cover
Contact Name
Teguh Sandjaya
Contact Email
teguh.sandjaya@unpad.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
yogi.suprayogi@unpad.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
ISSN : 25809970     EISSN : 25811878     DOI : -
Jurnal ini diterbikan berkala oleh Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Padjadjaran dua kali dalam setahun. (Agustus dan Februari). Memuat Hasil Penelitian dan analisis teori yang berkaitan dengan perencanaan pelayanan publik, metodologi kontemporer dalam masalah-masalah publik , isu desentralisasi dan dekonsentrasi, penguatan kelembagaan publik dan kajian umum yang berkaitan dengan pelayanan publik.
Arjuna Subject : -
Articles 257 Documents
Quo Vadis Kebijakan Kawasan Agropolitan di Indonesia? Sinta Ningrum; Tomi Setiawan
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.396 KB) | DOI: 10.24198/jmpp.v1i1.13551

Abstract

Agropolitan merupakan bentuk pembangunan yang memadukan pembangunan pertanian (sektor basis di perdesaan) dengan sektor industri yang selama ini secara terpusat dikembangkan di kota-kota tertentu saja. Secara luas pengembangan agropolitan berarti mengembangkan perdesaan dengan cara memperkenalkan fasilitas-fasilitas kota/modern yang disesuaikan dengan lingkungan perdesaan. Ini berarti tidak mendorong perpindahan penduduk desa ke kota, tetapi mendorong mereka untuk tinggal di tempat dan menanamkan modal di daerah perdesaan, karena kebutuhan-kebutuhan dasar (lapangan kerja, akses permodalan,pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan kebutuhan sosial-ekonomi lainnya) telah dapat terpenuhi di desa. Hal ini dimungkinkan, karena desa telah diubah menjadi bentukcampuran yang dinamakan agropolis.Kebijakan Agropolitan telah diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 2002. Salah satunya berlokasi di Kab Cianjur. Meski sudah lama dan dianggap konsep yang tepat untukmengembangkan agroindustri, Agropolitan di berbagai wilayah meredup kegiatannya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan kawasan agropolitan, khususnya di Kabupaten Cianjur yang relatif lebih berkembang dibandingkan dengan kawasan agropolitan di wilayah lain di Indonesia.
ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMEDANG Dhesti Widya Nurhasanah Ningrum; Irma Hermayanty
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.53 KB) | DOI: 10.24198/jmpp.v1i2.14364

Abstract

This research entitled Analysis of Society Satisfaction Index on Public Service Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang. The aim of this study is to determine the level of Sumedang's society satisfaction to provided services by the Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.The population of this study is the community of Sumedang who got the service in Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang. The sampling technique used simple random sampling. Result of sample drawing calculation, got the number of sample are 150 responden. The analytical technique used to test the research hypothesis is quantitative analysis using the formula of IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat/ Satisfaction Index of Society) consisting of 14 elements of service.The results of the research indicate that the overall service provided by the Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang is 75.615 which are in the category of Good. The value for the average on each service element is as follows: 3.140 for service procedure element, the service requirement element is 3,027, the clarity of the service officer is 3,040, the disciplinary element of the service officer is 3,033, the service responsibility element is 3,020, is 3,040, element of service speed is 3,007, element of justice to get service is 3,020, politeness element and hospitality officer is 3,027, service cost element is 3,047, element certainty service cost is 3,027, element certainty service schedule is 3,047, and the security element of the service is 3,073.
Social Policy Experience In Indonesia: Case Study On Unconditional Cash Transfer Program Yogi Suprayogi Sugandi
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.889 KB) | DOI: 10.24198/jmpp.v1i1.13554

Abstract

This Article is intended to the poverty incidence that occurred in Indonesia in 2005 and 2008 as the impact of rising world oil prices that led to the unconditional cash transfer program UCT (Bantuan Langsung Tunai (BLT) i.e Indonesia literate) was launched in Indonesia. BLT program is one program that was launched by the Indonesian government in early 2005 and mid 2008. Unconditional cash transfer program is one of the social policy given to the poor as a way to reduce the impact of rising world oil prices that could affect the purchasing power of the poor in Indonesia. This program circulate the money of approximately US$ 10/month is regarded as an aid that is “giving charity” to the poorin Indonesia. This article also will show some of the BLT program as one of the social policy in Indonesia. The various obstacles encountered during this policy and also someeconomic and social problems encountered in this program, starting from the problems of counting the poor community, the implementation of the program until the end of thisBLT program. This will be a descriptive writing by describing a variety of archival and field data the government and conducted by the author. It is to intended the readers toknow how social policy was implemented in Indonesia as an experience.
Analisis Best Practice Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Inovasi Pelayanan “Kumis MbahTejo” di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta) Dwian Hartomi Akta Padma Eldo; Dyah Mutiarin
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.726 KB) | DOI: 10.24198/jmpp.v1i2.16753

Abstract

Sampai saat sekarang ini masalah pelayanan publik menjadi perhatian bersama, dibutuhkan sebuah formula dalam bentuk inovasi agar pelayanan publik menjadi lebih baik lagi. Inovasi Pelayanan publik saat ini sudah menjadi tuntutan yang harus dijalankan oleh penyedia layanan, baik itu ditataran pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah. Setiap instansi Pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk inovasi yang ada. Budaya inovasi harus melekat kepada pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan harus bersifat dinamis dan tetap selalu berkembang karena saat sekarang ini dengan tingkat literatur yang tinggi masyarakat telah mengerti dan paham mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pelayanan publik. Demi meningkatkan kualitas pelayanan maka Pemerintah Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta melakukan sebuah upaya inovasi pelayanan yang diberinama Kamis-Jum’at tambah tiga jam atau dikenal dengan istilah “Kumis Mbah Tejo”. penelitian ini ingin melihat bagaimana pengimplementasian dari konsep Best practice didalam inovasi pelayanan dengan mencoba menganalisis dengan unsur-unsur dari Impact, partnership, sustainability, leadership dan transferability. Teknik pengumpulan data penulis mencoba melakukan dengan cara wawancara kepada pihak yang terkait. Untuk kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah inovasi pelayanan yang ada mendapatkan respon yang baik oleh masyarakat karena dampak dari inovasi ini bisa dirasakan langsung serta yang menarik adalah untuk mendapatkan kepuasan masyarakat dalam inovasi pelayanan “Kumis Mbah Tejo” ini tanpa perlu semua unsur yang menjadi landasan analisis terpenuhi  dengan baik.Kata kunci: Inovasi, Pelayanan Publik, Pemeritah Kecamatan
Analisis Beban Kerja Pegawai Pada Kantor UPBJJ-Universitas Terbuka Bandung Bambang Agus Diana; Ridho Harta
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (145.175 KB) | DOI: 10.24198/jmpp.v1i1.13555

Abstract

Dalam sebuah organisasi perlu penataan beban kerja untuk setiap pegawai yang menjadi tanggung jawab pelaksana tugas pejabat yang ada didalamnya, sehingga dengan adanya pemerataan beban kerja pegawai dapat meningkatkan kinerja pegawai yang dapat meningkatkan kepada kinerja organisasi secara keseluruhan. Beban kerja pada pegawai UPBJJ-Universitas terbuka Bandung baik pegawai staf (administratif) maupun para tenaga edukatif secara keseharian bekerja secara bersama-sama dalam menjalankan tugas pekerjaan administratif, para tenaga edukatif tersebut diperbantukan untuk mengerjakan tugas pekerjaan administratif tanpa mengesampingkan tugas pokoknya sebagai tenagaedukatif. Adanya pembagian beban kerja pegawai yang tidak merata menjadi permasalahan terhadap kondisi kerja pegawai, bahkan ada pula pegawai yang beban kerjanya berkurang hal ini menyebabkan kerja pegawai dalam mengerjakan pekerjaannya menjadi menurun karena banyakwaktu efektif kerja yang hilang disaat orang lain sibuk bekerja.Jam kerja yaitu 8.00-16.30 (jumlah jam kerjanya efektifnya perhari seharusnya adalah delapan jam tigapuluh menit), adapun tujuan dari penelitian adalah Mengetahui bagaimana permasalahan Beban Kerja Pegawai PadaKantor UPBJJ-UT Bandung serta untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara Beban Kerja dengan jumlah pegawai pada UPBJJ-UT Bandung. Metode yang dipergunakan dalampenelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian ini lebih menonjolkan data yang bersifat deskriftif analitis yang didapat dalam bentuk narasi, gambar, serta bersifat induktifdimana peneliti, membangun abstraksi, konsep hipotesa dan teori dari rincian. Analisa kualitatif yang dipakai selanjutnya adalah pembahasan dari hasil analisa beban kerja pegawai. Hubungan=hubungan yang logis dijelaskan bersama beberapa teori yang ada dan hasil pengolahan data isian.Teori yang digunakan, Beban waktu (time load), Beban usaha mental (mental effort load), Beban tekanan Psikologis (psychological stress load), Tarwaka (2011:131) Berdasarkan hasil peneilitian tentang penggunaan waktu kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan menunjukan bahwa meskipun semua pekerjaan selalu terselesaikan dengan baik tetapi waktu kerja pegawai pada waktu-waktu tertentu menjadi bertambah sampai diluar jam kerja maupun hari libur kerja, sehingga diperlukan penambahan pegawai yang sesuai dengan hasil perhitungan jumlah pegawai efektif yaitu penambahan sebanyak 7 orang dengan rincian 3 orang untuk bagian koordinator registrasi dan Ujian, 1 orang koordintor BLBA dan 3 orang bagian tata usaha 
Transforming The Spirit Of New Public Service Into Public Management Reform In Indonesia Kristian Widya Wicaksono
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9855.887 KB) | DOI: 10.24198/jmpp.v2i1.20190

Abstract

Political transformation has led to public management reform in Indonesia. Theoretically, the aim of public management reform is to make a systematic adjustment for public sector organizations to be more adaptive and responsive to the dynamics of the current political situation, especially the needs and demands of citizens and market participants. To strengthen the implementation of public management reforms we need to explore more varied ideas through academic discussions. Therefore, this paper aims to analyze the adaptation of the seven basic values of New Public Service (NPS) in the practice of public management reform. This paper uses an exploratory method intended to obtain a valid understanding of the NPS and its translation into the practice of Indonesian public management reform. The results of this paper show that to carry out public management reforms we need three high-performance functioning components: citizen empowerment, the professionalization of bureaucracy and strategic leadership.   Transformasi politik telah mendorong terjadinya reformasi manajemen publik di Indonesia. Secara teoritik, tujuan reformasi manajemen publik adalah untuk membuat penyesuaian sistematis bagi organisasi sektor publik agar lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika situasi politik saat ini, terutama kebutuhan dan tuntutan warganegara dan pelaku pasar. Untuk memperkuat pelaksanaan reformasi manajemen publik kita perlu untuk menggali ide yang lebih variatif melalui diskusi akademis. Oleh karena itu, paper ini bertujuan untuk menganalisis tentang adaptasi tujuh nilai dasar New Public Service (NPS) dalam praktik reformasi manajemen public. Tulisan ini menggunakan metode eksplorasi yang dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman yang valid tentang NPS serta penerjermahannya ke dalam praktik reformasi manajemen publik Indonesia. Hasil dari makalah ini menunjukkan bahwa untuk melakukan reformasi manajemen publik kita memerlukan tiga komponen yang berfungsi dengan kinerja tinggi yaitu: pemberdayaan warga negara, profesionalisasi birokrasi dan kepemimpinan strategis. 
Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) PADA PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Imam Suwandi; Ria Arifianti; Muhamad Rizal
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9808.691 KB) | DOI: 10.24198/jmpp.v2i1.21559

