cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Zainudin
Contact Email
zainudin.ups@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
zainudin.ups@gmail.com
Editorial Address
UPT Inovasi dan Publikasi Ilmiah, Universitas Pancasakti Tegal Jl. Halmahera KM. 0.1 Kota Tegal
Location
Kota tegal,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Published by Universitas Pancasakti Tegal
ISSN : 25034685     EISSN : 25280724     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Social Sciences
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, with registered number ISSN 2528-0724 (Online), ISSN 2503-4685 (Print) is a peer reviewed journal conducted by a team under KAPSIPI (Kesatuan Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia), Governmental Studies Program, Faculty of Social and Politic Science, Universitas Pancasakti. it is on the national level that covers a lot of common problems or issues related to the Government Studies. The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research result that have been archived in the area of Governmental Studies and Local Politic.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 107 Documents
 1   2   3   4   5 
Integritas Birokrat Garis Depan (Street Level Bureucrats) dalam Pelayanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ANDI MAKKASAU Kota Parepare Edyanto
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.2.1.2017.12-18

Abstract

Integritas diperlukan dalam pelayanan publik dalam rangka mencegah terjadinya patologi administrasi di jajaran birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan integritas birokrat garis depan (Street level bureucrats) dalam pelayanan kesehatan gratis di Kota Parepare dilihat dari Standar Operating Prosedure (SOP). Metode penelitian yang dipakai adalah metode dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Penentuan informan penelitian dilakukan secara accidental yaitu teknik penentuan informan yang dilakukan secara prinsip kebetulan. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis taksonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Integritas birokrat garis depan (street level bureucrats) dalam pelayanan pasien rawat jalan program kesehatan gratis yang dilihat berdasarkan SOP dan dihubungkan dengan prinsip-prinsip pelayanan menunjukkan sudah maksimal. Hal ini terlihat dari terlaksananya prinsip-prinsip pelayanan dengan baik, kecuali prinsip kejujuran. Mengenai Integritas street level bureucrats dalam pelayanan pasien rawat inap program kesehatan gratis yang dilihat berdasarkan SOP dan dihubungkan dengan prinsip-prinsip pelayanan menunjukkan bahwa,petugas pelayanan memberikan kemudahan dalam masalah prosedur pelayanan kesehatan gratis.
Demokrasi di Malang Menggali Kontribusi Masyarakat Sipil Dalam Pengembangan Demokrasi Lokal Ratnaningsih Damayanti; Rachmad Gustomy; Muhtar Haboddin
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.2.1.2017.19-36

Abstract

Hampir 2 (dua) dekade setelah masa reformasi perlu dilihat kembali bagaimana peran masyarakat sipil dalam pengembangan demokrasi, khususnya demokrasi lokal. Penelitian ini berfokus pada konstribusi masyarakat sipil dalam demokrasi di Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali kontribusi mereka dalam pengembangan demokrasi lokal. Konsepsi masyarakat sipil yang dipergunakan ialah masyarakat sipil versi Alexis de Tocqueville, yaitu masyrakat sipil sebagai asosiasi sukarela untuk membatasi kekuasaan negara. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah masyarkat sipil di Kota Malang dikelompokkan kedalam 6 isu utama, yaitu penanganan terhadap anak jalanan, isu kesehatan, isu pemerintahan, isu perempuan, dan isu buruh, dan isu pendidikan. Kontribusi masyarakat sipil dalam demokrasi di Kota Malang adalah Pertama, mereka menyediakan basis pembatas kekuasaan negara. Kedua, masyarakat sipil melengkapi peran partai politik dalam mendorong partisipasi, meningkatkan efektifitas dan ketrampilan berdemokrasi serta mendorong pemahaman tentang kewarganegaraan. Ketiga, membangun saluran di luar partai politik untuk mengartikulasikan, menampung dan merepresentasikan kepentingan perempuan, buruh, dan kelompok marginal seperti LGBT dan anak jalanan.
Community Development Dengan Internalisasi Nilai Budaya Maritim Di Provinsi Kepulauan Riau Untuk Memperkuat Provinsi Berbasis Kemaritiman Suhardi Mukhlis; Rendra Setyadiharja
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.2.1.2017.37-51

Abstract

Poros maritim adalah salah satu paradigma pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh wilayah yang berbasis kemaritiman seperti Provinsi Kepulauan Riau. Dengan paradigma pembangunan tersebut ekspektasinya adalah pembangunan di wilayah berbasis maritim akan merasa lebih adil dan sesuai dengan karakter wilayah maritim tersebut dibanding pembangunan yang seolah diseragamkan dengan paradigma kontinental. Budaya kemaritiman seyogyanya adalah budaya asli Indonesia, dimana Indonesia adalah Negara Kepulauan. Hal paling esensi adalah masyarakat di wilayah maritim harus meresapi kembali budaya maritim. Dengan penguatan nilai-nilai budaya maritim akan lebih memperkokoh semangat pembangunan di wilayah maritim, dengan kembali mengenal jati diri kemaritiman maka akan semakin baiklah kualitas sumber daya manusia yang memang memahami sikap dan nilai-nilai kemaritiman tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian konseptual yang kemudian melahirkan konsep community development dengan internalisasi nilai-nilai budaya maritim khususnya bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan memadukan konsep budaya maritim dan konsep community development maka penelitian ini akan menghasilkan sebuah konsep untuk penguatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau yang outputnya adalah kesadaran memiliki wilayah maritim, dan kemudian akan lahirlah semangat mempertahankan wilayah maritim tersebut dengan segala karakteristik daerah yang kemudian akan memperkuat Provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi berbasis kemaritiman.
Pemahaman Kebijakan Kesehatan Masyarakat Bidang Ibu dan Anak Pada Pelaksana Lapangan di Jawa Barat Cucu Sugyati; Diah Fatma Sjoraida; Rully Khairul Anwar
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.2.1.2017.52-60

