Articles
1,124 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DISKRIMINASI WARNA KULIT (COLORISM) BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Arvi Chen Kalalo]]>;
<![CDATA[Lusy K.F.R. Gerungan]]>;
<![CDATA[Thor Bangsaradja Sinaga]]>
<![CDATA[ LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum ]]>
Publisher : <![CDATA[LEX ADMINISTRATUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan dan memberikan pengetahuan terhadap masyarakat dan penulis tentang Pengaturan hukum diskriminasi warna kulit (Colorism) dan untuk mengetahui dan menyelidiki bagaimana faktor-faktor sehingga terjadinya diskriminasi warna kulit dan bagaimana perlindungan hukum diskriminasi warna kulit tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan terkait dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Diskriminasi Warna Kulit secara umum terdapat dalam Universal Declaration of Human Rights & Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Secara khusus terkait dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Diskriminasi Warna Kulit terdapat dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965. (Negara Indonesia Meratifikasi dengan Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on the of All Forms of Racial Discrimination 1965), konvensi itu menjadi Pedoman Pembentukan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. 2. Terjadinya diskriminasi warna kulit dikarenakan oleh beberapa faktor yakni 1) Ideologi Histori, yang menganggap warna kulit putih lebih unggul dan menimbulkan Hasrat kecantikan sehingga kulit putih menjadi standar kecantikan di Indonesia. 2) Prasangka dan Stereotipe Negatif, Kepercayaan dan prasangka yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan juga merupakan salah satu faktor sehingga terjadi diskriminasi warna kulit. 3) Sosial dan Ekonomi, Pengelompokan atau penggolongan kelas masyarakat tersebut sifatnya adalah hierarki vertikal yang akibatnya adalah memunculkan istilah kelas sosial atas atau upper class. Tingkatan kelas sosial tersebut memicu adanya suatu perlakuan yang membeda-bedakan. 4) Adanya kekecewaan terhadap seseorang akan menimbulkan suatu perlakuan yang membeda-bedakan, sehingga ujaran kebencian, penghinaan dan perlakuan diskriminasi secara tidak sengaja akan terjadi. Kata Kunci : colorism, hak asasi manusia]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI ATAS KESAMAAN PRODUK DESAIN INDUSTRI ]]>
<![CDATA[Mitia Christy Mokodompit]]>;
<![CDATA[Merry Elisabeth Kalalo]]>;
<![CDATA[Elko Lucky Mamesah]]>
<![CDATA[ LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum ]]>
Publisher : <![CDATA[LEX ADMINISTRATUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri atas kesamaan produk desain industri dan untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap sengketa kesamaan produk desain industri. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif merupakan segala yang diupayakan untuk mencegah suatu hal terjadi. Sedangkan hukum represif merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan hak-hak pendesain dan menetapkan hak serta kewajibannya, tetapi selain itu juga untuk menjaga agar orang lain yang tidak bertanggung jawab tidak menyalahgunakan hak desain industri tersebut. 2. Penyelesaian hukum terhadap sengketa kesamaan produk desain industri dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan dan non litigasi atau di luar pengadilan. Mekanisme penyelesaian sengketa di bidang desain industri sebagaimana yang telah diatur secara terus terang dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang desain industri, yaitu pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan melanggar hak desain industri, berupa gugatan ganti rugi dan/ atau penghentian semua perbuatan yang terkait dengan lingkup hak desain industri ke pengadilan niaga. Para pihak juga dapat menyelesaikan perselisihan atau sengketa tersebut lewat Alternative Dispute Resolution (ADR). Kata Kunci : hak desain industri, kesamaan produk desain industri]]>
<![CDATA[PENERAPAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA TERHADAP NOVEL FANFIKSI YANG MENGGUNAKAN COVER POTRET ARTIS TERKENAL ]]>
<![CDATA[Rarantika Wiendusari]]>
<![CDATA[ LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum ]]>
Publisher : <![CDATA[LEX ADMINISTRATUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang penerapan Undang-undang penjualan Novel Fanfiksi yang menggunakan cover potret artis terkenal dan untuk mengetahui dan memahami tentang dampak moril atau finansial terhadap artis yang dijadikan objek dalam penjualan Novel Fanfiksi. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta seseorang tidak boleh sembarangan menggunakan hasil karya orang lain dan apalagi dikomersilkan. Dalam Hal ini seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan penggunaan Hak Cipta seseorang dan jika artis terkenal yang dijadikan objek dalam cover novel fanfiksi tersebut merasa dirugikan baik hak moral maupun hak ekonominya berhak menggugat penulis atau pembuat novel fanfiksi tersebut. 2. Dalam hal seseorang yang akan menggunakan subjek seseorang untuk dijadikan Objek yang akan dikomersilkan perlu adanya sebuah perjanjian atau kerjasama antara pembuat dan yang memiliki karya tersebut dikenakan jika itu dikomersilkan dan yang memiliki karya tersebut merasa dirugikan maka akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku dan telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut dan itu merupakan hal yang tidak diperkenankan atau dianggap Ilegal yang melanggar akan dikenakan sanksi seperti membayar Royalty kepada pemilik karya atau Ciptaannya tersebut dan akan masuk dalam penyalahgunaan hak Cipta sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tersebut yang mana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 dan Pasal 52 untuk Penggunaan Komersial dengan perkenaan hukuman Penjara maksimal 2 tahun dan atau denda Maksimal Rp. 300.000.000 ( Tiga Ratus Juta Rupiah ). Kata Kunci : novel fanfiksi, cover potret artis terkenal]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Valentino Reza Unio]]>;
<![CDATA[Herlyanty Y. A. Bawole]]>;
<![CDATA[Victor Kasenda]]>
<![CDATA[ LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum ]]>
Publisher : <![CDATA[LEX ADMINISTRATUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, serta memahami tinjauan yuridis tentang pemerasan dan pengancaman menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk mengetahui, serta memahami sanksi pidana bagi pelaku pemerasan dan pengancaman menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pemerasan dengan kekerasan diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama yang masih berlaku hingga saat ini. Selain itu, tindak pidana pemerasan dengan kekerasan juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, yaitu Pasal 482 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan mulai diberlakukan tiga tahun sejak ditetapkan (tahun 2026). Tindak pidana pengancaman diatur dalam Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama yang masih berlaku hingga saat ini. Selain itu, tindak pidana pengancaman juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, yaitu Pasal 483 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan mulai diberlakukan tiga tahun sejak ditetapkan (tahun 2026). 2. Sanksi pidana bagi pelaku pemerasan dan pengancaman menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu berupa pidana penjara. Maksimal sembilan tahun untuk tindak pidana pemerasan, dan maksimal empat tahun untuk tindak pidana pengancaman. Apabila ada pemberatan, maka pidana penjara untuk tindak pidana pemerasan, maksimal dua puluh tahun. Kata Kunci : pemerasan pengancaman]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) MENURUT HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dyta A S Mamangkey]]>
<![CDATA[ LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum ]]>
Publisher : <![CDATA[LEX ADMINISTRATUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagiamana landasan hukum dan bagaimana implementasi dari Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) menurut Hukum Lingkungan yang ada di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian hukum pendekatan yuridis normatif. 1. Gugatan class action yang merupakan gugatan masyarakat terhadap sengketa lingkungan harus menjadi perhatian yang khusus dari aparat pemerintah dengan memberikan aturan yang cukup jelas terhadap perlindunga korban; 2. Upaya penyelesaian sengketa melalui litigasi dengan gugatan perwakilan kelompok atau Class Action dalam penegakan hukum lingkungan dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan masyarakat kedepannya. Kata kunci: Implementasi, gugatan perwakilan kelompok, class action, hukum lingkungan.]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM PERINTAH JABATAN SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA DALAM KUHP ]]>
<![CDATA[Bryan Prince Calvin Alie]]>
<![CDATA[ LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum ]]>
Publisher : <![CDATA[LEX ADMINISTRATUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji lebih mendalam lagi tentang pengaturan hukum tentang alasan penghapus pidana dalam KUHP dan untuk mengkaji lebih mendalam lagi tentang perintah jabatan sebagai alasan penghapus pidana dalam KUHP. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke Pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang- undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. 2. Seorang pejabat memiliki wewenang memberikan perintah tertentu harus dilihat dari undang-undang yang menjadi dasar hukum dari jabatan yang bersangkutan. Untuk adanya perintah jabatan tidak perlu bahwa antara yang memberi perintah dan yang diperintah ada hubungan atasan-bawahan, dan juga yang diperintah tidak perlu harus seorang pegawai negeri. Substansi dari perintah jabatan tanpa wewenang, yaitu perintah jabatan tanpa wewenang ini pada dasarnya tidak dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana. Pengecualian terhadap ketentuan umum mengenai perintah jabatan yang tanpa wewenang ini hanyalah apabila yang diperintah memenuhi dua syarat yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, yaitu: Jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang; dan, Pelaksanaan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaan orang yang diperintah. Kata Kunci : perintah jabatan, alasan penghapus pidana]]>
<![CDATA[PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK POLISI LALU LINTAS DALAM PERSIDANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS ]]>
<![CDATA[Angga Aristyo Suprapto]]>
<![CDATA[ LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum ]]>
Publisher : <![CDATA[LEX ADMINISTRATUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis aturan pendelegasian kewenangan penuntut umum kepada penyidik polisi dalam persidangan pelanggaran lalu lintas dan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme persidangan pelanggaran lalu lintas. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Kewenangan untuk melakukan Penuntutan bersifat fungsional dan melekat pada Jaksa itu sendiri, sehingga konsep pendelegasian yang dapat ditemukan dalam Peraturan Perundang-Undangan terdapat 3 (tiga) bentuk yaitu: a. Pelimpahan Kewenangan dengan Atribusi yaitu kewenangan yang diberikan kepada pihak lain dengan jelas dan spesisifik, b. Pelimpahan Kewenangan dengan Delegasi yaitu kewenangan yang diberikan kepada pihak lain untuk melaksanakan tugas tertentu, c. Pelimpahan Kewenangan dengan Mandat yaitu kewenangan yang diberikan kepada pihak lain untuk bertindak atas nama pemberi mandat. 2. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas meliputi : a. Pengadilan menerima berkas perkara; b. petugas melakukan verifikasi data; c.Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara; d. Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan di Bank BRI; e. Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda; f. Petugas Kejaksaan Negeri sebagai eksekutor memberitahukan dan menyerahkan lembar blanko tilang. Kata Kunci : pendelegasian wewenang, persidangan pelanggaran lalu lintas]]>
<![CDATA[UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI PTUN (STUDI KASUS PUTUSAN PTUN MANADO NOMOR: 30/G/2019/PTUN.MDO ]]>
<![CDATA[Windy Juliana Assa]]>;
<![CDATA[Lendy Siar]]>;
<![CDATA[Grace Karwur]]>
<![CDATA[ LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum ]]>
Publisher : <![CDATA[LEX ADMINISTRATUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN adalah lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengkera tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa antara subjek hukum dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, kemudian yang menjadi objek sengketa di PTUN adalah keputusan tersebut. Salah satu yang dapat dimuat dalam keputusan TUN yaitu pengangkatan kepala desa. Kepala desa pejabat pemerintah yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menjalankan pemerintahan di desa yang bisanya kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat atau ditugaskan oleh pemerintah kabupaten. Walaupun kepala desa dipilih oleh msayarakat tetapi setelah itu diperlukan penetepan melalui surat keputusan oleh pemerintah kabupaten maka dari pada itu penetapan tersebut dapat dijadikan objek gugatan di PTUN. Sebagai bagian dari penetapan pemerintah, apabila kepala desa mengakibatkan suatu akibat tertentu kepada masyarakat, maka masyarakat bisa mengajukan gugatan di PTUN. Kata Kunci: Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, Keputusan Tata Usaha Negara, Penyelesaian Sengketa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara]]>
<![CDATA[PERAN PARTAI POLITIK DALAM PROSES PENGAJUAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 ]]>
<![CDATA[Reynold S. Mokoginta]]>
<![CDATA[ LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum ]]>
Publisher : <![CDATA[LEX ADMINISTRATUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dari peran partai politik dalam proses pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menurut UU No.7 Tahun 2017 dan bagaimana implementasi dari pengaturan terkait peran partai politik dalam proses pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menurut UU No.7 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian yuridis normatif, sehingga dapat disimpulkan: 1. Pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan hak dari partai politik, namun ada pengaturan hukum terkait peran partai politik dalam mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu terkait syarat bagi calon presiden dan calon wakil presiden, syarat bagi partai politik atau gabungan partai politik yang akan mengusung calon, serta terkait alur pelaksanaan yang harus dituruti, semua itu tertuang dalam Undang- Undang Dasar NRI Tahun 1945, yang kemudian diuraikan lebih rinci dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini mengatur partai politik lebih rinci dibandingkan UUD pada saat parpol mulai memainkan perannya dalam mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil pesiden. Pelaksanaan dari pengaturan peran partai politik dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 sering menimbulkang pro dan kontra terkait aturan yang ditetapkan. Terkadang apa yang dianggap adil oleh sekelompok orang, bisa di anggap tidak adil oleh kelompok lainnya, hal ini terkait dengan adanya perbedaan baik itu kedudukan maupun kepentingan. Namun, meski terus menuai pro dan kontra, pelaksanaan pengaturan bagi peran partai politik dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden tetap mengacu pada hukum yang berlaku karena sifatnya yang mengikat serta memaksa. Kata kunci:Partai Politik, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM KAITANNYA DENGAN NONJOB PNS SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ]]>
<![CDATA[Preysi Karunia Polii]]>
<![CDATA[ LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum ]]>
Publisher : <![CDATA[LEX ADMINISTRATUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang di non job tidak sesuai dengan persyaratan non job dan untuk mengetahui sanksi hukum terhadap kasus non job Pegawai Negeri Sipil yang tidak sesuai persyaratan non job mulai dari tahap pelaporan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Tidak dapat dipungkiri mengenai hal non job ada kaitannya dengan politik yang bersemayam dalam lingkup pemerintahan meskipun berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengatur terkait keberpihakan Pegawai Negeri Sipil dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun merupakan sesuatu yang dilarang. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menunjukkan adanya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara yang terus meningkat setiap lima tahun sekali saat digelarnya pesta demokrasi. 2. Berdasarkan proses upaya hukum atas keberatan terhadap penjatuhan hukuman disiplin maka Pegawai Negeri Sipil dapat melaporkan hal tersebut kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dan apabila perkara tetap berjalan dan masih tetap keberatan maka berhak mengajukan banding administratif dan apabila disaat banding pun Pegawai Negeri Sipil masih keberatan dengan hasil yang didapatkan maka dengan itu pihak yang bersangkutan masih barulah dapat mengajukan persoalannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kata Kunci : PNS, non job]]>
