cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Teguh Sandjaya
Contact Email
teguh.sandjaya@unpad.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
yogi.suprayogi@unpad.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 25809970     EISSN : 25811878     DOI : -
Core Subject : Economy, Science, Social, Engineering,
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Social Sciences Transportation
Jurnal ini diterbikan berkala oleh Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Padjadjaran dua kali dalam setahun. (Agustus dan Februari). Memuat Hasil Penelitian dan analisis teori yang berkaitan dengan perencanaan pelayanan publik, metodologi kontemporer dalam masalah-masalah publik , isu desentralisasi dan dekonsentrasi, penguatan kelembagaan publik dan kajian umum yang berkaitan dengan pelayanan publik.
Arjuna Subject : -
Articles 257 Documents
 3   4   5   6   7 
PENGUATAN KELEMBAGAAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA (RT/RW) DI KELURAHAN RINTIS KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKAN BARU Sulaiman Zuhdi; Adia Ferizko; Pebriana Melinda
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 3, No 1 (2019): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v3i1.23683

Abstract

PENGUATAN KELEMBAGAAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA (RT/RW) DI KELURAHAN RINTIS KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU Salah satu mitra pemerintah kelurahan adalah organisasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). RT/RW mempunyai fungsi sebagai pengkoordinasi antar warga, jembatan aspirasi antar sesama masyarakat dengan pemerintah daerah, menjadi penengah penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga, sedangkan tugas-tugasnya antara lain membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota, memelihara kerukunan hidup warga, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.Dari tugas dan fungsi RT/RW diatas dapat diketahui amatlah vital. RT/RW adalah lembaga kemasyarakatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, mereka adalah mulut dan telinga pemerintah yang memiliki fungsi sebagai penyampai kebijakan-kebijakan pemerintah dan sebagai penerima aspirasi pertama masyarakat.Pemerintah  Daerah Kota Pekanbaru  telah  mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 12 Tahun 2002 tentang RT/RW. Namun jika dilihat dari keberadaan kelembagaan RT/RW di kelurahan Rintis  dalam  menjalankan tugas dan fungsinya belum maksimal. Indikator yang terlihat adalah belum sepenuhnya ketua RT/RW mengetahui dan memahami akan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya, struktur organisasi RT/RW yang belum berfungsi dengan baik, kurangnya koordinasi dan kerjasama pengurus RT/RW dan pemerintah kelurahan serta kurangnya pembinaan dari pemerintah seperti pelatihan yang berhubungan dengan birokrasi, tata kelola dan administrasi pemerintahan.  Dengan kondisi yang demikian sangat berpengaruh terhadap kinerja kelembagaan RT/RW. Kata Kunci : Penguatan, Kelembagaan, Pemerintah, RT/RW
The Advocacy Coalition Framework Approach to Row House Policy in Tamansari, Bandung City Rama Akbar Ramadhan
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 3, No 2 (2020): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v3i2.25734

Abstract

Conflicts between Governance actors are rife in the era of democracy as it is today. The purpose of this study is to analyze the problems of land conflicts faced by the community against the Bandung City Government which is in a joint coalition with PT Sartonia Agung. Those two parties had a dispute over land rights in RW 11 Tamansari to control the basis of rights for housing and the construction of Row House. The struggle of each party in the struggle for land in RW 11 Tamansari was carried out through an advocacy process with both formal and informal approaches. The Advocacy Coalition Framework in this study was used as a knife for analyzing the phenomena that occurred. The research methods used in this study were qualitative research by standing on the interpretative paradigm. The data were collected by conducting observations, in-depth interviews, and documentation relating to the outline of the research. The findings obtained from this study indicated that there was a formation of strong coalition domination by the government through aggressive and repressive behavior that raised a conflict of interest in the row house construction policy in Tamansari Subdistrict, Bandung City, which was rejected by the Coalition of the Tamansari community that was formed. The series of advocacy carried out by the Tamansari community coalition had not produced results in favor of the coalition that urged a change in the policy.
KETERLIBATAN KOMUNITAS (COMMUNITY ENGAGEMENT) DALAM PEMBANGUNAN DI TINGKAT DESA Kristian Widya Wicaksono
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 3, No 1 (2019): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v3i1.23689

Abstract

Abstract: Top-down approaches are more likely to represent the interests of elite decision makers in determining the decisions of the development program to be implemented. Therefore, the alternative development movement emerged as a form of criticism of the top-down pattern of development. This development movement emphasizes the active involvement of the community in the development process by placing the community as the main center of development purpose. Since then, various concepts have emerged about development such as participation, community empowerment, capacity building, participatory budgeting, and so on. As time changes, the concepts of participation begin to change toward a new concept called engagement. This paper tries to contribute ideas about community engagement in community development and the ideas are expected to be used by community leaders to build community commitment in carrying out development in accordance with their needs and appropriately addressing their problems.
Saving Industry of Garments Solid Works In West Java (Review of SE and SK Determination Policy on West Java UMK in 2020) Muhamad Rizal; Anang Muftiadi
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 3, No 2 (2020): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v3i2.26727

Abstract

It has become a common tradition that in November every year, each Governor is obliged to set a UMP and can (not must) determine Regental/Municipal Minimum Wage (UMK). This is regulated by PP 78 of 2015 concerning Wages. This wage policy regulates the minimum wage that must be paid by employers to all workers without exception. Every year, this wage arrangement has become a problem for the industry, especially labor-intensive industries. This industry contributed to employment for people who had only low education around the company and its supporting areas. However, wages that were getting higher each year caused companies to enter the non-compliment category of buyers. This choice was what caused many companies to relocate or permanently disband their companies. Deferral of payment was not a solution for the company. In fact, it dragged them to bankruptcy. Governor of West Java’s SE No. 561/75/Yanbangsos/2019 concerning the Implementation of MSEs in West Java had become a breath of fresh air for the investment climate in West Java. However, this SE did not last long because of the high pressure of interest on the Governor of West Java. This article was carried out to analyze the impact of the revocation of the SE and the change to a decree, which stagnated the industry and reduced its production resulting in massive layoffs in several Regencies and Cities in West Java.
DESENTRALISASI PENDIDIKAN (Studi Efektifitas Alih Kelola Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Umum Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat) Toto Purwanto; Utang Suwaryo; Rahman Mulyawan
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 3, No 1 (2019): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v3i1.26379

Abstract

ABSTRAKEra desentralisasi dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014, masih memiliki permasalahan mendasar jika dilihat pada aspek hubungan antar pemerintah (intergovernmental relationship). Salah satu masalah yang mengemuka dari adanya sebab tersebut ialah terkait alih fungsi kewenangan bidang pendidikan. Dengan adanya UU No 23 Tahun 2014, pengelolaan pendidikan tingkat SMA, SMK, MA dan SLB dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hal ini melahirkan berbagai masalah seperti kebijakan sekolah gratis yang sudah berjalan di tingkat Kabupaten/Kota berbenturan dengan kebijakan pusat, permasalahan dalam pelaksanaan manajemen pendidikan, sulitnya pengendalian dikarenakan jarak yang jauh antara sekolah dengan pusat Pemerintah Provinsi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan desentralisasi pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Umum oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jenis penelitian ini ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam aspek pembiayaan masih ditemui adanya ketimpangan pendistribusian dana bantuan, pada aspek efektifitas dan efisiensi manajemen pendidikan yang kurang, pada aspek retribusi kekuasaan terkait alih kelola kewenangan berjalan dengan baik serta didukung oleh kekuatan politik yang ada, adanya peningkatan aspek kualitas pendidikan di lingkungan Sekolah Menengah Umum, pada aspek inovasi pelaksanaan pendidikan, telah melahirkan beberapa produk inovasi pendidikan di tingkat SMU di Jawa Barat.  ABSTRACT               The era of decentralization with the issuance of Law No. 23 of 2014, still has fundamental problems when viewed in aspects of intergovernmental relationships. One of the problems that arose from the existence of these causes was related to the transfer of authority in the field of education. With the Act No. 23 of 2014, management of education at the high school, vocational, MA and SLB levels was transferred to the West Java Provincial Government, this gave birth to various problems such as free school policies that had been running at the district / city level in conflict with the central policy, problems in implementation education management, the difficulty of controlling due to the great distance between the school and the center of the Provincial Government. The purpose of the study was to analyze and describe the implementation of decentralized management of secondary school education by the Government of West Java Province. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The results of this study indicate that in the aspect of financing there is still an imbalance in the distribution of aid funds, in the aspect of effectiveness and efficiency of education management that is lacking, in the aspect of power levies related to the transfer of authority management runs well and is supported by existing political forces, an increase in the quality aspects education in the High School environment, in the aspect of innovation in the implementation of education, has given birth to several educational innovation products at the high school level in West Java.
Privatization in State-Owned Enterprises: A Systematic Literature Review Salma Shofia Rosyda; Sam'un Jaja Raharja
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 3, No 2 (2020): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v3i2.25317

Abstract

One of the effective ways to improve the governance of State-Owned Enterprises (SOEs) is through privatization. A common problem that occurs at present in SOEs is that state-owned companies are inefficient in the use of resources, especially labor. The purpose of this research is to comprehend what is important in privatization, using the Systematic Literature Review (SLR) method. Some things that are important in the privatization of State-Owned Enterprises include privatization performance based on privatization activities, success factors, CSR in privatized SOEs, and performance after reducing government ownership. An improvement of performance both in terms of attainment and income along with a decrease in CSR were likely experienced by SOEs when privatizing. In addition, this research was also conducted to find out whether there were parts that had become worse after privatization. The privatization of SOEs was carried out by modernizing the economy. The decrease in performance of CSR could be minimized by social activities carried out by the company. The role of the government was very important in the supervision of SOEs so no one was able to gain personal benefit. The involvement of stakeholders was very important in this process because it could increase the trust of shareholders. During privatization, cooperating partners had to guarantee that there would be no termination of workers. In fact, it was hoped that more workers were to be added.
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN RAWAT JALAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA DUMAI Hengky Krismanto; Surya Irianto
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 3, No 1 (2019): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v3i1.26677

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dimana penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan suatu situasi tentang  tingkat Kualitas Pelayanan Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai. Dilihat dari jumlah kunjungan pasien, pasien rawat jalan  terus mengalami peningkatan setiap tahunnya jumlah kunjungan yaitu pada tahun 2018 sebanyak 96.590 kunjungan dengan rata-rata 334 pasien berkunjungan sehari sedangkan pada 2017 sebanyak 87.922 kunjungan dengan rata-rata 305 pasien per hari dan kunjungan pada 2016 sebanyak 79.129 dengan  kunjungan rata-rata sehari 275 pasien . Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Kualitas Layanan Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas Layanan Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai dilihat dari aspek tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Kesimpulannya, penelitian membuktikan bahwa kualitas Layanan Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai ternyata dianggap kurang baik, karena masih banyak keluhan dari pasien dan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai, agar sesuai dengan harapan dan visi, misi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai.
Swallow Nest Tax Control in Cirebon Regency Heru Kuswandi; Rita Myrna; Nina Karlina
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 3, No 2 (2020): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v3i2.25440

Abstract

This research investigates swallow nest tax controlling in Cirebon Regency. The swallow nest tax is tax on the activity of taking or exploiting swallow nest. Formulation of the problem in this study is based on the report issued by THE BPPD Cirebon Regency, which showed that there was tax disobedience or avoidance performed by the swallow nest taxpayers. There was also still lack of corrective action done by the government in deciding tax penalty for the tax breakers. It is assumed to happen due to the less optimized controlling process. Therefore, this research aimed at seeing how the controlling process of swallow nest tax in Cirebon Regency was conducted. The data collecting technique of the qualitative method was applied in this research by using the literature research, field research, and interviewing five informants. They were the Head of Control Sub-Department of THE BPPD of Cirebon Regency, the Head of Regional Tax 1 Department of THE BPPD of Cirebon Regency, the Head of Technical Implementation Unit (UPT) of THE BPPD of Cirebon Regency, the taxpayer, and the guard of swallow nest building. The research showed that the swallow nest tax collecting process in Cirebon Regency was not optimal at that time. It was because the performance had not met the determined target, the controlling process done had not been completely conducted based on the standard determined in the Regent’s Regulation (Perbup) No. 14 of 2012, and the commitment in deciding needs of corrective action was not strong enough.
EFEKTIVITAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGHASILKAN UNDANG-UNDANG PADA TAHUN SIDANG 2016 – 2017 Muhammad Afdhal Abdiansyah; Sinta Ningrum; Ramadhan Pancasilawan
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 3, No 1 (2019): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v3i1.23465

Abstract

Pada hakekatnya fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah membuat undang-undang (Legislasi), oleh karena itu DPR membentuk unit khusus yang bertugas di bidang legislasi yaitu Badan Legislasi (Baleg), guna mengkoordinir proses pembentukan undang-undang. Namun, pada Tahun Sidang 2016 – 2017 DPR menargetkan 51 RUU, dan realisasinya hanya 7 RUU (13.73%) yang berhasil disahkan di Rapat Paripurna. Penelitian ini menggunakan teori Efektivitas Organisasi (Steers, 1985) yang menyatakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi Efektivitas Organisasi yaitu Karakteristik Organisasi, Karakteristik Pekerja, Karakteristik Lingkungan, Kebijakan dan Praktek Manajemen. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, studi kepustakaan, serta validasi data dengan triangulasi. Hasil penelitian: pada aspek organisasi, Badan Legislasi belum melakukan pendivisian sesuai dengan skema pembentukan undang-undang. Pada aspek pekerja, pendidikan anggota Badan Legislasi belum sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selain itu tujuan individu dengan tujuan organisasi masih belum selaras. Kemudian, lingkungan internal Badan Legislasi yang datang dari kepentingan individu anggotanya dapat menghambat target RUU, selain itu lingkungan eksternal, pengaruh kekuatan Partai Politik yang begitu dominan, tidak terlepas dari diberinya kewenangan luas dalam mengatur Fraksi-Fraksi. Pada aspek kebijakan dan Praktek Manajemen, perubahan Tata Tertib DPR dari yang sebelumnya mewajibkan kehadiran fisik setiap anggota berubah menjadi kehadiran yang diwakilkan melalui tanda tangan pada daftar hadir. Selain itu, belum adanya kebijakan mengenai pelarangan rangkap jabatan yang jelas, seperti pelarangan rangkap jabatan anggota DPR dengan jabatan diluar DPR seperti partai politik maupun perusahaan swasta.
Analysis on Fees Exemption Policy of Land and BuildingRights Acquisition in Jakarta Sonya Whisty Yogyandaru; Ima Mayasari
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 4, No 1 (2020): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v4i1.27600

Abstract

The policy for imposing 0% (zero-percent) Land and Building Title Acquisition Fee in DKI Jakarta Province under Governor Regulation Number 126 of 2017 has been implemented for a period of 4 (four) years. In practice there have been found various advantages and weaknesses in the course of policy implementation. This study aims to describe the result of the evaluation on the implementation of the policy imposing zero-percent of Tax Object Acquisition Value (BPHTB). This study used qualitative descriptive method which suggests the explanation and understanding of the phenomenon in the grant of tax incentive. The outcome from the study reveals that the benefit from the policy is the ease of tax burden for the lower middle class communities to own house in DKI Jakarta and to encourage the acceleration of the land certification. The policy implementation also however implies that many taxpayers avoid the tax by using loophole in the Governor Regulation to enjoy this tax facility.

Page 5 of 26 | Total Record : 257

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 3 (2025): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 9, No 2 (2025): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 9, No 1 (2025): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 8, No 3 (2024): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 8, No 2 (2024): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 8, No 1 (2024): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 7, No 2 (2023): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 7, No 1 (2023): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 6, No 2 (2023): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 6, No 1 (2022): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 5, No 1 (2021): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 4, No 1 (2020): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 3, No 2 (2020): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 3, No 1 (2019): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue