Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

Peran Penyidik Polisi Militer Angkatan Darat dalam Rangka Penanganan Tindak Pidana di Lingkungan TNI AD Rori Wicaksono; Hani Irhamdessetya; Arista Candra Irawati
Indo Green Journal Vol. 4 No. 3 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i3.829

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran Penyidik Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad) dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI AD serta mengidentifikasi faktor hambatan yang memengaruhi efektivitas penyidikan di wilayah hukum Detasemen Polisi Militer (Denpom) V/4 Surabaya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan unsur penyidik Denpom V/4 Surabaya dan data rekapitulasi penanganan perkara tahun 2023–2025, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, lituratur hukum, artikel ilmiah bereputasi, dan dokumen resmi. Analisis data dilakukan secara kualitatif komprehensif dengan pisau analisis teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polisi Militer merupakan organ penyidik utama dalam sistem peradilan militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Dalam praktik operasional, penyidik menjalankan rangkaian kewenangan yang meliputi penerimaan laporan, tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), pemeriksaan saksi dan tersangka, tindakan paksa (penangkapan, penggeledahan, penyitaan), permintaan bantuan ahli, hingga pemberkasan dan pelimpahan perkara ke Oditurat Militer. Pelaksanaan kewenangan tersebut secara normatif telah sesuai dengan ketentuan acara pidana militer, namun efektivitas penegakan hukumnya mengalami beberapa kendala signifikan. Hambatan tersebut mencakup keterbatasan kuantitas penyidik, belum meratanya kompetensi investigasi digital forensik, keterbatasan sarana pendukung penanganan bukti elektronik, prosedur koordinasi antarlembaga yang memakan waktu, serta belum tersedianya mekanisme kerja sama operasional yang taktis untuk mengakses data perbankan dan lalu lintas telekomunikasi. Strategi penguatan kapasitas penyidik, standardisasi tata kelola bukti elektronik (digital chain of custody), modernisasi fasilitas forensik digital, serta pembentukan pola kerja sama lintas instansi yang terintegrasi sangat diperlukan guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas penyidikan perkara pidana militer.
Analisis Peredaran Kosmetik Berbahaya Tanpa Izin Edar dan Implikasi Hukum Para Pihak Susmawati Susmawati; Arista Candra Irawati; Ar Rahiim Inash
Indo Green Journal Vol. 4 No. 3 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i3.839

Abstract

Perkembangan industri kosmetik dan perdagangan melalui sistem elektronik telah meningkatkan kemudahan masyarakat dalam memperoleh berbagai produk kecantikan. Namun, kondisi tersebut juga menimbulkan permasalahan hukum berupa masih ditemukannya peredaran kosmetik berbahaya tanpa izin edar yang berpotensi merugikan kesehatan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang terhadap peredaran kosmetik berbahaya tanpa izin edar serta menganalisis implikasi hukum dan bentuk pertanggungjawaban para pihak yang terlibat, khususnya pelaku usaha kosmetik dan marketplace. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan data empiris dari pihak terkait yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan BBPOM Semarang telah dilakukan melalui mekanisme pengawasan sebelum dan setelah produk beredar, namun masih menghadapi hambatan berupa perkembangan perdagangan digital, keterbatasan pengawasan, serta rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum atas keamanan dan legalitas produk yang dipasarkan, sedangkan marketplace memiliki tanggung jawab dalam menyediakan sistem perdagangan elektronik yang aman melalui mekanisme pengawasan internal. Diperlukan penguatan koordinasi antara BBPOM, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan perlindungan konsumen yang lebih efektif terhadap peredaran kosmetik ilegal.
Peran Serikat Pekerja dalam Aspirasi Peningkatan Upah Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja: Studi Analisis Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.SMG David Dian Kusuma; Arista Candra Irawati; Muhamad Latif
Indo Green Journal Vol. 4 No. 3 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i3.848

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kedudukan hukum serikat pekerja dalam memperjuangkan aspirasi peningkatan upah demi mewujudkan kesejahteraan pekerja berdasarkan studi terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 10/G/2024/PTUN.SMG. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa serikat pekerja memiliki landasan hukum yang kokoh berdasarkan UU No. 21 Tahun 2000 dan UU No. 13 Tahun 2003 jo. UU No. 6 Tahun 2023 untuk menghimpun, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi pengupahan. Dalam Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.SMG, PUK FSPIP KBBI PT Hwaseung Indonesia berkedudukan sebagai Tergugat II Intervensi 1 yang secara aktif melakukan advokasi hukum guna mempertahankan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2024. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai belum ditempuhnya sarana upaya administratif (banding administratif) oleh Penggugat, sehingga gugatan dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard). Hal ini membuktikan bahwa perjuangan serikat pekerja dalam menjaga kepastian hukum upah tidak hanya berlangsung pada ranah perundingan bipartit dan aksi kolektif, tetapi juga mencakup langkah advokasi hukum di peradilan tata usaha Negara.
Implementasi Mediasi Penal Sebagai Wujud Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan oleh Penyidik Polres Semarang Muhammad Samsul Arifin; Arista Candra Irawati
Indo Green Journal Vol. 4 No. 4 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i4.968

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi mediasi penal sebagai wujud keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan oleh penyidik Polres Semarang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penerapannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji penerapan mediasi penal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi penal dalam penanganan tindak pidana ringan diarahkan pada penyelesaian perkara melalui pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial. Pelaksanaannya meliputi penilaian perkara, pemenuhan persyaratan keadilan restoratif, persetujuan para pihak, proses dialog atau mediasi, kesepakatan perdamaian, serta pelaksanaan pemulihan. Peran Penyidik menitiberatkan faktor pendukung meliputi dasar hukum, kesediaan para pihak, kompetensi penyidik, dan dukungan kelembagaan. Hambatannya meliputi perbedaan pemahaman, tidak tercapainya kesepakatan, intervensi pihak ketiga, keterbatasan sumber daya, dan budaya hukum yang masih berorientasi pada pemidanaan. Penerapan mediasi penal perlu dilakukan secara sukarela, proporsional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum untuk mewujudkan keadilan restoratif dan kepastian hukum.
Implementasi Mediasi Penal Sebagai Wujud Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan oleh Penyidik Polres Semarang Muhammad Samsul Arifin; Arista Candra Irawati
Indo Green Journal Vol. 4 No. 4 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i4.968

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi mediasi penal sebagai wujud keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan oleh penyidik Polres Semarang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penerapannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji penerapan mediasi penal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi penal dalam penanganan tindak pidana ringan diarahkan pada penyelesaian perkara melalui pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial. Pelaksanaannya meliputi penilaian perkara, pemenuhan persyaratan keadilan restoratif, persetujuan para pihak, proses dialog atau mediasi, kesepakatan perdamaian, serta pelaksanaan pemulihan. Peran Penyidik menitiberatkan faktor pendukung meliputi dasar hukum, kesediaan para pihak, kompetensi penyidik, dan dukungan kelembagaan. Hambatannya meliputi perbedaan pemahaman, tidak tercapainya kesepakatan, intervensi pihak ketiga, keterbatasan sumber daya, dan budaya hukum yang masih berorientasi pada pemidanaan. Penerapan mediasi penal perlu dilakukan secara sukarela, proporsional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum untuk mewujudkan keadilan restoratif dan kepastian hukum.
Perlindungan Hukum dan Hak Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Felicia Sword; Arista Candra Irawati
Indo Green Journal Vol. 4 No. 4 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i4.958

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial sehingga memerlukan perlindungan hukum serta pemenuhan hak korban dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual serta pemenuhan hak restitusi dan hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan sejak pelaporan hingga pemulihan korban melalui pendampingan, perlindungan identitas dan keamanan, pemberian informasi, rehabilitasi, serta pencegahan viktimisasi berulang. Pemenuhan restitusi telah memiliki dasar hukum, tetapi pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan informasi, persoalan administratif, ketidakseragaman penghitungan kerugian, kemampuan ekonomi pelaku, kendala eksekusi aset, koordinasi antarlembaga, dan keterbatasan fasilitas pemulihan. Penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antarlembaga, pendampingan korban, kapasitas aparat penegak hukum, serta mekanisme restitusi yang lebih efektif dan terintegrasi.
Penyelesaian Perkara Penipuan dan Penggelapan Berbasis Keadilan Restoratif: Analisis Pemulihan Hak Korban dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Hafidh Setiawan; Arista Candra Irawati
Indo Green Journal Vol. 4 No. 4 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i4.959

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia serta menganalisis pemulihan hak korban dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum dalam praktik penyelesaian perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif telah diterapkan pada tahapan penyidikan dan penuntutan melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Penerapannya menitikberatkan pada penyelesaian perkara melalui kesepakatan, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan kerugian korban. Pemulihan hak korban dapat dilakukan melalui pengembalian barang atau harta, pembayaran kerugian, restitusi, dan bentuk pemulihan lainnya berdasarkan kesepakatan para pihak. Pelaksanaan keadilan restoratif dipengaruhi oleh kesediaan pelaku bertanggung jawab, persetujuan korban tanpa tekanan, peran aparat penegak hukum, pendampingan hukum, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan. Dengan demikian, keadilan restoratif perlu diarahkan tidak sekadar pada penyelesaian perkara, tetapi terutama pada pemulihan hak korban secara nyata.
Pertanggungjawaban Pidana Atas Kerugian Materiil dan Immateril terhadap Produk Cacat Biji Plastik dalam Industri Manufaktur di Indonesia Tita Yulia Safitri; Arista Candra Irawati
Indo Green Journal Vol. 4 No. 4 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i4.960

Abstract

Produk cacat dalam industri manufaktur dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pihak yang menggunakannya serta menimbulkan persoalan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kerugian materiil dan immateriil akibat produk cacat biji plastik serta menganalisis penerapannya dan hambatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang mengalami kerugian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi telah memiliki dasar hukum yang lebih jelas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Namun, penerapannya masih menghadapi hambatan dalam pembuktian kesalahan korporasi, penentuan pihak yang bertanggung jawab, penyebab cacat produk, dan hubungan sebab akibat dengan kerugian. Perlindungan hukum perlu diperkuat melalui pengawasan produk, pengendalian mutu, kepatuhan terhadap standar, dokumentasi produksi, dan penegakan hukum yang konsisten.
Tinjauan Kriminologis Penanggulangan Non-Penal terhadap Konsumsi Minuman Beralkohol Kalangan Remaja di Kabupaten Semarang Denny Setiawan; Arista Candra Irawati
Indo Green Journal Vol. 4 No. 4 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i4.961

Abstract

Konsumsi minuman beralkohol pada remaja merupakan isu multidimensional yang berdampak pada kesehatan, perkembangan sosial, dan perilaku menyimpang. Faktor-faktor kriminologis yang mendorong konsumsi minuman beralkohol di kalangan remaja serta menganalisis penanggulangan secara non-penal terhadap konsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi minuman beralkohol pada remaja dipengaruhi oleh faktor individual, keluarga, teman sebaya, lingkungan sosial, pendidikan, kondisi ekonomi, serta kemudahan akses terhadap minuman beralkohol. Dalam perspektif kontrol sosial, lemahnya ikatan remaja dengan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat dapat meningkatkan kerentanan terhadap perilaku tersebut. Penanggulangan non-penal dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol, pendidikan dan penyuluhan hukum, penguatan peran keluarga, pembinaan di sekolah, kegiatan positif bagi remaja, serta partisipasi masyarakat dan koordinasi antarlembaga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025. Penanggulangan tersebut perlu dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan untuk memperkuat kontrol sosial dan mencegah konsumsi alkohol pada remaja..
Analisis Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Kenakalan Remaja Berhadapan dengan Hukum di Wilayah Hukum Polres Semarang Dedi Rizkiantoro; Arista Candra Irawati
Indo Green Journal Vol. 4 No. 4 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i4.962

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan diskresi kepolisian dalam menangani kenakalan remaja yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polres Semarang serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan diskresi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data penelitian diperoleh melalui data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi kepolisian dalam penanganan remaja yang berhadapan dengan hukum dapat digunakan sebagai instrumen untuk menentukan penyelesaian perkara dengan mempertimbangkan karakteristik anak, kepentingan korban, ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak, serta pendekatan restorative justice. Pelaksanaan diskresi tidak bersifat tanpa batas, melainkan harus dilakukan secara proporsional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan serta tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang memengaruhi pelaksanaan diskresi meliputi pemahaman dan kompetensi aparat penegak hukum, kondisi dan karakteristik anak, sikap korban dan keluarga, dukungan keluarga, penerimaan masyarakat, karakteristik tindak pidana, ketersediaan sarana dan prasarana, serta koordinasi antarlembaga. Optimalisasi diskresi diperlukan untuk mewujudkan penanganan perkara anak yang memberikan perlindungan terhadap anak, pemulihan bagi korban, dan reintegrasi sosial.