-Qur’an will provide a particular kind of character education based on Qur’anic verses, and whether there is any relevance between character education as presented in Qur’anic verses with those presented in curriculum 2013?. To answer these questions, the researcher used descriptive comparative approach, library research as the kind of research, and the use of documentary for collecting the data. This study shows that there are some character education as presented in Qur’anic verses and that there is a  relevance between character education values in curriculum 2013 and character education in Qur’anic verses. From the relevance, it is concluded that the character education as presented in Qur’anic verses suggest similar goals as the character education value in curriculum 2013. Pendidikan karakter merupakan salah satu tujuan utama dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan karakter sangat penting diajarkan kepada peserta didik lantaran adanya kepercayaan di kalangan masyarakat bahwa dewasa ini telah terjadi degradasi moral dan kenakalan pada peserta didik. Sehingga hadirnya pendidikan karakter dirasa sangat penting untuk memulihkan problem di atas. Apalagi, jika pendidikan karakter itu diintegrasikan dengan nilai-nilai pendidikan yang ada dalam studi al-Qur'an. Untuk itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan bagaimana studi tentang pendidikan karakter jika dikaitkan dalam perspektif al-Qur'an?, dan apakah ada relevansi antara pendidikan karakter seperti yang disajikan dalam ayat-ayat al-Qur’an dengan yang disajikan dalam kurikulum 2013?. Untuk menjawab pertanyaan ini, peneliti menggunakan pendekatan komparatif deskriptif, penelitian kepustakaan sebagai jenis penelitian, dan penggunaan dokumenter untuk mengumpulkan data. Studi ini menunjukkan bahwa ada beberapa pendidikan karakter seperti yang disajikan dalam ayat-ayat al-Quran, dan ditemukan ada relevansi antara nilai pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 dan pendidikan karakter dalam ayat-ayat al-Qur’an. Begitu juga ditemukan bahwa nilai-nilai pendidikan karakter sebagaimana yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur’an, ternyata selaras dengan nilai-nilai pendidikan karakter yang ada dalam kurikulum 2013.
أحكام النقاب عند الألباني والأئمة الأربعة Amri Azhari
Profetika: Jurnal Studi Islam Vol. 19, No. 1, Juni 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/profetika.v19i1.7756

Abstract

There are two different thoughts of the scholars since the last period to the present about the use of Veil. The first thought which oblige a woman Muslim to close the face [Veiled] in front of the male who is not her Mahram; because the face is a primary body part that must be covered. This thought being the opinion of Imam Ahmad bin Hambal, and a strong thought of Imam Syafi'i. The second opinion says Istihbab [Highly recommended], this being the opinion of the Imam Malik and Abu Hanifah's thought and Imam Malik, but, on the other thought of Hanafi and Maliki, since then,  they oblige a veiled woman when they're worried about a slander that will occurr to them. It could happen to her if she is pretty girl, so it appears a libel damages and a malice outbreaking. As this opinion asserted by Al imam Ibn ' Abidin Alhanafi his book [Raddul Muhtar ' Ala Addurul Mukhtar] said: the young girl is prohibited to open her face in the presence of a male [that is not her mahram], it does not because of the face is a body part that must be covered, nevertheless it is concerned as a defamation that occur to the tempted men though his desires are not appeared. Then, the thought about this istihbab is strongly assumed by Shaykh Muhammad al-Albani, a great scholar in the field of Hadith. In addition, he also has a considerable role in enriching the treasure in the field of Islamic law by producing a good works such as the book: (Hijab Almar-ah Almuslimah Fii Alkitaab Wa Assunnah) and a book (Arradul Mufhim ' Ala Man Khalafa Al ulamaa Wa tasyadda Wa ta'shshaba Wa alzama  Almar ata antastura Wajhaha Wa kaffaiha Wa awjaba Wa lam yaqna ' Biqaulihim Innahu Sunnatun  wa Mustahabbun). those two books were his Ijtihad about the use of the veil and islamic law.  Mustahabbun/Sunnah (highly recommended for Muslim women and it does not up to the obligatorily required status). Based on the some Imam Madzhab's thought being compared with the opinions of Shaykh Muhammad al-Albani about the veil, as a result, the author of this scientific works has  aims to explain a different thought among Mutaqaddimin and Muakhkhirin scholars about the veil. I pray to Allah, may Allah gives a great benefits, Aamiin Yaa Rabbal 'alamiin.Para Ulama sejak dahulu sampai sekarang berselisih paham tentang hukum Cadar dangan dua pendapat: yang pertama pendapat yang mewajibkan seorang wanita muslimah untuk menutup wajah [ Bercadar ] didepan laki-laki yg bukan Mahram; dikarenakan Muka adalah Aurat yang wajib di tutut, hal ini menjadi pendapat Imam Ahmad bin Hambal, dan pendapat yang kuat dalam madzham Imam Syafi’. Yang kedua pendapat yang mengatakan Istihbab [ Sangat di anjurkan] , ini menjadi pendapat Madzhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, Namun di sisi lain para ulama Hanafi dan Maliki- sejak dahulu kala meraka mewajibkan wanita bercadar ketika di khawatirkan terjadinya fitnah yang akan menimpanya; hal tercebut bisa terjadi jika seorang wanit yg cantik maka timbullah fitnah berupa kerusakan dan merebaknya kefasikan. Sebagaimana pendapat ini di tagaskan oleh Al imam Ibnu ‘ Abidin Alhanafi di dalam kitab beliau [ Raddul  Muhtar  ‘Ala  Addurul Mukhtar ]  berkata: Wanita yg masih muda di larang membuka wajah di hadapan laki-laki [ yg bukan mahram baginya] , bukan karena wajah iyu Aurat , namun khawatir fitnah yg akan menimpa laki- laki seperti terlena/ tergoda walaupun tidak bangkit syahwatnya. Lalu pendat yg mengatakan Istihbab ini di kuat oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al Albani, beliau adalah seorang yang mampuni dalam bidang hadits. Di samping itu beliau juga memiliki peran yang cukup besar dalam memperkaya khazanah  dalam bidang hukum-hukum Islam dengan karya-karya yang bermutu semisal buku beliau:  ( Jilbab Almar-ah Almuslimah Fii Alkitaab Wa Assunnah ) Dan kitab  ( Arradul Mufhim ‘Ala Man Khalafa Al ulamaa Wa tasyadda Wa ta’shshaba Wa alzama Almar-ata An Tastura Wajhaha Wa kaffaiha Wa awjaba Wa lam yaqna’ Biqaulihim Innahu Sunnatun Wa Mustahabbun .dua  buku tersebut merupakan Ijtihad beliau tentang hukum Cadar  dalam huk um Islam yaitu: Mustahabbun/ Sunnah ( Sangat di anjurkan bagi wanita muslimah dan tidak sampai ke status Wajib). Berangkat dari pendapat Para Imam- imam Madzhab dan di bandingkan dengan pendapat Syaikh Muhammad Nashiruddin al Albani tentang Cadar, maka Penulis karya Ilmiah ini bertujuan untuk menjelaskan khilafiyah di antara ulama Mutaqaddimin dan Muakhkhirin tentang Cadar tersebut. Saya berdoa kepada Allah Suabhanu Wata’aala memberikan Manfa’at  yang  besar, Amiin Ya Rabbal ‘Alamiin .   اختلاف العلماء قديماً، وحديثا في حكم النقاب على قولين: الأول: يجب على المرأة ستر وجهها أمام الرجال الأجانب؛ لأن الوجه عورة، وهو مذهب الإمام أحمد، والصحيح من مذهب الشافعي، الثاني: استحباب النقاب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية - منذ زمن بعيد - أنه يجب على المرأة ستر وجهها، عند خوف الفتنة بها أو عليها، والمراد بالفتنة بها: أن تكون المرأة ذات جمال، والمراد بخوف الفتنة عليها، أن يفسد الزمان بكثرة الفساد وانتشار الفساق؛ قال "ابن عابدين الحنفي" في (رد المحتار على الدر المختار): "وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال، لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة كمسه وإن أمن الشهوة. إن العلماء الذين يقولون باستحباب حكم النقاب لقد أيده الشيخ محمد ناصر الدين الألباني, كان رجلا بارعا في المجال الحديثي وله مساهمة غير قليلة في إثراء المكتبة الفقهية الإسلامية بالمؤلفات المفيدة منها: جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة والرد المفحم على من خالف العلماء وتشدّد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب, ومنخلال كتابيه راى وأخذ القول مجتهدا أن النقاب مستحب/ سنة وليس بواجب. انطلاقا من أراء العلماء المتقدمين والمعاصرين ثم المقارنة باجتهاد الشيخ الألباني عن النقاب, فلبى الباحث كتابة هذه الرسالة مبيّناً عن خلافية العلماء في أحكام النقاب, الله أسأل أن يمن علي الأجر والنفع الكبير, ويرزقنا العمل الصالح, آمين يا رب العالمين
PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU MUHAMMADIYAH JUMAPOLO KARANGANYAR Waston Waston; Taryanto Taryanto
Profetika: Jurnal Studi Islam Vol. 20, No. 1, Juni 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/profetika.v0i0.8949

