cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pujiyono
Contact Email
pujifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281229887199
Journal Mail Official
privatlaw@hukum.uns.ac.id
Editorial Address
Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3-Bagian Hukum Keperdataan Jl. Ir. Sutami No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Privat Law
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 27155676     DOI : https://doi.org/10.20961/privat.v8i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ruang lingkup jurnal menerima artikel berbasis penelitian (skripsi/tesis) ataupun berupa pemikiran tentang hukum keperdataan dan hukum bisnis, maupun isu hukum keperdataan lainnya yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Privat Law memberikan akses terbuka langsung ke isinya (open access) dengan prinsip bahwa membuat penelitian tersedia secara gratis untuk publik guna mendukung pertukaran pengetahuan global yang lebih besar.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 194 Documents
 8   9   10   11   12 
KEDUDUKAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN KEBENDAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH Putra, Bayu Setiawan Hendri; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40367

Abstract

AbstractThis article aims to find out the position and legal protection of holders of land title certificates as a material guarantee. This normative legal research is prescriptive and applied. The types and sources of material for this study include primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques used are literature studies or document studies. Data analysis techniques are carried out by examining research from literature studies or secondary data studies. The results of this study explain that the position of Land Rights as collateral is regulated in the Basic Agrarian Law which states that land rights can be used as collateral for debt by encumbering Mortgage Rights. Land rights that can be used as Mortgage Rights objects must fulfill two elements, namely, must be registered with the Land Office and according to their nature must be transferable. Creditors have a strong position against collateral objects. Legal protection for the holder of the land rights certificate as a material guarantee if the debtor defaults, the creditor has the right to sell collateral for repayment of the receivables regulated in the Mortgage Right Act. The Mortgage Rights Act is a manifestation of the objectives of the Basic Agrarian Law in providing and guaranteeing legal certainty and legal protection in preventive and repressive forms.Keywords: Collateral; Mortgage Right; Legal Protection; Land RightAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah sebagai suatu jaminan kebendaan. Penelitian hukum normatif ini bersifat preskriptif dan terapan. Jenis dan sumber bahan penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengkaji penelitian dari studi kepustakaan atau studi data sekunder. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kedudukan Hak Atas Tanah sebagai jaminan diatur dalam UU Pokok Agraria yang menyatakan bahwa hak atas tanah dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan. Hak Atas tanah yang dapat dijadikan obyek Hak Tanggungan harus memenuhi dua unsur yaitu, wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan dan menurut sifatnya harus dapat dipindah tangankan. Kreditur memiliki kedudukan yang kuat terhadap benda jaminan. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah sebagai suatu jaminan kebendaan apabila debitur wanprestasi, kreditur berhak menjual benda jaminan untuk pelunasan piutangnya yang diatur dalam UU Hak Tanggungan. UU Hak Tanggungan merupakan wujud dari tujuan UU Pokok Agraria dalam memberikan dan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bentuk preventif dan represif. Kata Kunci: Jaminan; Hak Tanggungan; Perlindungan Hukum; Hak Atas Tanah
ANALISIS PEMISAHAN WEWENANG PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN ANTARA BANK INDONESIA DENGAN OTORITAS JASA KEUANGAN Rahman, Reza Fazlur; Sulistiyono, Adi
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19330

Abstract

AbstrakArtikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dasar  pertimbangan  pemisahan  wewenang  pengawasan terhadap  lembaga  keuangan  perbankan  antara  Bank  Indonesia  dengan  Otoritas  Jasa  Keuangan dan untuk mengetahui koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan pengawasan lembaga keuangan perbankan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  meliputi  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder yang menggunakan metode studi pustaka sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Teknik analisis yang  digunakan  adalah  metode  deduksi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dihasilkan kesimpulan, yakni kesatu, dasar pertimbangan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dan pemisahan wewenang pengawasan lembaga keuangan perbankan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan adalah Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia. Kesimpulan kedua, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia harus berkoordinasi dalam membuat peraturan pengawasan dibidang perbankan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.Kata kunci: Pemisahan Wewenang, Perbankan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan.
KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN ENDORSEMENT DIKAITKAN DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK Yudityastri, Alya; Suraji, ,
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48402

Abstract

AbstractThis article aims to find out the validity of standard agreements in general and specially on endorsement  agreement. Validity of the endorsement agreement is reviewed from the Civil Code, Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In addition to knowing the suitability of the endorsement agreement that contains a standard contract clause with the principle of freedom of contract. Legal writing in this study uses research normative law with the statutory approach and conceptual approach. Research result it is known that the endorsement agreement is an example of a standard agreement with through the electronic system is in accordance with the provisions of the validity of the agreement according to the Civil Code, Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 8 of 1999 concerning Protection Consumer. Standard agreement if it is related to the principle of freedom of contract is still being the debate over the suitability. Some are of the view that standard agreements are included in the terms of the endorsement agreement, are not in accordance with the principle of freedom of contract because of intermediaries the parties do not have a balanced bargaining position. Others argue that the agreement is in accordance with the principle of freedom of contract provided there is no clause exoneration in it.Keywords: Endorsement; Endorsement Contract; Standard Contract Clauses; Principle of Contract Freedom AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian baku secara umum dan khususnya pada  perjanjian endorsement. Keabsahan perjanjian endorsement ditinjau dari KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu untuk mengetahui kesesuaian perjanjian endorsement yang memuat klausula kontrak baku dengan asas kebebasan berkontrak. Penulisan hukum dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian endorsement yang merupakan salah satu contoh perjanjian baku dengan melalui sistem elektronik telah sesuai dengan ketentuan keabsahan perjanjian menurut KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kesesuaian perjanjian baku dengan asas kebebasan berkontrak masih menjadi perdebatan. Beberapa berpandangan bahwa perjanjian baku termasuk di dalamnya perjanjian endorsement, tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak karena di antara para pihaknya tidak memiliki posisi tawar yang seimbang. Sebagian lainnya berpendapat bahwa perjanjian tersebut telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak apabila tidak terdapat klausula eksonerasi di dalamnya.Kata Kunci: Endorsement; Perjanjian Endorsement; Perjanjian Baku; Asas Kebebasan Berkontrak;
PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (Studi di Lazada) Azizatunnida, Nadiah; Imanullah, Mochammad Najib
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19382

Abstract

AbstractThe purpose of this article to determine whether agreement in electronic transactions through Lazada site meet the principle of justice. This legal research method used in this legal writing include: normative type of research, descriptive nature of research, types and sources of data for this research include primary data is obtained from the legislation, and secondary data obtained from books and scientific publications related this research.. Based on research and analysis of data, the agreement in electronic transaction through Lazada site not according with the principle of justice, which is principle of justice based on principle of freedom of contract, and principle of proportionality.Keyword: Principle of justice, validity, online shop,AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui asas keadilan dalam perjanjian jual beli online melalui situs Lazada. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif, Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang- undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan semua publikasi ilmiah tentang penelitian hukum terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka baik dari media cetak maupun media elektronik (internet). Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, perjanjian jual beli online melalui situs Lazada belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan, yang mana asas keadilan ini dilihat dari asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas.Kata kunci: Asas keadilan, keabsahan, jual beli online
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DI INDONESIA Carterina Kunadi, Lisa; Tantri Cahyaningsih, Diana
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48421

Abstract

AbstractThis article discusses the legal protection of adopted children for the inheritance rights of adoptive  parents in the Civil Law system in Indonesia. Writing this law is a type of normative legal research that acts prescriptively. The research data is primary data and secondary data. Based on the results of research that can be known, the adoption of children carried out by adoptive parents will require that there is legal protection for the adopted child which is the right of the adopted child to obtain an inheritance from his adoptive parents. The results of the study explaining 4 Court Decisions that have issued these considerations are in accordance with the regulations reviewed in the perspective of Civil Law. The adopted child still has the right to get the inheritance from his adoptive parents.Keywords: Legal Protection; Inheritance Rights; Adopted ChildrenAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak angkat atas hak waris  orang tua angkatnya dalam sistem Hukum Perdata di Indonesia. Penulisan hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Undang–Undang dan pendekatan kasus serta jenis data-data berupa data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat akan mengakibatkan harus adanya suatu perlindungan hukum bagi anak angkat tersebut yang satunya adalah hak anak angkat untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa berdasarkan 4 Putusan Pengadilan yang telah diteliti tersebut pertimbangan hakim sudah sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang ditinjau dari perspektif Hukum Perdata. Anak angkat tetap mendapatkan haknya yaitu hak untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Waris; Anak Angkat
PERLINDUNGAN HUKUM SENI BATIK MOTIF KONTEMPORER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi di Kampung Batik Laweyan Kota Surakarta) Pamungkas, Bangkit; Kholil, Munawar
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25580

Abstract

AbstractThis article aims to know the problems and solutions that can be done to overcome the problematics of legal protection of copyrights of contemporary batik motif  in Kampung Batik Laweyan Surakarta City based on regulation number 28 in the year 2014 regarding copyright.This research is a type of empirical legal research that is descriptive with qualitative approach. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection techniques by interview and literature study. Data analysis techniques with interactive qualitative data analysis.Problematic protection of copyright law of batik art of contemporary motif is from batik craftsmen, firstly because of lack of awareness of copyright law; secondly, the cost of registration of creation is less affordable and thirdly, the process of registration of creation is complicated and the process is long. While the problematic from the government side, first the minimum budget and the quota of facilitation of creation registration that is in charge by the government is limited. Second, the lack of Human Resources for the socialization of IPR and registration program creation. Based on the data, showed 66.6% of contemporary batik craftsmen in Kampung Batik Laweyan did not register his creations. Contemporary batik craftsmen who registration their creation, entirely because of the program of facilitation of registration creation for free by the government. Craftsmen have no intention of registering their creations if there is no government free registration facilitation program. The solution that can be done is to increase the budget and quota facilitation registration creation for free, conduct socialization of IPR and registration program creation, accelerate the registration process of creation, and need to form advocacy team/escort special legal and intellectual property in laweyan batik industrial area to raise awareness law of batik craftsmen.Keywords: Legal Protection; Copyright; Batik ContemporaryAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui problematika serta solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika perlindungan hukum hak cipta seni batik motif kontemporer di Kampung Batik Laweyan Kota  Surakarta  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Penelitian ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum  empiris  yang  bersifat  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka.Teknik analisis data dengan analisis data kualitatif interaktif. Problematika perlindungan hukum hak cipta seni batik motif kontemporer adalah dari pengrajin batik, pertama karena kurangnya kesadaran hukum hak cipta, kedua, biaya pencatatan ciptaan kurang terjangkau dan ketiga, proses pencatatan ciptaan yang rumit dan prosesnya lama. Sedangkan problematika dari sisi pemerintah, pertama minimnya anggaran dan kuota fasilitasi pencatatan ciptaan yang di tanggung oleh pemerintah terbatas. Kedua, kurangnya  Sumber Daya Manusia untuk sosialisasi HKI dan program  pencatatan ciptaan. Berdasarkan data, menunjukan 66,6 % pengrajin batik motif kontemporer di Kampung Batik Laweyan tidak mencatatkan ciptaannya. Pengrajin batik motif kontemporer yang mencatatkan ciptaannya, keseluruhannya dikarenakan adanya program fasilitasi pencatatan ciptaan secara gratis oleh pemerintah. Pengrajin tidak mempunyai niat mencatatkan ciptaannya apabila tidak ada program fasilitasi pencatatan ciptaan secara gratis oleh pemerintah. Solusi yang dapat di lakukan yaitu menambah anggaran dan kuota fasilitasi pencatatan ciptaan secara gratis, melakukan sosialisasi HKI dan program pencatatan ciptaan, mempercepat proses pencatatan ciptaan, serta perlu membentuk tim advokasi/pendamping khusus bagian hukum dan HKI di kawasan industri batik Laweyan untuk meningkatkan kesadaran hukum pengrajin batik.Kata kunci: Perlindungan Hukum; Hak Cipta; Batik Motif Kontemporer
PENERAPAN TEORI EFISIENSI DALAM PEDEKATAN RULE OF REASON PADA PEMBUKTIAN KASUS PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Dewantari, Revina Aprilia; Kholil, Munawar
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25614

Abstract

AbstractThis article aims to determine the application of efficiency theory in the approach of rule of reason on the verification of unfair business competition case. This research is a normative research viewed from prespective and technical/applied. The approach is using statute approach. This research is using primary legal materials and secondary legal materials. The legal materials collected through library research and study of the document which is analyzed using a technique based on the method of deductive. The application of efficiency theory in the approach of rule of reason to prove the verification of unfair business competition is the way of business competition law enforcers in understanding how business actors in choosing the best alternative to meet their needs. The application of efficiency theory aims to create healthy business competition.Keywords: Business Competition; Rule of Reason; EfficiencyAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui penerapan teori efisiensi dalam pendekatan rule of reason pada pembuktian kasus persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis/terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Undang-Undang. Bahan hukum penelitian ini  menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan atau studi dokumen (library research), yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deduksi. Penerapan teori efisiensi dalam pendekatan rule of reason pada pembuktian kasus persaingan usaha tidak sehat adalah cara para penegak hukum persaingan usaha dalam memahami bagaimana para pelaku usaha dalam memilih alternatif yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Penerapan teori efisiensi ini bertujuan untuk membantu terwujudnya ilkim persaingan usaha yang sehat.Kata Kunci: Persaingan Usaha; Rule of Reason; Efisiensi
TANGGUNG JAWAB ISTRI TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN OLEH SUAMINYA (Studi Kasus Putusan No. 03 /Pdt.G /2015 /PN.Btl) ,, I Made Yoestika Bayu Pratama; ,, M. Hudi Asrori S
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.30094

Abstract

AbstractThis article is intended to identify and analyze the position of the wife to the covenants committed by the husband and the form of a wife’s responsibility of her husband’s Default. This research is Normative legal by perspective. Secondary data types include primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques used are literature studies and documentation studies relevant to the purpose of this research. The analysis uses the syllogistic of deduction, taking into account the interpretation of the law and the principles of  applicable law. The results of this research indicate that (1) the legal status of the wife against the agreement made by her husband, (a) In relation to the Husband is unknown, and the sense of inconvenience of the wife to to the seller; hereby wife affirms that the transaction of sale and purchase of land object is canceled. Based on the foregoing, the wife appealed to the Panel of Judges of the Investigator of this case in casu to examine, hear, and give the verdict. (B) The Husband has broken the promise so that the judge terminates the land purchase agreement. (2) The wife’s form of responsibility to the Default carried out by her husband relates to the fact that: (a) in fact the buyer is not the Husband and the wife but only the Husband; because the Husband breach of contract then the seller and the wife of defendant agree to cancel the transaction of the sale of the land object through the court; (b) Notary / PPAT is involved in the process of transferring legal entitlements, subject to sanctions through a judge’s decision to restore the land’s name back to the seller.Keywords: Responsibility of wife; wife’s position; Agreement on the sale and purchase of land rights: purchase property rights to the land; breach of contractAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Hukum   istri   terhadap perjanjian-perjanjian  yang  dilakukan  oleh  suaminya,  dan  bentuk  pertanggung  jawaban  seorang  istri  terhadap Wanprestasi yang dilakukan oleh suaminya. Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif bersifat perspektif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Analisis menggunakan silogisme deduksi, dengan memperhatikan penafsiran hukum yang dilakukan serta asas-asas hukum yang berlaku pada ilmu hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) kedudukan  hukum  istri  terhadap perjanjian yang dilakukan oleh suaminya, (a) Terkait dengan sang suami tidak diketahui keberadaannya, serta rasa ketidaknyaman istri kepada para penjual; dengan ini sang istri menegaskan bahwa transaksi jual beli objek tanah dibatalkan. Berdasarkan segala hal di atas, istri memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini in casu untuk sudi memeriksa, mengadili, dan memberi putusan (b) sang suami telah ingkar janji sehingga hakim memutuskan perjanjian jual beli hak atas tanah tersebut batal.demi hukum. (2) Bentuk  pertanggungjawaban istri terhadap Wanprestasi yang dilakukan oleh suaminya, terkait dengan adanya fakta bahwa: (a) pada kenyataannya pihak pembeli bukan si suami dan istri melainkan hanya sang suami; karena sang suami wanprestasi maka penjual dan istri tergugat sepakat untuk membatalkan transaksi jual beli objek tanah itu melalui jalur pengadilan; (b) Notaris/PPAT terlibat dalam proses peralihan hak atas tanah yang cacat hukum, dikenasi sanksi melalui putusan hakim agar memulihkan kembali tanah atas nama penjual. Kata kunci : Tanggung jawab istri; Kedudukan istri; Perjanjian jual beli hak atas tanah; jual beli hak milik atas tanah; Wanprestasi
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK BRI KCP JOMBANG KOTA ,, Fitri Ayu Ranti; ,, Hudi Asrori S
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.30144

Abstract

AbstractThis article examines the settlement of credit agreement in bank BRI Jombang City branch. This research is included in empirical law studies. The type of data used is primary data which is the result of interviews and documents that can be directly from the research location,and using secondary data as supporting material.Result of research indicate that wanprestasi in credit agreement in bank BRI Jombang City branch occurs in the form of late achievement. The credit agreement in the bank BRI Jombang City doesn’t include clearly and in detail on settlement efforts in case of default,but the effort has been done by the bank BRI Jombang City in resolving the wanprestasi that has occurred through 3R that is rescheduling, reconditioning, and restructuring. The settlement of wanprestasi can also be done by conducting an auction of collateral goods.prevention of wanprestasi done by bank BRI Jombang City that is by applying 5C in credit agreement.Keywords: Settlement; Default; Credit AgreementAbstrakArtikel ini mengkaji penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota. Penelitian ini  termasuk  ke  dalam  penelitian  hukum  empiris.  Jenis  data  yang  dipakai  adalah  data  primer  yang berupa hasil wawancara serta dokumen-dokumen yang di dapat secara langsung dari lokasi penelitian, serta menggunakan data sekunder sebagai bahan penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota terjadi dalam bentuk terlambat berprestasi. Perjanjian kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota tidak mencantumkan secara jelas dan terperinci tentang upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi, namun upaya yang telah dilakukan oleh Bank BRI KCP Jombang Kota dalam menyelesaikan wanprestasi yang terjadi telah melalui 3R yaitu rescheduling(penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), dan restructuring (penataan kembali). Penyelesaian wanprestasi dapat pula dilakukan dengan melakukan lelang benda jaminan. Upaya pencegahan wanprestasi yang dilakukan oleh Bank BRI KCP Jombang Kota yaitu dengan menerapkan 5C dalam perjanjian kredit.Kata Kunci: Penyelesaian; Wanprestasi; Perjanjian Kredit;
PERAN BEI DALAM MELINDUNGI INVESTOR PASAR MODAL TERHADAP KEPAILITAN PERUSAHAAN TERBUKA Azmi, Muhammad; Kharisma, Dona Budi
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39329

Abstract

AbstractThis study examines the role of the Indonesia Stock Exchange on capital market investors regarding the bankruptcy of a public company. This research uses normative-empirical legal research methods with descriptive and prescriptive forms. The results show that the legal protection of capital market investors by the Indonesia Stock Exchange can be done with the principle of disclosure to investors and monitoring of financial reports, annual reports, and other periodic reports. Keywords: Bankrupt, Investor, Legal ProtectionAbstrakPenelitian ini mengkaji tentang peran Bursa Efek Indonesia terhadap investor pasar modal mengenai  kepailitan perusahaan terbuka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan sifat penelitian deskriptif dan bentuk preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya perlindungan hukum investor pasar modal oleh Bursa Efek Indonesia dapat dilakukan dengan prinsip keterbukaan kepada para investor dan pantauan mengenai Laporan keuangan, Laporan tahunan, dan Laporan berkala lainnya. Kata kunci: Pailit, Investor, Perlindungan Hukum.

Page 10 of 20 | Total Record : 194

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2017 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2021): Januari-April Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI