cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. jombang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Pesantren Tinggi Darul ulum
ISSN : 25411497     EISSN : 25411489     DOI : -
Core Subject :
Jurnal Hukum Keluarga Islam (JHKI), ISSN: 2541-1497 (online); 2541-1489 (cetak), adalah jurnal ilmiah berkala sebagai media desiminasi hasil kerja akademik para peneliti, dosen dan penulis. Jurnal ini memuat artikel-artikel ilmiah konsepsional dan hasil penelitian hukum keluarga Islam. Terbit berkala setiap bulan April dan Oktober. JHKI diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang
Arjuna Subject : -
Articles 113 Documents
 4   5   6   7   8 
Al-Bayan wa al-Ta’rif fi Asbab Wurud al-Hadith al-Sharif (Studi Konteks Historis Teks Hadis No. 16-20 Karya Ibn Hamzah) Mochamad Samsukadi
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6, No 1 (2021): April 2021
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Memahami hadis tidak bisa dilepaskan dari konteks historis saat hadis itu disampaikan oleh Rasulullah. Konteks historis itu dikenal dengan istilah sabab wuru>d hadis. Konteks historis dapat memberikan gambaran bagaimana kondisi dan situasi saat hadis disampaikan. Dengan demikian, dapat diketahui subtansi pesan yang ingin disampaikan Rasululah melalui sebuah hadis. Artikel ini membahas sabab wuru>d hadis yang terkodifikasi di kitab al-Baya>n wa al-Ta’ri>f fi> Asba>b Wuru>d al-H{adi>th al-Shari>f karya Ibn Hamzah al-Hanafi dari Damaskus. Di artikel ini dibahas hadis ke 17-20 yang membahas tentang hubungan kerabat dan orang yang lebih berhak mendapatkan pertolongan dari kerabatnya.
Pemikiran Hukum Muhammad Syahrur Moh. Makmun
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran hukum Muhammad Syahrur terkait kepemimpinan perempuan, aurat,atau teori batas dan pakaian. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa menurut Syahrur, perempuan boleh menjadi pemimpin, baik kepemimpinan politik dalam bidang umum dan dalam rumahtangga. Pakaian laki-laki batasan minimalnya menutup daerah kemaluan, sedangkan pakaian perempuan, terdapat empat kategori: (1) Perempuan tidak boleh telanjang kecuali dihadapan suaminya, tanpa ada orang lain. (2). Batas minimal pakaian perempuan yang berlaku secara umum adalah menutup daerah intim bagian atas (daerah payudara dan bawah ketiak), juga menutup daerah intim bagian bawah. Namun, pakaian batasan ini bukan yang harus diberlakukan dalam berinteraksi sosial. Adapun konsep terkait larangan memperlihatkan pusar dan lutut adalah pemahaman fiqh sosial yang bersifat lokal-temporal. (3). Batasan minimal pakaian perempuan yang harus ditutup ketika berhadapan dengan pihak yang disebutkan surat an-Nur: 31, termasuk ba’l adalah menutup daerah intim bagian bawah (kemaluan dan pantat), (4). Pakaian perempuan untuk aktivitas dan interaksi sosial, ketentuannya bermula dari batas minimal dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat, selama tidak menimbulkan gangguan sosial. Adapun tutup kepala, baik laki-laki (surban atau yang lainnya) maupun bagi perempuan (kerudung) sama sekali tidak terkait dengan prinsip keislaman atau keimanan, ketentuan dalam hal ini dapat mengikuti kebiasaan masyarakat secara umum.
Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an Haris Hidayatulloh
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4, No 2 (2019): OKTOBER
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu cara membangun dan menjaga keharmonisan suami istri itu adalah pelaksanaan hak dan kewajiban antar setiap anggota dalam rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga mustahil bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak pasangannya. Bila terjadi ketimpangan di mana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban, atau sebaliknya, niscaya akan tercipta ketidakadilan. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan Library Research yang membutuhkan data-data kualitatif dan diolah secara deskriptif-analitis dengan metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban suami sekaligus hak isteri menurut al-Qur’an adalah pertama, memberikan nafkah, nafkah memang harus disesuaikan dengan standar yang berlaku di suatu masyarakat, tidak minim dan tidak berlebihan sesuai dengan kemampuan suami dan hendaknya nafkah diberikan sesuai dengan kebutuhan. Kedua, Tempat tinggal atau rumah yang layak bagi hak istri, yang menjadi tanggungjawab suami. Ketiga, seorang suami wajib untuk memperlakukan dan bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Keempat, suami wajib memberikan mahar kepada isterinya dengan sukarela disertai dengan cinta dan kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan.
Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang Moh. Makmun; Bahtiar Bagus Priyadi
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1, No 1 (2016): APRIL
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mediasi Perkawinan tidak saja adanya akad nikah semata, melainkan penting untuk dicatatkan atau didaftarkan di KUA atau Kantor Urusan Sipil agar perkawinan tersebut dan keturunan yang dihasilkannya diakui oleh Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat efektifitas pencatatan perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang dan langkah apa saja yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang dalam menanggulangi Efektifitas pencatatan perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Reseach) dengan pendekatan normative yang menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa faktor penghambat efektifitas pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Tembelang antara lain kurangnya sosialisasi mengenai biaya pencatatan nikah yang sesungguhnya sehingga adanya opini masyarakat mengenai mahalnya biayanya pencatatan nikah, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akibat perkawinan yang tidak dicatatkan karena kebanyakan penduduk yang berpendidikan rendah. Upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Tembelang yaitu melakukan koordinasi kerja dengan setiap Lurah/Kepala desa, selain itu juga mengadakan penyuluhan dan bimbingan pada Masyarakat tentang pentingnya perkawinan dicatat dan dihadiri oleh pegawai pencatat nikah yang ditunjuk.
Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Hukum Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang) Haris Hidayatulloh; Siti Lailatul Munawaroh
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat antara laki dan perempuan dengan tujuan menghalalkan hubungan suami istri yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebuah fenomena yang terjadi saat-saat ini praktik perzinaan telah tersebar, hal ini dapat diketahui ketika terdapat para pemuda hamil di luar nikah. Bahkan yang lebih memperhatinkan kejadian ini terjadi pada anak yang masih berada dibangku sekolah. Alternatif yang diambil untuk menghilangkan aib tersebut, diambillah jalan perkawinan. Ini yang terjadi di Kecamatan Pangarengan  Kabupaten Sampang kebanyakan mereka melakukan perzinaan terlebih dahulu lalu mereka melangsungkan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi pendorong terjadinya perkawinan wanita hamil, mengetahui seperti apa pandangan tokoh masyarakat terhadap hukum perkawinan wanita hamil. Jenis penelitian ini adalah lapangan (field research) Sedangkan teknik yang digunakan adalah deskriptif-analisis yaitu menggambarkan suatu gejala atau fakta adanya dengan metode obsevasi, wawancara dengan nara sumber tokoh masyarakat di kecamatan pangarengan kabupaten sampang. Hasil yang dicapai peneliti adalah  faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya perkawinan wanita hamil adalah karena  adanya faktor orang tua, faktor agama, faktor pendidikan, faktor globalisasi. Dan untuk hokum perkawinan wanita hamil tokoh masyarakat memperbolehkannya.
Pasuwitan Suku Samin Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Mahmud Huda; Moch. Imam Fathoni
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4, No 1 (2019): April
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan adalah masalah demografi yang membutuhkan keterlibatan negara, itu berkaitan dengan pendaftaran kontrak pernikahan untuk mendapatkan legitimasi hukum. Registrasi adalah bukti ketaatan penduduk terhadap hukum negara bagian (undang-undang No.23 / 2006 tentang administrasi demografi, hukum no.12/2000 tentang kewarganegaraan). Namun, di komunitas Samin, pernikahan tidak melibatkan negara tetapi berdasarkan pada leluhur mengajarkan prinsip kehidupan Samin. Penelitian ini didasarkan pada landasan, penelitian etnografi dan fenomenologis, ini dapat dikategorikan sebagai penelitian sosial budaya. Obyek penelitian ini adalah fenomena sosial dan budaya masyarakat Samin di Margomulyo Bojonegoro, khususnya tentang pernikahan berdasarkan adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pernikahan Samin di MargomulyoBojonegoro, langkah-langkah pernikahan termasuk nyumuk, ngendek, nyuwito,penyeksen, dan tingkep. Langkah-langkah semacam itu tidak melibatkan peran negara bahkan diakad nikah.
Pernikahan Anak Sendang Kapit Pancuran Dalam Tradisi Mayangi Perspektif ‘Urf Haris Hidayatulloh; Indah Nur Rochmawati
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 5, No 2 (2020): Oktober 2020
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mayangi merupakan upacara tasyakuran untuk membuang kesialan pada diri seorang anak agar menjadi selamat dalam menjalani kehidupan. Tradisi mayangi hanya dilakukan bagi orang tua yang mempunyai anak sukerta seperti anak sendang kapit pancuran sebagai sarana pembersihan jiwa dari energi negatif atau menghindari kesialan hidup yang khusus dilakukan oleh mereka yang akan melaksanakan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hukum pernikahan anak sendang kapit pancuran dalam tradisi mayangi di Desa Kepuhdoko Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang ditinjau dari perspektif ‘urf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif-normatif dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi mayangi dalam perspektif ‘urf boleh dilakukan karena dianggap sebagai upacara tasyakuran agar anak tersebut menjadi selamat dalam menjalani kehidupan dan dari segi praktiknya mayangi merupakan upaya manusia untuk membebaskan atau pensucian jiwa (tazkiyat al-nafs) seseorang yang menurut kepercayaan akan tertimpa nasib buruk atau musibah
Konsep Kafa’ah dalam Penentuan Calon Suami Istri Perspektif Ulama’ Jombang Agus Mahfudin; Muhammad Muntaha
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1, No 2 (2016): OKTOBER
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam  Islam  perkawinan  merupakan  cara  yang  dipilih  Allah  sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang-biak dan untuk mempertahankan kelestarian hidupnya, sehingga menciptakan ketenangan lahir batin serta untuk melangsungkan keturunan dalam suasana-suasana yang sakinah, mawaddah dan rah}mah antara suami isteri, demi terwujudnya cita-cita tersebut maka dibutuhkan berbagai persiapan salah satunya adalah memilih calon suami atau istri yang ideal dalam Islam disebut dengan kafa’ah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan bagaimana kafa’ah dizaman yang modern menurut pendapat para ulama’ Jombang, dimana adat kebiasaan dan pola hidup masyarakat yang sangat berbeda dengan zaman para imam mazhab dulu apakah kafa’ah mengalami perubahan ataukah tetap sama. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif,  adapun  metode  yang  digunakan  adalah  pengumpulan  data  melalui tehnik field Research yaitu dengan tehnik Wawancara atau Interview. Hasil penelitian adalah bahwa antara imam Mazhab dengan ulama Jombang sedikit banyak memiliki kesamaan dalam konsep kafa’ah akan tetapi untuk kabupaten Jombang masih  belum  memiliki  kriteria  yang  kongkrit  karena  masyarakatnya yang multi kultural sehingga para ulama Jombang sendiri berbeda-beda dalam menentukan kriteria kafa’ah.
UANG PANAIK DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS PERSPEKTIF ‘URF (STUDI KASUS DI KELURAHAN BATU BESAR KECAMATAN NONGSA KOTA BATAM) Mahmud Huda; Nova Evanti
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Uang panaik adalah sejumlah uang wajib yang diberikan oleh calon suami kepada keluarga calon isteri yang digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan. Secara tekstual tidak ada ketentuan dalam hukum Islam yang mewajibkan pemberian uang panaik. Adapun yang ada hanyalah kewajiban membayar mahar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hukum uang panaik dalam perkawianan adat suku Bugis di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa, Kota Batam ditinjau dari perspektif ‘urf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif-normatif dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi pemberian uang panaik ini dalam perspektif ‘urf boleh dilakukan karena dianggap sebagai hadiah perkawinan pihak mempelai laki-laki terhadap pihak mempelai perempuan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Tradisi Hiburan Dangdut dalam Walimatul ‘Ursy Agus Mahfudin; Muhammad Ali Mafthuchin
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  rumah  tangga,  keluarga  bahagia  dan  kekal berdasarkan  ketuhanan  yang  maha  Esa,  salah  satu  anjuran yang  harus  ada  dalam  pernikahan  adalah  terdapat  Walimah/resepsi  pernikahan  dengan  tujuan  sebagai  bentuk syukuran  maupun  pengumuman  atas  terlaksananya  akad pernikahan.  Resepsi  pernikahan  di  masyarakat  memiliki karakteristik  tersendiri  dalam  pelaksanaannya,  seperti  di  Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro, masyarakat menambahkan adat menggunakan  musik  dangdut  dalam  resepsi  pernikahan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tata  cara  walimah yang  benar  menurut  islam  dan  mengetahui  pandangan  tokoh agama  terhadap  pelaksanaan  walimah  dengan  hiburan  musik dangdut.  Adapun  metode  yang  digunakan  adalah  field  rieserch yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  informasi  melalui observasi,  wawancara  terhadap  masyarakat  Desa  Trucuk  agar mengetahui  pelaksanaannya  secara  langsung.  Dari  hasil penelitian,  bahwa  hukum  melaksanakan  walimah  dengan hiburan musik dangdut adalah boleh apabila tidak terdapat hal yang yang menjadikan musik dangdut diharamkan. Sedangkan apabila  dalam  hiburan  musik  dangdut  terdapat  artis  yang seksi,  goyangan  yang  melampaui  batas,  saweran  dan  berbagai hal lain yang dilarang dalam Islam maka tidak diperbolehkan.

Page 6 of 12 | Total Record : 113

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2016 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2022): Oktober Vol 7 No 1 (2022): April Vol 6, No 2 (2021): Oktober 2021 Vol 6, No 1 (2021): April 2021 Vol 5, No 2 (2020): Oktober 2020 Vol 5, No 1 (2020): APRIL Vol 4, No 2 (2019): OKTOBER Vol 4, No 1 (2019): April Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER Vol 2, No 1 (2017): APRIL Vol 2, No 1 (2017): APRIL Vol 1, No 2 (2016): OKTOBER Vol 1, No 2 (2016): OKTOBER Vol 1, No 1 (2016): APRIL Vol 1, No 1 (2016): APRIL More Issue