Abstract

: The way in improving the quality of education institution or a school is determined by the headmaster leadership in an effective management. The progress of school retreat is inseparable from the role of the principal, because the principal acts as a central force which is the driving force of school life. In order for schools to be able to compete, the principal must be committed to change by carrying out his role as the principal. The totality of the role of the principal must have a vision of the future and be able to actualize all existing potential into a synergistic force in order to achieve educational goals. The research objective is to describe the role of the principal in improving the quality of education in SDIT Muhammadiyah Jumapolo Karanganyar 2018/2019 academic year. This type of research is in the form of field research with qualitative descriptive analysis, and uses a sociological approach. Methods of collecting data through interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that, First, the role of principals in improving the quality of education in SDIT Muhmamadiyah Jumapolo is realized by: 1) Increasing teacher professionalism, 2) Improving the quality of learning, 3) Improving facilities and infrastructure, 4) Increasing student learning motivation. Second, the principal's strategy in improving the quality of education at SDIT Muhmamadiyah Jumapolo is done by: 1) Increasing teacher professionalism carried out with the OJT period (On Job Training) for new teachers and self-development for old teachers and intensive motivational development, 2) Improving the quality of learning done by integrating four curricula (DIKNAS, KEMENAG, PONPES GONTOR and ISMUBA) with a variety of learning methods approach 3) Improvement of facilities and infrastructure carried out by optimizing the utilization of existing SARPRAS and procurement of SARPRAS needed, 4) Increasing motivation for student learning by giving reward and punishman, giving praise and competition.The key word: visionary leadership, headmaster, quality of education. Third, the obstacles and solutions to the role of principals in improving the quality of education at SDIT Muhmamadiyah Jumapolo include: 1) Increasing teacher professionalism such as teacher recruitment that is not suitable for qualifications. The solution is to participate in self-development activities and re-study or further study, 2) Improving the quality of learning such as school status that is not ful day school. The solution is by organizing material and reducing material in the gontor curriculum, 3) Improving facilities and infrastructure such as funding problems. The solution is cooperation with student guardians and donors, 4) Increased learning motivation of students such as children lacking assistance at home. The solution is intense collaboration and communication between the teacher and parents of children through via cell phones, contact books and home visits.Abstrak: Upaya memperbaiki kualitas dalam suatu lembaga pendidikan atau sekolah sangat ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah dalam manajemen yang efektif. Maju mundurnya sekolah tidak terlepas dari peran kepala sekolah, karena kepala sekolah berperan sebagai kekuatan sentral yang menjadi kekuatan penggerak kehidupan sekolah. Agar sekolah mampu bersaing, kepala sekolah harus memiliki komitmen dalam perubahan dengan menjalankan perannya sebagai kepala sekolah. Totalitas peran kepala sekolah harus mempunyai visi masa depan serta mampu mengaktualisasikan seluruh potensi yang ada menjadi sesuatu kekuatan yang bersinergi guna mencapai tujuan pendidikan. Tujuan penelitian adalah mendiskripsikan peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SDIT Muhammadiyah Jumapolo Karanganyar tahun pelajaran 2018/2019. Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan dengan analisis deskriptif kualitatif, dan memakai pendekatan sosiologis. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama, peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SDIT Muhmamadiyah Jumapolo diwujudkan dengan: 1)Peningkatan profesionalisme guru, 2)Peningkatan kualitas pembelajaran, 3)Peningkatan sarana dan prasarana, 4)Peningkatan motifasi belajar siswa. Kedua, strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SDIT Muhmamadiyah Jumapolo dilakukan dengan: 1)Peningkatan profesionalisme guru dilakukan dengan masa OJT (On Job Training) bagi guru baru dan pengembangan diri bagi guru lama serta pembinaan motivasi secara intensif, 2)Peningkatan kualitas pembelajaran dilakukan dengan mengintegrasikan empat kurikulum (DIKNAS, KEMENAG, PONPES GONTOR dan ISMUBA) dengan pendekatan berbagai metode pembelajaran 3)Peningkatan sarana dan prasarana dilakukan dengan cara optimalisasi pemanfaatan SARPRAS yang ada dan pengadaan SARPRAS yang dibutuhkan, 4)Peningkatan motifasi belajar siswa dilakukan dengan cara pemberian reward dan punishman, pemberian pujian dan kompetisi. Ketiga, kendala dan solusi peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SDIT Muhmamadiyah Jumapolo diantaranya: 1)Peningkatan profesionalisme guru seperti rekruetmen guru yang tidak sesuai kualifikasi. Solusinya adalah dengan menguikutsertakan dalam kegiatan pengembangan diri dan studi ulang atau study lanjut, 2)Peningkatan kualitas pembelajaran seperti status sekolah yang bukan ful day school. Solusinya dengan pengorganisasian materi dan pengurangan materi di kurikulum gontor, 3)Peningkatan sarana dan prasarana seperti masalah pendanaan. Solusinya adalah kerja sama dengan wali murid dan pendonatur, 4)Peningkatan motifasi belajar siswa seperti anak kurang pendampingan di rumah. Solusinya adalah kerja sama dan komunikasi intens antara guru dan orang tua anak melalui via HP, buku penghubung dan home visit.
KONSEP JIHAD DALAM KONTEKS NEGARA BANGSA (Studi Kasus Aceh Pasca Perjuangan Kemerdekaan) M. Syabli ZA; Aidul Fitriciada Azhari; Syamsul Hidayat
Profetika: Jurnal Studi Islam Vol. 14, No. 1, Juni 2013
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/profetika.v14i1.2005

Abstract

The paper addressed to describe and to explain jihad in nation state context.Jihad is one of the pure concept comes from Islam and not related to territorial boundaries.Jihad can be found wherever Muslims live. While the nation state is a phenomenon,which emerged since the 17th century, caused by decolonization, as well as Indonesia.Contrast to the jihad, the nation state is strongly associated with territorial boundaries.In Indonesia, jihad resonated as a power struggle for independence and also to maintainindependence. However, after Indonesia became an independent nation state, there isalso jihad struggles to break away from it, Aceh with DI/TII and GAM for example.This study aims to uncover and construct the concept of jihad in the context of a nationstate based on Aceh’s case. By using the historical method of critical analysis, thispaper used method of literature research.The results showed that: 1) Jihad is an original intent concept in the defense andestablishment of Indonesia as a nation state, establish by founding fathers. 2) Strugglingin Aceh divided into three: when fighting together with Indonesia, fight for an Islamicstate with the DI/TII, and when tried to establish the State of Aceh by GAM. 3) Theconcept of jihad in the nation states could be identified from the opponent, the mainissue, the imagined community, as well as models of state formation. Aceh when joinedIndonesia together in the early days of independence, was fight to jihad, as well as theDI / TII can still called said jihad, in contrast to GAM that regardless of the jihad forthe sake of upholding the state for the people of Aceh. And for Indonesia itself shouldrefers back to the original intent in jihad conception nowadays.Key words: The concept of Jihad, Nation State, Aceh. Jihad merupakan konsep yang murni datang dari Islam dan tidak terkaitdengan batas-batas wilayah. Jihad ada dimana umat muslim hidup. Sementara negarabangsa merupakan fenomena, yang muncul sejak abad ke-17 dan salah satunyadisebabkan oleh dekolonialisasi, seperti halnya Indonesia.Berbeda dengan jihad, negarabangsa sangat terkait dengan batas teritorial. Di Indonesia, jihad menggema sebagaikekuatan perjuangan kemerdekaan dan juga mempertahankan kemerdekaan. Namunsetelah Indonesia merdeka, muncul juga perjuangan-perjuangan jihad untuk melepaskandiri dari negara bangsa, Aceh dengan DI/TII dan GAM contohnya.Penelitian inibertujuan untuk mengungkap dan mengkontruksi konsep jihad dalam konteks negarabangsa berdasarkan kasus Aceh.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan termasuk riset kepustakaan (libraryresearch).Yang menjadi bahan kajian adalah buku-buku sejarah tentang perjalananIndonesia dan Aceh yang sekaligus menjadi sumber data primer.Selain itu data jugadiperoleh dari sumber-sumber sekunder sebagai konfirmasi dan penunjangn sumberdata primer.Setelah dilakukan seleksi, data dianalisis dengan menggunakan metodehistoris analisis kritis, berupa deskripsi, pembahasan serta kritik-kritik terhadappermasalahan, sehingga bisa didapatkan penafsiran yang konfrehensip terhadap masalahyang diteliti.Hasil penelitian: 1) Konsep Jihad sudah ada sejak pembentukan dan menjelma usahapertahanan negara Indonesia. 2) Jihad di Aceh berdinamika dari berjuang bersamaIndonesia, mendirikan negara Islam dengan DI/TII, dan mendirikan negara Aceh denganGAM. 3) Konsep jihad dalam negara bangsa bisa diidentifikasi dari lawan, isu utama,komunitas terbayang yang dicita-citakan, serta model pembentukan negaranya. Acehketika bergabung berjuang bersama Indonesia di awal kemerdekaan melakukan jihad,begitu juga dengan DI/TII masih bisa dikatakan jihad, berbeda dengan GAM yangterlepas dari jihad demi menegakkan negara bagi bangsa Aceh.Kata kunci: konsep jihad, negara bangsa, Aceh.
مكانة السنة في التشريع الإسلامي وعلاقتها بالقران الكريم وكيف نتعامل مع السنة المطهر Eltom Ishaq Osman Musa
Profetika: Jurnal Studi Islam Vol. 17, No. 1, Juni 2016
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/profetika.v17i01.2104

Abstract

Artikel ini mengupas tentang kedudukan al-Sunnah dalam syariat Islam danhubungannya dengan Al-Quran dan bagaimana mengamalkan sunnah Nabi. Adapun hasildari penelitian ini adalah: 1). Keyakinan akan kebutuhan al-Sunnah dalam syariat Islam, yangditunjukkan oleh ayat-ayat al-Qur’an, teks-teks al-hadis, kesepakatan umat Islam, dan pemikiranyang sehat. 2). al-Sunnah adalah sumber kedua setelah kitab Allah, dan hal ini sudahditetapkan oleh ayat-ayat al-Qur’an dan teks-teks Sunnah, ijma’ umat, serta logika dan akalsehat. 3). Melekatnya al-Sunnah dan Al-Qur’an, tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karenaAl-Quran sepenuhnya aturan syariat, dan al-Sunnah merupakan penjelas, perinci, danpenerang dari al-Qur’an. 4). Sebagai peringatan, bahwa tidak semua yang datang dari NabiMuhammad Saw berlaku sebagai syraiat, karena syariat harus dengan konsep yang jelas. 5).Apa yang datang dari Nabi Muhammad Saw sebagai syariat tidak hanya dalam satu tingkatanamal, karena itu suatu keharusan.Kata kunci: al-Sunnah; syariat Islam; al-Quran; pengamalan.الخلاصة: هذه المقالة تبيّن عن مكانة السنة في التشريع الإسلامي وعلاقتها بالقران الكريم وكيف نتعامل مع السنة المطهر. وأما النتائج في هذه المقالة: أولا. تأكيد حجية السنة النبوية في التشريع الإسلامي والتي دلت عليها آيات القرآن الكريم ونصوص الأحاديث الصحيحة وإجماع الأمة المسلمة والعقول السليمة. ثانيا. إن السنة النبوية هي المصدر الثاني المعصوم بعد كتاب الله، وهذه المرتبة حددتها آيات القرآن الكريم، ونصوص السنة، وإجماع الأمة، وكذلك المنطق المعقول. ثالثا. إن السنة النبوية ملازمة للقرآن الكريم، ولا يمكن فَصْلُ أحدهما عن الآخر، لأن القرآن كليٌّ هذه الشريعة، والسنة بيان وتفصيل لمجمله، وتوضيح لمبهمه. رابعا. التنبيه على أنه ليس كل ماصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم يعد تشريعاً؛ لأن الصادر منه تشريعاً لابد أن ينضبط بضوابط معينة. خامساً: إن الصادر من الرسول صلى الله عليه وسلم تشريعاً ليس على درجة واحدة في العمل، لأن منه الواجب، والمندوب ومنه ما هو للتأسي فقط.الكلمات المفتاحية: السنة، التشريع الإسلامي، القران الكريم، التعامل 
PENTINGNYA MEMAHAMI PERAN METODOLOGI STUDI ISLAM TERHADAP GENERASI MILENIAL DI ERA DIGITALISASI Muhammad Danil
Profetika: Jurnal Studi Islam Vol. 21, No. 2, Desember 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/profetika.v21i2.13082

Abstract

The methodology of Islamic studies is said to be of urgency for the current millennial generation. Where the teaching of islam, which are a doctrinal legacy, have been swallowed up by the times along with the development of modern digitalization. Therefore, the aims of this research is to find out more about the importance of Islamic study methodology for the millennial generation. By using a qualitative descriptive method, the author uses a cognitive moral development approach and behavioral psychology which are expected to be able to understand the methodology of Islamic studies to the millennial generation. Millennial generation or often called Gen Y, their interest in Islamic studies is not because of coercion. But their goal in understanding Islam in more detail in the midst of technological sophistication, is because they will make Islam their way of life. Islam should be used as a guideline by the current millennial generation, who have been exposed to the internet since birth so that they do not take wrong steps in the future. To do this, they can get to know Islamic studies further through existing approaches as well as Islamic character education which is then applied in everyday life.
PENERAPAN HUKUM ISLAM DI KERATON KASUNANAN SURAKARTA MASA PAKOE BOEWONO IV (TAHUN 1788-1820 M) Katno Katno
Profetika: Jurnal Studi Islam Vol. 16, No. 1, Juni 2015
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/profetika.v16i1.1833

Abstract

Islamic law had been successfully applied in Indonesia as if about to be removed from the records. Just like the government policy in the Dutch colonialists who want to portray Snouck poor Islamic law at the time. Islamic law is law considered cruel and unjust towards women. Such an understanding is also happening in the Surakarta. Society considers the current Kasunanan still prevail is customary law. That's the background for the author to reveal in detail the history of Islamic law in Surakarta during PB IV.This esearch aims to determine the details of the implementation of Islamic law, determine the scope of application of Islamic law and to determine the factors that hinder the implementation of Islamic law in Surakarta during Pakubowono IV.The method used in this research is the analysis of qualitative Historical Method. The implementation of Islamic law in Surakarta during Pakubowono IV has been running well although there is a shortage due to several factors. The biggest factor that makes it less optimal implementation of Islamic law at the time it was because of the pressure and the Dutch intervention. The scope of application of Islamic law in Surakarta during Pakubowono IV covers almost all areas of Islamic law. Among these Islamic laws have been implemented to manage the political, criminal and civil.Factors that hinder the implementation of Islamic law in Surakarta during Pakubowono IV, among others: the Dutch intervention, lack of support and lack of indigenous political and military forces to support the establishment of Islamic law.
KISAH DZULQARNAIN DALAM AL-QUR’AN SURAT AL-KAHFI: 83-101 (Pendekatan Hermeneutik) Rukimin Rukimin
Profetika: Jurnal Studi Islam Vol. 15, No. 2, Desember 2014
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/profetika.v15i02.1995

Abstract

This article traces and tells the story of Dzulqarnain found in the HollyQur’an, it is due to the fact that this story is still covered by a mystery and unfinishedcontroversial understanding for Moslem Scholars since from the classic to contemporary era, even in the orientalism one. This study applies a library research with the Holly Qur’an and valid hadiths are as primary sources of data while the interpretation ofMoslem Scholars toward the verses telling the story of Dzulqarnain are as the secondarydata source. This study uses empiric-normative approach and the collected data are analyzed by using hermeneutic, namely: Schleiermacher grammatical hermeneutic andtheory of Muhammad Talbi humanistic-history. The result of the research shows thatthe grammatical sequences of the verses telling Dzulqarnain story has a very beautifullanguage style, completed with language style of Majaz in which the Dzulqarnain hasgone through two long journeys; they are Western and Eastern journeys. He got thefollowers from his journeys above. Moreover, based on the humanistic-historicallyreadability; first, the sequence of verses above shows that Islam is “RahmatanLil‘Alamin”. It can be proved from the wise attitude containing full goodness without anybullying, done by Dzulqarnain. Second, the denied followers are invited to have moreawareness and to go back to the right faith by warning them dealing with the statementthat says “Allah will give a finalization to the denying followers”.Key Words: Dzhulqarnain; the Holly Qur’an; hermeneutic.Artikel ini mentelusuri dan menguak kisah Dzulqarnain di dalam al-Qur’an,karena kisah ini masih diselimuti misteri serta kontroversial berkepanjangan di tubuhulama muslim sejak zaman klasik hingga kontemporer maupun di kalangan orientalis.Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), dengan sumber data primer adalah al-Qur’an dan hadits-hadits shahih, sedangkan sumber data sekunder adalah tafsir para ulama terhadap ayat-ayat yang menceritakan kisah Dzulqarnain.Pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris, analisisnya dengan hermeneutik, yakni hermeneutik gramatikal Schleiermacher dan teori historis-humanistik Muhammad Talbi. Hasil penelitian adalah rangkaian gramatikal dari ayat-ayat kisah tentang Dzulqarnain sangatlah indah gaya bahasanya disertai dengan gaya bahasa majaz, di mana Dzulqarnain telah menempuh dua perjalanan panjang yaitu perjalanan ke Barat dan ke Timur serta mendapatkan pada dua perjalanan tersebut segolongan kaum/umat.Pada perjalanan ke Barat (maghrib asy-syams). Lebih lanjut jika ditilik dari pembacaan secara historis-humanistik bahwasanya rangkaian ayat-ayat di atas menunjukkan Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin. Hal ini dapat dibuktikan dari sikap bijak yang penuh kebaikan dan tanpa kekerasan yang ditonjolkan oleh Dzulqarnain, bahwasanya kepada umat yangingkar hendaknya diajak bertobat dan kembali kepada keimanan dengan diperingatkan akan kekufurannya bahwa Allah akan mengazab orang-orang yang ingkar.Kata Kunci: Dzhulqarnai; al-Qu’an; hermeneutika
PANDANGAN ISLAM TERHADAP FORCE MAJEUR DALAM RELAKSASI KREDIT DI MASA PANDEMI COVID-19 Rizka Rizka; M. Junaidi; Sudaryono Sudaryono; Masithoh Masithoh
Profetika: Jurnal Studi Islam Vol. 23, No. 1, Juni 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/profetika.v23i1.16800

Abstract

The problems contained in this scientific paper are about how the parameters of a situation can be called Force Majure in the view of Islam, and whether the Covid-19 pandemic can be used as the basis for Force Majure, and how Islam views credit relaxation in the midst of the COVID-19 pandemic. This study uses a juridical-normative approach whose main data source is secondary data in the form of written materials about the law which are then analyzed qualitatively with the aim of producing analytical descriptive data. From this study it was found that the parameters of a situation that can be called force majeure can be divided into two, namely absolute force majeure and relative force majeure, absolute force majeure is a situation that can no longer be implemented while relative force majeure is a situation that can actually be done but because there are something it is impossible to carry out his will and if done then the effect is great. The Covid-19 pandemic in general cannot be said to be a force majeure situation, but because the Government has issued Presidential Decree No. 12 of 2020 which states that COVID-19 is a non-natural disaster and is a national disaster and restrictions on carrying out an activity, this can potentially be a force majeure so that with the existence of a limitation on activities, the state must be present in providing a national economic stimulus, one of which is the provision of credit relaxation. The provision of credit relaxation is a policy issued by the state as an effort so that business actors can still continue their business activities in the midst of a pandemic and of course can again support the country's economy, but in practice the provision of credit relaxation by financial service institutions is not optimal.Permasalahan yang terdapat karya ilmiah ini adalah mengenai bagaimana parameter suatu keadaan dapat disebut sebagai Force Majure dalam pandangan Islam, serta apakah pandemi Covid-19 dapat dijadikan dasar sebagai Force Majure, serta bagaimana padangan Islam terhadap  relaksasi kredit di tengah tengah pandemic covid 19  . Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif yang sumber data utamanya adalah data sekunder yakni berupa bahan-bahan tertulis tentang hukum yang kemudian dianalisis secara kualitatif yang bertujuan menghasilkan data deskriptif analitis. Dari penelitian ini diperoleh bahwa parameter suatu keadaan dapat disebut sebagai force majure dapat dibagi menjadi dua yaitu force majure absolute dan force majure relatif, force majure absolut adalah keadaan yang sudah tidak bisa dilaksanakan lagi sedangkan force majure relatif adalah keadaan yang sebenarnya bisa dilakukan namun karena ada suatu hal maka tidak mungkin melaksanakan kehendaknya dan jika dilakukan maka pengaruhnya besar. Pandemi Covid-19 secara umum tidak dapat dikatakan sebagai keadaan force majure, namun karena Pemerintah telah mengeluarkan Keppres Nomor 12 tahun 2020 yang menyatakan covid-19 merupakan bencana non-alam dan merupakan bencana nasional serta pembatasan melakukan suatu kegiatan, maka hal demikian dapat berpotensi sebagai force majure sehingga kemudian dengan adanya suatu pembatasan kegiatan, negara harus hadir dalam memberikan stimulus perekonomian nasional yakni salah satunya pemberian relaksasi kredit. Pemberian relaksasi kredit merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara sebagai upaya agar para pelaku usaha masih dapat melanjutkan kegiatan usahanya di tengah pandemi dan tentunya dapat kembali menunjang perekonomian negara, namun dalam praktiknya pemberian relaksasi kredit oleh lembaga jasa keuangan belum optimal