Garuda - Garba Rujukan Digital

Revitalizing Constitutional Law Learning through a Problem-Based Learning Approach in Legal Education Hezron Sabar Rotua Tinambunan; Syahid Akhmad Faisol; Tevan Agus Setiawan; Firyal Nurul Badriyah; Anisa Deny Setiawati; Aditya Wiguna Sanjaya; Febrian Indar Surya Kusuma
Realism: Law Review Vol. 3 No. 3 (2025): Realism: Law Review
Publisher : Sabtida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71250/rlr.v3i3.126

Textbooks are a crucial component in higher education as primary learning resources that support conceptual understanding and analytical skills. In legal education, their role extends to shaping systematic and critical legal reasoning. However, the availability of textbooks aligned with the Semester Learning Plan (RPS) remains limited, particularly in Constitutional Law courses, resulting in fragmented and less contextual learning experiences. This study aims to develop and test a Problem-Based Learning (PBL)-based Constitutional Law textbook integrated with legal protection and human rights perspectives. The research employs an experimental design by implementing a prototype textbook in the Undergraduate Law Program, Campus 5, State University of Surabaya, and collecting feedback from students and experts. The results indicate that the developed textbook enhances students' critical thinking, analytical skills, and understanding of constitutional issues, especially those related to legal protection and human rights. The PBL approach encourages active learning through case analysis and problem-solving activities, making the learning process more contextual and participatory. This study contributes both theoretically and practically to the development of innovative, adaptive, and context-based legal education materials that support academic competitiveness.

Politik Hukum Pengaturan Amicus curiae dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Demokrasi Konstitusional di Indonesia Excella Bunga Azzahra; Febrian Indar Surya Kusuma; Hezron Sabar Rotua Tinambunan
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 6 No. 2 (2026): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam (Issue in Progress)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/

Penelitian ini membahas penerapan mekanisme amicus curiae dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta mengkaji pertimbangan kebijakan hukum di balik ketidakhadiran peraturan eksplisit mengenai mekanisme ini dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya. Dalam studi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan memanfaatkan pendekatan legislatif, pendekatan kasus melalui analisis putusan Mahkamah Konstitusi yang menerima amicus curiae, dan pendekatan konseptual yang berfokus pada konsep negara hukum dan demokrasi konstitusional. Temuan studi ini menunjukkan bahwa praktik amicus curiae telah berkembang sebagai bentuk partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan konstitusional, meskipun belum memiliki dasar normatif yang sistematis. Situasi ini menimbulkan ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan kebutuhan akan demokrasi deliberatif. Dari perspektif politik hukum, ketidakhadiran regulasi dapat dilihat sebagai manifestasi dari desain prosedural minimalis serta upaya untuk memberikan ruang bagi diskresi yudisial. Studi ini mengusulkan model regulasi hibrida, yaitu regulasi yang didasarkan pada undang-undang dan regulasi teknis melalui peraturan Mahkamah Konstitusi, dengan tujuan menyeimbangkan partisipasi publik dengan prinsip legalitas dalam kerangka demokrasi konstitusional yang berlandaskan pada negara hukum.

The Potential Of Judicial Review As An Incremental Business Strategy (The Emergence Of Sharing Economy And One-Stop Services Application In Indonesia) Febrian Indar Surya Kusuma; Sapto Hermawan; Ardyllis Alves Soares
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.12.1.2023.159-188

The digital economic system has changed the pattern of relationships between service providers and consumers in conducting transactions. Starting from the opportunity given by the Supreme Court to online taxi service providers as part of Micro, Small, and Medium Enterprises (from now on MSMEs), application services such as Go-Jek and Grab are now becoming new spaces for national economic growth. This study will specifically answer how the judicial review process becomes a form of incremental policy, which is very important for business continuity in the industrial era 4.0. This paper can fill the research gap regarding policy alternatives response in supporting the development of the digital economy in Indonesia. This paper will be portrayed using doctrinal research methods and statutory approaches in descriptive and prescriptive styles. As a result, this paper demonstrates that the Supreme Court, as the judiciary institution, plays a central role in responding to changing societal needs. The rationality of business actors in the theory of economic analysis of law has led them to step up and look for responsive policy alternatives. This condition is proven by the judicial review decision on Case Number 37 P/HUM/2017, which was then able to save MSME actors during the COVID-19 pandemic. The development of an incremental policy model is a form of government response to support national economic growth in the digital era, which demands rapid change.

PELATIHAN PERIZINAN BERUSAHA BAGI PEMILIK KOS SEKITAR KAMPUS UNESA 5 DALAM MENDUKUNG TATA KELOLA PROPERTI YANG LEGAL Syahid Akhmad Faisol; Hezron Sabar Rotua Tinambunan; Aditya Wiguna Sanjaya; Anisa Deny Setiawati; Febrian Indar Surya Kusuma; Doris Rahmat; Kharizha Krishnandya
Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat Vol 5, No 1 (2025): Edisi September
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jurpammas.v5i1.12285

Kegiatan usaha penyewaan kamar kos di sekitar lingkungan kampus merupakan salah satu sektor ekonomi produktif yang berkembang pesat. Namun, masih banyak pemilik kos yang belum memahami pentingnya legalitas usaha melalui perizinan berusaha berbasis sistem Online Single Submission (OSS). Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan pelatihan perizinan berusaha bagi pemilik kos di sekitar Kampus Universitas Negeri Surabaya (UNESA) 5 sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum dan tata kelola properti yang legal. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pendekatan pelatihan partisipatif, pendampingan administrasi OSS, serta evaluasi pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum pemilik kos terhadap pentingnya perizinan usaha. Pelatihan ini diharapkan menjadi model pemberdayaan masyarakat berbasis kampus dalam mewujudkan lingkungan usaha yang tertib, aman, dan legal.

MISREKOGNISI KONSTITUSIONAL ATAS DISABILITAS TAK TAMPAK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA Revania Tri Hapsari; Febrian Indar Surya Kusuma
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9557

Artikel ini menganalisis kesalahan pengakuan konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XXIII/2025 mengenai pengakuan terhadap disabilitas tak terlihat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis apakah perluasan definisi disabilitas fisik untuk mencakup penyakit kronis telah bergeser secara substansial melampaui model medis sebagaimana diamanatkan dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan pendekatan doctrinal komperatif melalui teori rekognisi Alex Honneth, Capabilities approach Martha Nassbaum, dan crip theory rosemarie Garland-Thomson. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persyaratan asesmen medis formal sebagai syarat pengakuan hukum masih mereproduksi medikalisme structural dan menimbulkan eksklusi epistemis terhadap penyandang disabilitas tak tampak. Artikel ini menawarkan konsep konstitusionalisme partisipatoris sebagai kerangka alternatif yang menitikberatkan pada kesetaraan substantif dan hambatan partisipatoris dalam pengajuan konstitusional.

Konstitusionalitas Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Perspektif Living Constitution: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUUXX/2022 dan Implikasinya terhadap Pembangunan Berkelanjutan Exsyel Hendy Basuki; Windya Nopryanti; Khoirul Abdul Aziz; Ilham Muhammad Zain; Hezron Sabar Rotua Tinambunan; Febrian Indar Surya Kusuma
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 3 (2026): Tema Hukum Adat dan Kebiasaan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i3.3402

The relocation of Indonesia's capital city to Ibu Kota Nusantara through Law Number 3 of 2022 triggered the largest wave of judicial review in Indonesian constitutional history. This article analyzes the constitutionality of this policy through the lens of living constitution theory, focusing on the ratio decidendi of Constitutional Court Decision Number 34/PUU-XX/2022. Using normative legal research with statutory, case and conceptual approaches, it finds that the Court employed judicial restraint via the open legal policy doctrine, yet applied the meaningful participation parameter inconsistently compared to Decision Number 91/PUU-XVIII/2020. The ruling carries ambivalent implications for SDG 11 and SDG 16.

MISREKOGNISI KONSTITUSIONAL ATAS DISABILITAS TAK TAMPAK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA Revania Tri Hapsari; Febrian Indar Surya Kusuma
Law Jurnal Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9557

Artikel ini menganalisis kesalahan pengakuan konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XXIII/2025 mengenai pengakuan terhadap disabilitas tak terlihat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis apakah perluasan definisi disabilitas fisik untuk mencakup penyakit kronis telah bergeser secara substansial melampaui model medis sebagaimana diamanatkan dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan pendekatan doctrinal komperatif melalui teori rekognisi Alex Honneth, Capabilities approach Martha Nassbaum, dan crip theory rosemarie Garland-Thomson. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persyaratan asesmen medis formal sebagai syarat pengakuan hukum masih mereproduksi medikalisme structural dan menimbulkan eksklusi epistemis terhadap penyandang disabilitas tak tampak. Artikel ini menawarkan konsep konstitusionalisme partisipatoris sebagai kerangka alternatif yang menitikberatkan pada kesetaraan substantif dan hambatan partisipatoris dalam pengajuan konstitusional.

Civil Rights Protection of Political Parties as Private Legal Entities: Indonesia-Pakistan Comparative Study Post Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 Tia Rahadatul 'Aisyi; Anisa Deny Setiawati; Febrian Indar Surya Kusuma; Qassim Hassan
Kertha Patrika Vol. 48 No. 2 (2026): Contemporary Challenges in Law: Comparative Perspectives on Justice, Legal Pro
Publisher : Faculty of Law, Udayana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2026.v48.i02.p02

Political parties in the Indonesian legal system act not only as political entities but also as private legal entities (rechtspersoon) possessing absolute civil rights. However, Article 40 of Law No. 10/2016 on Regional Elections, which imposed a nomination threshold based on legislative seats, restricted the legal capacity of non-parliamentary parties and negated the utility of valid votes as the organization's intangible assets. This normative legal research aims to analyze the implications of restoring the civil rights of political parties following the Constitutional Court Decision No. 60/PUU-XXII/2024, while expanding the analysis through a comparative approach with Pakistan's legal framework under the Political Parties Order (PPO) 2002. The results indicate that the Constitutional Court Decision No. 60/PUU-XXII/2024 serves as a restorative instrument that shifts the threshold basis back to valid votes to uphold the equality of legal entities. Based on the comparative synthesis, three typologies of regulatory models are identified: the Performance-Based Restriction Model (Indonesia pre-Decision 60/2024), the Compliance-Based Governance Model (Pakistan), and the Legitimacy-Based Proportionality Model (Indonesia post-Decision 60/2024). Through this comparison, Pakistan's experience demonstrates that the state can enforce internal party accountability without eliminating its fundamental civil right to nominate candidates, a governance direction that is now aligned with Indonesia's post-decision legal landscape.

Civil Rights Protection of Political Parties as Private Legal Entities: Indonesia-Pakistan Comparative Study Post Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 Tia Rahadatul 'Aisyi; Anisa Deny Setiawati; Febrian Indar Surya Kusuma; Qassim Hassan
Kertha Patrika Vol. 48 No. 2 (2026): Contemporary Challenges in Law: Comparative Perspectives on Justice, Legal Pro
Publisher : Faculty of Law, Udayana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2026.v48.i02.p02

Political parties in the Indonesian legal system act not only as political entities but also as private legal entities (rechtspersoon) possessing absolute civil rights. However, Article 40 of Law No. 10/2016 on Regional Elections, which imposed a nomination threshold based on legislative seats, restricted the legal capacity of non-parliamentary parties and negated the utility of valid votes as the organization's intangible assets. This normative legal research aims to analyze the implications of restoring the civil rights of political parties following the Constitutional Court Decision No. 60/PUU-XXII/2024, while expanding the analysis through a comparative approach with Pakistan's legal framework under the Political Parties Order (PPO) 2002. The results indicate that the Constitutional Court Decision No. 60/PUU-XXII/2024 serves as a restorative instrument that shifts the threshold basis back to valid votes to uphold the equality of legal entities. Based on the comparative synthesis, three typologies of regulatory models are identified: the Performance-Based Restriction Model (Indonesia pre-Decision 60/2024), the Compliance-Based Governance Model (Pakistan), and the Legitimacy-Based Proportionality Model (Indonesia post-Decision 60/2024). Through this comparison, Pakistan's experience demonstrates that the state can enforce internal party accountability without eliminating its fundamental civil right to nominate candidates, a governance direction that is now aligned with Indonesia's post-decision legal landscape.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search