cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pujiyono
Contact Email
pujifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281229887199
Journal Mail Official
privatlaw@hukum.uns.ac.id
Editorial Address
Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3-Bagian Hukum Keperdataan Jl. Ir. Sutami No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Privat Law
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 27155676     DOI : https://doi.org/10.20961/privat.v8i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ruang lingkup jurnal menerima artikel berbasis penelitian (skripsi/tesis) ataupun berupa pemikiran tentang hukum keperdataan dan hukum bisnis, maupun isu hukum keperdataan lainnya yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Privat Law memberikan akses terbuka langsung ke isinya (open access) dengan prinsip bahwa membuat penelitian tersedia secara gratis untuk publik guna mendukung pertukaran pengetahuan global yang lebih besar.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 194 Documents
 9   10   11   12   13 
PERMOHONAN PAILIT PERUSAHAAN EFEK YANG DIAJUKAN OLEH KREDITOR (Komparasi Hukum Putusan Pengadilan Niaga No.03/Pailit/2010/PN.NIAGA. JKT.PST dan Putusan Pengadilan Niaga No.08/Pdt.Sus.PAILIT/2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst) Nurlaiilla, One Octivia; ,, Pujiyono
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19404

Abstract

AbstractThe writing is aimed at knowing comparation of the securities company’s bankruptcy application filed by the creditor through a study of Commercial Court Decision No.03 / Pailit / 2010 / PN.NIAGA.JKT.PST and Commercial Court Decision No.03 / Pailit / 2010 / PN.NIAGA.JKT.PST . The research method used was the normative legal research. The approach used is approach the law made by reviewing all the regulations the laws. Data source used are legal materials that include primary and secondary. From this research, Who knew can apply for bankrupt securities companies distinguished on the basic of historical facts in the period before the birth of the UU OJK authority to apply for bankrupty as the provisions of article 2 paragraph (4) of the act is on the bankrupty of Bapepam.  For a period after the inception of the UU OJK are ”lex post teriori derograt legi priori” authority Bapepam regulated in article 2 paragraph (4) of the act of bankruptcy entirely switched to OJK. The filing of the petition for bankruptcy securities firm precedent  proposed by creditors in the Coommercial Court decision No.03/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST and in the Commercial Court decision No.08/Pdt.Sus.PAILIT/ 2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat. Based on research can be concluded the receipt of the petition for bankrupt securities companies filed by creditors does not comply with the legislation. But with the Commercial Court Decision No.08/Pdt.Sus.PAILIT/ 2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat that have cancelled with Court of Commerce decision number.08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat be bright spot of the existence of legal certainty in a bankruptcy dispute resolution in the field od capital market.Keywords: the petition in bankruptcy, securities company, creditorsAbstrakPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui komparasi hukum terhadap permohonan pailit perusahaan efek yang diajukan oleh kreditor melalui studi putusan Pengadilan Niaga No.03/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Niaga No.03/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan undang-undang. Sumber data hukum yang digunakan adalah data hukum sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder.  Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit perusahaan efek dibedakan berdasarkan fakta kesejarahan yakni masa sebelum lahirnya UU OJK kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan ada pada Bapepam. Untuk masa setelah lahirnya UU OJK secara ”lex post teriori derograt legi priori” kewenangan Bapepam yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan sepenuhnya beralih ke OJK.  Contoh preseden pengajuan permohonan pailit perusahaan efek yang diajukan oleh pihak kreditur dalam Putusan Pengadilan Niaga No.03/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Niaga No.08/Pdt.Sus.PAILIT/ 2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat. Dapat disimpulkan bahwa dengan diterimanya permohonan pailit perusahaan oleh kreditor tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Namun dengan dikeluarkannya keputusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/Pdt.Sus.Pailit/2015 menjadi titik terang adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kepailitan di bidang pasar modal.Kata kunci: permohonan pailit, perusahaan efek, kreditor.
OPTIMALISASI TUGAS DAN KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN EDUKASI KEPADA MASYARAKAT MENGENAI INVESTASI ILEGAL BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN Elfajri, Mohammad Amin; ,, Pujiyono
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25604

Abstract

AbstractThe Purposes of this article are knowing the Optimization of the Financial Services Authority in providing education about illegal investments to the public. This research is a descriptive empirical law research. The research location is at the Office of Surakarta Financial Services Authority. Types and sources of research data include primary and secondary data. Data collection techniques through interviews and literature study. Data analysis technique is done qualitatively with interactive model. The results showed that the Optimalization of the Financial Services Authority in providing education on illegal investments to the community by developing infrastructure in the form of provision of human resources, proposing to headquarters of Financial Services Authority to issue Financial Services Authority regulations on illegal investment and adding sanctions related provisions for business actors who do not implement educational programs on the provisions already exist, and intensify the implementation of educational activities to the community either directly or indirectly.Keywords: Optimization; Education; Illegal Investment; Society.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui Optimalisasi Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan edukasi mengenai  investasi  ilegal  kepada  masyarakat.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Surakarta. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan interaktif model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Optimalisasi Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan edukasi mengenai investasi ilegal kepada masyarakat dengan melakukan pengembangan infrastruktur berupa penyediaan sumber daya manusia, mengusulkan kepada Otoritas Jasa Keuangan Pusat untuk mengeluarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai investasi ilegal dan menambahkan ketentuan terkait sanki bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan program edukasi pada ketentuan yang sudah ada, dan menggencarkan pelaksanaan kegiatan edukasi kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.Kata Kunci: Optimalisasi; Edukasi; Investasi ilegal; Masyarakat.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYEDIA PLATFORM TERHADAP BARANG YANG MELANGGAR MEREK DALAM MARKETPLACE Giantama, Andreyan Nata; Kholil, Munawar
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40358

Abstract

AbstractThis article defines the legal responsibilities of market place providers for counterfeit goods, by using doctrinal legal research. Based on Law Number 11 of 2008 as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), the responsibility for counterfeit goods at market place cannot be charged to platform providers. ITE Law requires that errors made by users are not the responsibility of the organizer of the electronic system. As an effort to ensure legal certainty, and responsibility for managing the market place platform, it should also be determined the legal responsibility of the platform provider for the omission of negligence committed. This becomes the urgency of further study to find out the proper pattern of legal responsibility for the problems described above.Keywords: legal responsibility; platform providers; counterfeit goods; e-commerce; market placeAbstrakArtikel ini mendefinisikan pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepada penyedia platform market place atas barang yang melanggar merek, dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Tanggung jawab hukum atas barang yang melanggar merek dalam market place berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak dapat dibebankan kepada penyedia platform. UU ITE mengehendaki kesalahan yang dilakukan oleh pengguna tidak menjadi tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Sebagai bentuk kepastian hukum dan tanggung jawab atas pengelolaan platform market place sudah semestinya ditentukan tanggung jawab hukum penyedia platform terhadap pembiaran pelanggaran yang terjadi. Inilah yang melandasi pengkajian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pola tanggung jawab hukum yang tepat terhadap permasalahan pelanggaran yang terjadi.Kata Kunci: tanggung jawab hukum; penyedia platform; barang yang melanggar merek; e-commerce; market Place.
OPTIMALISASI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BIDANG DESAIN INDUSTRI (Studi Industri Mebel dan Kerajinan Kabupaten Jepara) Renaldi, Ivan; Sulistiyono, Adi
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19254

Abstract

AbstractThe purpose of this article is to determine the cause of intellectual property right alternative dispute resolution for industrial design in the field of furniture and craft industry Jepara Regency which not optimal and its legal efforts to optimize the intellectual property right alternative dispute resolution in the field of furniture and craft industry Jepara Regency by businessmen , Government and law enforcement. The research method used is empirical (sociological / non doctrinal) law research with descriptive research character and prescriptive form with research on law effectiveness and qualitative analysis approach. The result of the research indicates that the intellectual property right alternative dispute resolution has not been run well supported by the many cases of intellectual property rights processed through the court (litigation) whereas the Indonesian people and especially the society in Jepara Regency have the spirit of discussion and prioritize the simple social approach in facing the dispute. The application of the theory of Structure is used to develop non-litigation paradigm (PnLg) in society especially in Jepara so that the litigation paradigm (PLg) is becoming abandoned. One of the legal efforts to optimize the alternative dispute resolution is the structuring of intellectual property right alternative dispute resolution especially in the field of industrial design in furniture and craft industry Jepara Regency.Keywords: Alternative dispute resolution, Intellectual property right, Industrial designAbstrakTujuan artikel ini adalah untuk mengetahui penyebab belum optimalnya alternatif penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual bidang desain industri di lingkungan industri mebel dan kerajinan Kabupaten Jepara dan upaya hukumnya untuk mengoptimalkan alternatif penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual bidang desain industri di lingkungan industri mebel dan kerajinan Kabupaten Jepara oleh pengusaha, pemerintah maupun penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (sosiologis/ non doktrinal) dengan sifat penelitian deskriptif dan bentuk preskriptif serta penelitian terhadap efektivitas hukum dan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual belum berjalan dengan baik didukung oleh banyaknya perkara hak kekayaan intelektual yang diproses melalui jalur pengadilan (litigasi) padahal masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat di Kabupaten Jepara memiliki jiwa musyawarah dan mengedepankan kekeluargaan dalam menghadapi sengketa. Penerapan teori Strukturisasi digunakan untuk mengembangkan paradigma non-litigasi (PnLg) di masyarakat khususnya di Jepara agar paradigma litigasi (PLg) mulai ditinggalkan. Salah satu upaya hukum untuk mengoptimalkan alternatif penyelesaian sengketa adalah strukturisasi penyelesaian sengketa alternatif hak kekayaan intelektual khususnya bidang desain industri di lingkungan industri mebel dan kerajinan Kabupaten Jepara.Kata Kunci: Alternatif penyelesaian sengketa, Hak kekayaan intelektual, Desain industri
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS MEREK ASING DI INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/PDT.SUS-HKI/2015) Maharani, Raden Ajeng Cendikia Aurelie; Hadi, Hernawan
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40386

Abstract

AbstractThis article aims to legal protection for foreign brands (famous) against the removal of a foreign brand (famous) listed as well as knowing clearly study the sentence “usage” in section 74 subsection (1) of Law Number 20 year 2016 about brands and geographical indications. Legal research this is a normative penilitian or dokterial, and prescriptive in nature. The source of the legal materials that are used in the form of primary and secondary legal materials. The method of collecting the material used is the legal syllogism by using deductive thinking patterns. Based on the results of research and discussion of results that PT Inter IKEA Systems B.V. as famous foreign brands can use brand protection “right Priorities” that bersumberkan to the principles of the Paris Convention effect has been incorporated in the the Treaty of TRIPs, namely with the principle of national treatment. Last usage in section 74 subsection (1) o of Law Number 20 year 2016 about brands and geographical indications stated that the use of the brand in the production of goods or services traded. When the last usage is calculated from the last date of usage even after that the goods concerned are still circulating in the community.Keywords: Legal Protection; Right; Famous Foreign BrandsAbstrakArtikel ini bertujuan untuk perlindungan hukum bagi merek asing (terkenal) terhadap penghapusan merek asing (terkenal) terdaftar serta mengetahui secara jelas kajian kalimat “pemakaian terakhir” dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian hukum ini merupakan penilitian normatif atau dokterial, dan bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah silogisme dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dihasilkan PT Inter IKEA System BV sebagai merek asing terkenal dapat menggunakan perlindungan merek “Hak Prioritas” yang bersumberkan kepada Konvensi Paris yang asas-asasnya telah digabungkan di dalam perjanjian TRIPs yaitu dengan principle of national treatment. Pemakaian Terakhir dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa Penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak; Merek Asing Terkenal
ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KANTOR PT ARTHABUANA MARGAUSAHA FINANCE CABANG SURAKARTA Putra, Muhammad Rio Ervandra; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19370

Abstract

AbstractIn this articel is to discuss the bad debts in the consumer finance companies and efforts to resolve what is used and the obstacles experienced. This articel is included into law research or empirical sociological descriptive, with a qualitative approach. The data collected by the author using a structured interview techniques, literature on primary and secondary data, and content analysis of secondary data sources. The cause of the debtor in default, which is a factor in bad faith since going to do the financing agreement, can not resolve the principal and interest installments corresponding time period specified in the agreement, as well as the funds are planned to pay principal and interest debt used for other purposes. Loan resolution most ideal according to PT Arthabuana Margausaha Finance branch Surakarta can through two efforts, the efforts of non-litigation and litigation. Barriers experienced while performing loan resolution efforts due to the debtor defaults include the presence of internal resistance and external barriers.For external barriers party finance company requesting internal and external parties to resolve these obstacles. For internal barriers the companies subject to reprimand and sanctions applicable consumer finance company.Keywords : consumer finance companies , non performing loan , tortAbstrakDalam artikel ini membahas kredit macet di perusahaan pembiayaan konsumen dan upaya penyelesaian yang digunakan serta hambatan yang dialami. Artikel ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data tersebut dikumpulkan penulis dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur, studi literatur pada data primer dan sekunder, dan analisis isi untuk sumber data sekunder.Penyebab debitur melakukan wanprestasi, yaitu faktor itikad tidak baik sejak akan melakukan perjanjian pembiayaan, tidak dapat menyelesaikan angsuran pokok hutang dan bunga sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, serta dana yang direncanakan untuk membayar angsuran pokok hutang dan bunga digunakan untuk keperluan lainnya. Penyelesaiankredit macet paling ideal menurut PT Arthabuana Margausaha Finance cabang Surakarta dapat melalui dua upaya, yaitu upaya non litigasi dan litigasi. Hambatan yang dialami saat melakukan upaya penyelesaian kredit macet akibat debitur wanprestasi meliputi adanya hambatan internal dan eksternal. Untuk hambatan eksternal pihak perusahaan pembiayaan meminta pihak internal dan eksternal untuk menyelesaikan hambatan tersebut. Untuk hambatan internal pihak bagian perusahaan dikenakan teguran dan sanksi yang berlaku dari perusahaan pembiayaan konsumen.Kata kunci : perusahaan pembiayaan konsumen, kredit macet, wanprestasi
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI PANTI ASUHAN PUTRA BAKTI KABUPATEN BATANG Pramono, Zolla Andre; Tantri Cahyaningsih, Diana
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48416

Abstract

AbstractThis article aims to determine the problematic implementation of adoption in terms of the Government  Regulation of the Republic of Indonesia Number 54 of 2007 concerning the Implementation of the Appointment of Children at the Putra Bakti Orphanage in Batang Regency. This legal research is a type of empirical legal research that is descriptive. The research approach uses a case and legislation approach. The type of data in the form of primary data where the main data comes from the results of empirical research conducted, and secondary data obtained from literature related to research. Based on the results of the study it can be seen that, the implementation of the adoption carried out by the Putra Bakti Orphanage in the Regency of Batang experienced various problems, which in the implementation of adoption were carried out directly without going through court decisions. The reason for the Putra Bakti Orphanage in Batang Regency to appoint children without conducting a court decision is that parents who raise their children want to establish kinship with their biological parents by adopting children because they assume that the appointment of children in a court is complex and the regulations are too complicated. convoluted and requires a lot of money, takes a long time, the orphanage does not provide special costs in the process of implementing adoption, cultural factors that emphasize the appointment of adoption without going through the court and assume that the community is together, lack of socialization and guidance given or carried out by the government and society, this raises a discrepancy with the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Appointment which explains that the adoption of the child must be carried out through the court and broken off by the judge.Keywords: Problem; Appointment of Children; OrphanageAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui problematika pelaksanaan pengangkatan anak ditinjau dari  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Panti Asuhan Putra Bakti Kabupaten Batang. Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Jenis data berupa data primer dimana data utama berasal dari hasil penelitian empiris yang dilakukan, serta data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Panti Asuhan Putra Bakti Kabupaten Batang mengalami berbagai problematika, dimana dalam pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan secara langsung tanpa melalui putusan pengadilan. Alasan Panti Asuhan Putra Bakti Kabupaten Batang melakukan pengangkatan anak tanpa melakukan penetapan pengadilan adalah orang tua yang mengangkat anak ingin menjalin kekeluargaan dengan orang tua kandung dengan cara melakukan pengangkatan anak karena mereka beranggapan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan di pengadilan tergolong rumit serta peraturan tersebut terlalu berbelit-belit dan membutuhkan banyak biaya, membutuhkan waktu yang lama, pihak panti asuhan tidak menyediakan biaya secara khusus dalam proses pelaksanan pengangkatan anak, faktor budaya masyarakat yang mengedepankan pengangkatan anak tanpa melalui pengadilan dan beranggapan bahwa masyarakat bersifat kebersamaan, kurangnya sosialisasi serta bimbingan yang diberikan atau dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, hal tersebut menimbulkan tidak efektifnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menjelaskan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan melalui pengadilan dan di putus oleh hakim. Kata Kunci: Problematika; Pengangkatan Anak; Panti Asuhan
TANTANGAN DAN HAMBATAN HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI DAN PERUSAHAAN INDUSTRI (Studi Kasus Perjanjian antara PT JIEP dengan PT Yamaha Indonesia) Yuniarto, Yusuf; Budi Kharisma, Dona
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48427

Abstract

AbstractThis article aims to know the contractual relationship between PT JIEP and PT Yamaha Indonesia in the  perspective of the Book of Private Law Regulation and Government Regulation Number 142 of 2015 concerning Industrial Estates and challenges and obstacles faced by PT JIEP in carrying out contractual relationships. This research is a descriptive empirical law research. The research location is at PT JIEP. The research types and source of data include primary and secondary data. Methods for data collection are through depth interview and literature study. The technique analysis data is qualitative with interactive model analysis. The results of this research shows that the Challenges and obstacles faced by PT JIEP in conducting contractual relations is: (a) lack of the active role for PT JIEP in Industrial Relations Disputes; and (b) there is no clear action written in the agreement if there is delay in lease payment and deposit.Keywords: Legal Contract; Industrial Area; Industrial Relation Dispute.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kontraktual antara PT JIEP dan PT Yamaha Indonesia  ditinjau dalam perspektif KUHPerdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri dan tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh PT JIEP dalam menjalankan hubungan kontraktual. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian ini menjelaskan Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh PT JIEP dalam melakukan hubungan kontraktual adalah: (a) kurangnya peran PT JIEP secara aktif dalam Perselisihan Hubungan Industrial; dan (b) tidak adanya tindakan yang jelas yang tertulis dalam perjanjian apabila terdapat keterlambatan pembayaran sewa dan deposit.Kata Kunci: Kontrak; Kawasan Industri; Perselisihan Hubungan Industrial.
KEKUATAN HUKUM PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN BAGI PARA PIHAK (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta) Sutikno, Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim; Asrori, Hudi
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25594

Abstract

AbstractThis article aims to find out why a marriage agreement should be registered to the Department of Population and Civil Registration, and find out what if the marriage agreement is not registered. This research is a descriptive empirical legal research. The types of data used consist of primary data, secondary data including primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. The location of this research is in the Department of Population and Civil Registration of Surakarta. Data collection techniques used are interviews and literature study. Analysis of data used is with the data collection stage in the study sites and analyzed more thoroughly, then after presented the verification and drawn a conclusion. Based on the results of the study the conclusions are derived, First, the marriage agreement needs to be registered because the marriage agreement is an important event and as an orderly administration of population, to fulfill the principle of publicity and binding on third parties, as a means of verification and judge consideration in court, as a measure of public legal awareness. Second, a marriage agreements which is not registered to the Department of Population and Civil Registration will apply only to the party that created it, and will not bind on any third party.Keywords: Legal Power; Marriage Agreement; Registration of Marriage Agreement.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui  perjanjian perkawinan harus dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan mengetahui apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak didaftarkan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer, data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.  Lokasi  penelitian  ini  berada  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah dengan tahap pengumpulan data di lokasi penelitian dan dianalisis secara lebih teliti, kemudian setelah tersaji dilakukan verifikasi dan ditarik sebuah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, Kesatu, perjanjian perkawinan perlu dicatatkan karena perjanjian perkawinan merupakan peristiwa penting dan sebagai tertib administrasi kependudukan, untuk memenuhi asas publisitas dan mengikat pihak ketiga, sebagai alat pembuktian dan pertimbangan hakim didalam persidangan,  sebagai  alat  ukur  kesadaran  hukum  masyarakat.  Kedua,  perjanjian  perkawinan  yang tidak dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya akan berlaku bagi pihak yang membuatnya, dan tidak mengikat pihak ketiga.Kata Kunci: Kekuatan Hukum; Perjanjian Perkawinan; Pencatatan Perjanjian Perkawinan
PERKAWINAN AGAMA MENURUT HUKUM KELUARGA DI INDONESIA ', Lydya Arfina; ', Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.29960

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang perkawinan agama menurut hukum keluarga di Indonesia. Penelitian hukum normatif ini bersifat perspektif. dengan menggunakan sumber-sumber  bahan  hukum,  baik  bahan  hukum  primer  maupun  bahan  hukum  sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara . Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan pustaka/dokumen/arsip berupa buku-buku, jurnal, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, ketentuan hukum perkawinan agama  adalah sah selama telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukum agama yang dianutnya, keharusan dalam mencatatakan perkawinan bukan berarti dapat menganulir sahnya suatu perkawinan yang telah dilakukan dengan memenuhi rukun serta syarat perkawinan sesuai dengan agama yang dianutnya.Kata Kunci : Perkawinan Agama,  Akibat Hukum,  Istri, Pengaturan Hukum

Page 11 of 20 | Total Record : 194

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2017 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2021): Januari-April Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI