Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

Analisis Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Kenakalan Remaja Berhadapan dengan Hukum di Wilayah Hukum Polres Semarang Dedi Rizkiantoro; Arista Candra Irawati
Indo Green Journal Vol. 4 No. 4 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i4.962

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan diskresi kepolisian dalam menangani kenakalan remaja yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polres Semarang serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan diskresi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data penelitian diperoleh melalui data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi kepolisian dalam penanganan remaja yang berhadapan dengan hukum dapat digunakan sebagai instrumen untuk menentukan penyelesaian perkara dengan mempertimbangkan karakteristik anak, kepentingan korban, ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak, serta pendekatan restorative justice. Pelaksanaan diskresi tidak bersifat tanpa batas, melainkan harus dilakukan secara proporsional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan serta tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang memengaruhi pelaksanaan diskresi meliputi pemahaman dan kompetensi aparat penegak hukum, kondisi dan karakteristik anak, sikap korban dan keluarga, dukungan keluarga, penerimaan masyarakat, karakteristik tindak pidana, ketersediaan sarana dan prasarana, serta koordinasi antarlembaga. Optimalisasi diskresi diperlukan untuk mewujudkan penanganan perkara anak yang memberikan perlindungan terhadap anak, pemulihan bagi korban, dan reintegrasi sosial.
Problematika Yuridis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika oleh Kepolisian serta Strategi Pengendalian Hernanda Tri Karunia Putra; Arista Candra Irawati
Indo Green Journal Vol. 4 No. 4 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i4.963

Abstract

Tindak pidana narkotika memerlukan penegakan hukum yang efektif dengan tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika oleh Kepolisian berdasarkan peraturan perundang-undangan serta mengidentifikasi problematika yuridis dan strategi penanggulangannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian memiliki dasar kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, tetapi masih menghadapi problematika berupa harmonisasi hukum acara pidana dengan ketentuan khusus narkotika, koordinasi kewenangan Polri dan BNN, pelaksanaan upaya paksa, pembuktian, serta perlindungan hak para pihak. Strategi penanggulangan perlu dilakukan secara integral melalui pendekatan penal dan non-penal, meliputi penguatan penyidikan, pemberantasan jaringan, pencegahan, rehabilitasi, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antarlembaga. Strategi tersebut diperlukan untuk mewujudkan penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
Efektivitas Penegakan Hukum dalam Mengendalikan Peredaran Minuman Keras Ilegal di Kabupaten Semarang: Studi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 Pratoto Budi Sabthadi; Arista Candra Irawati
Indo Green Journal Vol. 4 No. 4 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i4.965

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam mengendalikan peredaran minuman keras ilegal di Kabupaten Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas penegakan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 telah memberikan landasan hukum yang komprehensif melalui pengaturan mengenai perizinan, pengadaan, peredaran, penjualan, pengawasan, larangan, kewajiban, pembentukan Tim Terpadu, serta ketentuan sanksi. Faktor pendukung meliputi kejelasan norma, kewenangan aparat, mekanisme pengawasan, dan koordinasi antarlembaga. Adapun faktor yang berpotensi menghambat meliputi kapasitas aparat, sarana dan prasarana, kepatuhan pelaku usaha, kesadaran masyarakat, dan budaya hukum. Karena penelitian bersifat normatif, efektivitas yang dinilai adalah secara normatif dan belum membuktikan kondisi empiris di lapangan.
Keabsahan dan Legalitas Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Budhi Santoso; Arista Candra Irawati
Indo Green Journal Vol. 4 No. 4 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i4.967

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya tindak pidana berbasis elektronik, termasuk judi online yang dalam proses pembuktiannya banyak bergantung pada alat bukti elektronik. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan dan legalitas alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana judi online serta mengidentifikasi kendala yuridis dan upaya hukum dalam penggunaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti elektronik mempunyai kedudukan yang sah dalam pembuktian tindak pidana judi online sepanjang memenuhi persyaratan hukum, terutama autentisitas, integritas, relevansi, dan legalitas perolehannya. Kendala yang dihadapi meliputi autentikasi dan integritas data, chain of custody, legalitas memperoleh bukti, identifikasi pelaku, perkembangan teknologi, serta keterbatasan kompetensi dan sarana digital forensik. Upaya yang diperlukan meliputi penguatan prosedur digital forensik, standardisasi chain of custody, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum dan ahli, serta harmonisasi regulasi. Dengan demikian, penggunaan alat bukti elektronik harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum dan due process of law.
Optimalisasi Keadilan Restorative dalam Penyelesaian Barang Rampasan dengan Penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Melalui Penjualan Langsung Susi Adisti Yani; Arista Candra Irawati
Indo Green Journal Vol. 4 No. 4 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i4.980

Abstract

Penyelesaian barang rampasan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan putusan pengadilan untuk menjamin efektivitas pemulihan kerugian negara. Penjualan langsung barang rampasan negara hanya dapat dilakukan untuk benda dengan nilai wajar hingga Rp35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) berdasarkan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri dan diawasi oleh perwakilan instansi terkait. Penjualan langsung ini didasarkan pada penilaian harga wajar oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), namun proses pengajuan nilai wajar di KPKNL relatif lama. Didasarkan pada Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman), Teori Utilitas Hukum (Jeremy Bentham), serta Teori Pemulihan Aset (G. D. Lawson), penelitian ini menganalisis dasar hukum, prosedur, hambatan, serta solusi penyelesaian barang rampasan melalui penjualan langsung berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 10 Tahun 2019 dan Pedoman Jaksa Agung No. 7 Tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, harga penilaian yang tinggi, ketiadaan dokumen legalitas, serta persepsi publik yang negatif berakibat pada minimnya peminat dan rendahnya penyetoran PNBP ke kas negara. Penelitian ini menyimpulkan perlunya SOP teknis yang responsif, optimalisasi Pejabat Penilai Pemerintah tersertifikasi di lingkungan Kejaksaan, serta pengesahan RUU Perampasan Aset guna mewujudkan pemulihan aset negara yang akuntabel, efisien, dan berdaya guna.
Optimalisasi Keadilan Restorative dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Berdasarkan KUHP Nasional: Study Polres Semarang Saefuddin Nafik; Arista Candra Irawati
Indo Green Journal Vol. 4 No. 4 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i4.981

Abstract

Urgensi penerapan keadilan restoratif makin terlihat dari fokusnya pada pengembalian kerugian korban. Meski demikian, perdamaian tetap wajib memperhatikan aspek pidana, tanggung jawab pelaku, serta kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan optimalisasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional di Polres Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat menjadi pendekatan penyelesaian perkara yang mengutamakan pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan penyelesaian konflik secara proporsional. Penerapannya harus memperhatikan karakteristik tindak pidana, persetujuan sukarela para pihak, perlindungan hak korban, serta prosedur hukum yang berlaku. Optimalisasi keadilan restoratif memerlukan peningkatan kompetensi penyidik, penilaian perkara secara objektif, perumusan kesepakatan pemulihan yang jelas, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan. Dengan demikian, keberhasilan keadilan restoratif tidak hanya diukur dari tercapainya perdamaian, tetapi juga dari pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan terpeliharanya kepastian hukum.
Kedudukan Akta Hibah dalam Persoalan Sertifikat Hak Milik: Analisis Hukum Pertanahan di Indonesia Acep Sumantri; Indra Yuliawan; Arista Candra Irawati
Indo Green Journal Vol. 4 No. 4 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i4.999

Abstract

Penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia masih menyisakan berbagai persoalan hukum, khususnya ketika sertifikat hak milik telah terbit lebih dahulu, sementara pada objek tanah yang sama kemudian dibuat akta hibah. Situasi tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan akta hibah sebagai dasar perolehan hak dalam hubungannya dengan sertifikat hak milik yang diakui sebagai alat bukti hak yang kuat dalam sistem pendaftaran tanah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep penguasaan dan pemilikan tanah dalam konteks konflik antara akta hibah dan sertifikat hak milik, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi para pihak dalam pengalihan tanah melalui hibah serta menganalisis pola pertimbangan hakim dalam penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 PK/Pdt/2019. Bahan hukum yang digunakan dianalisis secara kualitatif dengan pola penalaran deduktif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta hibah tidak otomatis kehilangan kekuatan hukum meskipun sertifikat hak milik telah diterbitkan, sepanjang perolehan hak dilakukan secara sah dan diikuti dengan penguasaan tanah yang berlandaskan itikad baik. Selain itu, peran rechtsvinding hakim menjadi faktor penting dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa pertanahan.