cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Zainudin
Contact Email
zainudin.ups@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
zainudin.ups@gmail.com
Editorial Address
UPT Inovasi dan Publikasi Ilmiah, Universitas Pancasakti Tegal Jl. Halmahera KM. 0.1 Kota Tegal
Location
Kota tegal,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Published by Universitas Pancasakti Tegal
ISSN : 25034685     EISSN : 25280724     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Social Sciences
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, with registered number ISSN 2528-0724 (Online), ISSN 2503-4685 (Print) is a peer reviewed journal conducted by a team under KAPSIPI (Kesatuan Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia), Governmental Studies Program, Faculty of Social and Politic Science, Universitas Pancasakti. it is on the national level that covers a lot of common problems or issues related to the Government Studies. The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research result that have been archived in the area of Governmental Studies and Local Politic.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 107 Documents
 3   4   5   6   7 
Implementasi Good Enviromental Governance dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) Bengkulu Harmiati; Henny Aprianty; Supriyono; Deni Triyanto; Alexsander
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.3.2.2018.136-148

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dan kolaborasi antara pihak pemerintah,swasta, dan masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pengelolaan Daerah Aliran SungaiBengkulu, sehingga terwujudnya tata kelolah lingkungan yang baik (good enviromentalgovernance). Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Datadikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum menerapkan tata kelolahlingkungan yang baik ditunjukan masih buruknya kualitas air disebakan oleh pencemaran limbahpenambangan batu bara di Sub DAS Hilir Sungai Bengkulu. Hal tersebut disebabkan belum adanyaaturan hukum yang menaungi pengelolaan DAS Bengkulu, dan masih rendahnya partisipasipengelolaan DAS antara pihak pemerintah, Swasta dan masyarakat, karena dalam pengelolaanyamasih kurangnya transparan.
Aplikasi Systematic Mapping Review Sebagai Upaya Pengukuran Efektivitas Pembangunan Desa Pesisir Natuna Armauliza Septiawan
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.3.2.2018.149-170

Abstract

Penelitian ini mengkaji berbagai permasalahan pembangunan yang mencakup potret minimnyapartisipasi masyarakat desa dalam aktivitas perencanaan, alokasi sumber daya, pelaksanaan maupunpengawasannya. Dalam eksistensinya, problem pembangunan desa juga terjadi pada desa pesisir disekitar wilayah perbatasan dan terluar Indonesia, sehingga secara signifikan menginterpretasikannyasebagai inefektivitas pembangunan desa pesisir yang memotivasi dan menarik minat perhatian parapeneliti di Indonesia. Berbagai penelitian banyak dilakukan, namun belum ditemukan penelitian yangmemetakan pemikiran tentang efektivitas pembangunan desa pesisir secara sistematis (Riset Indeks,Inklusif Filtrasi dan Pemetaan). Studi ini mempergunakan pendekatan kualitatif dan secara teknis datayang dikumpulkan melalui filtrasi atau screening of paper terhadap 99 topik penelitian yang relevan danselanjutnya dianalisis menggunakan teknik systematic literature review yang menghasilkan diskusi danbahasan agregasi tentang arah penelitian kontemplatif yang dilakukan melalui analisis sistematisterhadap 21 topik penelitian terindeks yang telah dikumpulkan menggunakan teknik screening of papersdan dikelompokkan berdasarkan klasifikasi tertentu. Hasil analisis data penelitian inklusif secarasistematis, menjelaskan bahwa letak penelitian yang concern terhadap proses membangun desa secaraefektif mencakup perilaku agen pembangunan desa pesisir saat ini masih minim sehingga memerlukanupaya pngukuran keberhasilan proses pembangunan yang tepat bagi desa pesisir.
Analisa Strategi Pengembangan Kota Pintar (Smart City): Studi Kasus Kota Yogyakarta Nur Faidat; Muhammad Khozin
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.3.2.2018.171-180

Abstract

Studi ini bermaksud mencermati strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogakartadalam mengembangkan kota menjadi kota pintar (smart city). Penelitian ini menggunakan metodepenelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka(desk study) dan wawancara (interview). Studi pustaka dilakukan melalui pelacakan data sekunder.Wawancara dilakukan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berperan sebagai leadingsector dalam pengembangan smart city serta OPD lain yang memiliki keterkaitan denganpengembangan smart city. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pengembangan smartcity di Kota Yogyakarta dilakukan dengan melanjutkan atau memanfaatkan apa yang sudahdilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta terutama terkait dengan pemanfaatan TIK dalampenyediaan pelayanan publik serta menjalin kemitraan dengan stakeholder lain yang memilikiketerkaitan dengan pengembangan smart city.
Implementasi Kebijakan Kemitraan Tata Kelola Hutan Sebagai Resolusi Konflik di Register 45 Mesuji Lampung Andrialius Feraera; Nandang Alamsyah; Neneng Yani Yuningsih
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.3.2.2018.181-198

Abstract

Hutan Register 45 Kabupaten Mesuji telah mengalami perambahan oleh masyarakat dandialihfungsikan menjadi lahan perkebunan dan pemukiman sehingga menimbulkan konflik. Padatahun 2015, terjalin kemitraan pengelolaan hutan antara Pemerintah, PT. Silva dan masyarakatperambah. Dalam Pelaksanaanya, kemitraan ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan(Implementation Gap). Atas dasar tersebut penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaankemitraan dan faktor yang mendukung dan menghambat kebijakan kemitraan pengelolaan HutanRegister 45. Metode yang digunakan adalah kualitatif studi kasus. Berdasarkan penelitian, realisasikemitraan pengelolaan hutan ini sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Faktor yangmendukung kemitraan pengelolaan hutan ini dalam dimensi struktur manajemen program adalahdipergunakannya teori kausal dan ketersediaan dana. Faktor penghambatnya adalah kejelasan dankonsistensi tujuan, dasar hukum, keterpaduan pelaksana kebijakan dan keterbukaan. Sementaraitu, dimensi faktor di luar peraturan menjadi faktor yang paling dominan dalam menghambatkebijakan ini meliputi kondisi sosial dan keamanan, dukungan publik, sikap masyarakat dankomitmen pejabat pelaksana.
The Neutrality of State Civil Apparatus in Local Election: a Case Study of South Sulawesi Provincial Election in 2018 Fatkhuri Fatkhuri; Syahrial Syarbaini
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 4 No 2 (2019): JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.4.2.2019.104-118

Abstract

This study aims to observe the behaviour of the State Civil Apparatus (ASN) in the Regional Head Election (Pilkada) in South Sulawesi, 2018 and describe some factors which paved the way to civil servant breaking the neutrality rules. The neutrality referred to in this study is a commitment for ASN in carrying out its duties in a professional and impartial manner; and not violating conflicts of interest in their duties; and do not abuse their duties, status, power and position. This study uses a qualitative descriptive method by collecting data from various secondary information sources. The findings of this study indicate that the behavior of ASN in the South Sulawesi Regional Election can be seen from their support by actively campaigning for certain candidates. ASN generally violates neutrality because of superiors' pressure, the pragmatism of ASN's elite power, and because of ASN's (primordialism) emotional relationship with the candidate. Finally, this study offers a model of strengthening the prevention system of violations of political neutrality through the socialization of the policies massively with involving all stakehoders and inter-institutional synergy in order to resolve cases of violations of political neutrality.
Kyai-Santri Relationship in Electoral Politics : A Critical Point of View Masruri Mahali; Wawan Sobari; George Towar Ikbal Tawwakal
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 4 No 2 (2019): JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.4.2.2019.75-89

Abstract

This qualitative case study aims to explore the electoral political relations of the kiai and santri in the local leaders election of East Java.The kiai's authority is absolute, the submission of the santri to the kiai is the main rule of the pesantren culture, the relationship of the kiai and santri is patron-client, there is an unequal interaction with the position of the santri being a client and the kiai becoming a patron.The strength factor of the charisma and influence of the kiai is often used for various interests in the politics of regional elections. Different from theory, the patron-client relationship in the electoral political relations of the kiai and santri in the local leaders election of East Java is not relevant. This study finds, First, the electoral political relations of the kiai and santri are determined by the attitude of equal egalitarian relations and complementary relations. Kiai and santri both play a role in shaping voting behavior, and the kiai is no longer the dominant figure in determining santri's political choices, because there is a practice of political deliberation. Secondly, there are three typologies of electoral political relations between kiai and santri, namely, (1) Political relations are equal (associative), (2) Positive opposition political relations (dissociative-positive), and (3) Political relations mabadi ’khaira ummah ((prioritizing the interests of the ummah). Lastly, this case study of the electoral political relations of the kiai and santri adds new knowledge that the santri's political choices in regional elections are no longer based on patron-client relations.
Relokasi Pekerja Seks Komersial setelah Penutupan Lokalisasi Kedung Banteng Dian Suluh Kusuma Dewi; Yusuf Adam Hilman
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 4 No 1 (2019): General Government Issue
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.4.1.2019.1-12

Abstract

Penutupan lokalisasi bukanlah perkara mudah, sehingga memerlukan upaya yang berkesinambungan yang memadukan sinergitas berbagai lembaga pemerintah, masyarakat dan juga Non Government Organization. Kajian ini bertujuan untuk mengupas teknis penutupan lokalisasi kedung banteng, yang menjadi lokalisasi ke 46 yang secara resmi ditutup, bagaimanakah langkah – langkah strategisnya. Kajian ini menggunakan metode penelitian diskriptif, dengan menganalisis data primer dan sekunder, berupa observasi, dokumentasi, dan hasil wawancara. Proses penutupan dilakukan setelah terbit beberapa aturan hukum. Secara umum proses penutupan telah selesai, namun kemudian muncul beberapa persoalan terkait keberadaan eks pekerja seks komersial yang sulit untuk dikendalikan, karena beberapa program dianggap tidak efektif. fakta di lapangan banyak sekali persoalaan yang belum selesai, terkait dana kompensasi yang diberikan kepada eks – pekerja seks komersial selain jumlahnya yang tidak sama, para pekerja tersebut merasa dana yang diberikan sangat minim, walaupun demikian proses penutupan lokalisasi sudah berhasil dilaksanakan. Secara sosiologis kebijakan tersebut berpengaruh terhadap masyarakaat sekitar dan juga para eks pekerja komersil yang memulai hidup & usaha baru demi kelangsungan hidupnya.
Collaborative Government dalam Mewujudkan Inovasi Pelayanan Widuri Wulandari; Suranto; Eko Priyo Purnomo
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 4 No 1 (2019): General Government Issue
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.4.1.2019.13-28

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi inovasi pelayanan publik yang digagas oleh Kecamatan Sleman bersama dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Inovasi pelayanan publik yang dijalankan oleh Kecamatan Sleman dengan KIM disebut dengan Sunmor Sembada Minggu Pahing (SSMP). Penelitian ini menggunakan teori kinerja birokrasi dalam menjalankan pelayanan publik dan ditambahkan dengan teori faktor keberhasilan implementasi kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Temuan bahwa implementasi kegiatan Sunmor Sembada Minggu Pahing di Kecamatan Sleman belum berjalan optimal. Pelaksana lebih fokus dalam bidang ekonomi dan budaya yaitu mempromosikan UMKM dan kelompok seni. Sedangkan bidang pendidikan, kunjungan ke Pepusda masih kurang efektif. Namun dilihat dari kualitas layanan, masyarakat merasa puas dengan adanya kegiatan tersebut. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari kegiatan ini yaitu, sumber dayamanusia, disposisi dan struktur birokrasi.
Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2018 L.M Azhar Sa'ban; Anwar Sadat; Nastia
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 4 No 1 (2019): General Government Issue
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.4.1.2019.29-38

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk (1) untuk menjelaskan bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 di Kota BauBau (2) untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Kota BauBau (3) untuk mengidentifikasi upaya-upaya apa saja yang dilakukan pihak KPUD Kota BauBau dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Data dikumpulkan dengan analisis dokumen, pengamatan, wawancara, dan dianalisis dengan tehnik deskriptif kualitatif dan Kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Tingkat partispasi masyarakat di Kota BauBau tergolong tinggi dikarenakan jika diakumulasikan sebesar 69,87% %. (2) Faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat adalah (a) perangsang politik (b) Faktor karakteristik pribadi (c) faktor karakteristik sosial (d) keadaan politik. (3) Upaya yang dilakukan KPUD untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah (a) sosialisasi pemilihan kepala daerah (b) membentuk Relawan Demokrasi (c)melaksanakan pendidikan pemilih (d) peran media massa.
Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa Di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep) Haniah Hanafie; Agus Nugraha; Masrul Huda
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 4 No 1 (2019): General Government Issue
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.4.1.2019.39-46

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) Dana Desa pada Pemerintahan Desa. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif. Wawancara, telaah dokumen dan observasi digunakan sebagai teknik pengambilan data. Lokasi penelitian di empat desa di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Deskriptif Analisis digunakan sebagai teknik analisis data dan didukung enam tahapan prosedur pengolahan data. Teori akuntabilitas digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas Dana Desa di Kecamatan Masalembu, dilihat dari aspek Keuangan, Manfaat dan Prosedur belum dilaksanakan sebagaimana mestinya

Page 5 of 11 | Total Record : 107

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025) Vol 10 No 1 (2025) Vol 9 No 2 (2024) Vol 9 No 1 (2024) Vol 8 No 2 (2023) Vol 8 No 1 (2023) Vol 7 No 1 (2022) Vol 6 No 2 (2021): Local Government Vol 6 No 1 (2021): Good Governance and Local Politic Vol 5 No 2 (2020): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 5 No 1 (2020): JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 4 No 2 (2019): JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 4 No 1 (2019): General Government Issue Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 1 (2017) Vol 1 No 2 (2016) Vol 1 No 1 (2016) More Issue