cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pujiyono
Contact Email
pujifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281229887199
Journal Mail Official
privatlaw@hukum.uns.ac.id
Editorial Address
Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3-Bagian Hukum Keperdataan Jl. Ir. Sutami No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Privat Law
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 27155676     DOI : https://doi.org/10.20961/privat.v8i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ruang lingkup jurnal menerima artikel berbasis penelitian (skripsi/tesis) ataupun berupa pemikiran tentang hukum keperdataan dan hukum bisnis, maupun isu hukum keperdataan lainnya yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Privat Law memberikan akses terbuka langsung ke isinya (open access) dengan prinsip bahwa membuat penelitian tersedia secara gratis untuk publik guna mendukung pertukaran pengetahuan global yang lebih besar.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 194 Documents
 4   5   6   7   8 
PROBLEMATIKA HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM TRANSAKSI KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA Kurnia Prihantiwi, Lidwina Tessa; Pujiyono, ,
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48408

Abstract

AbstractThis article  has the main  problem  with  the causes  of banks  not allowing  copyright  as a Fiduciary  Guarantee in Banking Credit Transactions in Indonesia. Besides, this article aims to find out the solutions that must be done so that copyright can become a Fiduciary Guarantee. This article is empirical legal research and has a descriptive nature. The types of data used are primary and secondary. Data collection techniques used were interviews  and literature studies, then the technical analysis used was the deductive method . The results showed that several things cause copyright as a fiduciary guarantee  in bank credit transactions  not yet allowed by banks. The first cause is regulatory constraints, intellectual property rights assessment constraints such as copyright, constraints according to banking, constraints according  to the OJK, constraints  on people’s  evaluation  of copyright.  From  the various causes, the authors also describe solutions to overcome these causes so that there is a bright spot on Copyright Problems as a Fiduciary Guarantee in Banking Credit Transactions.Keywords: Copyright; Fiduciary Guarantee; Banking CreditAbstrakArtikel ini memiliki pokok masalah tentang penyebab perbankan belum memperbolehkan Hak Cipta   sebagai  Jaminan  Fidusia  dalam Transaksi  Kredit  Perbankan  di Indonesia.  Selain itu artikel  ini bertujuan  untuk  mengetahui  solusi  yang  harus  dilakukan  agar Hak  Cipta  dapat menjadi  Jaminan  Fidusia.  Artikel  ini adalah  penelitian  hukum  empiris  dan memiliki  sifat deskriptif. Jenis data yang digunakan  yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan  data yang digunakan  adalah wawancara  dan studi kepustakaan,  selanjutnya  teknis analisis yang digunakan  adalah metode  deduktif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  ada beberapa  hal yang menyebabkan hak cipta sebagai jaminan fidusia dalam transaksi kredit perbankan belum diperbolehkan oleh bank. Penyebab yang pertama adalah kendala regulasi , kendala penilaian hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, kendala menurut perbankan, kendala menurut OJK, kendala penilaian  masyarakat  terhadap hak cipta. Dari berbagai   penyebab tersebut, penulis juga memaparkan solusi-solusi mengatasi penyebab tersebut agar ada titik terang atas Problematika Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia dalam Transaksi Kredit Perbankan.Kata Kunci: Hak Cipta; Jaminan Fidusia; Kredit Perbankan
ANALISIS PERMASALAHAN PENCAIRAN KLAIM SURETY BOND AKIBAT PRINCIPAL YANG WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN SEBAGAI JAMINAN YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN ASURANSI (Studi di PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Cabang Madura) Aminah, Siti; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19390

Abstract

AbstractThis article aims to determine the claims disbursement problems Surety Bond issued by PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Branch Madura, Principal as a result of the default in the building chartering agreements as a form of guarantee in protecting the interests of the obligee or the Service User Works Building Works. This study is a descriptive empirical law with a qualitative approach, the type of data used is primary data obtained directly from the test site and the data obtained sekuder dai library materials. The data collection technique used is the library to study the document or material and interviews with interactive model as data analysis techniques. Based on the results of research problems arising from the melting of claims Surety bond is that the melting of the claim is conditional it is not in accordance with the arrangements disbursement claims contained in Presidential Decree No. 4 of 2015, and other problems as a result of melting of the claims, there is a problem regarding the recovery or the right to sue through subrogation whose setting is different from that contained in the insurance subrogation.Keyword: Surety Bond, Disbursement Claims, Legal issuesAbstrakArtikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  permasalahan  pencairan  klaim  Surety Bond yang dikeluarkan oleh  PT (Persero) Asuransi Kredit  Indonesia Cabang Madura sebagai akibat Principal  yang  wanprestasi  dalam  perjanjian pemborongan bangunan  sebagai bentuk penjaminan dalam melindungi kepentingan Obligee  atau  Pengguna  Jasa  dalam  Pekerjaan  Pemborongan  Bangunan.  Penelitian  ini  merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer  yang  diperoleh  langsung  dari  lokasi  penelitian  dan  data  sekuder  yang diperoleh dai bahan kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah  studi  dokumen  atau  bahan  pustakan  dan  wawancara,  dengan  model analisis interaktif sebagai teknik analisis data. Berdasarkan hasil penelitian permasalahan yang timbul dari pencairan klaim Surety bond adalah bahwa pencairan klaim bersifat conditional hal ini tidak sesuai dengan pengaturan pencairan klaim yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, kemudian permasalahan lain sebagai akibat pencairan klaim, terjadi permasalahan mengenai recovery atau hak tuntut melalui subrogasi yang pengaturannya berbeda dengan subrogasi yang terdapat dalam asuransi.Kata Kunci: Surety Bond, Pencairan Klaim, Permasalahan Hukum
TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG MEMILIKI KEWENANGAN PPAT DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN Waringga Y., Stefanie; Sentot Sudarwanto, Albertus
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48425

Abstract

AbstractThis article aims to review the responsibilities of a notary who has a position as an Acting Land Acting  Officer (PPAT) in making a Power of Attorney to Charge Mortgage. This legal research uses empirical research methods, namely examining primary data in the field then proceed with secondary data. SKMHT must be made with a notary deed or deed of Land Deed Maker (PPAT), this is in line with what has been written and stipulated in Law Number 4 of 1996 concerning Underwriting Rights (UUHT). Making SKMHT made by a notary is guided by Article 38 of Act Number 2 of 2014 juncto Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position, whereas if the manufacture is carried out by PPAT then follow the rules stated in the Regulation of the Head of National Land Agency Number 8 2012 (Perkaban 8/2012). The implementation of related regulations that have been written and stipulated is in fact there is a conflict issue, namely that there is a provision of notaries required to make SKMHT using the SKMHT format which is regulated in Perkaban Number 8 of 2012.Keywords: Responsible; Notary; PPAT; Deed of Power of Attorney to Charge MortgageAbstrakArtikel ini bertujuan mengkaji mengenai tanggung jawab notaris yang memiliki jabatan sebagai Pejabat  Pembuat Akta Tanah (PPAT) di dalam membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu meneliti data primer di lapangan kemudian dilanjutkan dengan data sekunder. SKMHT wajib dibuat dengan akta notaris atau akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), hal ini selaras dengan yang telah tertulis dan ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT). Pembuatan SKMHT yang dibuat oleh notaris berpedoman pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juncto UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sedangkan apabila pembuatannya dilakukan oleh PPAT maka mengikuti aturan yang telah tertera di dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 (Perkaban 8/2012). Implementasi regulasi terkait yang telah ditulis dan ditetapkan tersebut nyatanya justru terdapat persoalan, yakni bahwa ada ketentuan notaris diwajibkan membuat SKMHT dengan menggunakan format SKMHT yang diatur di dalam Perkaban Nomor 8 Tahun 2012.Kata Kunci: Tanggung Jawab; Notaris; PPAT;  Akta SKMHT
AKIBAT HUKUM PENGHIBAHAN HARTA ORANGTUA KEPADA ANAK YANG MELANGGAR HAK LEGITIME PORTIE ANAK YANG LAIN MENURUT KUHPERDATA (Studi Kasus Putusan Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST) Radinda, Fisuda Alifa Mimiamanda; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25590

Abstract

AbstractThe purposes  of  this  article  are  to know if the provisions of Legitime Portie according to civil code appropriate and applied in Judge Decision Number 433/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST and investigate the effect of law granting parental property to children who violate legitime portie according to Decision of Judge Number 433/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST. This research is normative legal research particulary prescriptive research. The data research are in the form of primary materials and secondary materials. The technique of collecting legal materials  is literature study technique. The approaches in this research are legislation approach and case approach. The conceptual framework is deductive. The results of the research indicate that the judge has applied the legitime portie provisions contained in the covil code to impose the verdict whose the decision is to grant the Plaintiff’s claim to cancel the Deed of No. 1 dated October 2, 1992 made in front of the Notary FJ Mawati on the “Wasiat” on behalf of Dicky Benjamin Masengi, as long as the contents concerning PT Lembah Nyiur Indah, is  invalid or void by law. The legal consequences arising after the above verdict are the recalculation of assets already shared in the deed of the grant.Keywords: Grant Will; Legitime Portie; Legal EffectAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah ketentuan Legitime Portie menurut KUHPdt sudah sesuai dan  diterapkan  dalam  Putusan  Hakim  Nomor  433/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST  dan  apa  akibat  hukum penghibahan  harta  orangtua  kepada  anak  yang  melanggar  hak  mutlak/hak  legitime  portie  menurut Putusan Hakim Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Sumber data penelitian yaitu berupa bahan-bahan primer dan bahan-bahan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Hakim sudah menerapkan ketentuan legitime portie yang terdapat dalam KUHPerdata untuk menjatuhkan putusan dengan  hasil  putusannya  mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  membatalkan Akta  Wasiat  No.  1 tertanggal 2 Oktober 1992 yang dibuat di hadapan Notaris FJ Mawati tentang “Wasiat” atas nama Pewaris Dicky Benyamin Masengi, sepanjang isinya mengenai PT Lembah Nyiur Indah, adalah tidak sah atau batal demi hukum. Akibat hukum yang timbul setelah adanya putusan di atas adalah adanya perhitungan kembali harta-harta yang telah dibagi di dalam akta hibah wasiat tersebut.Kata Kunci: Hibah Wasiat; Legitime Portie; Akibat Hukum
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DI INDONESIA ,, Andhika Yusuf Permana; ,, Munawar Kholil
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.30102

Abstract

AbstractThis article for analytic, a problematic consumer protection, and the dispute for consumer case. This research form normative legal research which perspective. A data used is secondary and tertiary data. Method of collection use document. Technique analytic a data using syllogism deduction. A problematic consumer protection on online transaction agreement Indonesian unsolved, due by lack of awareness consumer a conflict solution, lack of knowledge consumer protect law, and over difficult on dispute. Dispute online transaction use non litigation and litigation. Dispute non litigation via Indonesian National Board of Arbitration, Consumer Dispute Settlement Board, National Consumer Protection Agency, Mediation and Negotiation. Negotiation, this way the most effect and efficient, because taking conclusion propose dealing together.  Key word: protection, consumer, transaction.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji, problematika perlindungan konsumen, dan penyelesaiaan sengketa konsumen  dalam  perjanjian  jual  beli  online.  Jenis  penelitian  merupakan  hukum  normatif  bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan data sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data secara deduksi silogisme. Problematika perlindungan konsumen dalam perjanjian jual beli online di Indonesia belum terpecahkan, disebabkan karena kurangnya kesadaran dari konsumen untuk menyelesaikan sengketa, kurangnya pengetahuan hukum perlindungan konsumen, dan terlalu rumitnya dalam penyelesaian hukum. Penyelesaian sengketa dalam jual beli online dapat melalui non litigasi dan litigasi. Penyelesaian non litigasi melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Mediasi, dan Negosiasi. Negosiasi  merupakan  salah  satu  jalur  yang  paling  efektif  dan  efesien,  karena  dalam  pengambilan keputusan lebih mengedepankan kesepakatan bersama.Kata Kunci: perlindungan, konsumen, jual beli
TUGAS DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM SENGKETA PERDATA TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN Athasya, Amanda; Muryanto, Yudho Taruno
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i2.34403

Abstract

AbstractThis article describes and examines the problems regarding to how the tasks and functions of the Financial Service Authority in the civil dispute relating to the protection of the law for consumers. This research is normative legal research which is prescriptive. In nature the data used in thi sresearch is secondary data including primary and secondary legal materials. Data collection techniques used is lybrary study and through cyber media, and the analytical techniques is deductive with silogism methods. The result show that the position and the role of the Financial Service Authority in Indonesia is as a independent institution that hold three main authority which is the authority to regulate, monitor and the authority to protect. That three authority must be implemented in such a way that financial sector in Indonesia canbe held by regulary, fair, tranparent, and also accountable and also able to manifest financial system that growing sustainably and stable.Keywords: Financial Services Authorit;, Financial Service Institution; The Protection of ConsumerAbstrakArtikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan bagaimanakah tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam sengketa perdata terkait perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan melalui cyber media, dan teknik analisis yang digunakan bersifat deduktif dengan metode silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan peran Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia adalah sebagai lembaga independen yang memegang kewenangan untuk melaksanakan tiga fungsi atau tugas utama yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan serta fungsi perlindungan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan sedemikian rupa agar sektor keuangan di Indonesia dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan; Lembaga Jasa Keuangan; Perlindungan Konsumen
IMPLEMENTASI STANDARISASI BATIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN DI KOTA YOGYAKARTA Utomo, Priyo; Kharisma, Dona Budi
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39333

Abstract

AbstractThis article describes how to apply standardization on batik in Yogyakarta. This is based on the globalization of trade which requires all products to meet standards that have been applied internationally to be accepted in the international market. The methodology and research used are empirical legal research methods that are sociological juridical, namely understanding the conditions and social situations in which the law is applied. The results of the study show that law enforcement officers in this case are the Yogyakarta City Industri and Trade Department and the Yogyakarta Center for Crafts and Batik has not made maximum effort. The legal rules that apply are not relevant to current conditions because the application of standardization of batik which is a benchmark to be accepted in the international market cannot be enforced. In addition, there are still many legal cultures in the batik industri that ignore the law, especially batik standardization. This has an impact on batik entrepreneurs who apply standardization on batik in the city of Yogyakarta are still very few due to various obstacles.Keywords: Standardization; Batik; International Trade; Application of Rules; ProblemsAbstrakArtikel ini mendeskripsikan bagaimana penerapan standarisasi pada batik di Kota Yogyakarta. Hal tersebut didasari oleh globalisasi perdagangan yang menuntut semua produk harus memenuhi standar yang telahditerapkan secara internasional agar dapat diterima di pasar internasional. Metodologi dan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang bersifat yuridis sosiologis, yaitu memahami kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan di mana hukum itu diterapkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta serta Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta belum melakukan usaha yang maksimal. Aturan hukum yang berlaku tidak relevan dengan kondisi sekarang ini dikarenakan penerapan standarisasi batik yang menjadi tolok ukur untuk dapat diterima di pasar internasional tidak dapat dipaksakan penerapannya. Selain itu budaya hukum dalam pelaku industri batik masih banyak yang mengabaikan hukum, khususnya standarisasi batik. Hal demikian berdampak pada pelaku usaha batik yang menerapan standarisasi pada batik di Kota Yogyakarta masih sangat sedikit yang dikarenakan berbagai kendala yang ada. Kata Kunci: Standarisasi; Batik; Perdagangan Internasional; Penerapan Aturan; Problematika.
EKSISTENSI KARTU KREDIT DENGAN ADANYA ELECTRONIC MONEY (E-MONEY) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH ,, Pranoto; Salsabila, Sekar Salma
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19222

Abstract

AbstractThis paper discusses about the existence of credit cards after electronic money (e-money)  as  a  legitimate  payment  instrument. This  method  of  legal  writing  usingnormative  legal  research  methods. Regulation  of  Bank  Indonesia  Number16/8/PBI/2014  about  Amendment  to  Regulation of  Bank  Indonesia  Number11/12/PBI/2009 about Electronic Money raises non-cash payment instruments inaddition  to  credit  cards,  debit  cards  and  ATM  namely e-money  as  part  of  thelegitimate  payment  instrument  in  Indonesia.  This  causes  the  number  of  creditcards is less than the e-money circulation.Keywords : E-money; credits card; non-cash payment instrumen.AbstrakTulisan  ini  membahas  tentang  bagaimana eksistensi  kartu  kredit  setelah munculnya uang elektronik (e-money) sebagai alat pembayaran yang sah. Metode penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. PeraturanBank Indonesia Nomor 16/08/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia  Nomor  11/12/PBI/2009  tentang  Uang  Elektronik  (Electronic  Money)memunculkan alat pembayaran non tunai selain kartu kredit, kartu debit dan ATM yaitu e-money sebagai bagian dari alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini menyebabkan  jumlah kartu  kredit  yang  beredar  menjadi  lebih  sedikit dibandingkan dengan peredaran e-money.Kata Kunci : E-money; kartu kredit; alat pembayaran non tunai
PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK TERHADAP KONTRAK BAGI HASIL DENGAN SISTEM COST RECOVERY DAN GROSS SPLIT Sundari, Ayu; Muryanto, Yudho Taruno
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40366

Abstract

AbstractThis article aims to find out the urgency of implementing good faith principles in Product Sharing Contracts with Cost Recovery systems and Gross Split. This study is based on the results of the study of descriptive normative law. The type of data used is in the form of secondary data obtained by data collection techniques in the form of library studies, which are then analyzed by implementing systematic legal interpretation. Systematic means, classifies the written legal materials, to facilitate analysis and construction work. The results of this study show the urgency of implementing the good faith principle for Production Sharing Contracts, both with the Cost Recovery system and the Gross Split system, to create fair value which is a reflection of the principle of good faith in dividing the percentage of the contract value. the principle in the Production Sharing Contract both with the Cost Recovery and Gross Split systems can provide a large income for both parties and no party is disadvantaged in the Production Sharing Contract.Keywords: Production Sharing Contracts; Cost Recovery; Gross Split; Principle of Good Faith.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penerapan asas itikad baik dalam Kontrak Bagi Hasil (Product Sharing Contract) dengan sistem Cost Recovery dan Gross Split. Kajian ini didasarkan atas hasil kajian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis dengan melaksanakan penafsiran hukum secara sistematis. Sistematis berarti, membuat klasifikasi tehadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan kerja analisa dan konstruksi. Hasil dari kajian ini menunjukan urgensi dari penerapan asas itikad baik terhadap Kontrak Bagi Hasil, baik dengan sistem Cost Recovery, maupun dengan sistem Gross Split yaitu untuk menciptakan nilai keadilan yang merupakan cerminan dari asas itikad baik dalam pembagian persentase dari nilai kontrak tersebut, sehingga dengan diterapkannya asas tersebut dalam Kontrak Bagi Hasil baik dengan sistem Cost Recovery maupun Gross Split dapat memberikan pemasukan yang besar bagi kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam Kontrak Bagi Hasil.Kata Kunci: Kontrak Bagi Hasil; Cost Recovery; Gross Split; Asas Itikad Baik.
AKIBAT HUKUM ANAK YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANG TUA DITINJAU MENURUT HUKUM WARIS DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/Pdt/2012) Maharani, Dhea Swasti; Cahyaningsih, Diana Tantri
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19262

Abstract

AbstractThis article aims to analyze the consequences in life caused if children have different religion with parents or interreligion inheritance. This research uses prescriptive normative legal research. With the approach of legislation and approch of case. Using primary and secondary sources of law. Mechanical collection of legal materials through the study of literature. Analysis of legal materials using deductive syllogism. The result is that Supreme Court Rulling Number 1582 K/Pdt/2012 certify that the heirs who have different religion with the dead still can get inheritance wealth from the dead, although based on concept of Islamic Law, if the dead is Islam then the heirs who are not Islam are prohibited to receive the wealth that left by the dead. In the case of interreligious inheritance, all the opponents have to obey religion law the dead has and in this case the dead profess Islam. The heirs that have different religion can receive the wealth from the dead as the one who received wasiat wajibah.Keywords: Inheritance; Interreligion; Heredity LawAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum jika anak berbeda agama dengan orang tua. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Analisis hukum menggunakan silogisme deduksi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582K/Pdt/2012 menyatakan bahwa Ahli Waris yang berbeda agama dengan Pewaris tetap dapat mendapatkan Harta Warisan peninggalan Pewaris, padahal menurut Hukum Islam, jika Pewaris beragama Islam maka Ahli Waris yang tidak beragama Islam tidak mendapatkan Harta Warisan dari Pewaris tersebut. Dalam hal Kewarisan Beda Agama, pihak-pihak di dalamnya harus tunduk terhadap hukum agama yang dianut oleh Pewaris dan pada kasus ini Pewaris memeluk agama Islam. Anak yang berbeda agama dengan orang tua dapat memperoleh bagian hartanya dari Pewaris tetapi bukan sebagai Ahli Waris tetapi sebagai orang yang diberi wasiat wajibah.Kata kunci: Waris; Beda Agama; Hukum Waris

Page 6 of 20 | Total Record : 194

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2017 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2021): Januari-April Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI