Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Manajemen Pelayanan Publik

jmpp
Website

Published by Universitas Padjadjaran

ISSN : 25809970 EISSN : 25811878 DOI : -

Core Subject : Economy, Science, Social, Engineering,

Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Social Sciences Transportation

Jurnal ini diterbikan berkala oleh Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Padjadjaran dua kali dalam setahun. (Agustus dan Februari). Memuat Hasil Penelitian dan analisis teori yang berkaitan dengan perencanaan pelayanan publik, metodologi kontemporer dalam masalah-masalah publik , isu desentralisasi dan dekonsentrasi, penguatan kelembagaan publik dan kajian umum yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Arjuna Subject : -

Articles 257 Documents

2 3 4 5 6

Analisis Pengaruh Dari Corporate Governance Perception Index (CGPI) Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan BUMN Ferdy Syari Hidayat; Muhammad Rizal; Ria Arifianti
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Nilai perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi investor. Indikator baik buruknya suatu perusahaan dapat dilihat oleh investor melalui nilai perusahaan itu sendiri. Perekonomian global , sosial serta politik di indonesia juga dapat mempengaruhi kondisi pasar modal sehingga nantinya akan berefek pada kegiatan perusahaan. Penulis ingin melihat efek dari sebuah variable bebas (independen) yaitu Corporate Governance Perception Index (CGPI) dan kebijakan dividen pada nilai perusahaan (dependen). Penelitian ini memiliki maksud untuk melihat sejauh mana pengaru dari Corporate Governance Perception Index (CGPI) dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan BUMN yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Sampel yang peneliti ambil dalam penelitian ini yaitu 11 perusahaan yang ada pada Corporate Governance Perception Index (CGPI) dan telah mempublikasi laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018.Penelitian ini menggunakan analisis model regresi linier berganda. Penulis menganalisis data yang ada menggunakan SPSS (Statistical Package for Social Sciences).Hasil dari analisis yang telah dilakukan menunjukan bahwa Corporate Governance Perception Index (CGPI) dan kebijakan deviden berpengaruh positif terhadap pertambahan nilai perusahaan. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau masukan kepada perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini juga dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi investor dalam berinvenstasi pada perusahaan yang ada di BEI

Kebijakan Sanksi Administrasi BPHTB Untuk Pemberian Hak Baru Atas Tanah di Provinsi DKI Jakarta Dalam Perspektif Collaborative Governance Dominicus Donny Pamungkas
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Padjadjaran

The large number of land in DKI Jakarta province that have not yet beenregistered is a significant potential tax in increasing BPHTB tax revenue. But in its implementation, the imposition of BPHTB tax for granting new rights to this land is still experiencing obstacles. The constraints experienced are the imposition of BPHTB administrative sanctions based on the time of debt due to the signing of the BPN Decree (SK). In this case, Jakarta’s citizenas tax payers felt disadvantaged because they were subjected to administrative sanctions due to the delay in receiving the BPN Decree. Based on the results of the analysis through data collection in the field, literature study as reference material and in-depth interviews with related parties, author concluded that BPRD DKI Jakarta, DKI Jakarta Regional Office of BPN and PPAT DKI Jakarta have been cooperating well in the imposition process of BPHTB tax. But in reality, there are still problems in the case of the imposition of BPHTB administrative sanctions for granting new rights to land due to delays in receipt of SK BPN by taxpayers. To minimize this, a more comprehensive collaboration is needed between agencies, namely BPRD DKI Jakarta, Regional Office of BPN DKI Jakarta and PPAT in DKI Jakarta by conducting Collaborative Governance. With Collaborative Governance, it is expected that services to taxpayers will be better and BPHTB tax revenues in DKI Jakarta will increase.

Analisis Tax Expenditure dalam Rangka Impor dari Perspektif Pro-Corporate Cash Flow Tax WIDDYA RAHMAWATY; Haula Rosdiana
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Pengelolaan tax expenditure menjadi hal penting dalam keuangan negara karena tax expenditure memiliki konsekuensi langsung terhadap hilangnya pendapatan negara. Pemerintah menerbitkan Laporan Belanja Perpajakan di tahun 2018, tetapi laporan tersebut belum menyajikan seluruh jumlah insentif pajak dalam rangka impor yang diberikan. Berdasarkan hasil analisis melalui pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka dan wawancara mendalam, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah memiliki kebijakan yang jelas mengenai pemberian insentif pajak dalam rangka impor serta adanya benchmark tax untuk setiap jenis pajak. Namun, dalam praktiknya, benchmark tax menimbulkan ambiguitas sehingga sulit mengidentifikasi fasilitas perpajakan yang dapat menimbulkan tax expenditure untuk pajak dalam rangka impor. Penilaian dampak terhadap pemberian insentif pajak dalam rangka impor belum dilakukan sehingga tidak dapat diketahui efektvitas dan efisiensi dari pemberian insentif pajak tersebut. Meskipun demikian, pemberian insentif pajak dapat mendukung konsep pro-corporate cash flow tax. Namun di sisi lain menimbulkan compliance cost yang tinggi. Untuk mengoptimalkan pengelolaan tax expenditure, maka pemerintah perlu mengkaji ulang benchmark tax khususnya dalam menentukan PPh Pasal 22 impor serta melaksanakan debirokratisasi pengurusan impor yang mendapat fasilitas PDRI.

Pengaruh Perencanaan Kinerja Terhadap Kinerja (Studi tentang Pengaruh Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) Terhadap Kinerja Pelaksana pada Badan Daerah di Kabupaten Merangin) Hendi Hendi; Ira Irawati; Candradewini Candradewini
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Penelitian ini menganalisis pengaruh perencanaan kinerja (performance planning), yang diimplementasikan sebagai sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) terhadap kinerja pada badan daerah di Kabupaten Merangin. Metode penelitian kuantitatif dilakukan melalui penyebaran angket terhadap 107 responden yang tersebar pada 7 badan daerah Kabupaten Merangin. Sampel yang digunakan dipilih secara acak dengan teknik simple random sampling. Analisis data menggunakan metode structural equation model (SEM) dengan pendekatan partial least square (PLS). Pengujian validitas dan reabilitas yang dilakukan terhadap keseluruhan variabel menunjukkan bahwa instrumen penelitian valid dan reliabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kinerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai (R2=0.907). Secara parsial dimensi-dimensi dalam perencanaan kinerja, yaitu perencanaan hasil (r=0.784, sig=0.000) dan perencanaan perilaku (r=0.246, sig=0.027) berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Sedangkan dimensi rencana pengembangan (r=-0.035, sig=0.510), tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja.

DEVEOPING AN IDEAL LEADERSHIP SUCCESSION MODEL FOR THE MALAYSIAN PUBLIC SERVICE Mohd Hafizzuddin Md Damiri
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Leadership succession in the Malaysian Public Service’s higher management has been seen as one of the most important task for Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). This department acts as the centralized administrator for human resources for the whole of the Malaysian Public Service – excluding the Royal Malaysian Police (PDRM) and the Malaysian Armed Forces (ATM) – and determines the career path for all schemes under their purview, which includes officials of the Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik (PTD), the Pegawai Perkhidmatan Latihan dan Vokasional (PPLV) and the Pegawai Perkhidmatan Psikologi (PPPsi). This paper will review the hypothetical leadership succession strategies and any developed models in the Malaysian public sector, through various available literatures, guidelines and processes.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TAX ALLOWANCE DALAM UPAYA PENINGKATAN IKLIM INVESTASI PADA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN Wiji Mutia Hardianti; Milla Sepliana Setyowati
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Sebagai Negara kepulauan dengan luas area perairan sebesar 5.8 juta km2, sektor kelautan dan perikanan Indonesia menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Total produksi perikanan Indonesia mencapai 25 juta ton setiap tahun dan telah memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 6.79% pada Triwulan III Tahun 2017. Oleh karenanya sektor kelautan dan perikanan kini telah menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas nasional. Salah satu upaya dalam mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan kebijakan fasilitas pengurangan pajak penghasilan untuk penanaman modal (tax allowance) dalam rangka menarik investor dalam negeri dan luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari kebijakan tax allowance pada bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu di sektor perikanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan data sekunder. Hasil awal menunjukkan bahwa fasilitas tax allowance ini belum dimanfaatkan secara optimal pada sektor perikanan. Implementasi dapat dipengaruhi oleh konten dari kebijakan dan konteks dari implementasi itu sendiri. Kementerian Kelautan dan Perikanan harus meriviu bidang usaha yang tepat untuk diberikan fasilitas tax allowance dan melaksanakan sosialisasi secara intensif. As an archipelagic country with 5.8 million km2 of water area, marine and fisheries’ sector hold enormous potential of natural resources. Indonesia’s total production of fisheries reach 25 million tons per years and has contributed to Gross Domestic Product (GDP) with 6.79% in Q3 2017. Thus, marine and Fisheries’ sector has become one of the national priority. In order to boost the development of these sectors, the government has launched a policy in reducing income tax facility for investment (Tax Allowance) which is targeting domestic and foreign investment. This study aims to analyze the implementation of tax allowance facility in the certain business fields and certain areas of fishery sectors. This study uses a qualitative approach with data collection methods in the form of in depth interview and secondary data. The preliminary result shows that the tax facility is not well-utilized by the investors in fishery sectors. The policy contents and context of implementation can affect the policy implementation. The Ministry of Marine Affairs and Fisheries must review the appropriate business fields to be given the tax allowance facility and concuct the socialization intensively.

Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis Gina Sofia Rahman; Herijanto Bekti; M.D Enjat Munajat
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Padjadjaran

AbstrakPenelitian ini membahas tentang Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis, dengan menggunakan teori servqual dari Zeithaml mengukur 5 dimensi, yaitu Tangible, Reliabillity, Assurance, responsiveness dan Empathy. Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif dengan tekhnik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan, dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara dengan 6 informan yaitu, Kepala DPMPTSP, Kabid Perizinan, Kabid Pengaduan dan Advokasi, Petugas Frontliner, Kabid Kepegawaian dan Pemohon Perzinan IMB.Berdasarkan hasil penelitian, Kualitas Pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Ciamis masih belum berjalan secara efektif dan efisien dikarenakan kurang nya SDM si bagian pelayanan perizinan DPMPTSP Kabupaten Ciamis, kurangnya kemampuan petugas dan sarana untuk menunjang online service. Kata kunci : Kualitas Pelayanan, Izin Mendirikan Bangunan, Servqual.AbstractThis study discusses the Quality of Building Construction Permits (IMB) at the Ciamis District One-Stop Integrated Services Investment Office (DPMPTSP), using the servqual theory from Zeithaml to measure 5 dimensions, namely Tangible, Reliabillity, Assurance, Responsiveness and Empathy. This research is a qualitative type of research with data collection techniques using library studies, and field studies in the form of observation and interviews with 6 informants namely, Head of DPMPTSP, Head of Licensing, Head of Complaints and Advocacy, Frontliner Officers, Head of Personnel and IMB Licensing Applicants. research, Service Quality in DPMPTSP Ciamis Regency still has not run effectively and efficiently because of the lack of human resources in the licensing service section of DPMPTSP in Ciamis Regency, lack of staff ability and means to support online services.Keywords: Service Quality, Building Construction Permit, Servqual.

Evaluasi Program Izin Mendirikan Bangunan Dengan Jasa Arsitek Gratis Bagi Rumah Tinggal (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Provinsi DKI Jakarta) Okie Bismakuncara; Inayati Inayati
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Izin Mendirikan Bangunan merupakan dokumen yang wajib dimiliki bagi setiap individu maupun badan hukum yang hendak melakukan aktivitas pembangunan di DKI Jakarta. Namun saat ini terdapat 20.000 bangunan yang berdiri namun tidak memiliki izin dimana 178 bangunan adalah hotel dan perkantoran sedangkan sisanya adalah hunian. Salah satu sebab masyarakat keberatan dalam pemenuhan persyaratan izin mendirikan bangunan bagi hunian di DKI Jakarta adalah biaya arsitek yang tidak murah. Menyadari hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk menyajikan jasa arsitek gratis untuk membantu masyarakat memenuhi persyaratan izin mendirikan bangunan yang wajib dimiliki apabila membangun dan memiliki hunian. Namun dalam pelaksanaan program jasa arsitek gratis masyarakat masih sedikit yang memanfaatkan program tersebut dikarenakan harus memenuhi syarat dan tambahan khusus yang dicantumkan sehingga tidak semua masyarakat yang hendak mengajukan izin mendirikan bangunan hunian bisa mengajukan jasa arsitek gratis. Penelitian dilakukan dengan kualitatif untuk mendalami bagaimana program jasa arsitek gratis diluncurkan hingga diterapkan kepada masyarakat dilihat dari sudut pandang pembuat program, pelaksana program, pengawas program, dan masyarakat. Hasil dari temuan yaitu dari sudut pandang masyarakat yaitu belum mengetahui keberadaan program dan syarat dan ketentuan yang diterapkan bersifat situasional, sedangkan dari sudut pandang pelaksana program yaitu tidak adanya kejelasan mengenai obyek dari program, sehingga dikhawatirkan program tidak memiliki batasan dan akan merugikan pelaku arsitek profesional lain.

BIKE TO CAMPUS: SUATU GERAKAN SOSIAL BARU BERBASIS KOMUNITAS SEPEDA Budiman Pohan; Yogi Suprayogi Sugandi
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Padjadjaran

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan performa perilaku kolektif gerakan Bike to Campus komunitas UIN Sunan Gunung Djati Bike Community (USBC). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masifnya penggunaan kendaraan bermotor dan polusi di sekitar kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang dapat mendegradasi kenyamanan kampus dan mengganggu kesehatan. Oleh karena itu, dibentuklah komunitas sepeda USBC untuk mengajak mahasiswa menggunakan sepeda sebagai transportasi alternatif yang mendukung mobilitas dan aktivitas sehari-hari mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penentuan informan secara purposive sampling. Data dikolektifkan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan prosedur pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan Bike to Campus komunitas USBC adalah gerakan sosial baru yang dibentuk oleh mahasiswa yang peduli terhadap isu etika environmetalis dan kesehatan. Perilaku kolektif dilakukan secara individual, berkelompok , maupun berkolaborasi dengan komunitas sepeda atau pemerintah kota. Adapun problem yang dihadapi adalah visi dan misi yang belum konkret, perilaku kolektif sangat bergantung pada inisiatif para anggota, dan belum terselenggaranya regenerasi kepemimpinan. ance of the collective behavior of the Bike to Campus movement in the UIN Sunan Gunung Djati Bike Community (USBC) community. This research is motivated by the massive use of motorized vehicles and pollution around the campus of Sunan Gunung Djati UIN Bandung which can degrade campus comfort and disrupt health. Therefore, the USBC bicycle community was formed to invite students to use bicycles as an alternative transportation that supports the mobility and daily activities of students. The research method used is descriptive qualitative. Determination of informants by purposive sampling. Data is collected using observation, interview, and documentation techniques. Data analysis is done by procedures for data collection, data reduction, data presentation, verification, and conclusion. The results of the study indicate that the movement of the Bike to Campus community of USBC is a new social movement formed by students who care about the issues of environmental and health ethics. Collective behavior is carried out individually, in groups, and in collaboration with the bicycle community or the city government. The problem faced is that the vision and mission are not yet concrete, collective behavior is very dependent on the initiative of the members, and the implementation of leadership regeneration has not yet been implemented.

New Public Management (NPM) as an Effort in Governance Charity Latanza Indahsari; Sam'un Jaja Raharja
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 3, No 2 (2020): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v3i2.25342

New Public Management (NPM) is an approach in public administration that applies knowledge and experience gained in the world of management and other disciplines to improve the efficiency and effectiveness of public service performance in modern bureaucracies. New public management focuses on public sector management that is performance-oriented, not policy-oriented. Based on the results of this study, there were three policies or strategies in the New Public Management (NPM) as an effort in governance, which were the reorganization of public administration, decentralization of partnerships and networks, and innovation. The purpose of making this literature review was to add insight into the New Public Management (NPM) as an effort in governance. The method used in this research was Study Literature Review (SLR), using several articles found in searches on Scopus, which were published in the last five years.

Page 4 of 26 | Total Record : 257

2 3 4 5 6

Filter by Year

2017 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 9, No 3 (2025): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 9, No 2 (2025): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 9, No 1 (2025): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 8, No 3 (2024): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 8, No 2 (2024): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 8, No 1 (2024): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 7, No 2 (2023): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 7, No 1 (2023): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 6, No 2 (2023): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 6, No 1 (2022): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 5, No 1 (2021): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 4, No 1 (2020): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 3, No 2 (2020): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 3, No 1 (2019): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Teguh Sandjaya

Contact Email
teguh.sandjaya@unpad.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
yogi.suprayogi@unpad.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Teguh Sandjaya

Contact Email teguh.sandjaya@unpad.ac.id

Phone -

Journal Mail Official yogi.suprayogi@unpad.ac.id

Editorial Address -

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Teguh Sandjaya

Contact Email
teguh.sandjaya@unpad.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
yogi.suprayogi@unpad.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA