cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rina Yulianti
Contact Email
jipags@untirta.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jipags@untirta.ac.id
Editorial Address
Program Studi Magister Administrasi Publik Jl. Raya Jakarta Km. 4 Serang Banten, Kota Serang, 42117
Location
Kab. serang,
Banten
INDONESIA
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Published by Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
ISSN : 25490435     EISSN : 25491431     DOI : dx.doi.org/10.31506/jipags
Core Subject : Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) merupakan jurnal ilmiah berkala yang mempublikasikan hasil penelitian dalam bidang administrasi publik dan ilmu pemerintahan di Indonesia baik oleh peneliti Indonesia maupun peneliti asing.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 145 Documents
 11   12   13   14   15 
COLLABORATIVE GOVERNANCE FOR LEGAL PROTECTION OF THE NANAS BIKANG BANGKA SELATAN GEOGRAPHICAL INDICATION: SYNERGY AMONG LOCAL GOVERNMENT, MPIG, AND COMMUNITY ACTORS Achmad Affandi; Rendi Saputrama; Prayuda Rizky Arfallah; Dwikki Ogi Dhaswara
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 10, No 1 (2026)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jipags.v10i1.37536

Abstract

This study examines the collaborative governance in the legal protection of the Geographical Indication (GI) of Nanas Bikang Bangka Selatan, with a particular focus on the synergy among the Local Government, the Geographical Indication Protection Society (MPIG), and local farming communities. A qualitative case study approach was employed to investigate institutional dynamics, stakeholder roles, and the effectiveness of GI implementation through interviews, field observations, document analysis, and data triangulation. The results indicate that the unique physicochemical characteristics of Nanas Bikang including a high water content of 82.95%, total sugar level of 13.70%, and vitamin C content of 98.58 mg/kg are shaped by the distinct agro-ecological conditions of South Bangka, such as an annual rainfall of approximately 2,513 mm, an average temperature of 27.2°C, and sandy loam soil that promotes sugar accumulation and fruit tenderness. Institutionally, the MPIG has established a formal structure, cultivation SOPs, product origin codes, and internal monitoring mechanisms as essential requirements for GI protection. However, challenges remain in strengthening farmers’ technical capacity, ensuring consistent quality control, and improving post-harvest infrastructure. This study contributes novelty by integrating detailed laboratory–agro-ecological data with a comprehensive analysis of multi-actor collaborative governance, offering a model that can be replicated for GI development in Indonesia. The findings emphasize that GI success depends not only on legal registration but also on the effectiveness of inter-institutional collaboration and the consistent application of quality standards throughout the value chain.
INFODEMICS PANDEMI COVID-19: STUDI PADA KELOMPOK WARGA LANJUT USIA DI KOTA SURAKARTA Asal Wahyuni Erlin Mulyadi; Rino Ardhian Nugroho; Priyanto Susiloadi; Kristina Setyowati; Herwan Parwiyanto; Is Hadri Utomo; Retno Suryawati; Alvian Rachmad Eko Purnomo
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 10, No 1 (2026)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jipags.v10i1.34958

Abstract

Infodemik selama pandemi Covid-19 telah menjadi tantangan global, terutama bagi kelompok lanjut usia yang lebih rentan terhadap misinformasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak infodemik terhadap warga lanjut usia di Kota Surakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara tertulis melalui pertanyaan terbuka (open-ended) yang disebarkan menggunakan google form. Metode ini dipilih karena pada saat penelitian ini berlangsung diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lansia mengalami kecemasan akibat paparan informasi yang berlebihan serta kesulitan dalam memilah informasi yang kredibel. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital dan tingginya ketergantungan pada sumber informasi yang kurang terpercaya, seperti grup WhatsApp dan media sosial. Hasi penelitian ini juga merekomendasikan penerapan pendekatan berbasis transparansi, partisipasi, dan kolaborasi dalam penanganan infodemik, termasuk peningkatan literasi digital bagi lansia serta optimalisasi peran pemerintah dalam penyediaan informasi yang akurat dan tepercaya. Dengan strategi yang tepat, dampak negatif infodemik dapat diminimalkan guna melindungi kesehatan mental dan kesejahteraan lansia.
STAKEHOLDER MAPPING DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KOTA PADANG Kemala Fonna; Roni Ekha Putera; Muhammad Ichsan Kabullah
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 10, No 1 (2026)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jipags.v10i1.36674

Abstract

Penelitian ini menganalisis pemetaan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan desa wisata di Kota Padang. Ketimpangan perkembangan antar desa disebabkan oleh belum meratanya pembentukan POKDARWIS dan koordinasi yang lemah sehingga pengelolaan menjadi kurang efektif dan tidak berkelanjutan. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan model Power-Interest Grid. Hasil menunjukkan Dinas Pariwisata Kota Padang sebagai key player dengan pengaruh dan kepentingan tinggi, BAPPEDA serta Dinas Koperasi dan UMKM sebagai context setters, dan POKDARWIS serta pelaku UMKM lokal sebagai subjects dengan kepentingan tinggi namun kekuasaan terbatas. Tidak aktifnya POKDARWIS di beberapa desa menghambat pengelolaan, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan, koordinasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Temuan ini memberikan implikasi kebijakan berupa perlunya penguatan kelembagaan POKDARWIS serta pengembangan mekanisme koordinasi lintas sektor berbasis posisi stakeholder guna meningkatkan efektivitas tata kelola dan keberlanjutan pengembangan desa wisata di Kota Padang.
MENINJAU LEGITIMASI PROSEDURAL DAN SUBSTANTIF: ANALISIS SENTIMEN DAN DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DI INDONESIA Nikki Prafitri; Archiliani Shelas; Rahma Cantika Dewi; Khoirul Juansyah; Marsya Alya Khairani
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 10, No 2 (2026)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jipags.v10i2.40911

Abstract

Legitimasi kebijakan publik merupakan dukungan stakehorder dan masyarakat terhadap kebijakan publik yang telah ditentukan. Koperasi Desa Merah Putih merupakan kebijakan unggulan dan tantangan baru bagi Indonesia di tengah maraknya pemberhentian koperasi dan usaha sejenis sebelum Koperasi Desa Merah Putih diberlakukan. Legitimasi kebijakan Koperasi Desa Merah Putih menjadi penting, karena kebijakan tersebut menggunakan anggaran yang besar. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui legitimasi dan dukungan masyarakat melalui analisis sentiment publik terhadap kebijakan Koperasi Desa Merah Putih. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis big data dengan sumber data berasal dari platform media sosial X tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan Koperasi Desa Merah Putih didominasi oleh legitimasi substantif dimana sentiment positif masyarakat (87%) menganggap kebijakan tersebut memberikan manfaat ekonomi dan program sosial. Legitimasi prosedural dinilai sangat rendah berdasarkan sentiment negatif (2%) dan sentiment netral (11%). Hal ini karena masyarakat menilai bahwa kebijakan tersebut sentralistik dalam tata kelola, berpotensi mengalami kegagalan seperti program sebelumnya dan minim partisipasi masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat legitimasi secara menyeluruh dengan cara melalukan transformasi legitimasi substantif yang tinggi menjadi legitimasi prosedural melalui tata kelola koperasi desa merah putih yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas dan keterlibatan warga desa secara aktif dalam pengelolaan koperasi.
ANALISIS CAPACITY BUILDING DALAM KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI PROVINSI BANTEN Alviana Meisya; Listyaningsih Listyaningsih; Tiwi Rizkiyani
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 10, No 2 (2026)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jipags.v10i2.41720

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capacity building dalam kelembagaan pengarusutamaan gender di Provinsi Banten melalui model Deborah Eade, yaitu sumber daya manusia, organisasi, anggaran, infrastruktur. dan jejaring. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi dengan analisis data menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa capacity building dalam kelembagaan pengarusutamaan gender di Provinsi Banten masih belum optimal. Temuan penelitian menunjukkan keterbatasan kapasitas substansif SDM, lemahnya kapasitas organisasi PUG, terdapat disfungsi kapasitas anggaran PUG, keterbatasan kapasitas infrastruktur data terpilah gender, dan lemahnya kapasitas jejaring PUG. Temuan lain ditemukan rendahnya komitmen politik dan kepemimpinan (political will), lemahnya regulasi hukum dan payung kebijakan operasional, lemahnya pengawasan PUG tanpa sanksi tegas, keterbatasan akses informasi publik berbasis gender, dan dampak kebijakan PUG pada masyarakat belum jelas. Secara keseluruhan, masih diperlukan penguatan kelembagaan yang baik dengan mengintegrasikan PUG keseluruh siklus perencanaan dan anggaran, kuatkan komitmen lintas perangkat daerah, perkuat data terpilah dan analisis gender, penguatan pelatihan teknis PUG untuk OPD, perkuat mekanisme monitong, evaluasi dan tindak lanjut serta bangun kolaborasi dengan jejaring yang berkelanjutan.

Page 15 of 15 | Total Record : 145

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2026) Vol 10, No 1 (2026) Vol 9, No 2 (2025) Vol 9, No 1 (2025) Vol 8, No 2 (2024) Vol 8, No 1 (2024) Vol 7, No 2 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue