jurnal niara
The scope includes but is not limited to topics, e.g. public policy, administrative reform, corporate governance, collaborative governance, dynamic public services, e-government, digital governance, e-commerce, local government studies, multi-level governance, financial institutions, behavioral finance, innovation, entrepreneurship, microfinance, human resource, knowledge management, leadership, strategic management, organizational development, institutionalization, organizational behavior, learning culture, fiscal policy, tax administration, international tax, politics of taxation, welfare and national security, and sustainable development
Articles
25 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 17 No. 1 (2024): Mei"
:
25 Documents
clear
<![CDATA[Langkah Kepala Sekolah Dalam Pengambilan Keputusan ]]>
<![CDATA[Reni Arneti]]>;
<![CDATA[Nasrul]]>;
<![CDATA[Nurhizrah Gistituati]]>;
<![CDATA[Hadiyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 17 No. 1 (2024): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v17i1.18785
<![CDATA[This study aims to learn how SMP Negeri 5 Bukittinggi's school principal uses their leadership style to make decisions about disciplinary violations. This exploration is subjective examination, as a contextual investigation. In this exploration, the school head, teachers and understudies were the asset people. In this examination, information was gathered through interview strategies, perception and documentation. The strategy utilized is source triangulation. The discoveries from the examination express that 1) The school head's dynamic cycle depends on recognizing issues in regards to infringement of educator and understudy discipline, where the outcomes show that the chief carries out a technique by gathering the infringement into gentle, moderate to serious classes and afterward deciding suitable authorizations. will be given. Then the following methodology, 2) In the dynamic cycle in view of the reason for the event, where the school chief glances at what made the infringement happen. Lastly 3) The dynamic interaction depends on the effect on understudies and educators, where the procedure carried out by the school chief is to lay out correspondence and socialization with the goal that instructors and understudies are more focused]]>
<![CDATA[Kepemimpinan Kepala Urusan Tata Usaha Sekolah Dalam Manajemen Berbasis Sekolah ]]>
<![CDATA[Nasrul]]>;
<![CDATA[Hurriyati]]>;
<![CDATA[Nellitawati]]>;
<![CDATA[Yahya]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 17 No. 1 (2024): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v17i1.18821
<![CDATA[Kepemimpinan Kepala Urusan Tata Usaha (KAUR) dalam konteks manajemen berbasis sekolah memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas sekolah. Artikel ini menguraikan konsep kepemimpinan KAUR dalam manajemen berbasis sekolah, menyoroti berbagai aspek yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Pertama, artikel ini membahas peran Kepala Urusan Tata Usaha dalam membentuk iklim kerja yang kondusif untuk kegiatan belajar-mengajar. Kepemimpinan yang efektif dari KAUR dapat menciptakan lingkungan yang mendukung motivasi dan kesejahteraan bagi seluruh anggota sekolah. Kedua, fokus juga diberikan pada kemampuan Kepala Urusan Tata Usaha dalam merancang dan mengelola keuangan sekolah dengan efisien. Manajemen keuangan yang baik akan memberikan dukungan materi yang memadai untuk kegiatan pembelajaran dan pengembangan sekolah. Selanjutnya, artikel ini menggali strategi kepemimpinan KAUR dalam pengelolaan sumber daya manusia, termasuk rekrutmen, pengembangan karyawan, dan manajemen konflik. Kepemimpinan yang mampu memotivasi staf sekolah dan mengelola konflik secara konstruktif akan meningkatkan kualitas kerja dan kesejahteraan bersama. Terakhir, penekanan diberikan pada peran Kepala Urusan Tata Usaha dalam membangun kemitraan dengan stakeholder sekolah, termasuk orang tua, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Kemitraan yang kuat dapat meningkatkan dukungan dan partisipasi dalam proses pendidikan]]>
<![CDATA[Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Efektivitas Pengambilan Keputusan ]]>
<![CDATA[Hendriani, Susi]]>;
<![CDATA[Rika Yohana Sari]]>;
<![CDATA[Nurhizrah Gistituati]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 17 No. 1 (2024): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v17i1.18972
<![CDATA[This research aims to investigate the influence of leadership style on the effectiveness of decision making in an organizational context. The focus of this research is to analyze the relationship between various leadership styles, such as authoritarian, democratic, transformational, and transactional, with effective decision making results. The results of the data analysis will be used to understand the extent to which certain leadership styles contribute to the quality of the decisions produced. Various decision-making processes, styles and techniques are explored as potential moderator variables in seeing the influence of effective decision-making on organizational progress. It is hoped that the practical implications of this research finding will provide insight for leaders and business practitioners in developing leadership strategies that support effective decision making. By understanding the impact of leadership style on decision making, this research seeks to contribute to the leadership and management literature, while also providing practical guidance for leaders who desire to increase decision effectiveness within their organizations.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pelanggar Ketentuan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kabupaten Rokan Hulu ]]>
<![CDATA[Rohim Kusuma Putra]]>;
<![CDATA[Eddy Asnawi]]>;
<![CDATA[Bagio Kadaryanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 17 No. 1 (2024): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v17i1.18980
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum bagi pelaku pelanggar ketentuan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; serta merumuskan faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan.Tulisan ini merujuk pada Teori Negara Hukum, Teori Penegakan Hukum dan Teori Efektivitas Hukum. Populasi dan sampel berasal dari narasumber–narasumber yang relevan dengan penelitian. Sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data: observasi, wawancara terstruktur dan studi dokumen (kepustakaan). Hasil penelitian diketahui bahwa Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)” pada tahun 2022 dan 2023 belum dilaksanakan dengan baik terutama di di Kecamatan Ujung Batu, Tandun, Tambusai, Kabun dan Kunto Darusalam. Dikarenakan kendala tertentu yaitu belum tertangkapnya beberapa pelaku terutama pelaku utama dalam jaringan pengangkutan dan perniagaan BBM bersubsidi Minyak Solar (Gas Oil) tidak berizin, mengingat pelaku yang melakukan pengangkutan dan perniagaan dalam skala yang tidak begitu besar yang berhasil ditangkap sulit untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap jaringan mereka. Kemudian penjatuhan vonis hukuman oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhadap pelaku yang sudah tertangkap juga terlalu ringan dari tuntutan Jaksa dan batasan aturan pemidanaa dalam regulasi]]>
<![CDATA[Urgensi Etika Administrasi Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pelayanan Publik ]]>
<![CDATA[Eko Yudianto]]>;
<![CDATA[Mareta Syamsya]]>;
<![CDATA[Ahmad Mustofa]]>;
<![CDATA[Syarla Fian]]>;
<![CDATA[Hermawan Nasution]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 17 No. 1 (2024): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v17i1.19633
<![CDATA[Etika administasi publik memiliki urgensi yang dapat mewujudkan dan mengembankan pelayanan publik untuk mencapai good governance mengingat saat ini etika dalam pelayanan publik masih minim diterapkan sehingga dapat memberikan dampak buruk terhadap pelayanan publik dan menimbulkan munculnya maladministrasi. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, Kantor Desa Sumberlele menerapkan etika administrasi publik bagi aparatur desa dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima dan profesional. Metode yang digunakan dalam riset inia dalah metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (desk research). Hasil riset di lapangan menyatakan pada perspektif prinsip yang diterapkan dalam pelayanan publik pada kantor Desa Sumberlele menerapkan prinsip manajemen efektif , responsivitas, akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum yang jelas dari lima prinsip tersebut menunjukkan bahwa pelayanan telah dilaksanakan dengan baik dan optimal dan kualitas pelayanan lebih baik dari sebelumnya yang belum menerapkan digitalisasi governance. Beberapa faktor pendorong peningkatan kualitas pelayanan berdasarkan etika administrasi publik diantara yaitu pemimpin yang bertanggung jawab, profesionalisme aparatur desa serta ketepatan sistem dalam pelayanan publik. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan good governance pada pelayanan publik di Desa Sumberlele adalah kondisi kerja yang belum kondusif serta kurangnya komunikasi dinamis.]]>
<![CDATA[Studi Empiris Upaya Kepala Sekolah Untuk Menegakkan Disiplin Kerja Guru ]]>
<![CDATA[Garina Siskawati]]>;
<![CDATA[Mohamad Muspawi]]>;
<![CDATA[Agus Lestari]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 17 No. 1 (2024): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v17i1.19752
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya kepala sekolah dalam menegakkan disiplin kerja guru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam upaya kepala sekolah dalam menegakkan disiplin kerja guru antara lain: memberikan motivasi, menjadi teladan bagi guru, sengaja membuat peraturan, melakukan pengawasan, memberikan arahan atau sanksi, dan memberikan penghargaan. Kendala yang dihadapi kepala sekolah dalam menegakkan disiplin kerja guru adalah kendala karena faktor sosial, kejenuhan guru, dan jarak ke sekolah yang cukup jauh. Solusi yang diberikan kepala sekolah adalah dengan selalu mengingatkan guru tentang kedisiplinan, melakukan pembinaan terhadap guru, memberikan teguran atau sanksi kepada guru yang persentase kehadirannya rendah, kesepakatan kemampuan disiplin kerja bagi guru yang cukup jauh. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa disarankan kepada kepala sekolah untuk lebih meningkatkan upayanya dalam mendisiplinkan guru, dengan cara lebih sering memberikan motivasi, melakukan pengawasan secara terus menerus, tegas dalam memberikan teguran atau sanksi dan lebih meningkatkan pemberian penghargaan kepada guru.]]>
<![CDATA[Analisis Instagram Sebagai Ruang Publik Terhadap Respon Generasi-Z Dalam Kontestasi Pilpres 2024 (Studi Pada Generasi-Z Di Kota Salatiga) ]]>
<![CDATA[Sri Rejeki Anggraeni Kartodinoto]]>;
<![CDATA[Daru Purnomo]]>;
<![CDATA[Alvianto Wahyudi Utomo]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 17 No. 1 (2024): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v17i1.19877
<![CDATA[Generasi Z merupakan kaum Digital Native atau mereka yang sejak dini telah berdampingan dengan teknologi. Media teknologi cukup berperan besar dalam suatu kontestasi politik di Indonesia. Instagram merupakan salah satu teknologi yang sering digunakan oleh muda-muda, khususnya untuk mengetahui berita terkait politik. Generasi-Z cenderung diperebutkan dalam situasi kontestasi politik mengingat jumlahnya yang cukup besar. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa pengaruh ruang publik instagram terhadap respon Generasi-Z di Kota Salatiga dalam kontestasi Pilpres 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif eksplanatif. Berdasarkan temuan yang didapat sebanyak 81,9% dari 91,5% Generasi-Z di Kota Salatiga menyatakan bahwa instagram berpengaruh pada hak pilih mereka dalam kontestasi Pilpres tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa suatu ruang publik dapat berpengaruh dalam sistem demokrasi suatu negara]]>
<![CDATA[Evaluasi Implementasi Kebijakan Tata Ruang Kawasan Perumahan Dan Permukiman Di Kota Padang Panjang ]]>
<![CDATA[Donal Catria]]>;
<![CDATA[Melinda Noer]]>;
<![CDATA[Yossyafra]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 17 No. 1 (2024): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v17i1.19880
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi pelanggaran penataan ruang yang terjadi sekaligus untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran sehingga dapat merumuskan masukan perbaikan terhadap implementasi kebijakan penataan ruang pada kawasan perumahan dan permukiman di Kota Padang Panjang. Analisis data dilakukan dengan superimpose/ overlay peta pola ruang dengan peta sebaran bangunan yang ada di Kota Padang Panjang, didapatkan jumlah bangunan yang melanggar sebanyak 1732 unit bangunan (10,68 % dari total jumlah bangunan yang ada ). Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan masyarakat dan petugas pelaksana penyelenggaran penatan ruang. Dari hasil pengolahan data , dari variabel yang diukur yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi didapatkan faktor birokrasi merupakan variabel paling signifikan berpengaruh terhadap pelanggaran penataan ruang di Kota Padang Panjang. Untuk selanjutnya denga mengunakan analisi SWOT dirumuskan strategi untuk memperbaiki implementasi kebijakan penataan ruang sebagai berikut, meningkatkan kualitas perencanaan dan kebijakan penataan ruang Kota Padang Panjang, meningkatkan pemahaman dan komitmen pengambil kebijakan terhadap penyelenggaraan tata ruang dan meningkatan sosialisasi berbasis digital]]>
<![CDATA[Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Kota Serang Provinsi Banten ]]>
<![CDATA[Ardian Havidani]]>;
<![CDATA[Ipah Ema Jumiati]]>;
<![CDATA[Suwaib Amiruddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 17 No. 1 (2024): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v17i1.19899
<![CDATA[Pemanfaatan penataan ruang yang belum efektif dan maksimal masih menjadi permasalahan bagi Pemerintah Kota Serang. Fenomena pelanggaran tata ruang yang terjadi di Kota Serang membutuhkan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang berfungsi sebagai pengontrol kepentingan publik dan pelindung terwujudnya keadilan sosial. Dalam hierarki perumusan tata ruang di berbagai level, baik itu tata ruang nasional, tata ruang pulau, provinsi, kabupaten/kota, dan sebagainya tentu saja tidak hanya cukup dirumuskan oleh pemerintah bersama legislatif saja. Masyarakat sebagai sasaran dalam perumusan tata ruang dianggap penting untuk dilibatkan. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap warga negara terjamin haknya atas ruang dan tidak ada warga negara yang dirugikan dari perumusan tata ruang yang ada. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui sejauhmana peran serta masyarakat dalam penataan ruang di Kota Serang. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan teori level partisipasi dari Moynihan, Wilcox. Hasil penelitian menunjukkan terlihat bahwa dari level konsultasi dan pembuatan keputusan bersama telah terpenuhi dengan diadakannya konsultasi publik pada saat proses perencanaan tata ruang. Begitu pula pada level melakukan tidakan bersama dan mendukung aktivitas yang muncul atas swakarsa masyarakat yang mana peran serta masyarakat dalam mengadukan laporan terhadap pelanggaran tata ruang diverivikasi oleh tim teknis kemudian ditindaklanjuti dengan validasi lapangan bersama-sama masyarakat. Meskipun begitu hal yang perlu diperhatikan adalah perlunya sosialisasi yang instensif bagi masyarakat agar pemberian informasi tentang penataan ruang dapat tersampaikan dengan baik. Pelibatan masyarakat dalam Forum Penataan Ruang Kota Serang perlu dioptimalkan agar sinergitas antara stakeholder dapat terwujud]]>
<![CDATA[Implementasi Pemberian Bantuan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ]]>
<![CDATA[Afriadi Hamid]]>;
<![CDATA[Ardiansah]]>;
<![CDATA[Sudi Fahmi]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 17 No. 1 (2024): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v17i1.19910
<![CDATA[Penelitian ini membahas implementasi pemberian bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bergerak di sektor tenaga kesehatan di Kabupaten Kampar, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam paradigma negara hukum dan demokrasi, pemberian bantuan hukum menjadi krusial untuk memastikan perlindungan hak-hak hukum ASN. Kendala-kendala seperti kurangnya pemahaman ASN terhadap hak mereka, aspek administratif dan prosedural yang kurang jelas, serta keterbatasan anggaran menjadi fokus penelitian. Metode penelitian melibatkan analisis dokumen hukum, wawancara dengan pejabat terkait, dan survei ke ASN di Kabupaten Kampar. Hasil penelitian menunjukkan adanya tantangan dalam pemahaman ASN terhadap hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum, disertai dengan kendala administratif dan keterbatasan anggaran. Meskipun Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan upaya seperti program edukasi, transparansi prosedur pemberian bantuan hukum masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif pihak hukum pemerintah dan inisiatif sukarela ASN dalam meminta bantuan hukum. Evaluasi dan penyesuaian mekanisme pemberian bantuan hukum di Kabupaten Kampar menjadi kunci untuk memastikan hak-hak hukum ASN, terutama yang bergerak di bidang kesehatan, terlaksana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Implikasi temuan ini dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan dan langkah-langkah konkretdalam meningkatkan efektivitas pemberian bantuan hukum di lingkungan ASN Kabupaten Kampar]]>
