Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.049
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Volkgeist Journal I La Galigo : Public Administration Journal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Madaniya Jurnal Andi Djemma I Jurnal Pendidikan Eduvest - Journal of Universal Studies Sawerigading Law Journal Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Muhammad Salam Amrullah
Universitas Andi Djemma
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN Mustakim Mahmud; Muhammad Salam Amrullah
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2022): Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksannan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan faktor kendala Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat miskin untuk mengakses keadilan. Penelitian ini dilaksanakan di bebrapa penegak hukum Insitusi dan Lembaga Bantuan Hukum. Penelitian dilakukan melalui studi pustaka dengan cara menelaah buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi peneliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin belum kurang optimal, dan pemerintahan daerah harus membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.Kata Kunci: Bantuan hukum, Masyarakat Miskin,
PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIKOTA PALOPO Kodrat Kodrat; Muhammad Salam Amrullah
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tinjauan Yuridis Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Palopo terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, Untuk mengetahui Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif-empiris yakni metode untuk melakukan penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Palopo sudah baik dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Adapun upaya yang diberikan kepada korban yaitu dengan memberikan layanan konseling dan Layanan mediasi  kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Faktor yang menghambat DPPPA dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah Konseling tidak maksimal, sulit untuk menghubungi pelaku. Solusi dari DPPPA ialah Mengoptimalkan layanan terhadap masyarakat terutama kepada rumah tangga serta aktif dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. 
PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Amrullah, Salam; Sultan, Lomba; Ridwan, Muh. Saleh
Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan Vol 8, No 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/jad.v8i2.3097

Abstract

Persoalan kekerasan terhadap istri secara fisik maupun psikis, dewasa ini semakin sering terjadi di masyarakat. Realita tersebut secara faktual menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri, merupakan suatu fenomena yang terkadang dianggap lazim di lingkungan masyarakat. Anggapan lazim ini tentunya tidak terlepas dari konstruksi sosial yang berkembang di tengah masyarakat bahwa suami adalah kepala keluarga dan memiliki otoritas penuh terhadap anggota keluarga termasuk isteri. Dalam konteks itu kajian ini berupaya mengupas tentang bagaimana konsep perlindungan terhadap perempuan korban KDRT dalam hukum Islam. Dalam konteks perlindungan perempuan dalam rumah tangga, teks-teks al-Qur’an memberikan banyak jawaban yang mengharuskan perwujudan hubungan rumah tangga secara ma’ruf dalam arti setara, adil dan demokratis. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam membawa misi perlindungan, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi. Hal ini juga diharmonisasikan dengan hukum perlindungan perempuan yang berlaku di Indonesia saat ini.
PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Amrullah, Salam; Sultan, Lomba; Ridwan, Muh. Saleh
Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan Vol. 8 No. 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/jad.v8i2.3097

Abstract

Persoalan kekerasan terhadap istri secara fisik maupun psikis, dewasa ini semakin sering terjadi di masyarakat. Realita tersebut secara faktual menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri, merupakan suatu fenomena yang terkadang dianggap lazim di lingkungan masyarakat. Anggapan lazim ini tentunya tidak terlepas dari konstruksi sosial yang berkembang di tengah masyarakat bahwa suami adalah kepala keluarga dan memiliki otoritas penuh terhadap anggota keluarga termasuk isteri. Dalam konteks itu kajian ini berupaya mengupas tentang bagaimana konsep perlindungan terhadap perempuan korban KDRT dalam hukum Islam. Dalam konteks perlindungan perempuan dalam rumah tangga, teks-teks al-Qur’an memberikan banyak jawaban yang mengharuskan perwujudan hubungan rumah tangga secara ma’ruf dalam arti setara, adil dan demokratis. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam membawa misi perlindungan, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi. Hal ini juga diharmonisasikan dengan hukum perlindungan perempuan yang berlaku di Indonesia saat ini.
PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 35 TAHUN 2012 (Studi Pada Sekretariat Daerah Kota Palopo) Kasim, Ayub; Sunarding, Sunarding; Laila, Umar; Amrullah, Salam
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 5 No. 1 (2022): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2022
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1147

Abstract

Pelaksanaan Analisis Jabatan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo. Adapun tujuan penelitian adalah Untuk menganalisis dan menjelaskan Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo.Tipe penelitian yang digunakan adalah empiris. Populasi dalam penelitian ini adalah meliputi Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV pada Sekretariat Daerah Kota Palopo yang berjumlah 40 orang. Pengambilan Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan observasi. Teknik Analisis data yang digunakan adalah pendekatan Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Analisis Jabatan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 pada Sekretariat Daerah Kota Palopo telah terlaksana dengan baik berdasarkan uraian jabatan maupun syarat jabatan telah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh para Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Walaupun masih ada pengaruh dari faktor politis dan budaya dalam pelaksanaan penempatan Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara dalam suatu jabatan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Analisis Jabatan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo meliputi Faktor Internal yaitu : Lowongan Jabatan, Perilaku Pimpinan, ketersediaan Informasi dan Komunikasi dan Faktor Eksternal yaitu : Faktor Politik dan Faktor Budaya.Kata Kunci : Pelaksanaan Analisis Jabatan. Kompetensi
ANALISIS HUKUM PENDAFTARAN TANAH TERHADAP TANAH KOMUNAL salam, safrin; Nurcahyo, Edy; Pahlawan MP, H. Muhamad Rezky; Amrullah, Muhammad Salam
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v8i1.7702

Abstract

Customary land rights are the highest form of land ownership under customary law, encompassing all land within a specific customary legal jurisdiction, jointly held by members of the indigenous community. The purpose of this research is to find a model for registering communal land in the land registration system and to determine the legal status of communal land in the land registration system. The research methodology used in this study is normative legal research, employing various approaches such as statutory approach and conceptual approach. The legal sources used include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The research findings indicate that the registration of communal land in the land registration system, both de facto and de jure, has been recognized and protected through two regulations that acknowledge the existence of communal land, namely Ministerial Regulation No. 10 of 2016 and the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program. Essentially, communal land controlled by indigenous communities will be acknowledged through a decree issued by the regent/mayor/governor for the registered communal land at the local National Land Agency (BPN) office. However, the legal status of communal land in the Land Registration System shows that communal land is not included in the rights to land as regulated in Government Regulation No. 24 of 1997 concerning land registration. Therefore, a revision of the land registration regulation is necessary to ensure the legal certainty of communal land controlled by indigenous communities
TINDAK PIDANA KORUPSI DAN STUDI NORMATIF HUKUM PIDANA ISLAM Sulastryani, Sulastryani; Amrullah, Muhammad Salam; Irayanti Nur; Abdul Halim Talli; Saleh Ridwan
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/kx6qh088

Abstract

Penelitian untuk mengetahui dan memahami korupsi dari perpektif teori dan prinsip-prinsip dasar fiqh jinayah yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan studi normatif yang berasal dari berbagai referensi buku dan jurnal secara online serta beberapa referensi yang relevan. Pembahasan yang dihasilkan adalah konsepsi korupsi yang diungkapkan atau pandangan beberapa ahli, tindak pidana korupsi, dasar hukum korupsi, bentuk-bentuk istilah dalam hukum Islam yang identik dengan korupsi, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Co-Authors Abdul Halim Talli Ayub Kasim Haedar Djidar Idawati, Idawati Irayanti Nur Kasim, Ayub Kodrat Kodrat Laila, Umar Lomba Sultan Mudzakkar NB Muhammad Saleh Ridwan Mustakim Mahmud Nasti Nasti Nurcahyo, Edy Pahlawan MP, H. Muhamad Rezky Safrin Salam Sulastryani, Sulastryani Sumantri Sumantri Sunarding Umar Laila