cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Zainudin
Contact Email
zainudin.ups@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
zainudin.ups@gmail.com
Editorial Address
UPT Inovasi dan Publikasi Ilmiah, Universitas Pancasakti Tegal Jl. Halmahera KM. 0.1 Kota Tegal
Location
Kota tegal,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Published by Universitas Pancasakti Tegal
ISSN : 25034685     EISSN : 25280724     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Social Sciences
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, with registered number ISSN 2528-0724 (Online), ISSN 2503-4685 (Print) is a peer reviewed journal conducted by a team under KAPSIPI (Kesatuan Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia), Governmental Studies Program, Faculty of Social and Politic Science, Universitas Pancasakti. it is on the national level that covers a lot of common problems or issues related to the Government Studies. The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research result that have been archived in the area of Governmental Studies and Local Politic.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 107 Documents
 2   3   4   5   6 
KELEMBAGAAN KEBIJAKAN PARIWISATA DI LEVEL DESA Yusuf Adam Hilman
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.2.2.2017.150-163

Abstract

Pergeseran model sistem pemerintahan dari corak sentralistik ke – desentralisasi, membawa konsekuensi pada distribusi kekuasaan hingga ke daerah - daerah, pada kajian ini, desa diberikan kesempatan untuk mengelola wilayahnya dengan berbekal dana Desa (ADD) untuk dikonversi dalam berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, supaya dapat mensejahterakan masyarakat. sektor yang mungkin bisa di kembangkan adalah pariwisata, mengingat secara geografis dan juga spasial desa memiliki potensi alam yang berlimpah, dan sangat potensial untuk dikembangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pelembagaan dalam pembuatan kebijakan kepariwisataan di Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa: observasi, wawancara, studi literature dan dokumentasi. Cara pelembagaan sebuah kebijakan yang baik, diantaranya harus dapat dilakukan secara bersinergi, antar lembaga dengan masyarakat melalui para steakholder atau pengambil kebijakan yang terlibat langsung, guna menemukan kemitraan dan juga pola organisasi pemerintahan yang relevan dengan kondisi desa. Relevansi konsep tersebut ditekankan pada peranan masing – masing elemen, dalam proses awal hingga akhir dalam sebuah kebijakan, sehingga dapat dipadukan dan dijalankan secara bersinergi. Selain itu, aspek transparansi, dan proses yang partisipatif harus menjadi semangat dari pembuatan kebijakan, sehingga kelembagaan yang terbentuk dapat di implementasikan secara kontekstual dengan keadaan yang diharapkan bersama.
Pembangunan dan Mekanisme Sistem Perencanaan (Studi Kasus Desa Pengabean dan Desa Karanganyar) Arif Zainudin; Sri Sutjiatmi
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.3.1.2018.1-14

Abstract

Pemerintahan desa adalah organisasi tingkat dasar untuk melayani kebutuhan masyarakat di daerah tertentu. Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, diberi wewenang untuk mengurus rumah tangga (pemerintah desa) secara mandiri. Peraturan tersebut tidak hanya memberikan otonomi namun secara sewenang-wenang menambah sumber pendapatan Desa. Sumber pendapatan desa dibagi menjadi tiga klasifikasi yang berasal dari anggaran negara, anggaran, dan pengelolaan aset desa. Dengan sumber pendapatan yang dapat mengembangkan desa, pemerintah desa harus bisa merencanakan program kerja yang ditargetkan dan terukur. Program ini direncanakan melalui dokumen perencanaan pembangunan desa seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Seperti kasus seperti Desa Karanganyar dan Desa Pengabean, desa tersebut tidak memiliki dokumen rencana pembangunan desa. Karena menurut PP 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pencairan dana desa harus memiliki dokumen perencanaan. Dengan uraian masalah tersebut, penulis membatasi pokok bahasan tentang model perencanaan pembangunan desa Karanganyar dan Pengabean. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti melakukan desain siklus perencanaan yang sesuai dengan tipologi masyarakat desa. Desain pengembangan model perencanaan menggunakan pendekatan metode R&D (Penelitian dan Pengembangan) dengan mempertimbangkan perilaku masyrakat
Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Lombok Utara Raden Hady Santika; Budi Santoso; Hadi Mahmudi
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.3.1.2018.15-23

Abstract

Pemekaran daerah merupakan upaya untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraanpemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk lebih mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak pemekaran daerah terhadap kinerja ekonomi dan pelayanan publik serta tingkat pemerataan ekonomi di Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, lokasi penelitian ini di Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur, dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja ekonomi, kinerja pelayanan publik dan pemerataan ekonomi setelah pemekaran daerah mengalami peningkatan. Pemekaran daerah di Lombok Utara memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan memperoleh penghargaan di berbagai bidang baik tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional.
THE ANALYSIS OF ANTI-CORRUPTION BEHAVIOR (CASE STUDY: BATAM CENTRAL BUREAU OF STATISTIC (BPS) SERVICES) Raja Dachroni; Ady Muzwardi
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.2.2.2017.96-102

Abstract

Anti-Corruption Behaviour Survey is a national programme that measures individual Indonesians' anti-corruption knowledge, attitudes and experiences. The Survey also assesses the nationwide implementation of the National Anti-Corruption Strategy for the Prevention and Eradication of Corruption (STRANAS-PPK) to establish a culture of zero tolerance for corruption in the country. A key activity in support of this assessment is to set the baselines for the STRANAS-PPK anti-corruption strategies.This study is aimed to analyze the mainly determined the anti-corruption behavior on Batam Central Bureau of Statistic (BPS). This research used descriptive statistical analysis method. Data collected in this research use interview technique, observation, and questioner. This sample of this research has been taken from government institution/ Regional Work Unit (SKPD)/ Research and Education Institution : National and International/ Mass Media/ Banking/ Private.The result of the analysis indicates that Batam Central Bureau of Statistic (BPS) is relatively high compared with the average score of hope, The low average score of expectation shows that anti-corruption conditions in Batam Central Bureau of Statistic (BPS) services are clean enough
Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Melalui Redesain Proses Kebijakan Lesmana Rian Andhika
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.3.1.2018.24-42

Abstract

Artikel penelitian ini menawarkan re-desain proses awal kebijakan tingkat lokal. Simulation testing digunakan untuk melihat lebih jauh beberapa konsep yang dapat memengaruhi proses awal kebijakan. Konsep tersebut adalah difusi kebijakan dan dynamic system model, konsep ini digali melalui deduktif untuk mencari beberapa temuan literatur yang relevan dengan tema penelitian. Metode yang digunakan model-building method, sebuah cara untuk merekonstruksi ulang teori dengan cara membangun dari berbagai model. Model yang berasal dari teori, atau menyederhanakan teori yang melibatkan konsep atau hubungan antara konsep internal. Hasil penelitian ini mengungkapkan, meningkatnya atau menurunnya kepercayaan publik juga dipengaruhi oleh kebijakan. Diperlukan cara yang dianggap baru karena probabilitasnya lebih tinggi untuk menghasilkan kebijakan berkualitas dengan mensimulasikan berbagai konsep yang dianggap dapat menerjemahkan berbagai fenomena masalah publik dalam bentuk kebijakan. Disaat ketidakpercayaan publik meningkat, maka itu sebagai respon, dan peringatan kepada pemerintah untuk lebih berupaya meningkatkan kepercayaan publik melalui kebijakan.
Politisasi Program Keluarga Harapan Pra-Pilkada Gubernur Jatim 2018: Studi Kasus Kota dan Kabupaten Malang Wimmy Halim
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.3.1.2018.43-55

Abstract

Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai kebijakan penanggulangan kemiskinan memiliki celah dibalik keberhasilannya menekan kemiskinan di Kota dan Kabupaten Malang. Fakta yang didapatkan penulis menyatakan, bahwa elit politik yang berkepentingan dalam Pilkada Gubernur Jawa Timur tahun 2018 memanfaatkan PKH sebagai alat politiknya. Diantaranya adalah Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial dan Rendra Kresna sebagai Bupati Kabupaten Malang. Dengan metode penulisan studi kasus, penulis menjelaskan beberapa hasil dan pembahasan didalam penulisan artikel ini. Pertama, bahwa potensi PKH sebagai alat politik memang sudah terjadi sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kedua, penulis juga menjelaskan dampak politisasi dari PKH. Ketiga, adalah tuntutan penulis untuk merubah orientasi PKH dari bantuan tunai langsung menjadi pemberdayaan. Penulis yakin dengan merubah orientasi PKH menjadi pemberdayaan, maka PKH memiliki capaian jangka panjang dan membentuk masyarakat miskin menuju masyarakat yang mandiri dan berdaya
Strategi Kerjasama Antar Daerah Dalam Penanganan Sumber Daya Air (Studi Kasus Sungai Ciliwung) Faqih Alfian; Dian Vitaloka
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.3.1.2018.55-70

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Pemerintah Daerah administratif DAS Ciliwung mengintegrasikan kepentingan politik dalam mengelola DAS Ciliwung. Kebijakan antar daerah sering terjadi karena belum adanya peraturan yang melindungi DAS Ciliwung dari kepentingankepentingan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan tinjauan konseptual good environmental governance yang merupakan sebuah desain kebijakan tata kelola pemerintahan dalam mengkonservasi lingkungan. Serta melihat bagaimana kolaborasi tata kelola yang dipakai sebagai alat dalam konservasi DAS Ciliwung. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk kerjasama pengelolaan DAS Ciliwung berupa pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah pusat memiliki peran untuk membuat kebijakan makro perencanaan pengelolaan DAS Ciliwung, sedangkan Pemerintah Daerah memiliki peran untuk mengimplementasikan kebijakan yang disusun oleh pemerintah pusat terkait pengelolaan DAS Ciliwung dan sektor swasta memiliki peran untuk mengelola lingkungan dengan melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). Meskipun demikian, strategi tersebut belum berjalan optimal karena pemerintah kurang mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengelolaan DAS Ciliwung.
Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan di Kota Tanjungpinang Rendra Setyadiharja
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.3.1.2018.71-88

Abstract

Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum musyawarah dalam menentukan program prioritas dan strategi pencapaian program di tingkat Kecamatan. Dalam prosestersebut terdapat singkronisasi alokasi program pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tanjungpinang Timur kota Tanjungpinang telah efektif dan usulan-usulan yang diajukan dalam Daftar Usulan Pembangunan Kecamatan Tanjungpinang Timur telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Metode penelitian yangdigunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis dengan rumus indeks efektivitas dari De Garmo, Sullivan dan Canada, dapat disimpulkan bahwa efektifitasmusrenbang kecamatan memberikan tujuan yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan perolehan indeks tertinggi pada dimensi tujuan dengan jumlah nilai indeks 4.17 sehingga dapatdikategorikan efektif. Dimensi adaptasi dengan jumlah nilai indeks 3.87 sehingga dapat dikategorikan efektif dan indeks terendah berada pada dimensi integrasi dengan jumlah nilai indeks 3.70 sehingga dapatdikategorikan efektif. Dari keseluruhan hasil Indeks Efektivitas Pelaksaanan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Tanjungpinang Timur Di Kota Tanjungpinang dengan jumlah nilai indeks 3.96 sehingga dapat dikategorikan efektif.
Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Pesisir Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau Rendra Setyadiharja; suherry; Raja Dachroni
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.3.2.2018.89-119

Abstract

Kebijakan pembangunan desa merupakan amanat dari Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan diatur secara teknis di dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014, maka dapat diketahui bahwa perhatian Pemerintah Republik Indonesia terhadap pembangunan desa sangat tinggi. Maka ini merupakan sebuah tantangan baru bagi pemerintah di desa. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi kebijakan pembangunan desa pada desa wilayah pesisir serta mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan desa tersebut. Adapun lokasi penelitian adalah pada Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong, Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang dan Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Konsep implementasi kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah menggunakan konsep Van Meter dan Van Horn, serta Konsep Agustino untuk menjawab faktor yang mempengaruhi kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pada desa pesisir di Kabupaten Bintan berjalan dengan baik dengan didukung dengan tujuan kebijakan yang baik, kapasitas sumber daya yang baik, baik sumber daya manusia, dan finansial, karakteristik dan sikap pelaksana yang lebih mengarah kepada mencapai tujuan kebijakan demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran bersama dengan kolaborasi di dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan optimal.
Governansi Publik Model Co-Production Oleh Aktor Socio-Preneur (Kasus Desa Setanggor Dan Kawis Krisant) Evi Sukmayeti; Vidya Yanti Utami
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.3.2.2018.12-135

Abstract

Keterbatasan pemerintah, baik dari sisi kapasitas pelayanan dan pengelolaan anggaran publik, membuka ruang dimana dibutuhkan pembaharuan peran pembangunan. Lahirnya wirausahawan sosial di Indonesia, tak ubahnya seperti aktivitas kebijakan negara yang dapat dikategorikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, sekalipun keduanya tidak terpisah satu sama lain. Analisis terhadap dua kasus wirausaha sosial, Desa Setanggor dan Kampung Wisata Krisant, dengan beberapa konsep mutakhir peran non-pemerintah dalam pembangunan khususnya konsep co-production diharapkan mampu menjadi memperkaya pemecahan persoalan publik. Artikel ini merupakan intisari dari penelitian terhadap inisiatif 2 (dua) orang socio-preneur yang dianggap mewakili keberhasilan aktor non-pemerintah dalam konteks governansi publik yang berbeda. Kedua inisiatif pembangunan tersebutberjalan efektif dengan mengandalkan kontribusi modal sosial yang ada di sekitar mereka, saling timbal balik, dan secara berkelanjutan memproduksi barang dan jasa yang bernilai ekonomis sehingga kesejahteraan sosial komunitas dan warga dapat dilihat sebagai dampaknya.

Page 4 of 11 | Total Record : 107

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025) Vol 10 No 1 (2025) Vol 9 No 2 (2024) Vol 9 No 1 (2024) Vol 8 No 2 (2023) Vol 8 No 1 (2023) Vol 7 No 1 (2022) Vol 6 No 2 (2021): Local Government Vol 6 No 1 (2021): Good Governance and Local Politic Vol 5 No 2 (2020): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 5 No 1 (2020): JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 4 No 2 (2019): JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 4 No 1 (2019): General Government Issue Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 1 (2017) Vol 1 No 2 (2016) Vol 1 No 1 (2016) More Issue