Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.557
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Berumpun: international journal of social, politics and humanities JOURNAL EQUITABLE Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Kosmik Hukum Pagaruyuang Law Journal PALAR (Pakuan Law review) Journal of Law and Policy Transformation Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah UMPurwokerto Law Review Keadilan JHCLS Merdeka Indonesia Jurnal International Collegium Studiosum Journal Jurnal Ilmu Multidisplin Jurnal Penelitian Serambi Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research JURNAL KARYA ILMIAH MULTIDISIPLIN Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Journal of Innovative and Creativity Keadilan Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kalam Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan
Widodo, Selamat
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
The Relevance of the Una Via Principle in the Enforcement of Election Criminal Law in Indonesia in Case Number 233/Pid.Sus/2024/PT Mam at the West Sulawesi High Court: Relevansi Prinsip Una Via dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu di Indonesia pada Perkara Nomor 233/Pid.Sus/2024/PT. Mam di Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Slamet Suwaryo; Soediro; Indriati Amarini; Selamat Widodo
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 5 No. 1 (2026): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr-jolci.v5i1.26408

Abstract

This research aims to determine the relevance of handling violations of the Election Law through the application of the Una Via Principle in the decision of the West Sulawesi High Court in case number 233/Pid.Sus/2024/PT.Mam, as well as to examine the relevance of the Una Via Principle in the enforcement of election criminal law in Indonesia. This research is normative legal research; therefore, the materials examined are library materials or secondary data obtained through literature study. The data that have been obtained are then analyzed qualitatively, so that the data are presented in a descriptive-prescriptive manner, and the method of drawing conclusions is carried out deductively. This research reaches two conclusions. First, in Decision Number 233/Pid.Sus/2024/PT Mam, the Una Via Principle is highly relevant to be applied because, although administrative sanctions are formally not criminal in nature, substantively they produce a second punitive effect (quasi punitive effect). This inconsistency directly undermines the principles of proportionality and legal certainty (Article 28D paragraph 1 of the 1945 Constitution). Through this reconstruction, election law enforcement is no longer sectoral in nature, but becomes an integrated system based on the Una Via Principle in order to guarantee legal certainty, justice, and the effectiveness of handling campaign violations. Second, the Una Via Principle is relevant because it is able to overcome the problem of fragmented authority, which has long been a major obstacle in election law enforcement. Through this principle, every campaign violation is processed within one coordinated handling pathway, thereby avoiding overlapping authority and accelerating case resolution, as well as preventing excessive punishment.
TANGGUNG JAWAB PERDATA BANK TERHADAP TINDAKAN FRAUD KARYAWAN YANG MERUGIKAN NASABAH Selamat Widodo
Kosmik Hukum Vol. 14 No. 2 (2014)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v14i2.742

Abstract

Kasus fraud yang merugikan nasabah sudah sering terjadi dalam dunia perbankan di Indonesia, sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana tanggung jawab bank secara perdata, terkait dengan tindakan fraud karyawannya yang sering muncul dan banyak merugikan nasabah. Selain itu juga ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan, karena selama ini perlindungan terhadap nasabah masih sangat lemah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, tanggungjawab perdata bank terhadap tindakan fraud karyawan yang merugikan nasabah adalah tanggung jawab langsung. Adapun dasar dari tanggung jawab langsung adalah Pasal 1365 KUHPerdata. Pertanggungjawaban ini terjadi jika perbuatan melawan hukum atau fraud dilakukan oleh pihak bank itu sendiri. Kemudian tanggung jawab tidak langsung, yaitu tanggung jawab berdasarkan pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata. Tanggung jawab ini adalah apabila perbuatatan fraud atau perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh karyawan bank dan telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut. Perlindungan terhadap nasabah ada dua yaitu, perlindungan kontraktual dan non-kontraktual. Pelindungan kontraktual yaitu perlindungan yang berasal dari isi perjanjian yang telah sepakati, dan perlindungan non-kontraktual yaitu perlindungan yang berasal dari peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci : Tanggung Jawab dan Fraud
KARAKTERISTIK YURIDIS PERJANJIAN WARALABA Selamat Widodo
Kosmik Hukum Vol. 16 No. 1 (2016)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v16i1.1305

Abstract

Waralaba didasarkan pada suatu perjanjian yang disebut perjanjian waralaba. Bentuk perjanjian waralaba ini melibatkan minimal dua pihak yaitu Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Hubungan antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba merupakan suatu hubungan timbal balik sehingga harus ada keseimbangan hak dan kewajiban antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Waralaba yang baru dikenal di akhir tahun 1990 di Indonesia sehingga harus dipahami dengan jelas karateristik yurudis perjanjiannya untuk memberikan kepastian ataupun perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Kata kunci: Waralaba, karakteristik yuridis, perjanjian.
Tindak Pidana Menyembunyikan Asal-usul Perkawinan oleh Prajurit TNI Selamat Widodo
Kosmik Hukum Vol. 16 No. 2 (2016)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v16i2.1992

Abstract

Peran bidang pertahanan dan keamanan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terletak di pundak para prajurit TNI. Salah satu tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ada kalanya para prajurit TNI melakukan tindakan-tindakan yang ada di luar ketentuan Disiplin TNI, mulai dari yang pelanggaran-pelanggaran yang ringan sampai tindak pidana berat. Pada pelanggaran-pelangaran yang ringan mungkin dapat langsung ditindak oleh atasannya langsung sesuai dengan Peraturan Disiplin TNI yang berlaku, tetapi pada tingkat pidana akan langsung diserahkan kepada Detasemen Polisi Militer untuk dilakukan penyidikan dan penindakan. Kata kunci : Tindak Pidana, Perkawinan, Menyembunyikan Asal-Usul
Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi di Pengadilan Negeri Purwokerto) Selamat Widodo
Kosmik Hukum Vol. 17 No. 1 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v17i1.2318

Abstract

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab anak tersebut karena dari sisi psikologis dan kemampuan berpikir anakanak masih belum terbentuk secara sempurna. Oleh karena itu, perlu ada suatu mekanisme yang secara terstruktur melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) tanpa mengsampingkan kepentingan korban dan masyarakat. Hal inilah yang menjadi latar belakang timbulnya diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Adanya diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Kata kunci: Diversi, Perlindungan, Hak Asasi Anak, Anak Berhadapan dengan Hukum
Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya dalam Perlindungan Konsumen Imam Cahyono; Marsitiningsih Marsitiningsih; Selamat Widodo
Kosmik Hukum Vol. 19 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v19i2.8216

Abstract

 The role of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) in carrying out its duties, functions and authority is solely to protect the rights of every consumer. The supervision carried out by BPOM is Pre-Market (preliminary supervision carried out before a product is circulated in the community) and Post Market supervision (supervision carried out after the product is circulated in the community). The supervision that has been carried out is still not running optimally and it is not possible to know the distribution of traditional medicinal products containing medicinal chemicals. The purpose of this study was to determine the role of the Food and Drug Administration in dealing with the distribution of traditional medicines containing chemicals. This research is a normative juridical research by obtaining data from books, journals, research results and related laws and regulations. The results of the study show various statutory regulations, government regulations and regional regulations. In order to supervise the distribution of traditional medicines containing medicinal chemicals, the food and drug supervisory agency should be tightened and carry out routine checks in every district or city.Keywords: Food and Drug Supervisory Agency (BPOM), Traditional Medicine, Medicinal Chemistry
Pelaksanaan Pemenuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Juru Parkir Resmi di Kabupaten Banyumas Krisna Praditya Saputra; Susilo Wardani; Selamat Widodo
Kosmik Hukum Vol. 19 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v19i2.8217

Abstract

National Development in implementing social security is carried out in the framework of complete human development and to create a society that is prosperous, just, prosperous, and equitable, both physically and spiritually based on Pancasila and the 1945 Constitution. This is regulated in Article 28H paragraph (3) which states that: "Every person has the right to social security which enables his complete development as a dignified human being." All workers should receive protection, both formal and informal, in this case, official parking attendants work for a living which is very vulnerable to the risk of work accidents. This research discusses how the implementation of the fulfillment of labor social security rights for official parking attendants in the Banyumas Regency and what are the obstacles in the fulfillment of the employment social security rights for official parking attendants in Banyumas Regency. The method used in this research, namely the normative juridical method, is carried out through a literature study which examines mainly secondary data in the form of laws and regulations, agreements/contracts, or other legal documents, as well as research results, assessment results, and other references. As for the implementation of the fulfillment of labor social security rights for official parking attendants in Banyumas Regency, namely the parking attendants' obligations to follow the BPJS Ketenagakerjaan so that social security is fulfilled for official parking attendants covered by the Transportation Agency. And what is an obstacle in the fulfillment of the employment social security rights for official parking attendants in Banyumas Regency is the low level of education which affects the level of awareness of workers in paying BPJS contributions, even though the Banyumas Regency Transportation Office requires every worker to participate in the social security program.Keywords: Labor Social Security, Parking Attendants, Department of Transportation
Kebijakan Ketenagakerjaan yang Tepat bagi Perusahaan Terhadap Pekerja yang Di-PHK Atau Dirumahkan Akibat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas Susilo Wardani; Selamat Widodo
Kosmik Hukum Vol. 22 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v22i1.12619

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to analyze the appropriate employment policies for companies in overcoming the problems of workers who have been laid off or laid off due to the COVID-19 pandemic in the Banyumas Regency. This research method is descriptive with a normative juridical research approach, known as a literature approach, and an empirical juridical process is carried out by looking at the reality in practice in the field analyzed qualitatively. The results show that the right employment policy for companies in overcoming the problems of workers who are laid off due to the Covid-19 pandemic refers to the provisions of Article 151 paragraph (2) of Law No. 13 of 2003, namely that layoffs must be negotiated by employers and trade unions. If it does not result in an agreement, the entrepreneur can only carry out a discharge after determining the industrial relations dispute settlement institution. For laid-off workers, refer to Item f of the Circular of the Minister of Manpower No. SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004. The government, companies, took steps, and labor unions in dealing with laid-off workers, especially in the tourism, entertainment, hotel, restaurant, and industrial sectors, firstly, bipartite or tripartite negotiations to make agreements such as work systems, wages, safety In terms of work and working time, the Manpower Office and MSMEs have held various skills training activities, and provided tax relief incentives for entrepreneurs, relaxation of bank credit, and social incentives for laid-off workers.Keywords: Employment Policy, Termination of Employment, Layoff.AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan ketenagakerjaan yang tepat bagi   perusahaan dalam mengatasi permasalahan pekerja yang di PHK atau dirumahkan akibat pandemi covid 19 di Kabupaten Banyumas. Metode Penelitian ini bersifat deskriptif  dengan pendekatan penelitian yuridis  normatif  atau dikenal dengan pendekatan kepustakaan dan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada  dalam praktik di  lapangan yang dianalisis secara kualitatif.  Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebijakan Ketenagakerjaan yang Tepat Bagi Perusahaan Dalam Mengatasi Permasalahan Pekerja yang di PHK  ataupun   “Dirumahkan”  Akibat Pandemi Covid 19  merujuk pada ketentuan Pasal 151 ayat (2) UU No 13 Tahun 2003 yakni PHK wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/pekerja. Apabila tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat melakukan PHK setelah memperolah penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Untuk pekerja yang dirumahkan  merujuk  pada Butir f Surat Edaran Menaker No. SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004. Langkah-langkah  yang Dilakukan Pemerintah , Perusahaan dan Serikat Pekerja dalam mengatasi pekerja yang di PHK/dirumahkan terutama di sektor pariwisata, hiburan, hotel, rumah makan, dan industri, pertama  perundingan baik bipartit atau tripartit untuk melakukan kesepakatan seperti sistem kerja, upah, keselamatan kerja dan waktu kerja ,pihak Dinaker dan UMKM  telah menggelar berbagai kegiatan pelatihan keterampilan,dan pemberian insentif keringanan pajak bagi pengusaha, relaksasi kredit perbankan, dan insentif sosial untuk pekerja yang di PHK/dirumahkan.Kata kunci: Kebijakan Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja, Dirumahkan
Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penipuan Yang Memanfaatkan Rekening Bank Sebagai Rekening Penampungan Selamat Widodo; Ika Ariani Kartini
Kosmik Hukum Vol. 22 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v22i2.14151

Abstract

The rise of fraud with various modes has worried the public a lot, especially fraud by electronic means. The modus operandi of the perpetrators of the crime varies, ranging from online buying and selling, lottery winners, claiming to be officers, to news reports of relatives who have had an accident and need money to pay for the treatment process. After the victim is deceived, the perpetrator will ask the victim to transfer a certain amount of money to a certain bank account that has been determined by the perpetrator. After the victim transfers a certain amount of money, the perpetrator immediately transfers or withdraws all the money in his account. The purpose of the establishment of OJK is that all activities in the financial services sector can be carried out in an orderly, fair, transparent and accountable manner. Then be able to realize a financial system that grows in a sustainable and stable manner and is able to protect the interests of consumers and the public. In order for the public to get protection from the abuse of crime from parties who are not responsible for bank accounts used as a repository for the proceeds of crime, strict supervision and regulation is necessary. This is one of the duties and roles of OJK in providing protection to the public. One of the powers possessed by OJK is banking supervision. In the existing provisions, banks are required to apply the principle of know your customer or CDD (coctumer due dilligent), namely the principle of knowing your customer. So that in the event that the perpetrator of a crime uses his account as a means of crime, law enforcement officers can immediately make arrests and legal proceedings, because the customer has been known and recognized by the bank.Keywords: Financial Services Authority, Know Your Customer/Customer Due Dilligent Principle, Bank account.
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Pencemaran Radioaktif Cesium-137: Efektivitas Pengaturan Hukum pada Kasus PT Peter Metal Technology di Kawasan Industri Modern Cikande Kabupaten Serang Taufik Kurohman; Selamat Widodo; Rahtami Susanti; Zeehan Fuad Attamimi
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 2 (2026): Legal Standing (On Progress)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v10i2.14184

Abstract

Radioactive contamination involving Cesium-137 in the Modern Cikande Industrial Area, Serang Regency, raises significant legal issues concerning corporate criminal liability and law enforcement against high-risk industrial activities. This study aims to examine the legal basis for imposing criminal liability on PT Peter Metal Technology and to identify the obstacles to enforcing corporate criminal liability in the case. This normative juridical study employs statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings demonstrate that PT Peter Metal Technology may be subject to corporate criminal liability where legally admissible evidence establishes a causal nexus between its business activities and the Cesium-137 contamination. Article 88 and Article 116 of Law Number 32 of 2009 provide the principal legal basis for examining strict liability and corporate criminal liability, while Articles 45 and 46 of Law Number 1 of 2023 reinforce the legal status of corporations as subjects of criminal offenses and provide a basis for attributing acts committed by persons holding functional positions within a corporation. Nevertheless, law enforcement faces substantial obstacles, particularly in establishing causation, attributing individual conduct to the corporation, translating scientific findings into admissible criminal evidence, harmonizing applicable legal regimes, and coordinating relevant authorities.
Co-Authors Agus Raharjo Agus Setya Wardhana Anas Indratanaya Arya Prasta Astika Nurul Hidayah Astika Nurul Hidayah Attamimi, Zeehan Fuad Aulia Raihan Basalamah, Abu Bakar Rosyid Daffa Alkafi Daffa Alkafi Darbe Tyas Waskita Dwi Lulu Afsan Saputra Fallonne, Anitia Emalia Febrianto, Yusuf Bagus Halfan Dimas Aji Pangestu Hanafiah Hanafiah Hanafiah, Early Hanafiah Hibnu Nugroho Imam Cahyono Indriati Amarini Jie Liu, Jie Kanda Reza Pahlevi Tetuko Mozaik Romadhona Kanda Reza Pahlevi Tetuko Mozaik Romadhona Kartini, Ika Ariani Krisna Praditya Saputra Kuat Puji Prayitno Marsitiningsih Marsitiningsih Masrofah Masrofah Mozaik Romadhona, Kanda Reza Pahlevi Tetuko Mukhasibi, Muhammad Akmal Mukhson, Valiant Sinka Zannuba Muslimah, Arsas Naelati Tubastuvi Nika Demitri Hudan Pandu Ardiansyah Putra, Bima Mandala Rahtami Susanti Rahyunir Rauf Saefudin, Yusuf Silvy Audia Rakhma Singgih Setyo aji Slamet Suwaryo Soediro Susilo Wardani Susilo Wardani Susilo Wardani Taufik Kurohman Wibowo, Fitri Mustikaning Yusdinsyah, Dwi Anugrah Yusuf Bagus Febrianto Yusuf Bagus Febrianto Zulhuda, Sony