cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fuad Noorzeha
Contact Email
journalcivis@gmail.com
Phone
+6281234515396
Journal Mail Official
journalcivis@gmail.com
Editorial Address
Universitas PGRI Semarang Alamat Redaksi dan Tata Usaha : Laboratorium PPKn FPIPSKR Universitas PGRI Semarang Kampus 4 Jl. Gajah Raya No. 40, Sambirejo, Ke. Gayamsari, Kota Semarang - Jawa Tengah Telp. 0248316377 Fax. 024 8448217 Email : journalcivis@gmail.com
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan
Published by Universitas PGRI Semarang
ISSN : 25974408     EISSN : 25974408     DOI : https://doi.org/10.26877/civis.v13i2
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The focus of CIVIS is to provide scientific articles on social science dan Pancasila that developed in attendance through article publications, research reports, and book reviews. SCOPE: CIVIS journal welcomes papers from academicians on theories, philosophy, conceptual paradigms, academic research, as well as social practices. In particular, papers that consider the following general topics are invited. - Social Phenomenology - Political Law - Social and Culture - State Constitution - Philosophy of Pancasila - Political Issues in local/nation - Civic Education Problems
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 198 Documents
 1   2   3   4   5 
PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM Maryanto, Maryanto
CIVIS Vol 2, No 2/Juli (2012): CIVIS
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi telah dianggap sebagai hal yang biasa, dengan dalih “sudah sesuai prosedur”. Koruptor tidak lagimemiliki rasa malu dan takut, sebaliknya memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif. Perbuatan kejahatankorupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga kejahatankorupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes) melainkan telah menjadi kejahatanluar biasa (extra- ordinary crimes). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tampak masih memerlukanperjuangan berat dan tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi dibutuhkan “cara-cara yang luar biasa” (extraordinarycrimes). Dengan adanya tindakan oleh aparat penegak hukum, diharapkan kejahatan korupsi tidak semakinmeluas. Bilamana penegakan hukum kurang baik seperti sekarang ini maka kejahatan semakin berkembang, korupsisemakin marak, kasus suap terjadi dimana-mana, penyalah gunaan narkotika, dan sebagainya hanya dapatdikendalikan dari lembaga pemasyarakatan. Akhirnya, sebaik apapun peraturan perundang-undangan yang ada padaakhirnya tergantung pada aparat penegak hukumnya.Kata-kata Kunci : Korupsi, Pemberantasan Korupsi, Penegakan Hukum
PENDIDIKAN KARAKTER DALAM BINGKAI PEMBELAJARAN DI SEKOLAH Wiyono, Hadi
CIVIS Vol 2, No 2/Juli (2012): CIVIS
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Melihat dan merasakan fenomena dan gejala sosial yang terjadi di Indonesia akhir-akhirini semakin dirasakan memprihatinkan dan sekaligus membahayakan kelestarian kehidupanberbangsa dan bernegara. Tindakan anarkis semakin marak, bebasnya mengakses situs-situs dimedia elektronika yang merusak moral generasi muda, penyalahgunaan narkoba, korupsimerajalela, munculnya gerakan-gerakan yang berbau SARA, semakin tipisnya kepercayaanmasyarakat kepada pemerintah, dan lain sebagainya.Kondisi seperti ini merupakan bentuk konkrit menurunnya nilai-nilai luhur yang telahdimiliki bangsa Indonesia, dan bahkan sejak jaman dahulu menjadi kebanggaan bangsa-bangsa didunia akan kebesaran dan keluhuran bangsa Indonesia. Hal ini tidak lain adalah karena semakinditinggalkannya nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila sebagai jatidiri bangsa Indonesia.Karena terancamnya kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara bagi Bangsa Indonesiaakibat semakin meninggalkan nilai-nilai karakter bangsa, dengan masih tersisanya kesadaranakan kelemahan dan kekurangan akibat mengabaikannya nilai-nilai tersebut, maka penanaman,peningkatan, dan pelaksanaan nilai-nilai karakter melalui pendidikan formal maupun non formal,oleh seluruh komponen bangsa secara serentak segera melaksanakan, dan menempatkan sebagaiprioritas utama.Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Nilai-nilai Karakter, Substansi Pendidikan, Revitalisasi nilaikarakter, Implementasi Karakter
PENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MELALUI PRAKTIK BELAJAR KEWARGANEGARAAN (PROJECT CITIZEN) Haryati, Titik; Rochman, Noor
CIVIS Vol 2, No 2/Juli (2012): CIVIS
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian dengan tema Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui PraktikBelajar Kewarganegaraan (Project Citizen) ini dilatarbelakangi adanya kenyataannya bahwa masalah yangdihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah lemahnya proses pembelajaran, khususnya pada mata pelajaranPendidikan Kewarganegaraan (PKn). Rumusan masalah penelitian ini adalah “Apakah dengan Praktik BelajarKewarganegaraan (Project Citizen), dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan?”.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah dengan Project Citizen, dapat meningkatkan kualitaspembelajaran PKn. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di SMP Negeri 3Semarang, dengan variabel input: kualitas pembelajaran sebelum menggunakan model Project Citizen; variabelproses: kegiatan penerapan model Project Citizen; dan variabel output: kualitas setelah menggunakan modelpembelajaran Project Citizen. Metode pengumpulan data : observasi, tes, dokumentasi. Teknik analisis datadengan pendekatan kualitatif dan teknik deskriptif prosentase.Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran Project Citizen dapat meningkatkan kualitaspembelajaran PKn di Kelas VIII D SMP Negeri 3 Semarang. Kualitas pembelajaran PKn sebelum penggunaanmodel pembelajaran Project Citizen yaitu 52 % (kurang baik), namun setelah penggunaan model pembelajaranProject Citizen meningkat menjadi 81 % (sangat baik). Kesimpulan dengan menggunakan model pembelajaranProject Citizen dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di SMP Negeri 3 Semarang dengan rata-ratapeningkatan kualitas pembelajaran sebesar 29 %, namun masih ada kendala dan hambatan antara lainketerbatasan waktu, minimnya biaya serta keterbatasan tenaga pengajar dan siswa. Saran untuk guru PKn SMPNegeri 3 Semarang hendaknya menerapkan model pembelajaran Project Citizen dengan memperhatikan danmenyesuaikan kondisi, sarana prasarana dan fasilitas yang ada, serta diharapkan mampu memberi solusi dalammengatasi kekurangan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.Kata Kunci: Kualitas Pembelajaran, Pendidikan Kewarganegaraan, Project Citizen
Nikah Sirri Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Widodo, Wahyu
CIVIS Vol 1, No 1/Januari (2011): civis
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nikah Sirri dalam perspektif hukum agama, dinyatakan sebagai hal yang sah. Namun dalam hukum positif , yang ditunjukkan dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan sirri tidak sah karena tidak memiliki legalitas dokumen secara hukum . Dalam fakta yang banyak ditemukan dilapangan bahwa perempuan yang menjalani pernikahan sirri lebih rentan terhadap perlakuan salah dari suami, baik secara fisik, psikologis maupun ekonomi.Kata kunci : Nikah sirri, UU No. 1 Th. 1974.
TIPOLOGI PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI GURU ANGGOTA PGRI PROVINSI JAWA TENGAH Widodo, Wahyu; Widodo, Suwarno; Sutono, Agus
CIVIS Vol 2, No 2/Juli (2012): CIVIS
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh begitu banyaknya permasalahan hukum yangdihadapi guru, utamanya di Jawa Tengah memunculkan pemikiran perlunya pemetaan atastipe-tipe permasalahan hukum yang dihadapi oleh guru-guru yang tergabung dalamorganisasi Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ). Penelitian ini merupakan studidokumentasi atas permasalahan-permalahan hukum yang dihadapi anggota PGRI ProvinsiJawa Tengah yang mendapatkan layanan konsultasi dan bantuan hukum dari LKBH PGRIProvinsi Jawa Tengah antara tahun 2007-2011. Manfaat penelitian ini adalah dapatmemetakan permasalahn hukum yang dihadapi oleh guru yang dapat menjadi bahan bagiLKBH PGRI didalam rangka merumuskan kerangka kerja atau program kerja yangberbasis kebutuhan anggota PGRI Jawa Tengah.Hasil penelitian menunjukkan sebuah kesimpulan bahwa berkaitan dengan jumlahdan daerah asal guru yang memiliki permasalahan hukum yang mendapatkan konsultasi danbantuan hukum dari LKBH PGRI Provinsi Jawa Tengah, selama kurun waktu antara tahun2007-2011 (4 tahun ) terdapat 56 kasus hukum. Dari 35 Kabupaten/Kota yang ada diProvinsi Jawa Tengah sebanyak 21 (60%) Kabupaten/Kota terdapat guru-guru yangmemiliki permasalahan hukum. Terdapat 5 besar Kabupaten /Kota yang memiliki jumlahkasus hukum yaitu Kota Semarang (9 kasus/ 16%), Kabupaten Demak (5 kasus/8,9%),Kabupaten Kebumen (5 kasus/ 8,9%), Kabupaten Purworejo ( 5 kasus / 8,9 %), danKabupaten Semarang (5 kasus / 8,9% ). Berkaitan dengan jenis permasalahan hukum yangdihadapi maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Jenis permasalahanhukum meliputi permaslaahan hukum Perdata 17 kasus (32,14%) dan permasalahan hukumpidana tercatat sejumlah 39 kasus (67,86%). Terdapat 6 kelompok permasalahan perdatayang dihadapi meliputi gono-gini (2 kasus); Pembagian Warisan (3 kasus); Perceraian (7kasus); Hutang Piutang ( 1 kasus);Kepegawaian (2 kasus); Perdata Umum Lain -Pencemaran Nama Baik ( 2 kasus) . Terdapat 11 kelompok permasalahan pidana yangdihadapi, meliputi KDRT (1 kasus);Pemerasan (2 kasus);Asusila (1 kasus);NAPZA ( 1kasus);Perjudian (1 kasus);Pidana Umum ( 4 kasus); Penipuan ( 1 kasus);Penggelapan ( 3kasus);UUPA ( 7 kasus);Penganiayaan ( 10 kasus);Tindak Pidana Korupsi ( 7 kasus).Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah bahwa kasus-kasusatau permasalahan hukum yang dihadapi guru menunjukkan beberapa kemungkinan analisislebih lanjut bahwa upaya sosialisasi dan penyadaran hukum harus selalu menjadi prioritaskebijakan organisasi sehingga kemungkinan munculnya kasus-kasus hukum yangmelibatkan guru-guru anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah dapat semkain ditekanjumlahnya.Kata kunci: permasalahan hukum, tipologi
PENERAPAN MODEL ROLE PLAYING PADA MATA PELAJARAN PKNn KELAS XI SEMESTER GASAL DI SMA FUTUHIYYAH MRANGGEN Aryaningrum, Kiki
CIVIS Vol 1, No 1/Januari (2011): civis
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan Model Pembelajaran Bermain Peran (Role Playing) Pada Mata Pelajaran PKn Kelas XI Semester Gasal Di SMA Futuhiyyah Mranggen”. Dilatarbelakangi oleh model pembelajaran yang ada hanya menekankan aspek kognitif sedangkan aspek afektif dan psikomotor masih belum menonjol. Secara teori terdapat model-model pembelajaran yang dapat menanamkan dan membina ketiga aspek tersebut. Salah satunya adalah model pembelajaran bermain peran yang dalam prakteknya belum banyak diterapkan oleh guru PKn. Untuk itu diterapkan pembelajaran bermain peran (role playing) yang menekankan ketiga aspek tersebut. Salah satu SMA yang sudah menerapkan role playing adalah SMA Futuhiyyah Mranggen. Rumusan masalah bagaimana penerapan model pembelajaran bermain peran (role playing) pada mata pelajaran PKn kelas XI semester gasal di SMA Futuhiyyah Mranggen?Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan model pembelajaran bermain peran (role playing) pada mata pelajaran PKn kelas XI semester gasal di SMA Futuhiyyah Mranggen. pelaksanaan pembelajaran, guru dan siswa yang mempraktekan model pembelajaran role playing pada pembelajaran PKn kelas XI. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data dengan mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian penerapan pembelajaran bermain peran (role playing) di kelas XI SMA Futuhiyyah Mranggen berjalan sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah secara teoritis yaitu: (1) guru menyusun skenario (2) guru menunjuk siswa (3) guru membentuk kelompok (4) memberikan penjelasan tentang kompetensi yang akan dicapai (5) memanggil para siswa yang sudah ditunjuk (6) masing-masing siswa memperhatikan dan diberi kertas sebagai lembar kerja (7) guru memberikan kesimpulan. Hambatan yang dihadapi antara lain kurangnya alokasi waktu, siswa kurang percara diri, sarana dan prasarana pendukung kurang, suasana atau situasi belajar kurang kondusif. Kesimpulan penerapan pembelajaran bermain peran (role playing) kelas XI SMA Futuhiyyah Mranggen berjalan sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah secara teoritis yaitu mulai dari guru menyusun skenario, sampai dengan evaluasi. Usaha yang dilakukan antara lain menyesuaian waktu dengan silabus dan rencana pembelajaran, guru memotivasi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menawarkan diri sebagai pemain. Konsultasi dengan kepala sekolah mengenai sarana dan prasarana, untuk masalah biaya bisa disikapi dengan memberlakukan kembali sumbangan dana pengembangan institusi. Saran : Guru PKn memberi kesempatan siswa untuk memilih peran yang dilakoni, selain itu guru berusaha untuk menjelaskan secara gamblang tentang karakter peran-peran apa yang terdapat dalam skenario, mencoba menunjuk siswa-siswa yang sekiranya sesuai atau mendekati atau bahkan memiliki karakter yang bertentangan dengan karakter dari peran yang ada dalam skenario. Dengan demikian tujuan bermain peran dapat tercapai. Kata Kunci : pembelajaran, role playing
IMPLEMENTASI BELA NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN NASIONALISME Widodo, Suwarno
CIVIS Vol 1, No 1/Januari (2011): civis
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan ( ATHG) baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara, keutuhan wilayah, yuridiksi nasional dan nilai –nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Kata kunci: bela negara, nasionalisme
DEMOKRASI PANCASILA SEAGAI MODEL DEMOKRASI YANG RASIONAL DAN SPESIFIK Prabowo, Roch. Eddy
CIVIS Vol 1, No 1/Januari (2011): civis
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Demokrasi Pancasila lebih memiliki landasan berpikir yang rasional dan spesifik dibandingkan dengan Demokrasi Liberal maupun Demokrasi Rakyat (Komunis). Demokrasi Liberal meletakan kebebasan individu sebagai dasar pelaksanaan demokrasi. Falsafah yang digunakan adalah manusia sebagai individu yang bebas. Demokrasi Rakyat meletakan dasar kemasyarakatan sebagai pola pelaksanaan demokrasi. Falsafah yang digunakan adalah manusia hidup dalam pola struktur persekutuan (commune structure). Demokrasi Pancasila meletakan hikmat kebijaksaan (akal sehat) sebagai dasar pelaksanaan demokrasi. Falsafah yang digunakan adalah manusia sebagai mahluk berpikir. Mengingat dalam demokrasi membuka ruang gerak untuk berbeda pendapat, maka perbedaan itu harus dipandang sebagai modal dasar bagi perkembangan hidup manusia. Oleh karena itu, dalam mengelola perbedaan membutuhkan akal sehat, bukan individu yang bebas maupun individu yang terbelenggu oleh kemasyarakatan. Dengan akal sehat, maka perbedaan akan menjadi berkah bagi kehidupan manusia dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan hidup dan kehidupan manusia beserta alam lingkungannya. Kata Kunci: Demokrasi Pancasila, Demokrasi Liberal, Demokrasi Komunis, akal sehat, rasional, individualis, sosiali
SISTEM SEWA TANAH DALAM UPAYA PENGHAPUSAN FEODALISME DI JAWA ABAD XIX Ginting, Rosalina; Sutono, Agus
CIVIS Vol 1, No 1/Januari (2011): civis
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama masa sistem sewa tanah berlaku dibawah kekekuasaan Raffles (kolonial Inggris ) maupun Belanda dibawah para Komisaris Jenderal dan Gubernur Jenderal Van der Capellen menunjukkan bahwa usaha untuk mengesampingkan para bupati dan kepala-kepala desa tidak berhasil baik. Struktur feodal mau tidak mau masih terus berjalan di masyarakat tradisional Jawa. Gengsi sosial yang tinggi para bupati dan kepala desa dimobilisasi lagi oleh pemerintah kolonial untuk mencapai tujuan untuk mendorong petani menanam tanaman perdagangan yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut gambaran yang didapat dari pelaksanaan sistem sewa tanah tidaklah merata. Pada satu daerah terdapat penanaman secara bebas namun di daerah lain penanaman bebas hanyalah formalitas karena penanamn secara paksa sejatinya masih berlangsung. Secara politik, sosial dan ekonomi sstem sewa tanah pada batas-batas tertentu telah berpengaruh pada masyarakat Jawa, utamanya dalam hal penurunan atau pengalihan pengaruh bupati dan kepala desa atas para petani. Meski begitu ikatan-ikatna tradisional yang telah lama ada tidak mampu secar penuh menghapuskan pengaruh-pengaruh tersebut. Kata Kunci: sewa tanah, feodalisme
KAJIAN KEBERADAAN PROPINSI DALAM PENGUATAN OTONOMI DAERAH Sudharto, Sudharto
CIVIS Vol 1, No 2/Juli (2011): CIVIS
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian keberadaan propinsi dalam penguatan otonomi daerah dilatarbelakangi oleh praktik otonomi daerah yang perlu ditata ulang sehingga desentralisasi pemerintahan akan mencerminkan logika terwujudnya kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Otonomi daerah seyogyanya harus mampu meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan secara berkeadilan. Peran gubernur dengan fungsi gandanya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sekaligus sebagai pemerintah otonom harus mendapatkan format ulang sehingga propinsi tetap berwibawa dan terhormat dalam menjaga agar otonomi daerah di kabupaten/kota pada jalur yang seharusnya. Pemerintah daerah propinsi harus didorong untuk lebih melaksanakan perannya sebagai wakil pemerintah pusat didaerah. Hal tersebut adalah bagian yang sangat strategis untuk ditangani oleh pemerintah daerah propinsi. Propinsi lebih efektif jika memfokuskan pada status dan fungsi pembinaan, pengawasan, koordinasi dan fasilitasi. Pemerintah propinsi menjadi pendorong agar pelaksanaan otonomi daerah di tingkat kabupaten dan kota berjalan pada relnya sebagai pencerminan pelaksanaan desentralisasi pemerintahan yang sebenarnya , yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Kata kunci : pemerintah propinsi , otonomi daerah

Page 2 of 20 | Total Record : 198

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2011 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2026): JANUARI 2026 Vol 14, No 2 (2025): JULI 2025 Vol 14, No 1 (2025): JANUARI 2025 Vol 13, No 2 (2024): JULI 2024 Vol 13, No 1 (2024): JANUARI 2024 Vol 12, No 2 (2023): JULI 2023 Vol 12, No 1 (2023): JANUARI 2023 Vol 10, No 1 (2021): JANUARI 2021 Vol 9, No 1 (2020): JANUARI 2020 Vol 8, No 2 (2019): JULI 2019 Vol 6, No 2 (2017): JULI 2017 Vol 5, No 2 (2015): JULI 2015 Vol 5, No 1 (2015): JANUARI 2015 Vol 5, No 2/JULI (2015): CIVIS Vol 5, No 1/Januari (2015): CIVIS Vol 4, No 2 (2014): JULI 2014 Vol 4, No 2/Juli (2014) Vol 2, No 2 (2012): JULI 2012 Vol 2, No 1 (2012): JANUARI 2012 Vol 2, No 2/Juli (2012): CIVIS Vol 2, No 1/Januari (2012): civis Vol 1, No 2 (2011): JULI 2011 Vol 1, No 1 (2011): JANUARI 2011 Vol 1, No 2/Juli (2011): CIVIS Vol 1, No 1/Januari (2011): civis More Issue