cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pujiyono
Contact Email
pujifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281229887199
Journal Mail Official
privatlaw@hukum.uns.ac.id
Editorial Address
Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3-Bagian Hukum Keperdataan Jl. Ir. Sutami No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Privat Law
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 27155676     DOI : https://doi.org/10.20961/privat.v8i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ruang lingkup jurnal menerima artikel berbasis penelitian (skripsi/tesis) ataupun berupa pemikiran tentang hukum keperdataan dan hukum bisnis, maupun isu hukum keperdataan lainnya yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Privat Law memberikan akses terbuka langsung ke isinya (open access) dengan prinsip bahwa membuat penelitian tersedia secara gratis untuk publik guna mendukung pertukaran pengetahuan global yang lebih besar.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 194 Documents
 10   11   12   13   14 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK YANG AKTA JUAL BELINYA DIAKUI CACAT OLEH PIHAK NOTARIS (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3244 K/Pdt/2016) ,, Nastasya Shinta Devi; ,, Yudho Taruno Muryanto
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.30134

Abstract

AbstractThis article describes and examines the issue of how the form of legal protection of parties involved in the agreement whose deeds are recognized as defective by the notary. This article uses normative legal research methods are prescriptive. The results of this study indicate that the sellers, buyers and third parties can claim their respective legal protection. The buyer’s party sued on the basis of Article 1243 of the Civil Code regarding default, the seller may sue and cancel his agreement with a third party under Article 1449 and Article 1454 of the Civil Code regarding the error, so that the agreement with the deferred sale deed of the defect may be canceled. A third party may also sue the seller under Article 1453 of the Civil Code if the seller’s claim to cancel the agreement is granted or to sue under Article 1322 of the Civil Code regarding an error which does not invalidate a contract.Keywords: Default; Deed of Sale and Purchase; Legal Protection; VoiddableAbstrakArtikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang akta jual belinya diakui cacat oleh pihak notaris. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak penjual, pembeli dan pihak ketiga masing-masing dapat mengklaim perlindungan hukum. Pihak pembeli menggugat dengan dasar Pasal 1243 KUHPerdata tentang wanprestasi, pihak penjual dapat menggugat dan membatalkan perjanjiannya dengan pihak ketiga dengan dasar Pasal 1449 dan Pasal 1454 KUHPerdata tentang kekhilafan, sehingga perjanjian dengan akta jual beli yang diakui cacat tersebut dapat dibatalkan. Pihak ketiga juga dapat menggugat pihak penjual dengan dasar Pasal 1453 KUHPerdata apabila gugatan pihak penjual untuk membatalkan perjanjian dikabulkan atau menggugat dengan dasar Pasal 1322 KUHPerdata tentang kekhilafan yang tidak membuat batalnya suatu perjanjian.Kata kunci: Wanprestasi; Akta Jual Beli; Perlindungan Hukum; Dapat Dibatalkan
KEKUATAN HUKUM PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN BAGI PARA PIHAK (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta) Faruq Abdul Hakim Sutikno, Gusti Muhammad; Asrori, Hudi
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39324

Abstract

AbstractThis article aims to find out why a marriage agreement should be registered to the Department of Population and Civil Registration, and find out what if the marriage agreement is not registered. This research is a descriptive empirical legal research. The types of data used consist of primary data, secondary data including primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. The location of this research is in the Department of Population and Civil Registration of Surakarta. Data collection techniques used are interviews and literature study. Analysis of data used is with the data collection stage in the study sites and analyzed more thoroughly, then after presented the verification and drawn a conclusion. Based on the results of the study the conclusions are derived, First, the marriage agreement needs to be registered because the marriage agreement is an orderly administration of population, to fulfill the principle of publicity and binding on third parties, as a means of verification and judge consideration in court, as a measure of public legal awareness. Second, a marriage agreements which is not registered to the Department of Population and Civil Registration will apply only to the party that created it, and will not bind on any third party.Keywords: Legal Power; Marriage Agreement; Registration of Marriage Agreement.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui  perjanjian perkawinan harus dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan mengetahui apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak didaftarkan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer, data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah dengan tahap pengumpulan data di lokasi penelitian dan dianalisis secara lebih teliti, kemudian setelah tersaji dilakukan verifikasi dan ditarik sebuah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, Kesatu, perjanjian perkawinan perlu dicatatkan karena perjanjian perkawinan sebagai tertib administrasi kependudukan, untuk memenuhi asas publisitas dan mengikat pihak ketiga, sebagai alat pembuktian dan pertimbangan hakim didalam persidangan, sebagai alat ukur kesadaran hukum masyarakat. Kedua, perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya akan berlaku bagi pihak yang membuatnya, dantidak mengikat pihak ketiga.Kata Kunci: Kekuatan Hukum; Perjanjian Perkawinan; Pencatatan Perjanjian Perkawinan
TANGGUNG JAWAB PERBANKAN DALAM KASUS PEMBOBOLAN DANA NASABAH (Studi Pembobolan Deposito milik PT. Elnusa, Tbk) John, Thessa Anial
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39340

Abstract

AbstractThis article aims to study the bank’s responsibility towards fraud against customer with a case study of Bank Mega Fraud against PT. Elnusadeposito funds. This research is a normative legal research using constitutional and case study approach. The result of this research show that Bank Mega liquefyPT. Elnusadeposito funds carelessly without PT.Elnusa consent is an act against the law. Bank Mega hasfailed to fulfil it’s responsibility towardsthe customer as regulated Article 37 B paragraph (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 concerning banking service that stipulate every bank must guarantee the public funds deposited in the bank concerned The action of Bank Mega has caused losses both material and immaterial loss so that Bank Mega has to give responsibility and compensation for damage and consumer loss according to Article 19 paragraph (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 regarding consumer protection.Keywords: Responsibility; prudential principles; banks; and customers.AbstrakArtikelini bertujuan mengkaji tanggung jawab perbankan terhadap pembobolan dana nasabah denganstudi kasus terhadap Bank Mega dalam kasus pembobolan dana deposito PT.Elnusa, Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan Bank Mega mencairkan dana deposito milik PT.Elnusa secara tidak hati-hati dan tanpa sepengetahuan PT. Elnusa merupakan tindakan yang melanggar hukum. Bank Mega telah tidak memenuhi kewajibannya terhadap nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 37 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Tindakan Bank Mega telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil sehingga Bank Mega selaku pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan.Kata Kunci: Tanggung jawab; prinsip kehati-hatian; bank; dan nasabah.
TANGGUNGJAWAB NOTARIS ATAS SURAT KETERANGAN WARIS YANG TIDAK SAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 & KODE ETIK NOTARIS (Studi Putusan Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Klt) Aprilianingrum, Annisa; ,, Djuwityastuti
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19242

Abstract

AbstractThis article aims to determine the responsibilities of the notary in the description of unauthorized inheritance. This responsibility is reserved to the notary who issues the certificate of inheritance in order not to include all the heirs so that the letter is declared invalid. This legal search involves a kind of normative legal research that is prescriptive, with a case approach. Legal material sources are primary and secondary legal materials. Techniques of data collection with a literature review and analysis of the use case is to use the judgment. On the basis of this research it is found that the case that the author thoroughly in decision No. 85 / Pdt.G / 2013 / PN.Klt is a violation of the notary when issuing an unauthorized inheritance certificate, because it is not all Heirs of the testator and in the judgment according to the author of the penalty for payment of a fine not in accordance with the provisions of Law No. 30 Year 2004 in respect of the notary juncto Law No. 2 year 2014. The case examined in this work is a violation against Article 16 (1) letter a, so that the sanctions should be based on Article 85 of Law No. 30 Year 2004 in conjunction with Law No. 2 Year 2014.Keywords: responsibility; notary; inheritance certificate.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab Notaris atas keterangan waris yang tidak sah. Tanggungjawab ini dikhususkan untuk Notaris yang mengeluarkan Surat Keterangan Waris tidak memasukkan seluruh ahli warisnya, sehingga surat tersebut dinyatakan tidak sah. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan studi kepustakaan dan analisis kasus yang digunakan adalah dengan menggunakan putusan. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa kasus yang penulis teliti di dalam Putusan Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Klt ini terjadi pelanggaran yaitu Notaris dalam mengeluarkan surat keterangan waris yang tidak sah karena tidak memasukkan seluruh ahli waris dari pewaris dan dalam putusan tersebut menurut penulis hukuman untuk membayar sejumlah denda tidak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Kasus yang diteliti dalam skripsi ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal Pasal 16 ayat (1) huruf a, sehingga seharusnya sanksi yang digunakan adalah berdasarkan pada Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.Kata kunci : tanggungjawab; notaris; surat keterangan waris.
EKSISTENSI ARBITRASE ONLINE SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCE DI BEBERAPA NEGARA Vikarin, Keke Audia; Pujiyono, '
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40376

Abstract

AbstractThe purpose of the article is to know about the existence of online arbitration as the model of the dispute resolution in Republic of India, Republic of China, and Netherlands. This research is a normative law research which is prescriptive. It used statute approach and comparative approach. The materials used in the research are primer law material and secondary law material by using library research as the data collection technique. In analyzing the law material, the researcher used the method of syllogism deduction to explain the general things to draw the specific conclusion. Based on the result and discussion, it can be concluded that even though India and China do not have the specific rules about Online Dispute Resolution (ODR) including online arbitration as well as Netherlands however; the online arbitration is able to be applied as the model of the dispute resolution since it does not violate the statutory regulations. In addition, the institution of online arbitration service provider has its own procedural regulations which have been adjusted to the laws that apply in the country.Keywords: Online arbitration; ODR; E-commerceAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana eksistensi arbitrase online sebagai model penyelesaian sengketa di Republik India, Republik Rakyat China, dan Belanda. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah mendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dalam menganalisis bahan hukum, digunakan cara silogisme deduksi menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpukan bahwa meskipun India dan China belum memiliki aturan khusus mengenai Online Dispute Resolution (ODR) termasuk arbitrase online seperti Belanda tetapi arbitrase online tetap dapat diterapkan sebagai model penyelesaian sengketa karena tidak menyalahi aturan perundang-undangan. Selain itu, lembaga penyedia layanan arbitrase online juga memiliki aturan prosedural sendiri yang telah disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku di negaranya.Kata Kunci: Arbitrase online; ODR; E-commerce
TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN DALAM PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN UDARA ATAS KETERLAMBATAN JADWAL PENERBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN Nuraini, Shinta; ,, Tuhana
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19360

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab perdata atas keterlambatan penerbangan yang merugikan pihak penumpang serta ganti rugi yang diberikan pihak pengangkut terhadap penumpang bila terjadi keterlambatan akibat adanya wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang. Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder. Bahan hukum primer ini adalah perUndang-Undangan dan bahan hukum sekunder berupa semua  publikasi  tentang hukum.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  bahwa pengangkut bertanggung jawab atas keterlambatan penerbangan yang menyebabkan kerugian kepada penumpang apabila  keterlambatan  tersebut  dikarenakan  kerusakan  pada  pesawat,  maka  pihak  pengangkut diwajibkan  untuk memberikan ganti rugi  kepada  penumpang.  Kecuali  maskapai penerbangan dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut dikarenakan faktor cuaca dan teknis operasional maka pengangkut  tidak  diwajibkan  memberikan  ganti  rugi  kepada  penumpang  sesuai  dengan  Pasal  146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Kompensasi pemberian ganti rugi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 dengan pemberian ganti rugi sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah mengalami keterlambatan selama 4 jam.Kata Kunci : Tanggung Jawab, Keterlambatan, Penumpang
PENGARUH LIKUIDITAS PERUSAHAAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN TERHADAP KEPAILITAN PERUSAHAAN Putri Hasan, Naomi Adinda; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48411

