Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Role of Land Deed Officials (PPAT) in Protecting the Rights of Parties in the Creation of Deeds of Sale and Purchase of Land Rights Simanjuntak, Kristi Warista
JUSTISI Vol. 11 No. 3 (2025): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v11i3.4186

Abstract

The aim of this study is to examine the role of land deed officials in sales and purchase transactions and the process of transferring ownership certificates, as well as to identify the obstacles encountered in practice. This study uses a socio-legal approach with a qualitative descriptive method, combining positive law analysis and interviews with land deed officials. The study also highlights the authority and responsibilities of land deed officials, including their obligations before and after the deed is drawn up, as well as the professional ethics regulated by the professional organization Association of Land Deed Officials (PPAT). The novelty of this research lies in its emphasis on the practical challenges faced by land deed officials in ensuring legal certainty in the sale and purchase of land and/or building rights, which has not been widely discussed in previous literature, especially regarding the mismatch between existing legal procedures and technical and administrative obstacles encountered in the field. The results of the study indicate that land deed officials play a very important role in ensuring the smooth sale and transfer of certificates through several stages, such as providing information, checking the completeness of documents, verifying the validity of certificates, and registering with the National Land Agency (BPN). However, the obstacles often encountered are the many requirements that must be met, high costs, lengthy processes, and inadequate facilities and technology. Solutions to overcome these problems include providing guidance to the public, collaborating with professional organizations to review tax costs, and improving facilities and technology that support the process of deed and certificate transfer. In concluded despite various challenges, the role of land deed officials remains crucial in maintaining legal certainty in the sale and purchase of land and/or building rights, with relevant solutions to simplify the process for the public.
Penyuluhan hukum tingkat pemahaman mengenai pembuatan akta otentik oleh notaris di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya Simanjuntak, Kristi Warista; Hidaya, Wahab Aznul; Rakia, A. Sakti R. S.
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 9, No 4 (2025): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v9i4.32594

Abstract

Abstrak Penyuluhan hukum mengenai pembuatan akta otentik oleh Notaris di Kabupaten Sorong bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, khususnya terkait dengan fungsi dan prosedur pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum. Masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan ini terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang berpotensi melakukan tindakan hukum, seperti jual beli dan perjanjian waris. Pengabdian ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) dengan pendekatan partisipatif, yang melibatkan masyarakat secara aktif melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman. Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, termasuk persiapan, sosialisasi, penyuluhan, dan evaluasi. Hasil yang dicapai menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman masyarakat mengenai akta otentik setelah dilakukan penyuluhan. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta berada dalam kategori pemahaman "Cukup" dan "Kurang", namun setelah penyuluhan, mayoritas peserta berada dalam kategori "Baik" dan "Sangat Baik". Dengan demikian, kegiatan penyuluhan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memperkenalkan peran Notaris dalam menjaga kepastian hukum. Penyuluhan hukum ini diharapkan dapat dilanjutkan secara berkelanjutan untuk menciptakan budaya hukum yang taat asas dan menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat. Kata kunci: penyuluhan hukum; akta otentik; notaris; participatory action research; Kabupaten Sorong. Abstract Legal counseling on the preparation of authentic deeds by notaries in Sorong Regency aims to improve the community's understanding of the law, particularly regarding the functions and procedures for preparing authentic deeds that have legal force. The target audience for this activity consists of village officials, community leaders, and parties who are likely to engage in legal transactions, such as sales and inheritance agreements. This outreach program employs the Participatory Action Research (PAR) method with a participatory approach, actively involving the community through pre-tests and post-tests to measure improvements in understanding. The program is implemented in several stages, including preparation, socialization, outreach, and evaluation. The results achieved demonstrate a significant improvement in the community's understanding of authentic deeds following the outreach program. Before the activity, most participants were categorized as having “Adequate” and “Inadequate” understanding, but after the education, the majority of participants were categorized as having ‘Good’ and “Very Good” understanding. Thus, this legal education activity successfully increased public legal awareness and introduced the role of Notaries in maintaining legal certainty. This legal education is expected to continue on an ongoing basis to create a culture of law-abiding principles and ensure legal protection for the community. Keywords: legal education; authentic deeds; notaries; participatory action research; Sorong Regency.
Agrarian Law Study on the Settlement of Customary Land Disputes in Sorong Regency Aru , Demianus; Markus, Dwi Pratiwi; Yati, Sri; Simanjuntak , Kristi Warista
Academos Vol 3 No 1 (2024): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v3i1.23317

Abstract

Land is considered very important for human life that needs to be maintained. Land law in Indonesia has been regulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (UUPA), which means that it is a whole of written and unwritten legal norms. Land is not only a place to stand, but also a place for the growth of natural resources, habitat for various types of living things, as well as the foundation for economic and social development, not infrequently this causes a problem or conflict. This research aims to find out the existence of agrarian law in solving customary land problems in Sorong Regency. This research uses a socioligical juridical approach method to examine the problems studied. The results of this study indicate that Agrarian Law becomes the basis for resolving customary land issues in Sorong Regency without overriding Customary Law and Customary Law that already exists in the community in Sorong Regency.
Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris Serta Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Sumpah Jabatan Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Simanjuntak, Kristi W
JUSTISI Vol. 5 No. 1 (2019): Januari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v5i1.538

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) terkait pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris dalam pemeriksaan perkara perdata, dan bagaimana tanggung jawab Notaris saat memberikan keterangan di pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata, terkait hak ingkar dan rahasia jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode yuridis normatif, artinya suatu penelitian yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach) dengan ditopang studi kepustakaan relevan dengan permasalahan dibahas kemudian dianalisis dan disimpulkan dalam penulisan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan, dapat disimpulkan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, para pihak ataupun hakim, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Di samping itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, pengaturan tentang kedudukan Notaris sebagai tergugat atau turut tergugat dalam perkara perdata tidak disebutkan secara tegas. Beberapa hal penting yang mengatur pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris sebagian besar hanya mengatur tentang kedudukan Notaris sebagai saksi atau tersangka dalam perkara pidana. Berkaitan dengan tanggung Jawab notaris dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan terkait rahasia jabatan dan hak ingkar notaris dalam meemberikan keterangan di pengadilan oleh Notaris terkait akta yang dibuatnya bersifat fakultatif, walaupun pada akhirnya keputusan akhir dari pemberian izin tersebut didasarkan kepada pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris, ataupun juga berdasarkan keputusan hakim yang mewajibkan Notaris memberikan keterangan di pengadilan sehingga hak ingkar Notaris yang berkaitan dengan sumpah jabatan Notaris menjadi berakhir. Dalam kondisi yang demikian, Notaris harus mendapatkan perlindungan hukum atas keterangan yang diberikannya, termasuk bebas dari sanksi hukum yang mengatur tentang rahasia jabatan
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Eksploitasi Pada Kawasan Hutan Konservasi di Wilayah Kota Sorong Hidaya, Wahab Aznul; Lestaluhu, Rajab; Simanjuntak, Kristi Warista; Hadi Tuasikal; Hasriyanti, Hasriyanti
JUSTISI Vol. 8 No. 2 (2022): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v8i2.1663

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Penerapan sanksi dalam melaksanakan prosedur yang  telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang korelasi yuridisnya berkaitan dengan  tugas  dan  fungsi  kinerja  BKSDA  sebagaimana  tertuang dalam Undang-Undang No  5  Tahun  1990, dengan kajian dan analisa mendalam terhadap penerapan  sanksi  pidana  dan  penghambat keberhasilan pelaksanaan BKSDA, serta  pandangan  masyarakat terhadap kinerja BKSDA kota Sorong.Penelitian  ini  di  laksanakan  di  BKSDA  Kota  sorong  dengan  mengambil  sampel  pegawai BKSDA  Kota sorong,  yang dilakukan dengan pengamatan secara mendalam mengenai gejala  yang  diteliti.  Di  samping  wawancara  terstruktur  dengan  responden,  dengan  lokasi  yang berbeda–beda, sehingga peneliti dapat menelaah rasionalitas dan akurasi implementasi atau pelaksanaan penerapan sanksi yang dilakukan oleh BKSDA Kota sorong, dan  rating  ekspektasi publik  terhadap  bobot  pelaksanaan penerapan sanksi terhadap eksploitasi pada kawasan  hutan konservasi di Kota sorong.Temuan yang diperoleh dalam penelitian diantara lain adalah: (1) Mengetahui penghambat penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan liar terbuka di dalam kawasan hutan konservasi. (2) BKSDA Kota sorong  mampu  untuk  menerapkan  sanksi  pidana  terhadap  penyelenggara eksploitasi di Kota  sorong  yang  pada  aspek  hukum  terhadap  tindak  pidana pelaku penambangan liar terbuka di dalam  kawasan  konservasi  hutan dan  mampu  untuk  bisa  terealisasi  dengan  baik  yang  telah ditetapkan  pada  peraturan perundang–undangan yang mengatur tentang  terkait  Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam pada kawasan Hutan.Sebagai bahan informasi  bagi masyarakat mengenai  potensi  sumber  daya  hutan  serta  cara  pengelolaannya di Kota sorong, sehingga mampu untuk dijadikan sebagai salah satu bahan pada bagian stakeholder, pemerintah, maupun swasta dalam pengambilan keputusan dan berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang terdapat pada kawasan hutan konservasi Agraria kehutanan yang berada pada wilayah Kota sorong sebagai Zona yang memiliki kawasan hutan yang begitu besar dan sangat bermanfaatkan bagi masyarakat Kota Sorong.
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Naim, Sokhib; Hasriyanti Hasriyanti; Hadi Tuasikal; Simanjuntak, Kristi Warista
JUSTISI Vol. 8 No. 3 (2022): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v8i3.1899

Abstract

Prosedur PHK sudah dirumuskan sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di dalam pasal 161 dan penjelasan pasal tersebut yaitu apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan dapat diberikan tindakan mulai dari tegura lisan, teguran tertulis dan surat peringatan, dalam pemberian surat peringatan tidak harus diberikan secara berjenjang, melainkan dapat dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, sementara akibat hukum dari PHK karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, maka perusahaan diwajibkan memberikan pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 158 ayat 2, 3 dan 4 undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.  
Perlindungan hukum kepada anak korban bullying pada SMA Averos kota Sorong Wahab Aznul Hidaya; A. Sakti R. S. Rakia; Muhammad Ali; Hasriyanti Hasriyanti; Kristi W. Simanjuntak
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 8, No 2 (2024): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v8i2.22844

Abstract

Abstrak Bullying di lingkungan sekolah telah menjadi fenomena yang meresap dan kompleks. Artikel ini membahas beragam aspek terkait bullying, termasuk definisi, faktor-faktor yang mendorong perilaku ini, dampaknya terhadap korban dan pelaku, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil. Bullying merupakan perilaku agresif yang merugikan, di mana individu yang lebih kuat secara fisik atau mental menyalahgunakan kekuasaannya untuk menyakiti individu yang lebih lemah secara berulang. Meningkatkan kesadaran tentang masalah bullying di kalangan guru dan siswa di SMA Averos Kota Sorong. Dengan memberikan informasi yang komprehensif tentang definisi, faktor-faktor pendorong, dan dampak dari perilaku bullying, diharapkan para peserta akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas masalah ini. Mitra pengabdian adalah SMA Averos Kota Sorong Papua Barat Daya dan dihadiri dengan 38 siswa/siswi. Metode penyuluhan atau sosialisasi merupakan pendekatan yang efektif untuk menyampaikan informasi dan membahas masalah tertentu serta cara mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Kegiatan pengabdian masyarakat yang terstruktur dengan baik dapat membantu dalam mengatasi masalah bullying di sekolah. Langkah-langkah seperti penyusunan materi edukasi, melibatkan konselor, dan pengukuran pengetahuan sebelum dan sesudah penyuluhan merupakan bagian penting dari pendekatan ini. Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran dan pengetahuan tentang bullying dapat ditingkatkan di kalangan guru dan siswa, serta kontribusi signifikan dalam pencegahan bullying di SMA Averos Kota Sorong. Kata kunci: bullying SMA ; kota Sorong ; tindak pidana Abstract Bullying in school settings has become a pervasive and complex phenomenon. This article discusses various aspects of bullying, including the definition, factors that drive this behaviour, its impact on victims and perpetrators, and preventive measures that can be taken. Bullying is an aggressive, harmful behaviour in which a physically or mentally stronger individual abuses his or her power to repeatedly harm a weaker individual. Raising awareness about bullying issues among teachers and students at SMA Averos Sorong City. By providing comprehensive information on the definition, driving factors, and impact of bullying behaviour, it is expected that the participants will have a better understanding of the complexity of this issue. The service partner was SMA Averos Kota Sorong, Southwest Papua and was attended by 38 students. The extension or socialisation method is an effective approach to convey information and discuss certain problems and how to overcome the problems that are happening. Well-structured community service activities can help in overcoming the problem of bullying in schools. Steps such as developing educational materials, involving counsellors, and measuring knowledge before and after counselling are important parts of this approach. Through this activity, it is expected that awareness and knowledge about bullying can be increased among teachers and students, as well as a significant contribution in bullying prevention in SMA Averos Kota Sorong. Keywords: bullying ; high school ; Sorong city ; criminal offence
Penguatan perlindungan hak-hak perempuan dan anak melalui penyuluhan hukum di Pulau Doom Kota Sorong Wahab Aznul Hidaya; Kuswardani Kuswardani; A. Sakti R. S. Rakia; Zaenal Arifin; Kristi Warista Simanjuntak; Sa’ro Fitriani A. Rohma
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 9, No 2 (2025): March
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v9i2.29932

Abstract

Abstrak Pengabdian masyarakat dilakukan di Pulau Doom Kota Sorong, hambatan yang dihadapi rendahnya kesadaran hukum terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Meskipun memiliki potensi ekonomi dan sosial yang besar, masyarakat Pulau Doom masih menghadapi tantang kekerasan dalam rumah tangga dan rendahnya pemahaman hukum. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum yang difokuskan pada perlindungan perempuan dan anak, serta memperkuat ketahanan ekonomi dan keluarga. Kegiatan ini melibatkan warga setempat, tokoh masyarakat serta siswa/i dengan total 79 responden. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data primer dari wawancara dan penyuluhan hukum, serta data sekunder dari studi pustaka. Program dilaksanakan dalam beberapa tahapan meliputi identifikasi permasalahan, penyuluhan huum, konsultasi hukum, pendampingan serta evaluasi program melalui prestest dan posttest. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak. Sebelum penyuluhan 70% responden memiliki pemahaman yang sangat rendah, namun setelah kegiatan hanya 15% yang masih pada kategori tersebut, sementara 60% masuk kategori “cukup dan baik” dan 25% “sangat baik”. Penyuluhan juga berhasil meningkatkan kesadaran siswa/i terkait hak-hak korban dan prosedur pelaporan kekerasan. Meskipun program ini berhasil meningkatkan pemahaman hukum secara signifikan, tantangan seperti rendahnya kesadaran awal dan keterbatasan pemahaman hukum di kalangan aparat distrik masih dihadapi. Diperlukan upaya berkelanjutan seperti sosialisasi, pelatihan dan kolaborasi bersama tokoh masyarakat serta peningkatan kapasitas aparat distrik untuk keberlanjutan program ini guna menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dan kekerasan di Pulau Doom Kota Sorong. Kata kunci: penyuluhan hukum; kesadaran hukum masyarakat; hak-hak perempuan dan anak; perlindungan perempuan dan anak. Abstract Community service is carried out on Doom Island, Sorong City, the obstacles faced are low legal awareness related to the protection of the rights of women and children. Despite having great economic and social potential, the people of Doom Island still face the challenge of domestic violence and low understanding of the law. The purpose of this activity is to increase community legal awareness and understanding through legal counseling focused on protecting women and children, as well as strengthening economic and family resilience. This activity involved local residents, community leaders and students with a total of 79 respondents. The method used is empirical research with a qualitative descriptive approach through primary data collection from interviews and legal counseling, as well as secondary data from literature studies. The program was carried out in several stages including problem identification, legal counseling, legal consultation, mentoring and program evaluation through prestest and posttest. The results showed a significant increase in the community's understanding of the rights of women and children. Before counseling 70% of respondents had a very low understanding, but after the activity only 15% were still in that category, while 60% were in the “fair and good” category and 25% were “very good”. The counseling also succeeded in increasing students' awareness of victims' rights and procedures for reporting violence. Although the program was successful in significantly improving legal understanding, challenges such as low initial awareness and limited understanding of the law among district officials are still faced. Continuous efforts such as socialization, training and collaboration with community leaders as well as capacity building of district officials are needed for the sustainability of this program to create a safe and violence-free environment in Doom Island, Sorong City. Keywords: legal counseling; community legal awareness; rights of women and children; protection of women and children.
Preventing Children from Gambling as Perpetrators of Criminal Acts Anwar Umar; Kristi Warista Simanjuntak; Kariadi Kariadi
Journal of Law Justice (JLJ) Vol. 4 No. 1 (2026): Journal of Law Justice
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jlj.v4i1.3768

Abstract

This study aims to analyze whether the current criminal law formulation policy is adequate in tackling the development of gambling crimes, as well as to explain the applicable policies implemented in handling gambling cases, especially in the city of Sorong. The research method used is normative juridical by examining secondary data in the form of legislation, legal literature, and various related legal materials. The novelty of this research lies in its comprehensive analysis of the effectiveness of combining penal and non-penal approaches in combating child gambling at the regional police level, as well as mapping structural obstacles that have not been widely studied in previous research.   The results of the study show that police efforts to combat child gambling in Sorong City include a penal approach in the form of investigation, enforcement, and the application of criminal sanctions based on applicable legal provisions. Meanwhile, the non-penal approach is carried out through counseling, environmental supervision, and cooperation with the community to prevent the development of gambling practices. However, the effectiveness of both approaches still faces obstacles in the form of minimal coordination between law enforcement officials, local government, and the community, as well as high social tolerance for gambling practices. The conclusion of this study is that although a criminal law framework is in place, its implementation still requires strengthened inter-agency coordination, increased legal awareness, and an active role for the community to reduce gambling practices in a sustainable manner.
Comparative Legal Study on the Death Penalty for Corruption Crimes in China and Indonesia Retno Nurkumala; Kristi Warista Simanjuntak; A. Sakti R.S. Rakia
Journal of Law Justice (JLJ) Vol. 4 No. 2 (2026): Journal of Law Justice
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jlj.v4i2.5351

Abstract

This study aims to explore research focused on a comparison between the legal systems of China and Indonesia and to assess the effectiveness of the death penalty as a deterrent against corruption, with the goal of improving the legal system in Indonesia. The method used in this study is quantitative analysis.  The novelty of this research lies in the reformulation of indicators for the application of the death penalty, which are no longer general in nature but must be based on a classification of the severity of corruption, integrated through a comprehensive analysis of actus reus and mens rea. This is reinforced by Article 28J of the 1945 Constitution, which states that an individual’s human rights may be limited by the obligation to respect the rights of others in order to maintain public order. Although Indonesia has taken an abstentionary stance in international forums such as Amnesty International, domestic law still permits the imposition of the death penalty. The results of the study indicate that Article 2, paragraph (2) of the Anti-Corruption Law does not provide legal certainty regarding the application of the death penalty for perpetrators of corruption. Based on data from ICJR and Amnesty International for 2024, it is evident that no corruption offenders have been sentenced to death in Indonesia; conversely, the death penalty is more frequently imposed in drug-related and murder cases. This lack of law enforcement has allowed a culture of corruption to flourish, necessitating a more progressive theoretical approach so that the law can become more flexible and responsive in achieving substantive justice. The conclusion is that, as an alternative to addressing human rights issues, the National Criminal Code (Law No. 1/2023) offers a compromise by establishing the death penalty as a sanction subject to a 10-year probationary period and a clemency procedure. This approach is considered a fair means of upholding the principle of “fiat justitia ruat coelum” (let justice be done though the heavens fall) while still taking humanitarian values into account.