Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.37

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) JURNAL USM LAW REVIEW KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Semarang Law Review Tematik Jurnal Pengabdian Sosial Journal Juridisch

Septiandani, Dian

Unknown Affiliation

Author-ID : 1107540

Religion Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 26 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

Penguatan Literasi Hak Asasi Manusia (HAM) guna Mewujudkan Generasi Sadar Hukum bagi Pelajar SMA Negeri 1 Boja Aryaputra, Muhammad Iftar; Septiandani, Dian; Izziyana, Wafda Vivid
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v6i1.11765

1st Boja Senior High School is one of the schools that declares itself to be “sekolah ramah anak”. With "ramah anak" status, 1st Boja Senior High School aims to create a safe, comfortable, and conducive environment for teaching and learning activities. Respect for other people's human rights contributes to forming an academic climate in schools that is friendly to children. Based on a survey conducted previously, there are still many practices occurring in 1st Boja Senior High School, human rights violations committed by students, in the form of bullying, especially verbal bullying. This legal counseling correlates and is a form of support for schools that have the status of "sekolah ramah anak.". It is hoped that providing human rights literacy can provide students with an understanding of the importance of respecting human rights so that they can eliminate forms of bullying in their environment. The method used is carried out in three stages, namely pre-activity, activity, and post-activity. After giving a lecture on human rights, the students increasingly understood the importance of respect for other people. Students already understand the concept of respecting other people's rights. Still, with this counseling, students will better understand human rights law, where it is very important to respect other people's rights. Keywords: Literacy; Human Rights; Law Awareness;

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) HUDATAMA CABANG SEMARANG BARAT Nugroho, Ari; Astanti, Dhian Indah; Septiandani, Dian
Semarang Law Review (SLR) Vol. 1 No. 1 (2020): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Salah satu kegiatan usahanya yaitu penyaluran pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh pihak KSPPS kepada debitur berdasarkan perjanjian baik perjanjian pokok maupun perjanjian tambahan berupa pemberian jaminan oleh debitur kepada kreditur disertai pemberian bagi hasil dengan jangka waktu pengembalian yang sudah ditentukan. Dalam penelitian ini membahas terkait penyelesaian pembiayaan macet dengan jaminan hak tanggungan, kendala dalam penyelesaian pembiayaan macet dan upaya mengatasinya. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, data yang dipergunakan yaitu data primer didukung data sekunder dengan analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian pembiayaan macet dengan jaminan hak tanggungan, sebagai sumber pelunasan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu parate eksekusi dan title eksekutorial namun KSPPS Hudatama perlu memaksimalkan upaya penyelesaian penjualan bawah tangan sebagai upaya alternatif. Penyelesaian pembiayaan macet terdapat kendala yang dihadapi yaitu kendala interal dan eksternal, kendala dari internal yaitu kurang telitinya analis is pembiyaan dan upaya mengatasinya manajemen dapat melakukan pelatihan berkaitan dengan analisis pembiyaan, kendala eksternal yaitu anggota tidak kooperatif, upaya mengatasinya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

STATUS HUKUM KEPERDATAAN BAYI TABUNG DAN HUBUNGAN NASABNYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Ramadhani, Muh Firda; Septiandani, Dian; Triasih, Dharu
Semarang Law Review (SLR) Vol. 1 No. 1 (2020): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Bayi tabung merupakan sebuah keberhasilan dari kerjasama antara pakar kedokteran dan pakar farmasi, dimana mereka mengawinkan sperma dan ovum di luar rahim dalam sebuah tabung yang sudah dipersiapkan. Setelah terjadi pembuahan, barulah di tempatkan ke dalam rahim seorang wanita. Yang menjadi masalah dalam hal ini adalah nasab bayi yang dilahirkan melalui proses teknik bayi tabung tersebut sehingga hal tersebut memicu timbulnya masalah yang pelik di mata hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana status hukum keperdataan bayi tabung dan hubungan nasabnya ditinjau dari Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bagaimana implementasi aturan hukum mengenai teknologi bayi tabung di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dan metode analasis data yaitu dengan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Hasil penelitian dalam hukum Islam memandang bahwa anak yang lahir dari bayi tabung hukumnya adalah anak sah jika benih yang digunakan dari orang tuanya yang terikat perkawianan yang sah. Sedangkan dalam KUHPerdata belum ada hukum yang mengaturnya, sehingga status hukum keperdataan bayi tabung masih belum jelas. Dalam hukum positif di Indonesia hanya mengatur mengenai proses bayi tabung belum mengatur mengenai nasab anak yang dilahirkan melalui proses teknik bayi tabung.

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NO. 1794/PDT.G/2018/PA.BMS Suryaningsih, Winda; Septiandani, Dian; Yulistyowati, Efi
Semarang Law Review (SLR) Vol. 1 No. 2 (2020): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Artikel ilmiah ini membahas tentang penyelesaian sengketa wanprestasi ekonomisyariah dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas: 1794/Pdt.G/2018/PA.Bms, Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, spesifikasipenelitiannya deskripstif analitis. Metode pengumpulan datanya studi kepustakaan dandokumentasi, data tersebut kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Dalam artikel ilmiah ini bahwa putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor1794/Pdt.G/2018/PA.Bms sudah sesuai dengan Hukum Islam. Islam menekankan kepadaumatnya agar memenuhi akad-akadnya berdasarkan pada Al-Qur an Surah Al-Maidah ayat 1. Yang kedua, Pengadilan Agama Banyumas telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, sesuai dengan ajaran Islam dalam Surah Al-Hujurat 9-10. Dan Putusan Pengadilan Agama Banyumas sesuai dengan prinsip keadilan berdasarkan kesepakatan damai tanggal 25 Maret 2019 yang berarti kedua belah pihak menyetujui isi dari kesepakatan tersebut.

PELAKSANAAN PENYESUAIAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 : STUDI KASUS DI PT. ADI KENCANA NIAGATAMA DAN PT. TRI TUNGGAL CIPTA KARUNIA Cahyaningrum, Dewi; Yulistyowati, Efi; Septiandani, Dian
Semarang Law Review (SLR) Vol. 2 No. 1 (2021): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Melihat dari potensi yang ada dan untuk mengurangi kerugian baik materil maupun formil pemerintah Indonesia mulai membuat kebijakan-kebijakan terkait pengaturan pengelolaan limbah kelapa sawit. Mulai dari undang-undang, keputusan Menteri, peraturan pemerintah hingga perda dibuat untuk melindungi pelaku usaha maupun masyarakat. Tak ayal pabrik-pabrik yang didirikan tidak berizinan dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Limbah-limbah yang dihasilkan ini tak hanya mencemari lingkungan namun juga berbahaya bagi masyarakat. Oleh karena itu pabrik-pabrik kelapa sawit ini didirikan jauh dari lingkungan masyarakat atau lingkungan industri khusus. Maka diperlukan adanya pengaturan pengelolaan limbah kelapa sawit di kabupaten Dharmasraya di provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini membahas tentang pengaturan pengelolaan limbah kelapa sawit, pelaksanaannya, dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten Dharmasraya dalam menangani masalah limbah kelapa sawit. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisisnya kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengelolaan limbah kelapa sawit di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat belum mempunyai aturan khusus yang mengaturnya, namun dalam meregulasi dan mencegah kerusakan lingkungan pemerintah daerah menggunakan aturan-aturan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah. Dan pelaksanaan pengelolaan limbah tersebut sesuai dengan peraturan yang berkaitan mengenai pelaksanaan pengelolaan limbah.

KEABSAHAN TALAK DILUAR PENGADILAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Malikah, Umu; Septiandani, Dian; Junaidi, Muhammad
Semarang Law Review (SLR) Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

ABSTRAK Artikel ilmiah ini membahas membahas keabsahan talak yang dilakukan di luar pengadilan yang ada dalam dua pandangan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Menurut hukum Fikih (Islam) perceraian dianggap jatuh hukumnya ketika seorang suami mengucapkan kata talak kepada isterinya baik secara jelas maupun kiyasan. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dalam perspektif hukum positif ini, talak hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Artinya, penjatuhan talak dapat dikatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum ketika perceraian tersebut diputus di Pengadilan. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah hukum Talak di luar pengadilan berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, dan perbedaan pandangan empat Mazhab Syafi i, Mazhab Hanafi, Mazhab Hambali dan Mazhab Maliki. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dihasilkan kesimpulan bahwa talak yang dijatuhkan di luar pengadilan adalah sah menurut hukum Islam, dan beberapa pandangan para ulama sehingga perkawinannya putus sesuai dengan aturan fikih Islam. Namun perceraian tersebut tidak sah menurut hukum positif di Indonesia, sehingga di mata hukum positif perkawinannya belum putus dan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman terhadap putusnya perkawinan, dikarenakan akibat hukum yang ditimbulkan setelah terjadinya perceraian lebih diatur dengan jelas, sehingga kewajiban dan hak yang timbul setelah terjadinya perceraian lebih terjamin. Kata Kunci : keabsahan Talak, Luar Pengadilan, Hukum Islam, Hukum Positif IndonesiaABSTRACT This thesis discusses the legitimacy of divorce which is carried out outside the court which is in two views between Islamic law and positive law in Indonesia. According to Fiqh (Islamic) law, divorce is considered legally binding when a husband pronounces the word talak to his wife both clearly and figuratively. Meanwhile, according to the Marriage Law, it is explained that divorce can only be carried out in front of the Court after the court concerned tries and fails to reconcile the two parties in this positive legal perspective, divorce can only be done before a court session. That is, the imposition of divorce can be said to be valid and has legal force when the divorce is decided in court. The issues raised in this thesis are the divorce law outside the court based on Islamic Law and Positive Law in Indonesia, and the different views of the four Shafi'i Schools, the Hanafi School, the Hambali School and the Maliki School. This research is a normative legal research with a statutory approach and a comparative approach.Based on the research conducted, it is concluded that the divorce handed down out of court is legal according to Islamic law, and some views of the scholars so that the marriage broke up according to the rules of Islamic jurisprudence. However, the divorce is not valid according to positive law in Indonesia, so that in the eyes of positive law the marriage has not been broken and the positive law that applies in Indonesia is used as a guide to the termination of marriage, because the legal consequences that arise after the divorce are more clearly regulated, so that obligations and rights that arise after the divorce is more secure.Keywords: the validity of divorce, out of court, Islamic law, Indonesian positive law

TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN BANDHA WAKAF MASJID AGUNG KAUMAN KOTA SEMARANG BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF Arafat, Muhammad; Septiandani, Dian; Abib, Agus Saiful
Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 1 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Wakaf merupakan lembaga keagamaan yang mempunyai fungsi religi dan juga fungsi sosial yang mana dengan adanya fungsi sosial ini maka harta benda wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dan bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan umat manusia. Di antara masjid yang mempunyai aset wakaf cukup besar ialah Masjid Agung Kauman Kota Semarang yang biasa disebut bandha wakaf Masjid Agung Kauman Kota Semarang. Artikel ini membahas tentang implementasi pengelolaan bandha wakaf Masjid Agung Kauman Kota Semarang ditinjau berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, Pertama, pengelolaan bandha wakaf Masjid Agung Kauman Kota Semarang sudah sesuai dengan hukum Islam. Kedua, pengelolaan bandha wakaf Masjid Agung Kauman Kota Semarang ditinjau berdasarkan UU Wakaf adalah sudah cukup sesuai meskipun kurang keterlibatan peran BWI dan kementerian dalam pengelolaan bandha wakaf tersebut. Hal ini didasarkan pada siapa nazhir dan imbalan yang diperoleh dan sistem pengelolaan yang telah memperhatikan potensi bandha wakaf, manfaat ekonomis dan dilakukan secara produktif untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat.

TABUNGAN EMAS PEGADAIAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA: STUDI KASUS PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH UNIT NGALIYAN SQUARE Hamida, Kayla Vidi; Septiandani, Dian; Astanti, Dhian Indah
Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 1 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Pegadaian syariah adalah pengadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip Syariah dan Perjanjian di Pegadaian Syariah bersifat Mubah. Pegadaian syariah mempunyai produk tabungan emas berbasis syariah, tentunya dengan mengedepankan prinsip- prinsp Agama Islam. Dengan Penelitian produk tabungan emas ini difokuskan di wilayah Pegadaian Syariah Unit Ngaliyan Square. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Tabungan Emas Pegadaian Syariah dan bagaiamana tinjauan Hukum Positif Indonesia terhadap Tabungan Emas Pegadaian Syariah. Jenis penelitian yang digunakan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data utama yang digunakan adalah data primer. Selain menggunakan data primer sebagai data utama, penelitian ini ditunjang dengan data sekunder dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Unit Ngaliyan Square, bahwa Pegadaian Syariah berlandaskan hukum berdasarkan pada QS Al- Baqarah : 282. Dalam produk tabungan emas ini pegadaian syariah menggunakan akad murabahah (jual beli) dan akad wadiah (titipan), pandangan Islam tentang Murabahah merupakan suatu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi muamalah tijariyah (interaksi bisnis). Tinjauan Hukum Positif Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Unit Ngaliyan Square mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata bahwa Tabungan emas merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhinya syaratnya, namun dengan karakteristik bahwa Tabungan Emas adalah persetujuan yang bersifat jual beli sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1457 KUHPerdata dan penitipan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1694 KUHPerdata. Jual beli emas secara tidak tunai pada PT. Pegadaian Syariah unit Ngaliyan Square implemestasinya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/2010. Selain itu, Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Unit Ngaliyan Square juga memiliki Undang- Undang sendiri yang di buat oleh Pegadaian Syariah yang tetap tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN PRODUCT LIABILITY DALAM PRODUK MI INSTAN IMPOR BERSERTIFIKAT HALAL PALSU DI SEMARANG Putra, Yana Arnanda; Triasih, Dharu; Septiandani, Dian
Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

This scientific article talks about Fake halal-certified imported instant noodle products circulating in Semarang make Muslim consumers uneasy and concerns arise to buy these imported instant noodle products at minimarkets and E-Commerce. This study discusses Consumer Protection of imported instant noodle products that are certified halal fake in Semarang and the Implementation of Legal Protection for consumers and product liability in imported instant noodle products that are certified fake halal in Semarang. The methods used in this research include the type of research is empirical juridical, the research specifications are descriptive analytical. This research technique is non-random with purposive sampling and the data used are primary data in the form of interviews and questionnaires and supported by secondary data with qualitative data analysis. This research technique is non-random with purposive sampling and the data used are primary data in the form of interviews and questionnaires and supported by secondary data with qualitative data analysis. The form of legal protection for consumers is in the form of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees as well as supervision from BPJPH and MUI in carrying out the certification process of halal products and product liability or product liability for business actors in carrying out their functions as producers and importers of imported instant noodle products. In the implementation of the application of legal protection for consumers by carrying out policies and supervision in accordance with the authority regulated by the legislation. The right of consumers to obtain legal protection and obligations of business actors after obtaining a halal certificate has been regulated in the Halal Product Guarantee Law and the existence of administrative sanctions and criminal sanctions. And the implementation of the implementation policy of the Halal Product Guarantee Operator can be done with an awareness of responsibility in realizing security, safety and comfort.

PELAKSANAAN PEMBAYARAN ZAKAT SISTEM ONLINE DI BAZNAS KABUPATEN DEMAK: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Munjarofah, Munjarofah; Septiandani, Dian; Yulisyowati, Efi
Semarang Law Review (SLR) Vol. 4 No. 1 (2023): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v4i1.6460

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran zakat menggunakan aplikasi online di BAZNAS Kabupaten Demak, dan menganalisis pelaksanaan pembayaran zakat menggunakan aplikasi online di BAZNAS Kabupaten Demak dalam perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis. Sampel dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembayaran zakat menggunakan aplikasi online di Baznas Kabupaten Demak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, sampel tersebut diambil dengan metode purposive sampling. Data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder, yang diambil dengan cara wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitaf. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pembayaran zakat menggunakan aplikasi online di BAZNAS Kabupaten Demak dilakukan dengan cara buka laman https://baznas.go.id/ bayar zakat. Pilih jenis data dan isi jumlah zakat yang diinginkan. Kemudian masukan nominal yang akan dibayarkan. Isi data diri calon muzaki, setelah itu calon muzaki membaca niat zakat. Lalu calon Muzaki mendapatkan kode metode pembayaran dan mendapatkan konfirmasi dari BAZNAS melalui handphone atau alamat email yang didaftarkan. Pembayaran zakat secara online tersebut sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011, dan Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441H Di Tengah Pandemi Wabah Covid-19. Pelaksanaan pembayaran zakat menggunakan aplikasi online di BAZNAS Kabupaten Demak dalam perspektif Hukum Islam adalah sah, karena ijab qabul dalam pembayaran zakat secara online tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada Mustahik, dasar hukumnya adalah : Al-qur’an surat At- taubah ayat 103, Hadist Riwayat Bukhari Muslim, dan pendapat para ulama, yaitu : Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, Asrosun Niam, Zul Asfi, Buya Yahya.

Co-Authors -, Mukharom Abib, Agus Saiful Alamsyah - Alif Utama, Daffa Arafat, Muhammad Ari Nugroho Bayu Indra Permana Darojah, Zakiyyah Dewi Cahyaningrum Dewi Tuti Muryati, Dewi Tuti Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Dwi Handayani Endah Pujiastuti Fathia, Rizky Amelia Hamida, Kayla Vidi Herlindah, Herlindah Izziyana, Wafda Vivid Malikah, Umu Muhammad Iftar Aryaputra, Muhammad Iftar Muhammad Junaidi Mukharom, Mukharom Munjarofah, Munjarofah Pamungkas, Yoma Bagus Prasetiya, Falah Andrean Putra, Yana Arnanda Ramadhani, Muh Firda Sari, Alma Nofita Satria Hilmi, Muhammad Shomad, Abd Soegianto, Soegianto Subaidah Ratna Juita Sudarmanto, Kukuh sukarna, kadi Sukimin Supriyadi Supriyadi Suryaningsih, Winda Tilman, Alarico M Triasih, Dharu Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Yudhitiya Dyah Yulistyowati, Efi Yulisyowati, Efi

Title

Found 26 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 26 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 26 Documents
Search