Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024: Studi Kasus Desa Mayang Sari Kabupaten Pelalawan Selamat, Muhammad Wahyu Widodo; Rauf, Rahyunir
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 2 April 2026
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.27006

Abstract

This study aims to determine how a village fund budget originating from the central government is managed by the Mayang Sari village government in 2024. The research method used in the preparation of this study is a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques used interviews, observation, and interaction with the head of finance and village staff as informants. The object of this study is the Village Fund (DD), which aims to determine the management of village funds. The results of the study reveal that the management of the Village Fund budget in Mayang Sari Village, Pangkalan Lesung District, Pelalawan Regency in 2024 is quite good, whic Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimana suatu anggaran dana desa yang berasal dari pusat dikelola oleh pemerintah desa mayang sari pada tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan didalam penyusunan penelitian ini ialah metode penelitian kualitatid dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan interaksi melalui kapala urusan keuangan dan juga staf desa sebagai informan. Adapun objek penelitian yang akan diteliti yaitu Dana Desa (DD) yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengelolaan anggaran Dana Desa di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan pada tahun 2024 sudah cukup baik hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang ada, namun demikian masih ada beberapa hambatan dan juga kekurangan dalam proses pengelolaannya yakni dari segi administrasi yang terkadang mengalami keterlambatan pencairan dana dan dari segi transparansi yang masih kurang terbuka kepada masyarakat. h is in accordance with existing laws and government regulations. However, there are still several obstacles and shortcomings in themanagement process, namely in terms of administration, which sometimes experiences delays in fund disbursement, and in terms of transparency, which is still not open to the public.
Comparative Study of Polygamy in the Marriage Law Based on Islamic Law and Feminism Perspective Masrofah Masrofah; Selamat Widodo; Yusuf Saefudin
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 11, No 1 (2026): January-June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v11i1.27327

Abstract

This study examines the extent to which Islamic legal norms regard polygamy as a permissible marital practice, and how feminist legal perspectives assess such practice within the framework of gender equality and the protection of women’s rights. The research is directed by two principal legal questions: (1) What is the comparative analysis of polygamy under the Marriage Law when viewed from the standpoint of Islamic Law and Feminist Legal Theory? and (2) How is the concept of justice for women subjected to polygamous marriages assessed under Islamic Law and Feminist perspectives? This study employs a normative legal research design using a qualitative  descriptive analysis. Data were obtained through a literature-based method involving statutory materials, authoritative legal texts, scholarly works, and relevant academic articles. An analytical approach was adopted to interpret the meaning and scope of terms contained in legislative provisions, while data collection was conducted through comprehensive doctrinal and literature review to assemble all relevant legal information. The findings of this research demonstrate both differences and points of convergence between Islamic Law and Feminist perspectives regarding the legal and ethical status of polygamy. Under Islamic Law, polygamy is deemed permissible subject to strict substantive and procedural conditions, including the husband’s ability to uphold justice among his wives, both materially and emotionally. In practice, however, the failure to fulfil the principle of justice often results in discrimination and harm toward women. Conversely, from a Feminist perspective, polygamy is viewed as an inherently inequitable institution that reinforces patriarchal structures and places women in subordinate positions, socially, economically, and emotionally. Therefore, in order to achieve justice from both legal and gender-equality standpoints, a reinterpretation and reassessment of existing marital regulations is necessary to ensure greater responsiveness to gender justice and stronger protection of women’s rights.
Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan Data Pribadi melalui Program Sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Susanti, Rahtami; Widodo, Selamat; Nirmalawati, Widya
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 6, No 2 (2026): Abdira
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v6i2.1704

Abstract

The development of digital technology has led to an increase in the processing of personal data in various community activities, but this has not been matched by adequate legal awareness regarding personal data protection. This condition has the potential to cause data leaks and misuse that are detrimental to the community. This community service activity aims to strengthen legal awareness and increase public understanding of personal data protection through the dissemination of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The methods used include public education through legal counseling, material presentations, and interactive discussions with partner groups. The results of the activity show an increase in public awareness of the importance of personal data protection and a better understanding of the rights of personal data subjects and the legal measures that can be taken in the event of data leaks or misuse. This activity is important as a preventive measure in building a culture of legal awareness among the public in the digital age.
KOHABITASI SEBAGAI DELIK KESUSILAAN DALAM KUHP NASIONAL: TINJAUAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH Anas Indratanaya; Yusuf Saefudin; Selamat Widodo; Rahtami Susanti
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.1099

Abstract

ABSTRAK Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai pembaruan hukum pidana Indonesia yang berlandaskan nilai Pancasila dan nilai umum yang hidup dalam masyarakat. Salah satu pembaruan penting adalah pengaturan kohabitasi sebagai delik kesusilaan dalam Pasal 412 KUHP Nasional. Ketentuan ini mengatur perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dan ditempatkan dalam kerangka perlindungan norma kesusilaan serta institusi keluarga. Pengaturan tersebut memunculkan diskursus mengenai batas legitimasi negara dalam mengatur moralitas publik serta relevansinya dengan tujuan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan delik kohabitasi dalam KUHP Nasional dan menilainya berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang menekankan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi mencerminkan orientasi perlindungan nilai moral dan keluarga, namun implementasinya memerlukan penegasan rumusan norma serta penerapan yang proporsional. Keseimbangan antara nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menjadi kunci agar pengaturan kohabitasi selaras dengan tujuan hukum pidana nasional.Kata kunci: Kohabitasi, KUHP Nasional, Kriminalisasi
PEMBERATAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS NARKOTIKA: STUDI PUTUSAN NOMOR 124/PID.SUS/2024/PN PAL. Pandu Ardiansyah; Yusuf Saefudin; Selamat Widodo; Rahtami Susanti
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.1098

Abstract

ABSTRAK  Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih menjadi permasalahan serius dalam sistem hukum pidana di Indonesia yang ditandai dengan tingginya angka pengulangan tindak pidana (residivisme), sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pemidanaan serta penerapan pemberatan pidana terhadap pelaku residivis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pemberatan pidana terhadap pelaku residivis narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal ditinjau dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru serta untuk mengkaji implikasinya berdasarkan teori tujuan pemidanaan dalam perspektif utilitarian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberatan pidana terhadap residivis dalam putusan tersebut secara normatif telah diterapkan melalui pertimbangan keadaan yang memberatkan, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip individualisasi pidana dalam KUHP Baru karena hakim belum menguraikan secara komprehensif hubungan antara residivisme, tingkat kesalahan pelaku, dan efektivitas pidana sebelumnya. Selain itu, dalam perspektif utilitarian, pemberatan pidana memiliki legitimasi sebagai sarana pencegahan kejahatan, tetapi penerapannya belum sepenuhnya menunjukkan rasionalitas preventif karena tidak disertai analisis terhadap faktor penyebab pengulangan tindak pidana maupun upaya pembinaan yang berorientasi pada kemanfaatan sosial dan pencegahan kejahatan secara berkelanjutan.Kata kunci: Residivis, Narkotika, Utilitarianisme.
ANALISIS ETIKA DALAM REKAYASA GENETIKA DALAM PRAKTIK MEDIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF FILSAFAT PANCASILA DAN HUKUM KESEHATAN INDONESIA Singgih Setyo aji; Selamat Widodo; Darbe Tyas Waskita
Merdeka Indonesia Jurnal International Vol 6 No 6 (2026): MIJI : Merdeka Indonesia Journal International
Publisher : Merdeka Indonesia Jurnal International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69796/miji.v6i6.654

Abstract

Perkembangan iilmu ibioteknologi, ikhususnya irekayasa igenetika, imembuka ipeluang isignifikan idalam ipeningkatan ikualitas ipelayanan ikesehatan imelalui iterapi igen, ideteksi idini ipenyakit, idan ipengembangan ipengobatan ipresisi. iAkan itetapi, ikemajuan iilmu iini ijuga imenimbulkan idilema ietis, itantangan idan ipersoalan ilegalitas iyang imembutuhkan ipengaturan ikomprehensif. iArtikel iini ibertujuan imenganalisis irekayasa igenetika idalam ipraktik imedis iberdasarkan iperspektif ietika, iPancasila, idan ihukum ikesehatan iIndonesia. iPenelitian iini imenggunakan ipendekatan ikualitatif-deskriptif imelalui ianalisis iliteratur idan iregulasi. iHasil ipenelitian imenunjukkan ibahwa iprinsip ibioetika idan inilai iPancasila imemberikan ipedoman imoral iyang ikuat, isementara iperspektif iHAM imenegaskan iperlindungan iterhadap imartabat idan iidentitas igenetik imanusia. iKerangka ihukum ikesehatan iIndonesia ipada idasarnya itelah imemberikan idasar ipengaturan, imeskipun imasih imemerlukan iregulasi isecara ilebih ispesifik iterkait iterapi igen idan imodifikasi igenetik imanusia.
Implikasi Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pencurian terhadap Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Dwi Lulu Afsan Saputra; Yusuf Saefudin; Selamat Widodo; Indriati Amarini
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 13 No. 1 (2026): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v13i1.17959

Abstract

Criminal justice practices in Indonesia are still dominated by imprisonment, including in theft cases, which contributes to the overcapacity of correctional institutions and is not fully oriented towards redressing victims' losses. This study aims to analyze the application of restorative justice in theft cases based on the Indonesian criminal law framework, examine its relevance from a progressive legal perspective, and examine its implications for efforts to reduce correctional overcapacity. The study uses a normative legal method with a statutory approach and a conceptual approach through literature review. The results show that restorative justice has normative legitimacy in the Indonesian criminal law system through the new Criminal Code and various implementing regulations that emphasize redressing victims' losses, perpetrator responsibility, and peaceful conflict resolution. The application of restorative justice is also in line with progressive legal theory because it positions law as an instrument for realizing substantive justice and social benefits. The novelty of this study lies in the analysis of the relationship between restorative justice in theft cases, a progressive legal perspective, and its contribution to overcoming correctional overcapacity as part of the reform of the criminal system in Indonesia.
PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER DALAM TELEMEDICINE TERHADAP PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN ASAS NON-MALEFICENCE Nika Demitri Hudan; Yusuf Saefudin; Selamat Widodo; Rahtami Susanti
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/6h64t209

Abstract

Perkembangan telemedicine sebagai pelayanan kesehatan berbasis teknologi digital telah mengubah pola hubungan antara dokter dan pasien dari interaksi tatap muka menjadi pelayanan medis jarak jauh melalui media elektronik. Meskipun meningkatkan akses dan efisiensi layanan kesehatan, praktik telemedicine juga menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kepastian dan batas pertanggungjawaban dokter apabila terjadi kerugian pada pasien. Hal ini disebabkan karena pengaturan telemedicine di Indonesia masih bersifat sektoral dan belum membentuk rezim hukum yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban dokter dalam pelayanan telemedicine dengan bertumpu pada prinsip kehati-hatian (prudence), asas non-maleficence, serta teori pertanggungjawaban hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan filosofis, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan telemedicine di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019, sehingga belum membentuk kerangka regulasi yang komprehensif terhadap praktik telemedicine berbasis aplikasi digital. Selain itu, pertanggungjawaban dokter dalam pelayanan telemedicine harus dipahami dalam konteks alur pelayanan medis jarak jauh yang meliputi konsultasi, konsultasi klinis, pemeriksaan penunjang, penerbitan resep elektronik, hingga pelayanan telefarmasi. Dalam setiap tahapan tersebut, dokter tetap terikat pada prinsip kehati-hatian dan asas non-maleficence. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum dokter lebih tepat didasarkan pada teori pertanggungjawaban berbasis kesalahan (fault liability) dengan menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium, serta menegaskan pentingnya pembentukan regulasi telemedicine yang lebih komprehensif guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan pasien.  Kata Kunci: Hukum Kesehatan; Pertanggungjawaban Dokter; Teknologi Kesehatan
PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER DALAM TELEMEDICINE TERHADAP PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN ASAS NON-MALEFICENCE Nika Demitri Hudan; Yusuf Saefudin; Selamat Widodo; Rahtami Susanti
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/6h64t209

Abstract

Perkembangan telemedicine sebagai pelayanan kesehatan berbasis teknologi digital telah mengubah pola hubungan antara dokter dan pasien dari interaksi tatap muka menjadi pelayanan medis jarak jauh melalui media elektronik. Meskipun meningkatkan akses dan efisiensi layanan kesehatan, praktik telemedicine juga menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kepastian dan batas pertanggungjawaban dokter apabila terjadi kerugian pada pasien. Hal ini disebabkan karena pengaturan telemedicine di Indonesia masih bersifat sektoral dan belum membentuk rezim hukum yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban dokter dalam pelayanan telemedicine dengan bertumpu pada prinsip kehati-hatian (prudence), asas non-maleficence, serta teori pertanggungjawaban hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan filosofis, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan telemedicine di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019, sehingga belum membentuk kerangka regulasi yang komprehensif terhadap praktik telemedicine berbasis aplikasi digital. Selain itu, pertanggungjawaban dokter dalam pelayanan telemedicine harus dipahami dalam konteks alur pelayanan medis jarak jauh yang meliputi konsultasi, konsultasi klinis, pemeriksaan penunjang, penerbitan resep elektronik, hingga pelayanan telefarmasi. Dalam setiap tahapan tersebut, dokter tetap terikat pada prinsip kehati-hatian dan asas non-maleficence. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum dokter lebih tepat didasarkan pada teori pertanggungjawaban berbasis kesalahan (fault liability) dengan menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium, serta menegaskan pentingnya pembentukan regulasi telemedicine yang lebih komprehensif guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan pasien.  Kata Kunci: Hukum Kesehatan; Pertanggungjawaban Dokter; Teknologi Kesehatan