cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pujiyono
Contact Email
pujifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281229887199
Journal Mail Official
privatlaw@hukum.uns.ac.id
Editorial Address
Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3-Bagian Hukum Keperdataan Jl. Ir. Sutami No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Privat Law
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 27155676     DOI : https://doi.org/10.20961/privat.v8i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ruang lingkup jurnal menerima artikel berbasis penelitian (skripsi/tesis) ataupun berupa pemikiran tentang hukum keperdataan dan hukum bisnis, maupun isu hukum keperdataan lainnya yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Privat Law memberikan akses terbuka langsung ke isinya (open access) dengan prinsip bahwa membuat penelitian tersedia secara gratis untuk publik guna mendukung pertukaran pengetahuan global yang lebih besar.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 194 Documents
 11   12   13   14   15 
PROBLEMATIKA PERAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DALAM PELAKSANAAN PERWALIAN DITINJAU DARI PERMENSOS NOMOR 30/HUK/2011 TENTANG STANDAR NASIONAL PENGASUHAN ANAK UNTUK LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (Studi pada Panti Asuhan Gunungan) Widagdo, Reza Wahyu; Cahyaningsih, Diana Tantri
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25616

Abstract

AbstractThis article aims to determine the problematic role of orphanage in the implementation of guardianship from the perspective of Permensos Number 30 / HUK / 2011 on National Standard of Child Care for Child Welfare Institutions. The research is a kind of descriptive empirical legal research. Research approach using case and statutory approach. Types of data in the form of primary data where the main data derived from the results of empirical research conducted as well as secondary data obtained from literature materials related to the problem or research material. Based on the research results it can be seen that, the implementation of guardianship by the Panti Asuhan Gunungan experienced various problems, but despite experiencing various problems, the role undertaken by the Panti Asuhan Gunungan can run although there are various problems causing inconsistency with Permensos Number 30 / HUK / 2011. Problems encountered include: barriers in trust procedures, barriers to self-care, funding constraints, and limited  caregivers  and  administrators. Solutions offered by the authors include: deregulation of guardianship related rules, caregivers dealing letters and intensive communication between caregivers and foster children, open charity shop and find more donators, and use social media to find caregivers that are voluntary or voluntary.Keywords: Problematic Guardianship, Child Social Welfare Institution.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui problematika panti asuhan dalam pelaksanaan perwalian ditinjau dari  Permensos  Nomor  30/HUK/2011  tentang  Standar  Nasional  Pengasuhan Anak  untuk  Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deksriptif  .Pendekatan  penelitian  menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Jenis data berupa data primer dimana data utama berasal dari hasil penelitian empiris yang dilakukan serta data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, pelaksanaan perwalian oleh Panti Asuhan Gunungan mengalami berbagai problematika, tetapi meskipun mengalami berbagai problematika, peranan yang dilakukan oleh Panti Asuhan Gunungan dapat berjalan meskipun terdapat berbagai problematika yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian dengan Permensos Nomor 30/HUK/2011. Problematika yang dihadapi diantaranya: hambatan dalam prosedur perwalian, hambatan mengenai diri anak asuh, hambatan pendanaan, dan terbatasnya tenaga pengasuh dan pengurus. Solusi yang ditawarkan oleh penulis diantaranya: deregulasi peraturan terkait perwalian, pengasuh melakukan pengurusan surat-surat serta komunikasi yang intensif antara pengasuh dan anak asuh agar tercipta kesatuan rasa, membuka charity shop dan mencari lebih banyak donator, dan menggunakan sosial media untuk mencari pengasuh yang bersifat voluntary atau sukarela.Kata Kunci: Problematika, Perwalian, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI PROPERTI ATAS KEPAILITAN PERUSAHAAN PENGEMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/ Pdt.Sus Pemb. Perdamaian/ 2015/ Pn.Niaga.Jkt.Pst) ,, Edwin Prasetyo; ,, Djuwityastuti
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.30106

Abstract

AbstractThis  article  aims  to  explain  how  the  legal  protection  of  property  buyers  on  bankrupted  developer companies based on Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Credits Obligations Postponement. This research is a prescriptive normative legal research that uses the approach of legislation. Types of data used include: secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques conducted are literature research techniques or document studies. The property selling mechanism as well as today’s flats, is familiar with the concept of selling property that can be marketed before the property is completed. At that stage of development, people can order or buy certain desired property and will wait within a certain time to be submitted to the property purchased. The buying and selling mechanism is set forth in the Sale and Purchase Agreement (PPJB). Often the property buyers of PPJB holders are harmed by the actions of the developer companies as well as unable to finish the construction and end up in bankruptcy proceedings. This bankruptcy status given by will enforce the uncertainty on debts payments for the property buyers.Key Words: Bankruptcy; Law Protection; Real Estate Buyer.AbstrakArtikel  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  pembeli  properti atas kepailitan perusahaan pengembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif  bersifat  preskriptif  yang  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan.  Jenis  data  yang digunakan antara lain: data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Mekanisme penjualan properti seperti halnya rumah susun, dewasa ini, mengenal konsep penjualan properti yang dapat dipasarkan sebelum properti tersebut selesai dibangun. Pada tahap pembangunan tersebut, masyarakat dapat memesan ataupun membeli produk properti yang diinginkan dan akan menunggu dalam kurun waktu tertentu untuk dilakukan penyerahan terhadap properti yang dibeli. Mekanisme jual-beli tersebut dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Seringkali pembeli properti pemegang PPJB dirugikan oleh perbuatan perusahaan pengembang seperti halnya tidak dapat selesainya pembangunan dan berakhir pada proses kepailitan. Adanya pernyataan pailit terhadap perusahaan  pengembang  memberikan kepastian hukum terhadap pembeli properti atas piutangnya kepada perusahaan pengembang.Kata Kunci: Kepailitan; Perlindungan Hukum; Pembeli Properti.
ASPEK YURIDIS PEMAKAIAN NAMA DAERAH DALAM USAHA KULINER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Indriani, Azvina; ', Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39317

Abstract

AbstractThis article aims to determinate whether in every culinary brand that uses the name of the region is a geographical indication and whether it adversely affects the typical culinary business in the area.This research is done by legal research method. The prescriptive nature of learning the purpose of law, concepts and legal norms. The research approach used is a legal approach to review all laws and regulations on legal issues. Research location at the ministry of justice and human rights of the republic of Indonesia. Research sources are primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as bibliography, non legal materials and tertiary legal materials. Technique of collecting data by interview. The technique of analysis of legal materials using data analysis technique with deductive logic.Based on the results of research conducted by the authors can be concluded that in the actual rules the use of regional names for the brand or culinary business is allowed. Because basically not all culinary efforts that use or enter the name of the region is reffered to as a geographical indication. Because it uses a valid region name only if there is a brand element in it.Keywords: Culinary Business; Brand; Geographical Indication.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam setiap suatu merek kuliner yang memakai nama daerah merupakan suatu indikasi geografis dan apakah mempunyai dampak yang buruk terhadap bisnis kuliner yang khas di daerah tersebut.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum. Bersifat preskriptif yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan validitas aturan hukum, konsep serta norma hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat pendekatan perundang-undangan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut dengan isu hukum. Lokasi penelitian di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sumber penelitian adalah bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, Bahan hukum sekunder yaitu kepustakaan, bahan non hukum dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan penulis dapat disimpulkan bahwa dalam aturan yang sebenarnya pemakaian nama daerah untuk suatu merek atau bisnis kuliner diizinkan. Karena pada dasarnya tidak semua usaha kuliner yang menggunakan atau mencantumkan nama daerah disebut sebagai indikasi geografis. Karena menggunakan nama daerahsah saja apabila ada elemen merek di dalamnya.Kata kunci: Usaha Kuliner; Merek.;Indikasi Geografis.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor: 09/HKI.Hak Cipta/2014/ PN Niaga Jo Putusan M.A Nomor: 80 K/Pdt.Sus-Hki/2016) Triantoro, R. Adhitya Nugraha; Hadi, Hernawan
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39335

Abstract

AbstractThis article is aims to determine theregulation of law protection for the copyright licensee and to know the form of legal protection for the copyright licensee in the case of Copyright dispute between PT. Inter Sport Marketing against PT. Bhavana Andalan Klating and Alila Villa Soori (Study of Decision Number: 09 / HKI.HAK CIPTA / 2014 / PN Niaga Jo Decision of M.A Number: 80 K / Pdt.Sus-Hki / 2016). This research is normative legaland applied using a statute approach and case approach.Legal materials  source used include the primary and secondary legal materials that using literature as a technique of  collecting legal material. Technical analysis is the method of deductive syllogism.Based on the research result and the session generated the conclusion which is,first point,The legal protection for the copyright licensee holder can be a preventive effort by recording the copyright license contained in the provisions of Article 83 of the Copyright Act and repressive efforts through alternative dispute settlement, arbitration or by court contained in the provisions of Article 95 of the Copyright Act. The second conclusion is PT. Inter Sport Marketing gets the legal protection for its rights through repressive efforts with filing a lawsuit in the Commercial Court and receives compensation.Keywords : Legal Protection, Licencing, Copyrights AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak cipta dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak cipta dalam kasus perselisihan Hak Cipta antara PT. Inter Sport Marketing melawan PT. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori (Studi Putusan Nomor: 09/HKI.HAK CIPTA/2014/ PN Niaga Jo Putusan M.A Nomor:  80 K/Pdt. Sus-Hki/2016). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan metode studi pustaka sebagai pengumpulan bahan hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, yakni kesatu perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak cipta dapat berupa upaya preventif dengan pencatatan lisensi hak cipta yang terdapat dalam ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Hak Cipta dan upaya represif melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau melalui pengadilan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta. Kesimpulan kedua,yaitu PT. Inter Sport Marketing mendapatkan perlindungan hukum atas haknya melalui upaya represif dengan pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga dan mendapatkan ganti kerugian. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Lisensi, Hak Cipta
EFEKTIFITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH DAERAH (Studi di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar) Lestari, Fitrianingsih Dwi; Kholil, Munawar
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19226

Abstract

AbstractThis article aims to find out the factors restricting the construction and supervision of cooperatives and the fix by Disdagnakerkop & SME Karanganyar Regency. The approach used is the juridical nature of the empirical approach is descriptive. Legal material comprises secondary, primary legal materials, and tertiary. Engineering data collection with interviews and study puataka. Qualitative data analysis techniques. Construction and monitoring of cooperation undertaken by the SME & Disdagnakerkop Karanganyar Regency is still not effective, the main factors that inhibit is not sysop disiplinnya cooperative in presenting a report every year to the cooperative of RAT Disdagnakerkop & SME Karanganyar Regency, some members of the Executive Board of the cooperative which utilizes the interests of private or cooperative groups, the lack of intensity of construction by Disdagnakerkop & SME Karanganyar Regency to cooperatives. Ways of overcoming obstacles is the strict law enforcement to the attitude of stakeholders that are not appropriate, guidance and oversight of cooperatives more at efektififkan.Keywords: Coaching, supervision, cooperative, Local Governments.Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pembinaan dan pengawasan koperasi dan cara mengatasinya oleh Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris bersifat deskriptif. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi puataka. Teknik analisis data secara kualitatif. Pembinaan dan Pengawasan koperasi yang dilakukan oleh Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar masih belum efektif, faktor yang menghambat utamanya adalah tidak disiplinnya pengurus koperasi dalam menyampaikan laporan RAT koperasi setiap tahun kepada Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar, beberapa oknum pengurus koperasi yang memanfaatkan koperasi demi kepentingan pribadi atau kelompok, kurangnya intensitas pembinaan oleh Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar kepada koperasi-koperasi. Cara mengatasi hambatan ialah penegakan hukum yang tegas kepada sikap para pemangku kepentingan yang tidak sesuai, pembinaan dan pengawasan koperasi lebih di efektififkan.Kata kunci: Pembinaan, Pengawasan, Koperasi, Pemerintah Daerah
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DALAM EKSEKUSI HARTA (BOEDEL) PAILIT TERHADAP SITA PERKARA PIDANA Oktavira, Bernadetha Aurelia; Muryanto, Yudho Taruno
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40368

Abstract

AbstractThis article aims to explain the legal protection for land mortgage creditor in execution of bankruptcy property rights of confiscation on criminal matters. This study is based on the results of the study normative law with statute approach and case approach. During execution of bankruptcy property rights, there were not a few bankrupt debtors who were caught in criminal matters which resulted in criminal confiscation of land mortgage object. Then the fulfillment of the land mortgage creditor’s right is disrupted due to the laying of confiscation on same object, so a legal protection that is just and useful is needed in order to gain legal certainty. Based on the result of the study, it can be concluded that in bankruptcy law the executorial rights of land mortgage creditor are protected in Article 21 of Act Number 4 Year 1996 about Land Mortgage with objects related to land and Article 55 of Act Number 37 Year 2004 about Bankruptcy and PKPU. But when confronted with confiscation on criminal matters, curator whose represent land mortgage creditor interest in order to maintain their executorial rights can take a pretrial for lifting the criminal confiscation based on Article 82 paragraph (1) KUHAP. If bankruptcygeneral confiscation is happened first, curator can take a claim with third party resistance lawsuit against confiscation in commercial court based on Article 3 paragraph (1) of Act Number 37 Year 2004.Keywords: Land Mortgage; Bankruptcy; Criminal ConfiscationAbstrakArtikel ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi kreditor pemegang hak tanggungan dalam eksekusi boedel pailit saat dihadapkan dengan sita perkara pidana. Kajian ini didasarkan atas hasil kajian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Selama eksekusi boedel pailit, tidak sedikit debitor pailit yang terjerat perkara pidana sehingga mengakibatkan penyitaan secara pidana atas objek hak tanggungan. Lantas pemenuhan hak kreditor pemegang hak tanggungan menjadi terganggu akibat peletakan sita atas objek yang sama, maka dibutuhkan suatu  perlindungan hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan dalam rangka mewujudkan kepastian  hukum. Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak eksekusi kreditor pemegang hak tanggungan dalam perkara kepailitan telah dilindungi dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun saat dihadapkan dengan sita perkara pidana, kurator yang melindungi kepentingan kreditor pemegang hak tanggungan dalam rangka mempertahankan hak eksekutorialnya dapat mengajukan gugatan praperadilan untuk mengangkat sita pidana yang terjadi lebih dulu berdasarkan Pasal 82 ayat (1) KUHAP. Apabila sita umum pailit lebih dulu, maka kurator dapat mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan di pengadilan niaga berdasarkan  Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.Kata Kunci: Hak Tanggungan; Kepailitan; Sita Pidana
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPENTINGAN BANK SEBAGAI PERUSAHAAN TARGET AKUISISI Purnamasari, Indrianita Melissa; ,, Pujiyono
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19338

Abstract

AbstractThis article aims to know what legal protection for banks as the target company in the acquisition, as mandated by article 5 of Government Regulation No.28 of 1999 on Merger, Consolidation and Acquisition bank. This research uses the legislation and conceptual approach. Source material law use either be primary and secondary legal materials. Mechanical collection of legal materials were used that the study of literature. The analysis technique use is the syllogism and interpretation using deductive thinking patterns. Based on the result of this research, that there is some protection to the bank`s target of both preventive and repressive set out in the legislation. Legal protection stipulated in the legislation itself is nothing explicitly regulated there is also a set implicitly that acquisition must obtain permission from the head of the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in advance, then the criteria that should be met by the new controlling shareholder in order to acquire bank will be tested and assessed by the OJK, and the arrangements regarding the requirement to hold sufficient capital to shareholders of the controlling shareholder in the bank.Keywords: Legal Protection, Bank Acquisition, Target CompanyAbstrakArtikel hukum ini bertujuan untuk megetahui perlindungan hukum seperti apa bagi bank sebagai perusahaan target dalam akuisisi, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Akuisisi dan Konsolidasi Bank. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau dokterinal, dan bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan berup bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dihasilkan simpulan bahwa ada beberapa perlindungan kepada bank target baik itu prefentif dan juga represif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri ada yang diatur secara eksplisit ada juga yang diatur secara implisit yakni akuisisi yang wajib memperoleh izin dari pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlebih dahulu, kemudian adanya kriteria yang perlu dipenuhi oleh pemegang saham pengendali baru untuk dapat mengakuisisi bank yang nantinya akan di uji dan dinilai oleh OJK, dan pengaturan mengenai kewajiban memiliki modal yang cukup untuk pemegang saham menjadi pemegang saham pengendali pada bank.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Akuisisi Bank, Perusahaan Target
KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM MeMoranduM of understanding (Mou) SEBAGAI TAHAP PRAKONTRAK (KAJIAN DARI SISI HUKUM PERIKATAN) Setiyaningsih, Devi; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48405

Abstract

abstractThis article aimed to find out the MoU regulation according to Indonesian Law and the binding power of  MoU according to the law contract. This research employed juridical normative approach, emphasizing on literature to obtain secondary data from primary, secondary, and tertiary law materials. The results of the research that special arrangements regarding the MoU are not found in various laws and regulations in indonesia. The basis for the entry into force of the MoU in Indonesia is based on the principle of freedom of contract, as stipulated in Article 1338 of the Civil Code. In addition, it is also subject to the provisions concerning the contract in the Civil Code which basically adheres to an open system, which means that each person is free to enter into an agreement, both which has been regulated in the Law and which has not been regulated in the Law.Keyword: Position; Binding force; Memorandum of Understanding; Contract LawAbstrakArtikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Memorandum of Understanding  (MoU) menurut hukum di Indonesia serta kekuatan mengikat MoU menurut hukum perikatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada sumber kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan khusus mengenai MoU tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun dasar berlakunya MoU di Indonesia adalah didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Selain itu juga tunduk pada ketentuan tentang perikatan yang ada dalam KUH Perdata yang pada dasarnya menganut sistem terbuka, yaitu berarti setiap orang bebas mengadakan perjanjian, baik yang telah diatur dalam Undang-Undang maupun yang belum diatur dalam Undang-Undang.Kata Kunci: Kedudukan; Kekuatan Mengikat; Memorandum of Understanding; Hukum Perikatan
KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA Permatasari, Yuanita; ,, Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19384

Abstract

AbstractThis article aims to find out the recognition and enforcement of international arbitration award in Indonesia, as well as the authority of the courts in annulment the international arbitration award in Indonesia. This research is a normative and prescriptive legal research. The type and source of materials used is the source of secondary legal material. The legal substances used in this study are of two kinds, namely primary legal materials and secondary legal materials. The method of collecting legal materials in this study is obtained through assessment of existing libraries, books, law journals, and court awards. Based on the result of the discussion, it can be concluded: Firstly, the international arbitration award can be recognized and enforced if the award is registered and obtain an execution from the Central Jakarta District Court. International arbitration rulings can only be recognized and enforced if they full fil the conditions in Article 66 of Arbitration and Alternative Dispute Resolution law. Second, the international arbitration award is final and binding. However, in reality many international arbitration awards are requested for annulment to the Court in Indonesia.Keywords: international arbitration award, annulment of international arbitration award, enforcement of international arbitration awardAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, serta kewenangan pengadilan dalam membatalkan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan: Pertama, agar putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan, maka putusan tersebut harus terlebih dahulu didaftarkan dan memperoleh exequatur dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan arbitrase internasional hanya dapat diakui dan dilaksanakan apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kedua, putusan arbitrase internasional bersifat final and binding. Sehingga, putusan arbitrase internasional tidak dapat diajukan upaya pembatalan putusan arbitrase. Namun, dalam realitanya banyak putusan arbitrase internasional yang dimintakan pembatalannya kepada Pengadilan di Indonesia.Kata Kunci: putusan arbitrase internasional, pembatalan putusan arbitrase internasional, pelaksanaan putusan arbitrase internasional
ANALISIS KASUS PERMOHONAN POLIGAMI YANG DIDAHULUI NIKAH SIRRI BERDASARKAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan No. 840/Pdt.G/2015/PA.SKA) Arum Savitry, Allysa; ,, Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.24758

Abstract

AbstractThe  aims  of  writing  this  article  is  to  analyze  the  decision  of  polygamy  preceded  by  the  underhand marriage or marriage of sirri, because the marriage of polygamy done sirri is still done in society. Sirri marriage is a marriage that is only valid according to religion (islam) but does not get legal protection from the State because it is not registered. Meanwhile, in case the husband will apply for permission to have more than one (polygamy) wife must obtain permission from the religious court. In this paper using normative juridical approach which is based on marriage law in Indonesia, namely Law Number 1 Year 1974 about Marriage, Government Regulation Number 9 Year 1975 on Implementation of Law Number 1 Year 1974 about Marriage and also Compilation of Law Islam (KHI).Therefore, the Parliament together with the Government must immediately amend Law Number 1 Year 1974 about Marriage because it can not accommodate the aspect of marriage.Keywords: Marriage; Judge’s Decision; Polygamy; Marry Sirri.AbstrakPenulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis putusan poligami yang didahului dengan pernikahan sirri, karena pernikahan poligami yang dilakukan secara sirri masih dilakukan di dalam masyarakat.Pernikahan sirri adalah pernikahan yang hanya sah menurut agama (islam) tapi tidak mendapat perlindungan hukum dari Negara karena tidak dicatatkan. Sedangkan, dalam hal suami akan mengajukan izin beristeri lebih dari seorang (poligami) maka harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Dalam tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang di dasarkan pada hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Maka dari itu, DPR bersama dengan Pemerintah harus segera mengamandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena sudah tidak dapat mengakomodasi permasalahan terkait perkawinan.Kata Kunci: Perkawinan; Putusan Hakim; Poligami; Nikah Sirri

Page 13 of 20 | Total Record : 194

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2017 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2021): Januari-April Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI