Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Manajemen Pelayanan Publik

jmpp
Website

Published by Universitas Padjadjaran

ISSN : 25809970 EISSN : 25811878 DOI : -

Core Subject : Economy, Science, Social, Engineering,

Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Social Sciences Transportation

Jurnal ini diterbikan berkala oleh Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Padjadjaran dua kali dalam setahun. (Agustus dan Februari). Memuat Hasil Penelitian dan analisis teori yang berkaitan dengan perencanaan pelayanan publik, metodologi kontemporer dalam masalah-masalah publik , isu desentralisasi dan dekonsentrasi, penguatan kelembagaan publik dan kajian umum yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Arjuna Subject : -

Articles 257 Documents

1 2 3 4 5

Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Dalam Musrenbang Kecamatan Mas Halimah; Ayi Karyana
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Penetapan usulan skala prioritas pembangunan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang) Kecamatan Pamulang tahun 2012 yang melibatkan aktor-aktor dari berbagai komponen seperti dari unsur Muspika, Unsur Pemerintah Kecamatan, Unsur Perwakilan Kelurahan dan Unsur Masyarakat, cenderung dipengaruhi dan melaksanakan untuk meraih visi, misidari Walikota terpilih, disamping untuk memenuhi tradisi forum musyawarah tahunan yang sudah menjadi kewajiban terstruktur di tingkat Kecamatan sesuai petunjuk pelaksanaan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Walikota Tangerang Selatan sebagai turunan dari aturan yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri. Hasil analisis terhadap interaksi aktor-aktor yang terlibat dalam proses,aktivitas dan dinamika Musrenbangcam tentang kesepakatan usulan skala prioritas dari masing-masing komponen masyarakat menunjukkan derajat yang berbeda dalam hal ketajaman usulan prioritas kebutuhan masyarakat. Usulan lebih tajam dan didominasi oleh perwakilan aparat pemerintah ketimbang perwakilan dari unsur masyarakat dan pengusaha lokal, dan kegiatan perbaikan infrastruktur menjadi usulan paling utama ketimbang kegiatan pemberdayaan masyarakat.

TIPOLOGI INOVASI SEKTOR PUBLIK PADA TIGA PROGRAM INOVATIF PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA (Tinjauan Reflektif terhadap Tiga Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018) Kristian Widya Wicaksono
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Padjadjaran

The decentralization policy in Indonesia puts the local government as the main actor to bring their community to achieve their common purpose and goal. Thus, the local government needs to be empowered so they will have a capacity to make a significant breakthrough in their decisions and actions. In line with that need, the Indonesia central government issues a law called local innovation to develop the performance of government operation and enable the acceleration of people wealth improvement. The purpose of local innovation law is also to protect local government innovation and increase in number of local government innovations. Besides the law instrument, the attention from central government by recognizing the innovative program that has been done by local government is also very important. Therefore, the Ministry of Administrative Reform provides an award for local government innovation as an incentive for local government creative efforts.This study is conducted to explore the valid concept of public sector innovation. Furthermore, this paper will provide a reflective analysis of the three innovative programs initiated by the local government in Surabaya City based on the perspective of typologies of public sector innovation. An exploratory approach is utilized in this paper to gain valid understanding about the concept of public sector innovation and its typologies in the local level.The result of this study shows that innovation and public sector innovation is a set of academic concepts which related with newness and change and it has a serious intent to improve the quality of input, product and its impact on the customer needs. Moreover, the three innovative programs of Surabaya City local government are fulfilled four criteria of the typologies of public sector innovation, which are the creation of new service, process innovation, administrative innovation, and conceptual innovation.

Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Suatu pendekatan teoritis dan praktis dalam menentukan metode pemanfaatan aset) Nunung Runiawati
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Pemanfaatan BMDmemberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta meningkatkan fasilitas publik. Rumusan masalah dalam kajian ini adalah konsep pemanfaatan aset dalam peningkatan pendapatan asli daerah, metode pemanfaatan aset, penetapan kontribusi, dan studi kasus pemilihan metode pemanfaatan aset dalam pengembangan kawasan pariwisata pantai. Kajian ini menggunakan pendekatan teoritis dalam menjelaskan konsep dan metode pemanfaatan BMD serta menggunakan data hasil penelitian dalam membahas studi kasus pemilihan metode pemanfaatan BMD. Paper ini bertujuan memberikan gambaran dalam pemanfaatan barang milik daerah serta manfaatnya dalam peningkatan PAD. Hasil pembahasanmenunjukan bahwa terdapat 5 merode pemanfaatan aset yaitu sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, dan kerja sama infrastruktur yang satu sama lain memiliki tujuan, keunggulan dan karakteristik tersendiri. Dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, setiap metode pemanfaatan aset (kecuali pinjam pakai) memiliki bentuk kontribusinya masing-masing yang mampu meningkatkan pendapatan daerah dan/atau peningkatan aset daerah.. Pemilihan metode pemanfaatan aset hendaknya didasarkan pada visi dan misi daerah serta metode yang paling memberikan dampak rentetan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Kualitas Pelayanan Kesehatan Lansia di Kota Yogyakarta (Studi kasus pelayanan kesehatan pada Puskesmas Mantrijeron) Muhammad Khozin; Nur Fitri Mutmainah
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Padjadjaran

ABSTRACK The aim of this paper is study the effect of health service quality on elderly satisfaction in Puskesmas Mantrijeron. Mix methods approach is used to answer the purpose of this study which quantitative method with scaled indeks to determine the quality of satisfaction services with variabel services. Qualitative approach used to explain how elderly reponses about the services. The conclusion of the research is, service quality in Puskemas Mantrijeron to eldery is “excellent” as indicated of 86.74 score. ABSTRAKTulisan ini menelaah mengenai kualitas pelayanan Puskesmas Mantrijeron terhadap masyarakat lansia. Metode penelitian yang dipergunakan untuk menjawab tujuan penelitian ini adalah mix method dimana metode kuantitatif dengan skala indeks dipergunakan untuk mengetahui ukuran kualitas pelayanan berdasarkan variabel layanan. Metode kualitatif dipergunakan untuk menggali secara mendalam respon masyarakat lansia terkait dengan pelayanan yang dirasakan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil pelayanan yang ada Puskesmas Mantrijeron “SANGAT BAIK” yang ditunjukkan dengan skor 86,74.

Etos Kerja Profesionalisme Dalam Penyelenggaraan Birokrasi Pemerintahan Ridho Harta; Bambang Agus Diana
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memapu menghargai tatanan dalam berbagai kegiatan dalam kehidupannya, begitu juga dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti memiliki Nilai-nilai etika yang dikaitkan dengan etos kerja seperti rajin, bekerja, keras, berdisplin tinggi, menahan diri, ulet, tekun dan nilai-nilai etika lainnya bisa juga ditemukan pada masyarakat dan bangsa lain.Pada era otonomi saat ini, yang dibarengi dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan Birokrasi Pemerintah, diperlukan pondasi-pondasi penyelenggaraan negara yang kokoh sebagai penyangganya. Untuk melaksanakan fungsi yang semakin luas dan kompleks, maka sektor pemerintah tentunya memerlukan berbagai sumber daya yang memadai. Bersamaan dengan proses perluasan fungsi dan peranan aparatur pemerintah, telah terjadi pula “harapan/tuntutan” yang semakin meningkat dari kalangan masyarakat (publik) terutama yang berkaitan dengan etos kerjanya. Etos kerja merupakan nilai dasar moralitas yang dapat memberi dorongan mental maupun spiritual bagi seorang aparat birokrasi untuk dapat berprestasi dalam menjalankan profesinya

Infrastruktur dan Teknologi Pada Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Bandung Dalam Mendukung Pelaksanaan Program Paten (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) Dedi Sukarno
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Organisasi kecamatan di Kabupaten Bandung sebagai garda terdepan dalam melakukan tugas-tugas pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik, memberdayakan masyarakat, dan melaksanakan pembangunan daerah juga harus memiliki faktor infrastruktur dan teknologi yang memadai. Faktor infrastruktur dan teknologi pada kecamatan ini sangat tergantung kepada sumber daya keuangan yangmerupakan sumber pembiayaan bagi kegiatan organisasi. Tanpa adanya anggaran yang memadai, kecamatan sebagai suatu organisasi publik sulit untuk dapat melakukan aktivitasnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai tujuan.Metode penelitian yang digunakan penulis untuk meneliti infrastruktur dan teknologi pada kecamatankecamatandi Kabupaten Bandung adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memahami berbagai faktor yang ada dalam infrastruktur dan teknologi pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami hal-hal yang mendasar di balik fenomena infrastruktur dan teknologi pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung.Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung belum memilikistrategi terencana yang dibutuhkan untuk meningkatkan standar-standar dari faktor-faktor organisasi yang bersifat fisik (infrastuktur dan peralatan) dan sumber daya keuangan. Para pimpinan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung juga belum memahami pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap infrastruktur dan teknologi yang lebih bermanfaat dan diperlukan di masa yang akan datang. Dengan melihat keadaan perencanaan dan pengelolaan fasilitas, teknologi, dan keuangan oleh kecamatan-kecamatan di KabupatenBandung yang tergantung kepada APBD Pemerintah Kabupaten Bandung, maka anggaran yang ada di APBDKabupaten Bandung belum merepresentasikan kebutuhan kecamatan secara lengkap untuk mencapai tujuan-tujuanorganisasi kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

ANALISIS TERHADAP TATA KELOLA KEUANGAN DESA CITALEM KECAMATAN CIPONGKOR KABUPATEN BANDUNG BARAT Bambang Agus Diana
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Abstrak Salah satu yang menjadi kebutuhan dalam meningkatkan pengetahuan pemerintahan desa saat ini adalah mengenai pengelolaan keuangan desa, karena tidak sedikit pemerintahan desa masih kurang paham dalam pengelolan tata keuangan yang baik dan benar, apalagi sekarang ini banyak bantuan pemerintah yang diberikan kepada desa, salah satunyanya dana desa, yang semakin besarnya pemberian dana desa yang diberikan pemerintah, sehingga perlu adanya pengelolaan keuangan yang baik dan benar.Dengan disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan. Dari sisi regulasi, desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri) tidak lagi menjadi bagian dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan faktual berkenaan dengan perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Citalem Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Abstract One of the requirements in increasing the current knowledge of village government is regarding village financial management, because not a few village governments still lack understanding in the management of good and right financial arrangements, especially now that much of the government assistance is given to villages, one of which is village funds. , the increasing amount of village funding provided by the government, so that there is a need for good and correct financial management. With the enactment of Law No. 6 of 2014 concerning Villages on January 15, 2014, arrangements regarding villages experienced significant changes. In terms of regulation, villages (or with other names arranged specifically / separately) are no longer part of Law No. 32 of 2004 concerning Regional Government. In essence, the Village Law has a vision and engineering that gives broad authority to the village in the field of village administration, the implementation of village development, village community development, and village community empowerment based on community initiative, origin rights, and village customs. The purpose of this study is to obtain factual knowledge regarding budget planning, implementation, administration, reporting, and accountability of village financial management in Citalem Village, Cipongkor District, West Bandung Regency. Village Finance is all Village rights and obligations in the context of the administration of village governance that can be assessed with money including all forms of wealth related to the rights and obligations of the village. Village income is received and channeled through the village cash account and its use is determined in the Village APB.

Kolaborasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi Provinsi Jawa Barat Sawitri Budi Utami; Ramadhan Pancasilawan
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi ditujukan untuk mengusahakan kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Taman Buru Masigit Kareumbi, salah satu kawasan konservasi di Jawa Barat dan satu- satunya Taman Buru Nasional di Pulau Jawa. Terdapat keanekaragaman hayati dan ekosistem yang perlu dijaga sebagai asset nasional. Keterlibatan berbagai pihak seperti, keterlibatan pemerintah pusat dalam hal ini melalui BKKSDA Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian tiga kabupaten (Kab. Bandung, Kab. Garut dan Kab. Sumedang), keterlibatan Lembaga masyarakat yaitu Wanadri serta masyarakat lokal yang juga memiliki kepentingan dalam pengelolaan kawasan Taman Buru Masigit Kareumbi.Kegiatan kolaborasi yang dilakukan dalam pengelolaan Kawasan Kareumbi tersebut sudah mengikuti tahapan-tahapan dalam kolaborasi bahkan sampai proses monitoring dan evaluasi. Namun hubungan ini melemah karena tugas dan peran masing-masing pihak tidak dapat dimengerti karena belum ada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang menjadi dasar dalam pembagian tugas dan peran tiap stakeholder. Diperlukan aturan yang komprehensif dan turunan dari aturan tersebut tersusun SOP yang sangat jelas mengatur peran dan fungsi tiap stakeholder yang memiliki kepentingan dalam area Taman Buru Masigit Kareumbi.

Efektivitas Upah Minimum di Kabupaten Bandung Elisa Susanti
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Permasalahan upah minimum terjadi di berbagai negara berkembang, yaitu banyaknya pekerja yang dibayar tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum. Fenomena tersebutmengindikasikan bahwa upah minimum mungkin tidak menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan sebagai instrument dalam distribusi pendapatan.Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas upah minimum di Kabupaten Bandung. Dalam tulisan ini akan dikaji apakah upah minimum efektif sebagai alat kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam hal ini yaitu untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan upah bagi pekerja serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Metode penelitianyang digunakan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Upah minimum belum efektif sebagai alat perlindungan upah bagi pekerja/buruh di Kabupaten Bandung. Upah minimum dapat menjadi alat yang efektif bagi peningkatan kesejahteraan apabila terdapat upaya untuk mengatasi berbagai permasalahannya.Terdapat berbagai permasalahan kompleks yang memerlukan peran dari berbagai pihak, yaitu pemerintah, pekerja/buruh dan pengusaha.

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG TARIF JASA PENGELOLAAN SAMPAH ( Penelitian di Wilayah Bandung Timur) Engkus engkus engkus; Neneng Zakiah
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Padjadjaran

ABSTRAK Latar belakang penelitian ini bahwa Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menjadi implementor terkait pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah di Kota Bandung yang diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji proses implementasi dari kebijakan tarif jasa pengelolaan sampah ini. Saat ini proses implementasi kebijakan dari retribusi sampah untuk kategori Komersial dan Non Komersial belum optimal dilihat pada tahun 2017 Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung cenderung mengalami kerugian, anggaran yang terserap hanya 68,40% dari biaya operasional yang telah dikeluarkan. Khususnya di wilayah Bandung Timur, kebijakan terkait retribusi sampah belum mampu dilaksanakan secara optimal dilihat dari beberapa kendala yang dihadapi sehingga mempengaruhi terhadap pendapatan realisasi dari retribusi sampah ini. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan mengacu pada teori George C. Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan dan kegagalan dalam proses implementasi kebijakan dapat dianalisis melalui keempat dimensi yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian pengelolaan sampah di Bandung Timur menunjukan bahwa proses implementasi yang meliputi komunikasi yaitu melaksanakan proses komunikasi internal secara vertikal dan horizontal sudah baik dilakukan oleh Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, namun komunikasi eksternal kepada masyarakat masih belum optimal dilakukan. Sumber Daya Manusia (SDM) seperti petugas lapangan masih kurang untuk melakukan pelayanan publik serta sarana dan prasarana operasional di Bandung Timur masih kurang. Disposisi belum dilaksana dengan baik dan Struktur birokrasi seperti Satuan Operasional Prosedur (SOP) untuk penagihan sampah kategori Komersial dan Non Komersial sudah ada, namun Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung belum memiliki Satuan Operasional Prosedur (SOP) secara umum untuk setiap program secara keseluruhan.

Page 2 of 26 | Total Record : 257

1 2 3 4 5

Filter by Year

2017 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 9, No 3 (2025): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 9, No 2 (2025): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 9, No 1 (2025): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 8, No 3 (2024): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 8, No 2 (2024): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 8, No 1 (2024): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 7, No 2 (2023): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 7, No 1 (2023): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 6, No 2 (2023): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 6, No 1 (2022): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 5, No 1 (2021): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 4, No 1 (2020): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 3, No 2 (2020): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 3, No 1 (2019): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Teguh Sandjaya

Contact Email
teguh.sandjaya@unpad.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
yogi.suprayogi@unpad.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Teguh Sandjaya

Contact Email teguh.sandjaya@unpad.ac.id

Phone -

Journal Mail Official yogi.suprayogi@unpad.ac.id

Editorial Address -

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Teguh Sandjaya

Contact Email
teguh.sandjaya@unpad.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
yogi.suprayogi@unpad.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA