Articles
<![CDATA[Pembatalan Eksekutorial Atas Jaminan Fidusia ]]>
<![CDATA[Rudi Hartono]]>;
<![CDATA[Hartono Widodo]]>;
<![CDATA[Yessy Kusumadewi]]>
<![CDATA[ Krisna Law Vol 3 No 2 (2021): Krisna Law, Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (150.196 KB)
|
DOI: 10.37893/krisnalaw.v3i2.392
<![CDATA[Fidusia merupakan terobosan para ahli bagi dunia usaha dan untuk memberikan jaminan kepada investor, oleh karena itu objek fidusia juga didaftarkan guna kepentingan investor sendiri. Di Indonesia sendiri, lembaga fidusia lahir berdasarkan Arrest Hoggerechtshof 18 Agustus 1932. Lahirnya arrest ini karena pengaruh asas konkordinasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku bagi setiap orang, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan pengetahuan dan kebenaran terkait Analisa Yuridis Terhadap Pembatalan Eksekutorial Atas Jaminan Fidusia. Di dalam akta tersebut terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maka dengan adanya titel eksekutorial sebagaimana dalam sertifikat jaminan fidusia diatur jelas dalam undang-undang jaminan fidusia haruslah memiliki kekuatan hukum tetap walaupun tidak melalui mekanisme pengadilan ataupun putusan hakim. Pada prinsipnya eksekusi jaminan yang mudah dan cepat adalah ciri khas dari jaminan fidusia yang merupakan manifestasi dari sifat jaminan kebendaan benda bergerak yang mudah dipindah, diubah, dan dialihkan. Kemudian selain itu juga merupakan konsekuensi dari konsep pengalihan hak milik secara kepercayaan, di mana pada akhirnya Kreditur memiliki hak yang sama sebagai pemilik benda tersebut untuk melakukan penarikan, apabila debitur cedera janji.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Merek ]]>
<![CDATA[Sony Johanes]]>;
<![CDATA[Hendra Haryanto]]>;
<![CDATA[Yessy Kusumadewi]]>
<![CDATA[ Krisna Law Vol 3 No 2 (2021): Krisna Law, Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (185.933 KB)
|
DOI: 10.37893/krisnalaw.v3i2.422
<![CDATA[Merek merupakan tanda yang terdapat pada suatu produk dengan tujuan untuk membedakan antara suatu barang dengan barang jenis lainnya. Tanda tersebut ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak atas Merek dan Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap pemilik hak merek ada dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif dan Putusan Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak tepat dari segi penerapan hukumnya, karena jika dilihat antara merek Penggugat dengan tergugat, ternyata merek tersebut tidak memiliki persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya, sehingga merek Penggugat harus dilindungi oleh hukum.]]>
<![CDATA[BUDAYA HUKUM ANTI - ECO SLAPP SEBUAH PERBANDINGAN HUKUM ANTARA INDONESIA DAN FILIPINA ]]>
<![CDATA[Sardjana Orba Manullang]]>;
<![CDATA[Yessy Kusumadewi]]>;
<![CDATA[Iis Isnaeni Nurwanty]]>;
<![CDATA[Andi Elrika Natsir]]>;
<![CDATA[Diah Lestari]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2022): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v6i1.6755
<![CDATA[Keberadaan lingkungan merupakan salah satu tanggungjawab yang harus dilaksanakan manusia, sebab manusia dan makhluk hidup lainnya tidak bisa hidup tanpa lingkungan. Semakin meningkatnya pengetahuan dan teknologi, seharusnya diikuti juga dengan kemajuan tingkat kesadaran manusia terhadap lingkungan yang semakin terancam keberadaannya. Sayangnya, yang memiliki kesadaran hukum akan pentingnya menjaga lingkungan tidak pada semua orang, maka dalam usaha menjaga lingkungan seringkali ditemukan masalah seperti kriminalisasi atau yang dikenal dengan sebutan SLAPP. Tindakan SLAPP pada awalnya bisa dikatakan sebagai sebuah tindakan pembalasan berupa gugatan saja. Di Indonesia sendiri, tindakan SLAPP dapat berupa tindakan kekerasan, kriminalisasi (melalui proses pidana yang tidak layak atau dipaksakan), ancaman kekerasan (intimidasi) dan gugatan perdata. Salah satu tindakan SLAPP yang paling sering dilakukan adalah kriminalisasi dengan tujuan untuk menghambat atau menghalangi partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan haknya untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat. Konsep SLAPP di Filipina sendiri menjelaskan bahwa, suatu tindakan dikatakan SLAPP apabila seseorang (individu), organisasi non pemerintah, lembaga pemerintah atau para pekerja yang berpartisipasi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui proses mekanisme hukum maupun tidak melalui proses mekanisme hukum, mengalami tindakan kekerasan, ancaman (intimidasi) dan kriminalisasi. Maraknya kasus SLAPP yang terjadi baik di Indonesia maupun di Filipina merupakan sebuah peringatan kepada semua pihak mulai dari masyarakat sampai kepada pemerintah untuk segera membentuk suatu kebijakan Anti Eco-SLAPP yang fokusnya untuk melindungi para pejuang lingkungan agar terhindar dari tindakan SLAPP yang sangat merugikan korban, dan terlebih lagi sebagai bentuk pencegahan kerusakan lingkungan yang akan terjadi cepat atau lambat apabila tidak segera ditangani.]]>
<![CDATA[Hasil Visum Menjadi Bukti Penegakan Hukum Dalam Kekerasan Seksual Pada Anak Di Wilayah Depok ]]>
<![CDATA[Louisa Yesami Krisnalita]]>;
<![CDATA[Yessy Kusumadewi]]>;
<![CDATA[Mutiarany Mutiarany]]>;
<![CDATA[Sardjana Orba Manullang]]>;
<![CDATA[Verawati BR Tompul]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Vol 5, No 1 (2022): JPDL (Jurnal Pengabdian Dharma Laksana) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/j.pdl.v5i1.23453
<![CDATA[Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur terjadi pada Mei 2021. Kasus ini dilaporkan ke Polres Depok. Korbannya adalah seorang anak perempuan berusia 8 tahun. Dan pelakunya masih di bawah umur. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Diversi merupakan solusi untuk kasus-kasus anak, mulai dari pidana hingga illegal. Proses diversi dalam Putusan Pengadilan No.5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Dpk. Dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak, tidak diperlukan prosedur diversi. Diversi adalah salah satu bentuk upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan namun hal ini masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Oleh karena itu hasil visum et repertum (VIR) atau dikatakan sebagai keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, diperlukan demi memberikan rasa keadilan bagi korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (NIKAH SIRI) DAN SOLUSI HUKUMNYA ]]>
<![CDATA[Mardani Mardani]]>;
<![CDATA[Sardjana Orba Manullang]]>;
<![CDATA[Yessy Kusumadewi]]>
<![CDATA[ Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman Vol. 10 No. 2 (2022): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATTAH (IAIBAFA) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52431/tafaqquh.v10i2.1086
<![CDATA[This study aims to comprehensively describe the problems of unregistered marriages (sirri marriages) and their legal solutions. This study is a literature study that explains in detail the issues of unregistered marriages (sirri marriages) and their legal solutions. The data collection technique used in this research is the documentation technique. While the analysis technique used in this research is descriptive. After conducting in-depth research, an important conclusion was found that unregistered or unregistered marriages are events that still occur in society in the modern era as it is today. There are many factors that cause people not to register/register their marriage to the Office of Religious Affairs (KUA), including because they think that marriage is a personal matter so that the state does not need to interfere, they are worried that their pension money will be lost when registering their marriage, the marriage is carried out in minors, due to pregnancy out of wedlock. Unregistered marriages have negative impacts, including; The marriage does not have legal power and certainty, so it is difficult to claim his rights in the event of a divorce, and difficult in matters related to state administration, such as making a marriage certificate and others. Meanwhile, the positive impact is that a registered marriage can provide protection to the family and legal certainty. The role of the government to resolve cases of unregistered marriages is to carry out marriage istbat in an integrated and programmed manner for free.]]>
<![CDATA[Problematika Hukum atas Pembentukan Perubahan Kedua atas UU KPK ]]>
<![CDATA[Sardjana Orba Manullang]]>;
<![CDATA[Yessy Kusumadewi]]>;
<![CDATA[Verawati Verawati]]>;
<![CDATA[Henry Kristian Siburian]]>;
<![CDATA[Hendro Siburian]]>;
<![CDATA[Baren Sipayung]]>
<![CDATA[ Journal on Education Vol 5 No 2 (2023): Journal on Education: Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement of Mathematics Education ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This research is motivated by the rampant cases of corruption that occur in Indonesia. In this research, it aims to find novelty from previous research related to the formation and legal impact of the implementation of the 2nd revision of the KPK Law. The results of the study show that the birth of the Corruption Eradication Commission Law is a legal political embodiment of bureaucratic reform in eradicating KKN in government agencies. KPK as a law enforcement agency should not need to be dichotomized and included in a partial branch of power because of its independent function. The transition of employment status from KPK Employees to ASNs who have to go through the TWK stages which do not have objective standards resulting in the dismissal of some KPK employees is a form of constitutional loss due to the second amendment to the KPK Law. Thus, the dismissed KPK employee in order to restore his constitutional rights can submit a judicial review of the second amendment to the KPK Law to the Constitutional Court as a form of public participation in the field of oversight.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pemerintah Dalam Pemanfaatan Pajak Berganda Rokok Sebagai Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional ]]>
<![CDATA[Sardjana Orba Manullang]]>;
<![CDATA[Titin Samsudin]]>;
<![CDATA[Yessy Kusumadewi]]>;
<![CDATA[Louisa Yesami Krisnalita]]>;
<![CDATA[Mutiarany]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (380.767 KB)
|
DOI: 10.58812/jhhws.v2i02.231
<![CDATA[Cukai rokok memiliki peran penting dalam meningkatkan pundi-pundi kekayaan negara. Mengingat negara membutuhkan dana untuk pembangunan infrastruktur. Bahkan Pemerintah Provinsi berhak memungut pajak dari cukai rokok berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e yang menyebutkan bahwa Pajak Rokok merupakan salah satu dari lima jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Provinsi. Berdasarkan Pasal 29, Tarif Pajak Rokok yang dapat ditarik oleh Pemerintah Provinsi hanya sebesar 10% dari Cukai Rokok. Penulis menggunakan metode yuridis normatif untuk dapat menjawab implementasi kebijakan pemerintah dalam penggunaan pajak berganda dalam pembayaran jaminan kesehatan nasional dan dampak kebijakan penggunaan cukai rokok dalam pembayaran jaminan kesehatan Nasional. dinilai oleh pajak sebagai fungsi reguler. Penggunaan pungutan rokok untuk dana kesehatan termasuk dalam pajak berganda, yaitu pajak rokok yang menjadi kewenangan pungutan pemerintah daerah dan cukai rokok yang menjadi kewenangan pungutan pemerintah pusat. Namun mengingat BPJS mengalami defisit, maka melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan melalui iuran pajak rokok sebagai bagian dari hak masing-masing daerah/ provinsi. / kabupaten/ kota sebesar 75% dari 50%. pajak rokok yang diterima.]]>
<![CDATA[LEGAL CONSTRUCTION FOR SETTLEMENT OF SPATIAL PLANNING DISPUTES AFTER THE LAW NO.11 OF 2020 ABOUT JOB CREATION APPLIED ]]>
<![CDATA[Sardjana Orba Manullang]]>;
<![CDATA[Viorizza Suciani Putri]]>;
<![CDATA[Yessy Kusumadewi]]>;
<![CDATA[Esti Ningrum]]>
<![CDATA[ Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2023): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24269/ls.v7i1.6689
<![CDATA[Based on experts' observations, in Indonesia, there are many phenomena of structural disputes in the use of space, namely disputes caused by policies and or decisions of public officials, both at the central and regional levels, which cause many victims in society and impact a very wide area. Before the birth of the Job Creation Law, Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning regulated spatial disputes and their resolution. Still, the arrangements were unclear and often led to confusion with the mechanism for resolving spatial use violations through administrative/criminal sanctions. This study examines the Legal Construction of Spatial Planning Dispute Resolution After the Job Creation Law was enacted. The research is normative legal research with a statutory approach taken from secondary and tertiary data, which is then analyzed . And will be analyzed by descriptive-analytical methods. The results of the study show that at the time the Job Creation Law was issued, legal reconstruction was carried out by clarifying the rules regarding spatial planning disputes, which consisted of (1) Categorizing spatial planning disputes as one of the instruments for controlling spatial use, (2) clarifying the identification of spatial planning disputes, (3) clarifies the subject and object of spatial planning disputes, (4) clarifies the mechanism for resolving spatial planning disputes and (5) clarifies the authority of each Central and Regional government.]]>
<![CDATA[Childfree is a form of desecration of the purpose of Marriage ]]>
<![CDATA[Titin Samsudin]]>;
<![CDATA[Yessy Kusumadewi]]>;
<![CDATA[Mutiarany]]>;
<![CDATA[Louisa Yesami Krisnalita]]>;
<![CDATA[Verawati Br Tompul]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58812/jhhws.v2i03.247
<![CDATA[Childfree" refers to a person's decision not to have children and to live without parental responsibilities. This concept is becoming increasingly common today, especially in developed countries where women are increasingly working and have opportunities to pursue their careers and personal interests. However, the decision to live "calmly childfree" is often considered controversial and can tarnish the purpose of Marriage. This study used a qualitative and desk study approach using secondary data from books, literature proceedings & journals, which were analyzed through a descriptive system. The results of this study show that the childfree phenomenon is the choice of a couple who decides not to have children, either for personal reasons or for environmental considerations. Couples who choose to live child-free usually have carefully considered their decision regarding finances, health, and their life goals. This contradicts Law no. 1 of 1974 concerning Marriage as the legal basis for regulating marriage procedures in Indonesia. The law emphasizes that the primary purpose of Marriage is to form a family and create offspring.]]>
<![CDATA[Limits of the Concept of Fair Use in Law number 28 of 2014 concerning Copyright ]]>
<![CDATA[Sardjana Orba Manullang]]>;
<![CDATA[Mutiarany]]>;
<![CDATA[Louisa Yesami Krisnalita]]>;
<![CDATA[Yessy Kusumadewi]]>;
<![CDATA[Verawati Br Tompul]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58812/jhhws.v2i03.251
<![CDATA[As social beings, people frequently run into intellectual property issues in their relationships. God created humans as complex beings with a variety of needs in order to function. The ingredients required by humans to sustain physiological and psychological equilibrium, which attempts to maintain life and health, are also basic human requirements. There are a number of things that might lead to copyright infringement in Indonesia, from lax government regulations to a lack of public understanding of the value of copyright and the protection of intellectual property rights. However, because of the fair use doctrine, copyright is not entirely controlled by the inventor or copyright holders. The Fair Use Limit Concept in Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright is the formulation of the problem in this study, which seeks to determine how far the Fair Use Limit Concept is in Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright, the methodology utilized in This study employs a type of normative research that involves reading reviews of secondary sources of information. This study also takes into account and examines copyright laws and regulations. The study's findings demonstrate that Indonesia's fair use laws are appropriately evaluated by the presence of the author's name or the use's noncommercial intent. In Indonesia, fair use laws give more people the chance to work and develop their creativity by utilizing the works of others. This is consistent with the essence of copyright, which requires that individuals produce specific works, which in this instance can be accomplished through the modification of other individuals' copyrighted works.]]>
