Articles
<![CDATA[PENINGKATAN KESADARAN KONSUMEN DALAM PELAYANAN JASA USAHA KULINER ]]>
<![CDATA[Verawati BR Tompul]]>;
<![CDATA[Yessy Kusumadewi]]>;
<![CDATA[Louisa Yesami Krisnalita]]>;
<![CDATA[Mutiarany Mutiarany]]>;
<![CDATA[Sardjana Orba Manullang]]>
<![CDATA[ Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2023): Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/cdj.v4i1.12543
<![CDATA[Pelanggaran hak konsumen di bidang jasa kuliner terjadi pada bulan Januari 2018. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya Jakarta, dimana pihak yang dirugikan adalah seorang konsumen berusia 30 tahun. Konsumen harus dilindungi dari segala bentuk kerugian yang diakibatkan dari penggunaan produk barang dan/atau jasa yang dalam hal ini berupa jasa pelayanan di bidang kuliner. Dalam hal telah terjadinya kerugian, konsumen mempunyai hak untuk melaporkan kerugian yang didapat melalui prosedur litigasi maupun non litigasi. Apabila konsumen yang dirugikan menggunakan prosedur litigasi dapat diawali dengan membuat laporan ke penyidik dengan didampingi oleh kuasa hukum. Berdasarkan laporan tersebut penyidik akan menindaklanjuti dengan memanggil pelaku usaha, pihak yang dirugikan beserta saksi untuk memberikan keterangan mengenai kasus terkait. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diperlukan untuk memberikan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan sesuai dengan Pasal 4, 16 dan 62 sebagai bentuk sanksinya. Sampai dengan saat ini proses mencari keadilan bagi konsumen masih berlangsung.]]>
<![CDATA[KONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM PERATURAN DAERAH DI WILAYAH CIAYUMAJAKUNING ]]>
<![CDATA[Sardjana Orba Manullang]]>;
<![CDATA[Yessy Kusumadewi]]>;
<![CDATA[Dedi Dwi Pamungkas]]>;
<![CDATA[Verawati Br Tompul]]>;
<![CDATA[Iis Isnaeni Nurwanty]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.541
<![CDATA[Konstruksi dan pembentukan suatu peraturan perundangan di pengaruhi oleh faktor politik didalamnya. Politik hukum yang tidak bisa dipisahkan keberadaannya membuat suatu aturan yang dihasilkan akan terasa tujuan pembuatnya, begitupula dengan pembentukan peraturan daerah. Peraturan Daerah yang dibentuk sebagai turunan dari aturan diatasnya diharapkan dapat menyentuh masyarakat secara langsung. Peraturan Perundangan dibuat agar masyarakat bisa menjadi sejahtera, terutama bagi perempuan dan anak yang dianggap sebagai masyarakat yang rentan. Penulisan tulisan ini menganalisis konstruksi politik hukum di wilayah daerah. Peraturan daerah yang dianalisis yaitu Peraturan Daerah di Wilayah CIAYUMAJAKUNING. Harapan penulisan ini adalah agar dilihat salah satu contoh di daerah terkait bagaimana konstruksi politik hukum peraturan daerah khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak.]]>
<![CDATA[MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT DALAM JUAL BELI TANAH DI WILAYAH JAKASAMPURNA BEKASI ]]>
<![CDATA[Yessy Kusumadewi]]>;
<![CDATA[Louisa Yesami Krisnalita]]>;
<![CDATA[Mutiarany Mutiarany]]>;
<![CDATA[Sardjana Orba Manullang]]>;
<![CDATA[Verawati BR Tompul]]>
<![CDATA[ Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): Volume 2 Nomor 1 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/cdj.v2i1.16262
<![CDATA[Masyarakat di wilayah Jakasampurna Bekasi Barat masih belum memahami pentingnya melakukan jual beli tanah sesuai aturan hukum yang berlaku. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya kasus jual beli tanah di bawah tangan tanpa adanya sertifikat tanah, sehingga banyak menimbulkan sengketa dikemudian hari. Hasil data yang diperoleh 4 (empat) dari 10 (sepuluh) warga di Jakasampurna, Bekasi Barat melakukan jual beli tanah di bawah tangan yang terkadang tidak adanya sertipikat sebagai bukti bahwa sudah beralihnya hak milik dari penjual ke pembeli oleh karena itu tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada warga Jakasampurna mengenai proses jual beli tanah.]]>
<![CDATA[Analisis Asas Nilai Ekonomi dalam Sistem Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah ]]>
<![CDATA[Agustian Budi Prasetya]]>;
<![CDATA[Sardjana Orba Manullang]]>;
<![CDATA[Yessy Kusumadewi]]>;
<![CDATA[Verawati Br Tompul]]>;
<![CDATA[Iis Isnaeni Nurwanty]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 2 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengelolaan sampah di wilayah daerah harus disroroti dan dilihat alurnya dengan baik, sebab melalui sistem ini pengelolaan sampah dapat memiliki nilai ekonomi yang baik. Lingkungan hidup bersifat dapat memperbaharui dirinya sendiri, namun dalam sistem pengelolaan sampah di wilayah tertentu, selalu memerlukan manusia sebagai pemimpin ekosistem di dunia. Lingkungan hidup dalam keberlanjutannya tentu memerlukan kerjasama yang baik antar semua pihak, terutama pihak yang langsung ada di lapangan seperti para pemangku kepentingan di daerah, yakni pemerintah daerah. Pemerintah telah melaksanakan wewenangnya sebagaimana tercantum dalam UU 32/2009 tentang PPLH dalam aturan tersebut sebagai landasan sistem pengelolaan lingkungan yang kemudian didalamnya termasuk juga terkait sampah. Penumpukan sampah tentu akan mengakibatkan permasalahan yang besar bagi semua pihak. Asas ekonomi bisa menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN SISTEM PENDIDIKAN HUKUM DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG DAN NEGARA MAJU ]]>
<![CDATA[Sardjana Orba Manullang]]>;
<![CDATA[Mutiarany Mutiarany]]>;
<![CDATA[Louisa Yesami Krisnalita]]>;
<![CDATA[Verawati BR Tompul]]>;
<![CDATA[Yessy Kusumadewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No 4 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jrpp.v6i4.20876
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis perbandingan sistem pendidikan hukum di negara-negara berkembang dan negara maju. Dengan metode studi literatur, penelitian ini mengidentifikasi perbedaan signifikan dalam pendekatan pendidikan hukum, tantangan yang dihadapi, dan potensi perbaikan dalam sistem pendidikan hukum. Hasil penelitian menyoroti pentingnya investasi dalam pendidikan tinggi, transparansi dalam penggunaan dana pendidikan, dan pengembangan kurikulum yang relevan. Kolaborasi internasional dan pendekatan inklusif dalam pengajaran hukum juga ditekankan. Implikasi kebijakan melibatkan upaya meningkatkan kualitas pendidikan hukum dan mendukung perkembangan hukum dan keadilan. Penelitian ini memberikan pandangan yang mendalam tentang cara meningkatkan sistem pendidikan hukum di negara-negara berkembang.]]>
<![CDATA[MEDIASI KOMUNITAS SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT ]]>
<![CDATA[Mutiarany Mutiarany]]>;
<![CDATA[Yessy Kusumadewi]]>;
<![CDATA[Louisa Yesami Krisnalita]]>;
<![CDATA[Verawati BR Tompul]]>;
<![CDATA[Sardjana Orba Manullang]]>
<![CDATA[ E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 3: September-Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M STP Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47492/eamal.v3i3.2821
<![CDATA[Keberadaan Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia tidak bisa dikesampingkan dalam perjalanan sejarahnya bahkan harus dapat hidup berdampingan dan selaras dengan Hukum Positif yang ada mengingat Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku yang masing-masing memiliki ketentuan adatnya termasuk dalam hal jika terjadi sengketa atau konflik dan dilindungi serta diakui oleh Pasal 18 (B)UUD NRI Tahun 1945. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa atau konflik dalam Masyarakat Hukum Adat adalah melalui pendekatan Mediasi Komunitas dimana dalam Mediasi Komunitas, Pemimpin (Tokoh Adat) memiliki peran penting serta harus memiliki keterampilan dalam menyelesaikan sengketa dengan menggunakan ritual-ritual adat yang terdapat dalam Masyarakat Adat. Adapun tujuan dari adanya Mediasi Komunitas ini adalah untuk tetap menjaga keseimbangan dan harmoni Masyarakat Adat dengan lebih mengedepankan musyawarah dibandingkan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Bagi Anak Luar Kawin Dalam Pembagian Warisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ]]>
<![CDATA[Yessy Kusumadewi]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1 (2018): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v7i1.313
<![CDATA[Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin oleh Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2012 membawa perubahan besar dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam kaitannya dengan masalah hukum pewarisan bagi anak luar kawin, di mana dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Hal ini berarti bahwa anak luar kawin tetap mendapatkan hak untuk mewarisi harta warisan milik pewaris sepanjang dapat dibuktikan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu DNA. Apabila dikaitkan dengan KUH Perdata, anak luar kawin dapat memiliki hak untuk mewarisi apabila pewaris atau ayah “biologisnya” mengakui anak luar kawin tersebut, dan pembagian besarnya harta warisan didasarkan pada penggunaan legitieme portie seperti yang diatur dalam KUH Perdata.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Prinsip Piercing The Coorporate Veil Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ]]>
<![CDATA[Yessy Kusumadewi]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 8 No. 1 (2019): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v8i1.341
<![CDATA[Perseroan Terbatas (PT) pada dasarnya adalah badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Dengan demikian, pemilik atau pemegang saham suatu PT tidak akan diminta pertanggungjawaban atas hutang perseroan. Dengan adanya prinsip piercing the corporate veil, pemilik atau pemegang saham suatu perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban tidak hanya sebatas saham yang dimilikinya, tetapi sampai kepada harta pribadinya apabila terbukti telah merugikan perseroan. Prinsip piercing the corporate veil dapat dipergunakan untuk membuka tabir perseroan terbatas yang pada praktiknya bersifat tertutup dan pemegang saham bertanggungjawab secara terbatas dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUPT No. 40 Tahun 2007.]]>
<![CDATA[Penerapan Sanksi Pidana Pada Pernikahan Siri Rizky Billar dan Lesti Kejora ]]>
<![CDATA[Yessy Kusumadewi]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 10 No. 2 (2021): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v10i2.382
<![CDATA[Perkawinan merupakan hukum yang paling awal dikenal oleh manusia yang ditandai dengan adanya perkawinan antara Adam A.S. dengan Hawa yang kemudian dalam perkembangannya, perkawinan banyak mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri namun tidak menghilangkan atau mengubah syarat serta rukun perkawinan itu sendiri sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adanya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengubah keseluruhan pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974 namun hanya mengubah pasal tertentu yaitu mengenai batasan usia perkawinan. Pada praktiknya perkawinan yang sering terjadi dalam masyarakat termasuk di kalangan artis adalah perkawinan atau pernikahan siri yang hanya dilakukan dan diakui oleh hukum agama, di mana tujuan utama dilakukan perkawinan siri adalah untuk menghindari terjadinya zina. Namun akhir-akhir ini perkawinan siri yang telah dilakukan oleh pasangan artis Rizky Billar dengan Lesti Kejora (Leslar) menjadi perbincangan hangat dan bahkan dilaporkan oleh Kongres Pemuda di Jawa Timur karena dianggap sebagai kebohongan publik sehingga diancam pidana karena tidak dipublikasikan serta dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM. Oleh karena itu, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis, apakah perkawinan siri yang tidak dipublikasikan dapat dipidana, melanggar HAM dan sah atau tidak adanya pengulangan akad perkawinan yang dilakukan oleh Rizky Billar dengan Lesti Kejora.]]>
<![CDATA[Monopoly Practice of PT. Carrefour Indonesia After Acquiring The Shares of PT. Alfa Retailindo: Study of KPPU Decision Number 09/KPPU-L/2009 ]]>
<![CDATA[Kabul, Kuirinus]]>;
<![CDATA[Haryanto, Hendra]]>;
<![CDATA[Kusumadewi, Yessy]]>
<![CDATA[ Justice Voice Vol. 2 No. 1 (2023): Justice Voice ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jv.v2i1.395
<![CDATA[The study of The Decision of KPPU Number 09/KPPU-L/2009 to obtain an overview of the reasons for the KPPU to decide that Carrefour has committed monopolistic practices and the legal impact of the decision. By using the juridical research method, that is examining the KPPU’s decision to obtain data on the KPPU’s reasons for stating that PT. Carrefour Indonesia (hereinafter referred to as Carrefour) has committed monopolistic practices and unfair business competition. Where after the acquisition of PT. Alfa Retailindo shares, Carrefour managed to control the market by 57.999% and to achieve this position, Carrefour implemented various market entry barriers. Other business actors cannot enter the relevant market. Such barriers may include the imposition of different entry fees from one company to another. Because Carrefour was found guilty, the KPPU ordered that Carrefour must return Alfa’s shares. The problem is that Law Number 5 Year 1999 does not have provisions governing the mechanism for returning the shares. Thus, KPPU should amend Law Number 5 Year 1999 specifically related to the mechanism for returning shares resulting from acquisitions.]]>