Abstract

Pelaksanaan GCG dalam pengelolaan perusahaan sangat penting karena akan secara langsung akan memberikan petunjuk yang jelas bagi perusahaan untuk mengambilan keputusan secara tepat dan bertanggung jawab serta memungkinkan pengelolaan perusahaan secara lebih aman, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan dari mitra usaha. Pelaksanaan Corporate Governance di perusahaan-perusahaan di Indonesia masih sangat rendah, hal tersebut disebabkan oleh adanya sejumlah kendala yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tersebut pada saat perusahaan berupaya melaksanakan Corporate Governance demi terwujudnya prinsip-prinsip GCG dengan baik. GCG memiliki 4 prinsip dasar yaitu transparansi (transparancy), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), Kemandirian (Independency),dan Kewajaran (fairness). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG  Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip GCG telah dilakukan dengan baik di PT. Jasindo, selain itu terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.
Budaya Organisasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Edi Setiawan
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7275.141 KB) | DOI: 10.24198/jmpp.v2i1.20099

Abstract

Abstract. The purpose of this research is to determine the data’s description and the causal factor of the weak of Organizational Culture At The Health Department In Kabupaten Sumedang. This research used a quantitative method. In order to acquire the data that is necessary, the researcher has been conducting an interview with 15 informant and then the data is being processed by a data collection method; primary data which is include: Observation, Interview, Documentation. The data that has been collected then being processed refers to a data analysis technique by Miles and Huberman Model which is: Reduction Data, Display Data, Conclusion Drawing/Verification, Triangulation. According to the result of the research can be concluded that weak of organizational culture of Health Department at Kabupaten Sumedang is caused by the people’s awareness to live healthy is still low. There are some employee that always have to be guided continuosly about how to do their work, where some employee only rutinized only. The Department Head is more focus to a certain technical things, and also the agresiveness dan competitive of the employee on working is still low. To actualized a strong organizational cultural according to the 3 main elements above, it’s necessary an appraisal and reward for an innovated employee, people empowerment to live healthy, employee development, the department head can be more result-oriented, job enrichment in such a way which is can make employee become more aggressive and competitive.
Corporate Entrepreneurship In SMEs : A Systematic Mapping Study Ahmad Hadi Fauzi; Muhamad Rizal; Ria Arifianti
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9904.209 KB) | DOI: 10.24198/jmpp.v2i1.21575

Abstract

Artikel ini merupakan initial research yang berusaha menggali hasil studi terdahulu di bidang Corporate Entrepreuneurship in SMEs dengan menggunakan systematic mapping study (SMS). Tuhuan dari pemetaan ini adalah untuk mengetahui topik Corporate Entrepreuneurship in SMEs apa saja yang diteliti. Penelusuran dilakukan pada Emerald, Sciencedirect, Willey electronic database sebanyak 9 artikel yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah yang masuk dalam kriteria inklusi. Hasil dari SMS ini dapat memberikan gambaran tentang peluang unutk mengekplorasi topik-topik baru dalam Corporate Entrepreuneurship in SMEs atau mengekploitasi topik yang sudah ada.
Corruption Cases In Banking Practices Farah Putri Firsanty
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6929.204 KB) | DOI: 10.24198/jmpp.v2i1.18435

Abstract

ABSTRACT  This paper focus on corruption cases in banking practices. Social control is a well-planned process or not that is educational, invite, and even force all citizens to comply with the prevailing social norms. By nature, social control by nature is divided into two namely preventive and repressive. Preventive, is a social control performed to prevent events that have not occurred or is an attempt made before the occurrence of a violation. In a public preventive or a person is directed, persuaded, or reminded not to commit the offense mentioned. Furthermore, it is repressive, constituting a social control performed after the occurrence of an offense or is an attempt made after the offense occurred. This research is using qualitative methods and used primary data: participatory observation and in-depth interviews. Finally, research findings concluded that banking industry both BUMN and private have preventive and repressive efforts in minimizing corruption cases in banking practices. Started from the internal bank itself and then continued by external agencies namely Bank of Indonesia (BI) and the Financial Services Authority (OJK). Furthermore, if a banker has been declared to violate the Bank of Indonesia Circular Letter and / or OJK Regulation then it will be processed by the institution or the authorized party namely Police. Especially for corruption cases in the banking practices of a Bank which is a State-Owned Enterprise (BUMN), a banker who is a suspect in a corruption case can be investigated by Indonesia’s Corruption Commission (KPK) because BUMN is state-owned bank.

Page 3 of 26 | Total Record : 257