Abstract

Kajian ini berupaya membuat analisis sistematis yang mendalam terhadap urgensi pemahaman unsur pelaksana dalam implementasi kebijakan kesehatan masyarakat terutama bidang ibu dan anak di wilayah Jawa Barat, Indonesia. Kajian deskriptif-kualitatif ini menghadirkan pembahasan tentang bagaimana unsur-unsur pelaksana kesehatan masyarakat berinteraksi dengan masyarakat di Provinsi Jawa Barat sehingga pengetahuan dan keterampilan mereka sangat diperlukan. Dengan teori implementasi kebijakan dan interaksionisme, didapatkan data bahwa (a) pelayanan dan jaringan kerja sama di lembaga kesehatan masyarakat, di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah cukup seragam dan terlaksana dengan baik; (b) dalam melaksanakan kewajibannya aparat pelaksana sangat memahami kebijakan publik di bidang kesehatan masyarakat, terutama kesehatan ibu dan anak; sehingga dapat melaksanakan fungsi mereka untuk melayani masyarakat. Namun demikian, kurangnya petugas kesehatan yang langsung menangani kesehatan ibu dan anak dirasakan sehingga kajian ini merekomendasikan untuk diadakannya pelatihan-pelatihan berjenjang dan insentif-insentif bagi petugas kesehatan, terutama mereka yang melakukan pelayanannya secara sukarela
Pandangan Masyarakat Terhadap Kebijakan Standar Nasional Pendidikan (Studi Pada Pendidikan Dasar di Kota Tanjungpinang) Rendra Setyadiharja; Neng Suryanti Nengsih
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.2.1.2017.61-83

Abstract

Persoalan pendidikan berhubungan dengan bagaimana mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu pemerintah menetapkan banyak standar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Banyak kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun masih mengundang tanda tanya standar pendidikan yang mampu dan berkualitas dalam rangka meningkatkan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini akan menjelaskan dengan statistik deskriptif tentang pandangan masyarakat tentang kebijakan standar nasional pendidikan yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang kemudian disempurnakan menjadi PP No. 32 Tahun 2013 dan kemudian disempurnakan kembali menjadi PP No. 15 Tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap pandangan masyarakat sekaligus menjadi input bagi pemerintah terkait dengan standar nasional pendidikan yang selama ini digunakan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah data statistik deskriptif pandangan masyarakat Kota Tanjungpinang terkait kebijakan standar nasional pendidikan khususnya pada pendidikan dasar di Kota Tanjungpinang. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi rekomendasi bagi pemerintah khususnya dalam penerapan standar nasional pendidikan di pendidikan dasar.
SRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA PONGGOK Ummi Zakiyah; Iqbal Aidar Idrus
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.2.2.2017.84-95

Abstract

Pembangunan desa bisa dilakukan dengan memberdayakan dan mengelola kekayaan sumber daya yang ada di desa. Sumber daya adalah sebuah aset yang harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan desa tentunya mempunyai peran penting dan juga harus mempunyai strategi sebagai alat untuk mencapai tujuan instansi maupun perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang yang matang, dalam pengelolaan sumber daya atau asset desa. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui strategi Pemerintah Desa Ponggokdalam pengelolaan sumber daya alam. Strategi sebagai alat untuk mencapai tujuan instansi maupun perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang Clausewitz (2013). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, lokasi penelitian ini di Desa PonggokKecamatan Pulanharjo, Klaten Tawa Tengah. Teknik pengumpulan data dalam penilitian ini menggunakan metode, studi literature, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan strategi yang dijalakan oleh Pemerintah Desa Ponggokyaitu: Pembenahan Umbul, membuat program one village one product dan pendirian Badan Usaha Milik Desa. Semua strategi yang dijalakan kemudian membuahkan hasil yang positif yang mengantarkan Desa Ponggokmenjadi desa yang mandiri dan sejahtera yang kemudian menjadi percontohan untuk desa-desa yang lain baik yang ada di Jawa Tengah maupun skala nasional
The Evaluation of Community Empowerment through Society Forest Schemes Rendra Setyadiharja; Raja Dachroni; Suherry
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 4 No 2 (2019): JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.4.2.2019.90-103

Abstract

The Community Empowerment Program in the Busung and Kuala Sempang Villages of the Bintan Regency is carried out through a community forestry scheme, with a Mangrove Ecotourism program, a Mangrove Nursery, and Planting Program, a Fish, Shrimp, and Mangrove Crab Program, and a Mangrove Product Management Program. But there are still symptoms of problems in the administration of the program. This study aims to evaluate community empowerment programs in coastal villages through the community forestry scheme in Bintan Regency. Using Dale's concept of Program Evaluation, this research resulted in a holistic and evaluative explanation of the village community empowerment program through the community forestry scheme established in Bintan Regency. The results of this research are formative evaluative recommendations for the government and other stakeholders both at the regional and national scale in terms of formulating policies related to village community empowerment programs that use forest natural resources in the future.
POLITIK PEMBERDAYAAN PETANI DI DESA RAMBAH MUDA, RIAU Khairul Anwar; Meyzi Hariyanto
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.2.2.2017.103-118

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model dan strategi politik-ekonomi berbasis masyarakat melalui pengorganisasian petani dengan mengambil contoh sistem integrasi sapi-kelapa (Siska) di Desa Rambah Muda. Dalam jangka pendek riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah model kelembagaan petani dalam rangka pengelolaan konflik kelapa sawit. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut dengan mengidentifikasi: (1) pelaku terkait pelaksanaan Siska di Desa Rambah Muda; (2) Tujuan dan kepentingan aktor; (3) Basis sosial dan kelembagaan petani; (4) Jaringan sosio-ekonomi petani pola swadaya. Target khusus hasil penelitian tahun pertama ini adalah: strategi pemberdayaan petani kelapa sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kelembagaan petani di era reformasi tidak dimulai dari kepentingan petani. Dinamika penataan melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang saling tumpang tindih dan basis sosial yang beragam. Ada kecenderungan strategi penataan yang berfokus pada pemberdayaan petani untuk mendorong kerja lembaga petani yang lebih terintegrasi.
UPAYA PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN INDUSTRI BATIK BAKARAN DI KABUPATEN PATI MELALUI PROGRAM EKONOMI KREATIF Usisa Rohmah; Ardli Johan Kusuma; Fachry Rohilie
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.2.2.2017.119-134

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk melihat potensi Batik Bakaran di kab. Pati, Jawa Tengah yang mengalami pasang surut dan belum mampu bersaing dengan batik daerah lainnya. Batik Bakaran kembali digalakkan melalui program pemerintah ekonomi kreatif agar mampu bersaing di industri tingkat nasional. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data, menggunakan teknik “librarian research” dan “Interview”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah memberikan dukungan terhadap para pengrajin Batik Bakaran untuk melakukan pengembangan melalui pelatihan SDM untuk merangsang inovasi pengrajin batik dalam hal penciptaan motif dan warna Batik Bakara agar lebih diminati konsumen. Namun ternyata hal tersebut belum mampu meningkatkan daya saing Batik Bakaran di industri nasional. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan kemampuan para pelaku industri batik bakaran yang meliputi: (1) kemampuan memperkokoh posisi pasarnya, (2) kemampuan menghubungkan dengan lingkungannya, (3) kemampuan meningkatkan kinerja tanpa henti, dan (4) kemampuan menegakkan posisi yang menguntungkan.
ANALYSIS OF THE PRACTICE OF CORRUPTION IN ELECTRONIC PROCUREMENT SERVICE SYSTEM IN THE KEPULAUAN RIAU PROVINCE Rendra Setyadiharja; Achmad Nurmandi; Suyito
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.2.2.2017.135-149

Abstract

ranging from conventional forms filled with indications of bribery and corrupt, now converted into a system of procurement of goods and services electronically with Electronic Procurement Service Systems (LPSE). Expectations the central government and local government is to minimize the occurrence of graft, a fictitious project, markup or transactional in the procurement of goods and services, but also LPSE system has never been separated from the threat of any indication of corruption in the procurement of goods and services. The purpose of this research is to know how corruption practices on the procurement of goods and services at Electronic Procurement Service in Kepulauan Riau Province. The method used was the exploratory qualitative approach. Data collection method used is by interview (indebt interview). Interviews were conducted with several informants, namely Kepulauan Riau Province Electronic Procurement Service (LPSE), Kepulauan Riau Province Procurement Service Unit (ULP), Kepulauan Riau Province Development Administration Bureau, and Provider of Goods and Services. The results of this research are descriptions of cases of corruption in the LPSE system in Kepulauan Riau Province, and the mode of operation corruption practices that occur in the LPSE system in Kepulauan Riau province.

Page 3 of 11 | Total Record : 107

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025) Vol 10 No 1 (2025) Vol 9 No 2 (2024) Vol 9 No 1 (2024) Vol 8 No 2 (2023) Vol 8 No 1 (2023) Vol 7 No 1 (2022) Vol 6 No 2 (2021): Local Government Vol 6 No 1 (2021): Good Governance and Local Politic Vol 5 No 2 (2020): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 5 No 1 (2020): JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 4 No 2 (2019): JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 4 No 1 (2019): General Government Issue Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 1 (2017) Vol 1 No 2 (2016) Vol 1 No 1 (2016) More Issue