Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.877
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Berumpun: international journal of social, politics and humanities JOURNAL EQUITABLE Kosmik Hukum Pagaruyuang Law Journal PALAR (Pakuan Law review) Journal of Law and Policy Transformation Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah UMPurwokerto Law Review JHCLS Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Collegium Studiosum Journal Jurnal Ilmu Multidisplin Jurnal Penelitian Serambi Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research JURNAL KARYA ILMIAH MULTIDISIPLIN Journal of Innovative and Creativity Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kalam JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan
Widodo, Selamat
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Kenakalan Remaja di Kabupaten Purbalingga Yusdinsyah, Dwi Anugrah; Widodo, Selamat
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i02.1338

Abstract

Purbalingga Regency is currently facing serious challenges related to social security and safety due to increasing criminal activities involving groups of teenagers. This study aims to determine and analyze criminal law enforcement against juvenile delinquency cases in Purbalingga Regency, and to determine and analyze the obstacles for the Purbalingga Regency police so that crimes committed by juveniles do not occur. The type of research uses empirical legal research, with a descriptive research nature. The location of the research is at the Purbalingga Police. The types and sources of data in the study consist of two types, primary data and secondary data. Data collection techniques are by observation, interview, and literature study techniques. The data analysis technique is qualitative. The results of this study are criminal law enforcement against juvenile delinquency cases in Purbalingga Regency, namely carried out systematically by prioritizing aspects of protection and guidance based on applicable laws and regulations, and free sales. The obstacles for the police in following up so that crimes committed by juveniles do not occur are in external factors, namely the lack of involvement and responsibility from parents. In various cases, after the child is secured by the police, the parents should be present to provide assistance or pick up
Urgensi Penerapan Contempt of Court Terhadap Pihak yang Menghambat Eksekusi Perdata Muslimah, Arsas; Widodo, Selamat
Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM) Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (Jurkim)
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jurkim.v5i2.24374

Abstract

Eksekusi putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap seringkali menghadapi hambatan akibat tindakan dari pihak yang tidak kooperatif, yang merugikan pihak berhak dan merendahkan otoritas lembaga peradilan. Konsep contempt of court menjadi relevan sebagai upaya menjaga kewibawaan pengadilan dan memastikan pelaksanaan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan contempt of court terhadap pihak yang menghambat eksekusi perdata di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penghinaan terhadap pengadilan mencakup perilaku seperti ketidakpatuhan terhadap perintah pengadilan, menghalangi jalannya proses hukum, dan merusak integritas pengadilan. Studi ini mengidentifikasi bahwa regulasi khusus terkait contempt of court di Indonesia masih belum komprehensif, sehingga memerlukan perumusan undang-undang yang dapat memberikan kejelasan klasifikasi tindakan, mekanisme pelaksanaan, dan sanksi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan contempt of court di berbagai negara lain telah berhasil meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan peradilan. Penerapan konsep contempt of court di Indonesia penting untuk menjaga kewibawaan lembaga peradilan, meningkatkan kepatuhan hukum, dan melindungi hak para pencari keadilan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pembentukan kebijakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.
Kriminalisasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Suatu Kajian Kritis Berdasarkan Perspektif Aliran Hukum Alam Mozaik Romadhona, Kanda Reza Pahlevi Tetuko; Widodo, Selamat; Febrianto, Yusuf Bagus
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Agustus - September 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i3.1171

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji serta mengkritisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan menggunakan perspektif hukum alam. Kajian dilakukan melalui metode studi pustaka dengan menggunakan data sekunder, yaitu PERMENDIKBUD No. 10 Tahun 2017 dan berbagai referensi yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa peraturan tersebut sudah diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang tercermin dari banyaknya hak-hak yang diberikan serta perhatian hukum yang menyertainya. Aspek perlindungan hukum ini termuat dalam konsideran serta pasal-pasal peraturan tersebut, yang secara keseluruhan dapat dikatakan memberikan jaminan perlindungan yang memadai. Selain itu, aturan ini juga mencakup peran serta pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mencegah upaya kriminalisasi terhadap pendidik. Meskipun demikian, implementasi PERMENDIKBUD ini dinilai cukup menantang dan sulit untuk dijalankan secara optimal demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen serius dari pemerintah untuk menyediakan perlindungan secara fisik dan mental sebagai dukungan penuh terhadap maksud dari peraturan ini.
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI MEDIA SOSIAL Hanafiah, Early Hanafiah; Widodo, Selamat
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1381

Abstract

Children's use of technology has a significant impact on their physical, cognitive, social and emotional development. One of the technologies that children often use is social media. While social media can provide benefits, there are also negative impacts such as bullying and harassment. Therefore, supervision from parents, educators, and authorities is essential. Technology is not all good or all bad; what matters is how its use is managed to suit children's needs and development, while considering its positive and negative impacts. This research aims to find out and analyze various countermeasures that can be taken against children who experience sexual harassment on social media in accordance with the provisions in the Child Protection Law, as well as identify forms of legal protection provided to child victims of sexual harassment in cyberspace based on applicable regulations. This analysis includes measures for prevention, handling, and recovery of victims, as well as legal implementation to ensure that children's rights are optimally protected in the midst of rampant cases of harassment in the digital realm. Data collected from primary legal materials and secondary legal materials are then analyzed qualitatively. Countermeasures against child sexual abuse on social media according to Law number 35 of 2014 and Law number 12 of 2022 involve integrated preventive and enforcement actions.
PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS NASABAH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAYANAN PERBANKAN Daffa Alkafi; Selamat Widodo
AMERTA Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 4 No 1 (2024): Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Amerta Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyandang disabilitas atau yang bisa dikatakan difabel memiliki kesulitan dalam hal mengakses pelayanan publik seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan keuangan, karena minimnya aksesibilitas pendukung bagi kaum penyandang disabilitan pada tempat-tempat pelayanan publik tersebut. Berangkat dari hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui aksesibilitas yang diperlukan oleh penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan diperbankan dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pemenuhan hak aksesibilitas saat mendapatkan pelayanan diperbankan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data empiris atau fakta-fakta dari Bank BRI KC Purwokerto untuk menguji, mengamati, atau mengalisis aspek-aspek hukum tertentu. Hasil penelitian ini menunjukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK No. 6 /POJK 07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Pemenuhan hak aksesibilitas bagi nasabah penyandang disabilitas sebagai bentuk perlindungan dalam pelayanan di Bank BRI KC Purwokerto sudah berjalan dengan semestinya. Pihak bank dapat memastikan hak-haknya sudah terpenuhi dengan cara memberikan pelatihan khusus kepada pegawai bank dan pihak bank mengintegrasikan dengan baik peraturan yang dikeluarkan negara dan OJK. Komunikasi dan fasilitas yang berteknologi digital masih menjadi hambatan dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi nasabah penyandang disabilitas.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Putra, Bima Mandala; Widodo, Selamat
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i4.11270

Abstract

ABSTRAK Kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, sebagaimana tercatat dalam data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat, keberanian melapor, serta kemudahan akses pelaporan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini mengevaluasi prinsip-prinsip perlindungan hukum seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak pemulihan, dan hak restitusi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS memberikan kerangka hukum yang komprehensif, implementasinya masih menghadapi tantangan, termasuk keterbatasan pemahaman aparat hukum dan kurangnya fasilitas pendukung korban. Harapan kedepan pemerintah dapat meningkatkan kapasitas aparat hukum, penyediaan layanan pemulihan terpadu, dan sosialisasi hak-hak korban untuk memastikan efektivitas perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Kata Kunci: perlindungan hukum, tindak pidana kekerasan seksual, restitusi ABSTRACT Cases of sexual violence against children have shown a significant increase year-on-year, as recorded in the Online Information System for Women and Child Protection (Simfoni PPA). This increase is influenced by growing public awareness, courage to report, and easier access to reporting. This study aims to analyze the legal protection of children as victims of sexual crimes based on Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS). Using a normative juridical method and a descriptive-analytical approach, this study evaluates the principles of legal protection such as non-discrimination, the best interests of the child, the right to recovery, and the right to restitution. The results of the analysis show that although the UU TPKS provides a comprehensive legal framework, its implementation still faces challenges, including limited understanding by law enforcement officers and a lack of supporting facilities for victims. It is hoped that in the future the government can improve the capacity of law enforcement officers, the provision of integrated recovery services, and the socialization of victims' rights to ensure the effectiveness of legal protection for child victims of sexual violence. Keywords: legal protection, sexual violence crimes, restitution
Implikasi Perubahan Kebijakan Merek Non-Use Terhadap Penghapusan Merek Terdaftar Fallonne, Anitia Emalia; Widodo, Selamat
Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 10 No 1 (2025): Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/muamalat.v10i1.10651

Abstract

The Constitutional Court issued Decision Number 144/PUU-XXI/2023. The decision contains an extension of the time limit for non-use trademarks from 3 years to 5 years and adds the provision of force majeure to the provision of valid reasons. This policy certainly has an impact on non-use trademark holders to maintain their brands and third parties have to wait longer. This research aims to analyze how the implications of non-use trademark policy changes on the elimination of registered trademarks based on the perspective of justice and the principle of national treatment. The research method used is normative juridical. The results of the study concluded that based on the perspective of justice, the implications of changes in the non-use trademark deadline policy on the elimination of registered trademarks in Indonesia have a major impact in providing justice for trademark owners, especially micro, small and medium enterprises (MSMEs). Based on the principle of national treatment, the implications of this policy change strengthen the fairness of trademark law in Indonesia by providing equal protection for domestic and foreign trademark owners, while maintaining the rights of domestic and foreign third parties. And maintaining compliance with international commitments contained in TRIPs.
Kriminalisasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Suatu Kajian Kritis Berdasarkan Perspektif Aliran Hukum Alam Kanda Reza Pahlevi Tetuko Mozaik Romadhona; Selamat Widodo; Yusuf Bagus Febrianto
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Agustus - September 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i3.1171

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji serta mengkritisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan menggunakan perspektif hukum alam. Kajian dilakukan melalui metode studi pustaka dengan menggunakan data sekunder, yaitu PERMENDIKBUD No. 10 Tahun 2017 dan berbagai referensi yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa peraturan tersebut sudah diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang tercermin dari banyaknya hak-hak yang diberikan serta perhatian hukum yang menyertainya. Aspek perlindungan hukum ini termuat dalam konsideran serta pasal-pasal peraturan tersebut, yang secara keseluruhan dapat dikatakan memberikan jaminan perlindungan yang memadai. Selain itu, aturan ini juga mencakup peran serta pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mencegah upaya kriminalisasi terhadap pendidik. Meskipun demikian, implementasi PERMENDIKBUD ini dinilai cukup menantang dan sulit untuk dijalankan secara optimal demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen serius dari pemerintah untuk menyediakan perlindungan secara fisik dan mental sebagai dukungan penuh terhadap maksud dari peraturan ini.
Kajian Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Pada Pekerjaan Alih Daya dalam Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Aliran Utilitarianisme Yusuf Bagus Febrianto; Selamat Widodo; Kanda Reza Pahlevi Tetuko Mozaik Romadhona
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.1693

Abstract

Peraturan perundang-undangan sering kali dipandang sebagai salah satu terobosan dalam perspektif utilitarianisme, yang merupakan aliran filsafat yang menekankan pencapaian tingkat kebahagiaan tertinggi melalui penerapan hukum. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagai produk hukum seharusnya dapat memberikan jaminan kepastian dan manfaat bagi masyarakat yang salah satunya terkait ketentuan pekerja outsourcing (alih daya) baik pekerja PKWT maupun pekerja PKWTT. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data dengan metode kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam perspektif utilitarianisme, Undang-Undang Cipta Kerja dalam sektor ketenagakerjaan belum sejalan dengan pembentukan hukum yang mampu menyebarkan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat
CRIMINAL LIABILITY FOR DARK PATTERN PRACTICES IN PERSONAL DATA PROCESSING: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PRAKTIK DARK PATTERN DALAM PEMROSESAN DATA PRIBADI Febrianto, Yusuf Bagus; Widodo, Selamat; Saefudin, Yusuf
Journal of Law and Policy Transformation Vol 10 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v10i2.11894

Abstract

This study examines criminal liability for the use of dark patterns in the registration process on digital platforms and applications, which often mislead users into providing consent for the processing of their personal data. Dark patterns are interface design strategies intentionally crafted to influence user behavior through visual and psychological manipulation, resulting in consent that is no longer freely given. The purpose of this research is to analyze the basis of criminal liability for the implementation of dark patterns under Indonesia’s national legal framework, particularly the Personal Data Protection Law (PDP Law), the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), and the 2023 Criminal Code (KUHP), as well as to identify obstacles to law enforcement against such practices in Indonesia. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that dark patterns may fulfill the elements of a criminal offense due to the presence of intentionality, deception, and unlawful economic gain, thereby allowing liability to be imposed on both individuals and corporations. Nevertheless, significant barriers to effective enforcement remain, including the absence of an independent data protection authority, the lack of clear legal standards regarding manipulative interface design, and low levels of digital literacy among the public. This research underscores the urgency of strengthening regulatory frameworks and institutional capacity to ensure the protection of privacy rights and legal certainty within Indonesia’s digital ecosystem. Keywords: Dark Pattern, Criminal Liability, Personal Data Protection.
Co-Authors Agus Raharjo Astika Nurul Hidayah Astika Nurul Hidayah Aulia Raihan Basalamah, Abu Bakar Rosyid Daffa Alkafi Daffa Alkafi Fallonne, Anitia Emalia Febrianto, Yusuf Bagus Hanafiah, Early Hanafiah Hibnu Nugroho Ika Ariani Kartini Imam Cahyono Jie Liu, Jie Kanda Reza Pahlevi Tetuko Mozaik Romadhona Kanda Reza Pahlevi Tetuko Mozaik Romadhona Krisna Praditya Saputra Kuat Puji Prayitno Marsitiningsih Marsitiningsih Masrofah Masrofah Mozaik Romadhona, Kanda Reza Pahlevi Tetuko Mukhasibi, Muhammad Akmal Mukhson, Valiant Sinka Zannuba Muslimah, Arsas Naelati Tubastuvi Putra, Bima Mandala Rahtami Susanti Rahyunir Rauf Saefudin, Yusuf Silvy Audia Rakhma Susilo Wardani Susilo Wardani Susilo Wardani Wibowo, Fitri Mustikaning Widya Nirmalawati Yusdinsyah, Dwi Anugrah Yusuf Bagus Febrianto Yusuf Bagus Febrianto Zulhuda, Sony