Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.908
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Nagari Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Jurnal Bakti Saintek: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi ADIL : Jurnal Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Info Abdi Cendekia Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat DEDIKASI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Nelly Ulfah Anisariza
Fakultas Hukum Universitas YARSI
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM UPAYA MENDAPATKAN KREDIT PADA LEMBAGA KEUANGAN Endang Purwaningsih; Nurul Fajri Chikmawati; Nelly Ulfah Anisariza
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 11, No 1 (2020): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v11i1.5805

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengkaji   policy dan  regulasi dalam pelaksanaan fidusia HKI di Indonesia, dan  mengkaji  dukungan serta peran pemerintah, lembaga keuangan dan SDM terkait terhadap fidusia Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif yakni menekankan pada data sekunder dalam mengkaji asas-asas hukum positif serta unsur yang berhubungan dengan obyek penelitian, didukung wawancara dan pengamatan lapangan. Penelitian ini menggunakan literary study dan didukung dengan in depth interview,  dengan statute approach dan historical approach, dan futuristik approach sehingga data  akan diperoleh baik dari kepustakaan, maupun wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama, terkait policy dan regulasi dalam pelaksanaan fidusia HKI di Indonesia belum disebutkan secara eksplisit KI termasuk dalam obyek jaminan Fidusia, namun sedang diusulkan untuk merevisi UU Fidusia terkait pengembangan obyek jaminan agar KI terwadahi  Kedua, dukungan dan peran pemerintah, lembaga keuangan dan SDM terkait terhadap fidusia HKI belum maksimal, namun sangat diperlukan utamanya peran OJK dan Perbankan, agar mendukung terlaksananya fidusia KI dalam mendapatkan kredit.
Penyuluhan Penerapan Ilmu Fiqih dalam Hukum Islam Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Nasional bagi Siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Jakarta Irfan Islami; Nelly Ulfah Anisariza; Kukuh Fadli Prasetyo
Jurnal Bakti Saintek: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi Vol. 2 No. 1 (2018)
Publisher : Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.233 KB) | DOI: 10.14421/jbs.1194

Abstract

Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional merupakan kumpulan aturan yang berdasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah fiqhiyah. Implementasi fiqih yang dikodifikasikan menjadi hukum Islam yang berlaku di Indonesia tidaklah mencakup seluruh bidang, hanya mencakup beberapa bidang saja, seperti perkawinan, wasiat, hibah, warisan, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Pemberlakuan syariat atau hukum Islam di Indonesia telah ada sebelum hukum barat berlaku di wilayah Nusantara, namun masih banyak terdapat kesalahpahaman masyarakat tentang syariat yang berlaku di Indonesia. Madrasah Aliyah sebagai jenjang pendidikan menengah formal yang setara dengan Sekolah Menengah Atas selain mengajarkan mata pelajaran umum juga diajarkan materi pelajaran agama, khususnya pelajaran fiqih. Pemberian materi fiqih di MA haruslah dibarengi dengan pemahaman kedudukan dan implementasi hukum Islam dalam tata hukum negara yang berdasarkan pada Pancasila, agar siswa-siswi dapat mengetahui sejauh mana syariat diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Negara Republik Indonesia. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini untuk memberikan pemahaman kepada para siswa-siswi Madrasah Aliyah khususnya MAN 3 Jakarta tentang pemberlakuan Hukum Islam dan kedudukannya dalam tata hukum Negara Republik Indonesia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode pelatihan/penataran/penyuluhan yang bersifat participatory action dalam bentuk ceramah dan diskusi.[Islamic law as one source of national law is a collection of rules based on fiqhiyah norms or rules. The implementation of fiqh codified into Islamic law in Indonesia does not cover all areas, covering only a few areas, such as marriage, probate, grant, inheritance, zakat, infaq, alms and sharia economy. The enforcement of Shari'a or Islamic law in Indonesia has existed before western law applied in the archipelago, but there are still many misconceptions about the sharia that prevail in Indonesia. Madrasah Aliyah as a formal secondary education level equivalent to High School in addition to teaching general subjects are also taught religious subjects, especially the lessons of jurisprudence. The provision of fiqih material in MA must be accompanied by understanding the status and implementation of Islamic law in the state law based on Pancasila, so that students can know the extent to which Shari'a is applied in the life of society and state in the Republic of Indonesia. The purpose of this community service activity is to give understanding to the students of Madrasah Aliyah especially MAN 3 Jakarta about the implementation of Islamic Law and its position in the law of the Republic of Indonesia. Community service activities are conducted through participatory action training/upbringing methods in the form of lectures and discussions.]
PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MELARANG PENGGUNAAN PRODUK CRYPTOSEBAGAI ALAT PEMBAYARAN MAUPUN SUBYEK KOMODITAS YANG BISA DIPERDAGANGKAN MELALUI BURSA BERJANGKA DI INDONESIA Derta Rahmanto; Nelly Ulfah Anisariza
Jurnal ADIL Vol 11, No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v11i2.1648

Abstract

Penelitian ini mengkaji legalitas produk crypto berikut produk turunannya, sebagai alat pembayaran/tukar maupun sebagai salah satu bagian dari komoditi berjangka berikut mekanismenya, dikaitkan dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan analisisnya. Alhasil, implementasi penegakan hukum terhadap larangan penggunaan produk cryptovideUndang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, PBI No. 18/40/PBI/2016, PBI No. 19/12/PBI/2017, dan PBI No. 20/6/PBI/2018 masih dalam tahap sosialisasi adanya larangan saja. Berbeda halnya dengan kebolehan untuk menjadikan produk cryptosebagai subyek komoditi yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka Indonesia sesuai mekanisme sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019, yang pada dasarnya merupakan pengakuan terhadap produk crypto sebagai benda yang dapat dimiliki/dikuasai atau bahkan diwariskan menurut KUHPerdata.
Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta Ely Alawiyah Jufri; Nelly Ulfah Anisariza
Jurnal ADIL Vol 8, No 1 (2017): ADIL: Jurnal Hukum, Juli 2017
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (655.475 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v8i1.452

Abstract

Asimilasi  adalah  proses  pembinaan  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan yang  dilaksanakan  dengan  membaurkan  narapidana  dan  anak  didik pemasyarakatan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Penelitian  ini  membahas  tentang bagaimanakah pelaksanaan asimilasi di lembaga pemasyarakatan  Terbuka Jakarta dan  apakah  bedanya  pelaksanaan  asimilasi  di  lapas  terbuka  dan  lapas  tertutup? Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa pelaksanaan  asimilasi  di lembaga pemasyarakatan terbuka Jakarta  dilakukan  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM No.M.2.PK.04-10  Tahun  2007.  tentang  syarat  dan  tata  cara  pelaksanaan asimilasi,  pembebasan  bersyarat,  cuti  menjelang  bebas,  dan  cuti  bersyarat. Namun, dalam  pelaksanaannya  terdapat  kendala  yang  dihadapi  baik  dari  aturan yang  diberlakukan,  juga  bagi  narapidana  sendiri.  Hasil  wawancara  peneliti dengan  narapidana  yang  mendapatkan  asimilasi  dengan  bekerja  pada  pihak ketiga,  mereka  sangat  senang  dengan  mendapatkan  asimilasi  ini, karena  mereka merasakan  pembauran  dengan  masyarakat  dan  bisa  menafkahi keluarga  mereka. Kendala  yang  mereka  hadapi  yaitu  jarak  tempuh  dari  Lembaga  Pemasyarakatan Terbuka  Cinere  ke  tempat  mereka  bekerja  apalagi  dengan  kondisi  jalanan  yang macet.  Hal  ini  membuat  jam  kerja  mereka  tidak  sesuai  dengan  aturan  yang ada.  Selain itu, untuk asimilasi  keluar  dengan  bekerja  pada  pihak  ketiga,  harus ada  pihak  penjamin  yang  menjamin  narapidana  selama  berada  di  luar  lembaga pemasyarakatan.  Biasanya  pihak  penjamin  itu  adalah  orang-orang  yang  kenal dengan narapidana  tersebut.  Kendala yang ditemukan adalah tidak  sedikit  pihak luar  atau  masyarakat  yang  tidak  mau  mempekerjakan  narapidana,  karena dengan  alasan  mereka  adalah  seorang pelaku tindak pidana.
PERLINDUNGAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN UMKM BERBASIS KEUNIKAN LOKAL DI MASA PANDEMI Endang Purwaningsih; Nelly Ulfah Anisariza
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v10i2.6184

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan guna penguatan kelembagaan UMKM di Yogyakarta, dan menganalisis kendala dan solusi hukum guna mengatasi kendala pelaksanaan penguatan kelembagaan UMKM di Yogyakarta melalui perlindungan hukum yang diberikan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif terapan atau penelitian normatif empiris yakni menekankan pada data sekunder diimbangi data primer sebagai pendukung,  dengan mengkaji hukum positif serta unsur yang berhubungan dengan obyek penelitian dan mengkaji das sein nya di lapangan, untuk kemudian dicarikan solusi hukumnya. Subjek penelitian ini adalah para pelaku UMKM di Yogyakarta, dan utamanya binaan peneliti selama 3 tahun di Bantul DIY. Penelitian ini  menggunakan literary study dan didukung dengan in depth interview,  dengan statute approach, sosiologisch approach dan historish approach.  Data  dianalisis secara kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil análisis dapat disimpulkan bahwa: 1) bentuk perlindungan hukum dan perlindungan terkait yang diberikan guna mendukung penguatan kelembagaan UMKM di Yogyakarta yaitu perlindungan hukum berbasis kebijakan pengangkatan kearifan lokal dan bangga menggunakan produk DIY; 2) solusi hukum terhadap kendala pelaksanaan penguatan kelembagaan UMKM di Yogyakarta dapat dilakukan dengan kerjasama atau program binaan sebagai mitra, diberikan pendampingan dan pelatihan terkait hukum transaksi, badan hukum, merek, desain industri, perlindungan konsumen serta kelengkapan perijinan seperti ijin edar, NIB, PIRT dan sebagainya. Selanjutnya diberikan akses fasilitasi dan pendampingan usaha serta monitoring.Kata kunci: perlindungan; penguatan kelembagaan; UMKM; keunikan lokal; pandemi
Perolehan Legal Entity dan Legal Product bagi UMKM Endang Purwaningsih; Nelly Ulfah Anisariza; Basrowi Basrowi
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 2, Tahun 2023
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v5i2.245-264

Abstract

Pentingnya legal entity dan legal product bagi kegiatan usaha yang kompetitif, tapi masih rendahnya pemahaman pelaku UMKM tentang legal entity dan legal produk yang mereka hasilkan. Penelitian ini membahas bagaimana legal entity dan legal product yang dipahami oleh para pelaku Usaha Menengah Kecil Menengah (UMKM), dan motivasi para pelaku UMKM untuk mendapatkan kedua aspek tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian empiris dengan pendekatan participatoris, pendekatan statute, pendekatan legal-sosiologis, dan sumber data meliputi data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Hasil penelitian membuktikan bahwa literasi atau tingkat pemahaman dan motivasi pelaku UMKM Jawa Tengah terhadap pentingnya legal entity and legal product tinggi dan  model yang tepat untuk memotivasi para pelaku UMKM mendapatkan  legal entity and legal product, adalah pemberdayaan yang terus menerus dengan melibatkan peran stakeholders antara lain, Dinas Koperasi dan UKM serta dinas terkait, perbankan, notaris, perguruan tinggi, perkumpulan UMKM, dan DUDI. Kesimpulannya, legal entity dan legal product telah dipahami dengan baik oleh pelaku UMKM, dan untuk mendapatkan legal entity dan legal produk perlu dukungan dari semua pihak dan pendampingan dari kampus. 
Pengetahuan Legal Entity dan Legal Product Perangkat Kelurahan dan Pengurus UMKM Kebon Manggis Matraman Jakarta Timur Endang Purwaningsih; Nelly Ulfah Anisariza; Irwan Santosa
Info Abdi Cendekia Vol 6 No 1: Juni 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/iac.v5i2.80

Abstract

Tujuan kegiatan ini bermaksud memberikan tambahan pengetahuan kepada pelaku UMKM Kebon Manggis Matraman dan sekitarnya tentang legal entity dan legal product untuk meningkatkan pengetahuan hukum mereka supaya terbangun kesadaran hukumnya. Mitra dalam program ini adalah perangkat kelurahan dan pengurus UMKM di Kelurahan Kebon Manggis Matraman. Permasalahan yang dihadapi mitra antara lain: (1) Keterbatasan akses informasi hukum terlebih tentang pengetahuan legal entity dan legal product, jenis-jenisnya serta prosedural perolehannya, dan (2) Kurangnya wawasan pengetahuan hukum pelaku UMKM terkait regulasi dan legalitas seputar usaha dan produknya, seperti halnya merek, desain, bentuk badan usaha dan badan hukum. Solusi yang ditawarkan adalah dengan memberikan edukasi dan pelatihan serta pendampingan hingga para pelaku UMKM termotivasi untuk mendapatkan legalitas produknya. Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, dengan hasil terjadi peningkatan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya legalitas usaha, legalitas produk, perolehan legalitas usaha, dan syarat dan cara perolehan legalitas produk antara sebelum dan sesudah pemberikan penyuluhan tentang legal entity dan legal product.
Pengetahuan Legal Entity dan Legal Product Perangkat Kelurahan dan Pengurus UMKM Kebon Manggis Matraman Jakarta Timur Endang Purwaningsih; Nelly Ulfah Anisariza; Irwan Santosa
Info Abdi Cendekia Vol. 6 No. 1: Juni 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/iac.v5i2.80

Abstract

Tujuan kegiatan ini bermaksud memberikan tambahan pengetahuan kepada pelaku UMKM Kebon Manggis Matraman dan sekitarnya tentang legal entity dan legal product untuk meningkatkan pengetahuan hukum mereka supaya terbangun kesadaran hukumnya. Mitra dalam program ini adalah perangkat kelurahan dan pengurus UMKM di Kelurahan Kebon Manggis Matraman. Permasalahan yang dihadapi mitra antara lain: (1) Keterbatasan akses informasi hukum terlebih tentang pengetahuan legal entity dan legal product, jenis-jenisnya serta prosedural perolehannya, dan (2) Kurangnya wawasan pengetahuan hukum pelaku UMKM terkait regulasi dan legalitas seputar usaha dan produknya, seperti halnya merek, desain, bentuk badan usaha dan badan hukum. Solusi yang ditawarkan adalah dengan memberikan edukasi dan pelatihan serta pendampingan hingga para pelaku UMKM termotivasi untuk mendapatkan legalitas produknya. Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, dengan hasil terjadi peningkatan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya legalitas usaha, legalitas produk, perolehan legalitas usaha, dan syarat dan cara perolehan legalitas produk antara sebelum dan sesudah pemberikan penyuluhan tentang legal entity dan legal product.
Kedudukan Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga : Sebuah Penyuluhan Di Desa Bantarsari Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Kukuh Fadli Prasetyo; Nelly Ulfah Anisariza; Liza Evita
Dedikasi : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2024): Dedikasi : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53276/dedikasi.v3i1.94

Abstract

Sejalan dengan upaya penciptaan desa-desa yang demokratis di Indonesia, artikel ini menyumbangkan sebuah gambaran dari beberapa permasalahan hukum yang terjadi di dalam pemerintahan Desa Bantarsari. Sebagai asumsi awal atas adanya indikasi kesalahpahaman Pengurus RT/RW terhadap statusnya, materi mengenai status dan peran dari Pengurus RT/RW. disampaikan pada sebuah kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan oleh Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas YARSI Berikutnya, dalam sebuah diskusi yang dialogis, kami menangkap sekurang-kurang dua permasalahan hukum yang potensial dihadapi oleh Pengurus RT/RW ini. Pertama, sekalipun bukan debitur dalam perjanjian pinjaman online, seorang pengurus terseret ke dalam penyelesaian pinjaman online yang dilakukan oleh seorang warga yang tinggal di lingkungannya. Kedua adalah kerap kalinya pengurus memasuki pekarangan warga tanpa izin ketika hendak melerai atau menyelesaikan perselisihan antar warga.
Penerapan Fungsi Sosial Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Dalam Masyarakat Chandra Yusuf; Nelly Ulfah Anisariza
Nagari Law Review Vol 2 No 2 (2019): Nagari Law Review (NALREV)
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.2.i.2.p.144-152.2019

Abstract

This article analyzes the position of ideal social functions in IPR which should be regulated by the government. The purpose of writing this article is to examine the social functions of the government to overcome the conflicting intellectual property rights of individuals with the rights of other individuals. This article proves that IPR aims to protect individual intellectual property. The application of IPR has separated intellectual property from the people. Though intellectual property arises in the community. The community environment can provide inspiration to find ideas. Individuals cannot live outside the community. Therefore, intellectual property must provide benefits to the community. Social functions will play a role in overcoming conflicts of intellectual property rights between owners. The dialectic pendulum that sways between the two points of view will stop and produce the most ideal position. In accordance with the dialectic of Hegel which places the initial position (thesis) which has a circle within itself. The negation that occurs makes the change to the final position (anti-thesis), which results in the most recent position (synthesis). If individual discoveries are absolute rights, then other individuals also have the same rights. IPR will be bound in its use in the community. If an individual's intellectual property rights conflict with the rights of other individuals, the government will emphasize social functions in overcoming them.
Co-Authors Basrowi Basrowi Basrowi Basrowi, Basrowi Chandra Yusuf Derta Rahmanto Ely Alawiyah Jufri Endang Purwaningsih Endang Purwaningsih Endang Purwaningsih Endang Purwaningsih Endang Purwaningsih Evita, Liza Irfan Islami Irwan Santosa Irwan Santosa Kukuh Fadli Prasetyo Kukuh Fadli Prasetyo Kukuh Fadli Prasetyo, Kukuh Fadli Liany, Lusy Nurul Fajri Chikmawati Tarib, Taswem Ventayen, Randy Joy Magno Yusuf, Chandra