Abstract

AbstractThis article aims to find out how companies that have good liquidity can be bankrupt and the consequences  of canceling Accord and satisfaction based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Delaying Obligations of Debt Payments. This normative legal research is prescriptive in that it uses a statutory approach. The types of data used include: secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques carried out are library  research techniques or document studies. Bankruptcy when associated with company liquidity where a  company with good liquidity should be able to fulfill its debt obligations, but the bankruptcy of the company is not based on it, but an aspect where when the debtor defaults, the bankruptcy process at the company can be carried out. When default occurs in a accord agreement where there are creditors who request cancellation and are accepted, it automatically results in the bankruptcy of the company, regardless of the financial condition of the company. Bankruptcy also implies that the company is replaced by the Curator to manage the company.Keyword: Bankruptcy; Liquidity; Accord and Satisfaction AgreementAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perusahaan yang berlikuiditas baik dapat dipailitkan  serta konsekuensi dari pembatalan perjanjian perdamaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian hukum normative ini bersifat preskriptif yang menggunakan pendekatan perundang-undang. Jenis data yang digunakan antara lain: data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Kepailitan jika dikaitkan dengan likuiditas perusahaan dimana perusahaan dengan likuiditas yang baik semestinya mampu memenuhi kewajiban utangnya, akan tetapi pailitnya perusahaan bukan didasarkan pada hal tersebut, melainkan aspek dimana ketika debitur wanprestasi, maka proses kepailitan pada perusahaan dapat dilakukan. Ketika wanprestasi terjadi dalam perjanjian perdamaian dimana ada kreditur yang memohon pembatalannya dan diterima maka secara otomatis berakibat pada pailitnya perusahaan tersebut, terlepas dari keadaan financial perusahaan. Kepailitan juga berimpilkasi pada operasional perusahaan yang selanjutnya digantikan oleh Kurator untuk mengelola perusahaan.Kata Kunci: Kepailitan; Likuiditas; Perjanjian Perdamaian
AKIBAT HUKUM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan) Mulyadi, Wisono; Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19394

Abstract

AbstractThis article described and studied the following problems: firstly what is the Judge of Pacitan Religion Court’s rationale in granting or refusing the application for marriage dispensation?. Secondly, what is the legal consequence of the grant or the refusal of the application for marriage dispensation?. This study was an empirical or sociological research that was descriptive in nature. The types of data used were primary and secondary ones including primary, secondary and tertiary law materials. Techniques of collecting data used were field study and library study; and the technique of analyzing data used was the qualitative one with interactive model of analysis. The result of research showed that the Pacitan Religion Court’s rationale in granting or refusing an application for marriage dispensation was based on the evidences filed by the applicant. When the evidence filed was adequate and completed according to the Court and there was no kinship or sibling relationship and no prohibition to conduct marriage, the Chamber of Judge would have no reason to refuse the application. However, when the application was filed by non-authorized one, the evidence was inadequate, and there was a prohibition to conduct marriage, the application would be refused by the Chamber of Judge in Pacitan Religion Court. When the application for marriagedispensation was granted, the Pacitan Religion Court would release a stipulation mentioning that the marriage could be held. And then the applicant would bring the stipulation to the local Religion Affairs Office (KUA). Based on such the stipulation, KUA could hold the marriage of applicants. Meanwhile, when the application for marriage dispensation was refused, there would be no reason to get married until the marriage age was fulfilled by the applicants.Keywords: Marriage dispensation, Pacitan Religion Court, Marriage Law, Stipulation of the JudgeAbstrakArtikel  ini  mendiskripsikan  dan  mengkaji  permasalahan,  pertama  bagaimana  pertimbangan  Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan. Kedua,  apa  akibat  hukum  yang  timbul  atas  dikabulkan  atau  ditolaknya  permohonan  dispensasi perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis bersifat deskriptif. Jenis data primer dan sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam mengabulkan atau menolak suatu permohonan dispensasi perkawinan didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon. Apabila bukti yang diajukan  sudah  cukup  dan  lengkap  menurut  Pengadilan,  serta  tidak  ada  hubungan  kekeluargaan maupun sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim tidak ada alasan untuk menolak permohonan. Akan tetapi, ketika permohonan diajukan bukan oleh orang yang berwenang, tidak terdapat bukti yang cukup, serta adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka permohonan akan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan. Apabila permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan, maka Pengadilan Agama Pacitan akan mengeluarkan sebuah penetapan yang berisi bahwa perkawinan dapat dilaksanakan. Kemudian Penetapan tersebut dibawa oleh pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat. Berdasarkan penetapan tersebut, KUA dapat melaksanakan perkawinan pemohon. Sedangkan apabila permohonan dispensasi perkawinan ditolak maka tidak ada alas hak untuk menikah, hingga usia perkawinan terpenuhi oleh pemohon.Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan, Pengadilan Agama Pacitan, Hukum Perkawinan, Penetapan Hakim
AKIBAT HUKUM MALPRAKTIK TERHADAP DOKTER DITINJAU DARI HUKUM PERDATA Sezia Nur Aini, Mutia; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48422

Abstract

AbstractThe aim of this study is to find out the consequence of doing malpractice by a doctor. This case is  examined by terms of civil law. This legal study ia a prescriptive normative legal study which uses statute approach. The legal materials used in this study are primary and secondary legal sources. The data collecting technique used in this research is literature studies and document studies. The data are analyzed by deductive method, according to this study, basically the objective of civil liability is to get compensation for patient’s losses caused by the breach of contract and or unlawful action of the doctor. The breach of contract done by doctor is the unfulfilled requirements in agreed agreement. By the act against the law, the doctor can be blamed for breakin article 1365, 1367 of Civil Law. Therefore, the doctor should be responsible for compensation either materally or immaterially to the patient or family for error that cause injury and even death.Keywords: Malpractice; Doctor; Breach of Contract; Unlawful Act.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dokter apabila melakukan malpraktik, dalam hukum  perdata. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan atau studi dokumen, dengan menggunakan metode deduktif sebagai teknik analisis. Berdasarkan hasil penelitian, maka pertanggungjawaban perdata pada dasarnya bertujuan memperoleh ganti rugi yang di derita oleh pasien karena adanya wanprestasi dan/perbuatan melanggar hukum dari tindakan dokter. Wanprestasi yang dilakukan dokter adalah dengan tidak memenuhinya syarat yang tertera dalam perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan dalam perbuatan melanggar hukum, dokter dapat dipersalahkan apabila melanggar pasal 1365, 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, dokter harus bertanggung jawab atas perbuatannya berupa pengganti kerugian baik materiil maupun immateriil terhadap pasien atau keluarga atas kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan pasien cidera atau bahkan meninggal dunia. Kata Kunci: Malpraktik; Dokter; Wanprestasi; Perbuatan Melawan Hukum
TANGGUNG JAWAB PIHAK BANK DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX YANG DIDUGA DIDALAMNYA TERKANDUNG KLAUSULA EKSONERASI (Studi di PT. Bank Panin Surakarta) Kartika, Dheana; ,, Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25582

Abstract

AbstractThe purpose of this article is to find out the responsibility of the bank in the Safe Deposit Box lease agreement as well as whether there is an exoneration clause in the agreement. Safe Deposit Box is a storage box for specially designed items of steel material and placed in a sturdy and fire-proof place to keep the goods safe and provide a sense of security for the goods it stores. Generally the items stored in the Safe Deposit Box have a high material value and are very important for Safe Deposit Box customers. The objective of the community for storage is for the security of the possibilities of fire, theft, robbery and other matters that may threaten the security of documents or valuables they possess. Regarding the duty of the bank in providing Safe Deposit Box is stipulated in Act Number 10 of 1998 concerning Banking article 6 (item h) which contains about providing a place to store goods or securities.Keywords: Safe Deposit Box; Responsibility; Exoneration ClauseAbstrakTujuan artikel ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab bank dalam perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box serta apakah benar adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian tersebut. Safe Deposit Box  adalah  sebuah  kotak  penyimpanan  untuk  barang  yang  dirancang  khusus  dari  bahan  baja  dan ditempatkan di tempat yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang dan memberikan rasa aman untuk barang yang disimpannya. Umumnya barang yang tersimpan dalam Safe Deposit Box memiliki nilai material yang tinggi dan sangat penting bagi nasabah Safe Deposit Box.  Tujuan masyarakat melakukan penyimpanan adalah demi keamanan dari kemungkinan-kemungkinan kebakaran, pencurian, perampokan dan hal-hal lain yang dapat mengancam keamanan dokumen atau barang berharga yang mereka miliki. Mengenai tugas bank dalam menyediakan Safe Deposit Box diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 6 (butir h) yang berisi tentang menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga.Kata Kunci: Safe Deposit Box; Tanggung Jawab; Klausula Eksonerasi

Page 12 of 20 | Total Record : 194

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2017 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2021): Januari-April Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI