Articles
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMERINTAH MEMAJUKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL ]]>
<![CDATA[Taufiqurokhman Taufiqurokhman]]>;
<![CDATA[Evi Satispi]]>;
<![CDATA[M’amun Murod]]>;
<![CDATA[Izzatusholekha Izzatusholekha]]>;
<![CDATA[Andriansyah Andriansyah]]>;
<![CDATA[Azhari Aziz Samudera]]>
<![CDATA[ SWATANTRA Vol. 21 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24853/swatantra.21.2.189-205
<![CDATA[Tujuan penulisan penelitian mendeskripsikan kebijakan pemerintah Indonesia dalam memajukan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia unggul. Karenanya masalah kebijakan pemerintah Indonesia meningkatan mutu layanan pendidikan merupakan persoalan strategis dalam agenda pelaksanaan pembangunan. Pendidik di sekolah memiliki posisi strategis terhadap perkembangan peserta didik. Karena tugas pendidikan, selain pemerintah, harus juga memiliki turut mencerdaskan kehidupan bangsa dalam menciptakan Sumber Daya Manusia Unggul. Metodologi penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Data diperoleh secara purpose sampling. Yaitu, melalui obsrvasi dan wawancara. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menonjolkan pengungkapan fenomena menurut persepsi subyek peneliti. Hasilnya, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan, diiharapkan dapat memajukan dan meningkatkan kualitas pendidik dalam proses pendidikan nasional yang semakinkompetitif. Walaupun dilihat dari sarana dan prasarana fisik, kualitas guru dan dosen sebagai pendidik dalam pelayanan pendidikan di perkotaan dan perdesaan masih jauh dari harapan. Karenanya fasilitas dan kualitas guru dosen perlu ditingkatkan baik sarana dan prasarana ataupun cara mengajarnya menuju Indonesia Unggul.]]>
<![CDATA[Analisis Bibliometrik: Kepemimpinan Etis dalam Tata Kelola Pemerintah pada Penelitian Global ]]>
<![CDATA[Hikmat Hikmat]]>;
<![CDATA[Taufiqurokhman Taufiqurokhman]]>;
<![CDATA[Yanto Heryanto]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6105
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren perkembangan kepemimpinan etis dan tata kelola pemerintahan selama periode 2001 hingga 2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif menggunakan kajian literatur review. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui database Scopus sebanyak 100 dokumen publikasi. Analisis data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan aplikasi Vosviewer. Hasil penelitian menunjukan jika penelitian terkait kepemimpinan etis dalam tata kelola pemerintahan selama kurun waktu 22 tahun selalu mengalami perkembangan, dimana terdapat tujuh keyword yang memiliki hubungan yang erat terhadap kepemimpinan etis dalam tata kelola pemerintahan yaitu ethical leadership, corporate governance leadership, Intergity, good governance, transformational leadership dan corruption. Kluster keyword tersebut dapat menjadi ide penelitian baru yang berkaitan dengan tema kepemimpinan etis dan tata kelola pemerintahan. Penelitian ini memberikan wawasan terkait kondisi, identifikasi kesenjangan dan peluang penelitian terbaru dalam kepemimpinan etis dalam tata Kelola pemerintahan.]]>
<![CDATA[Analisis Pengaruh Kebijakan Kompensasi, Motivasi Kerja, dan Kualitas Kehidupan Kerja terhadap Retensi Karyawan di Industri Manufaktur Jawa Tengah ]]>
<![CDATA[Taufiqurokhman Taufiqurokhman]]>;
<![CDATA[Eka Immamah]]>;
<![CDATA[Eva Yuniarti Utami]]>;
<![CDATA[Siti Annisa Wahdiniawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Multidisiplin West Science Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Multidisiplin West Science ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58812/jmws.v2i12.856
<![CDATA[Penelitian ini menyelidiki dinamika retensi karyawan yang rumit dalam industri manufaktur Jawa Tengah, dengan fokus pada interaksi antara kebijakan kompensasi, motivasi kerja, kualitas kehidupan kerja, dan dampaknya terhadap retensi karyawan. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling dengan Partial Least Squares (SEM-PLS) untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari sampel 200 karyawan. Hasilnya menunjukkan hubungan yang signifikan antara variabel-variabel yang diteliti. Motivasi kerja muncul sebagai faktor yang paling berpengaruh, diikuti oleh kebijakan kompensasi dan kualitas kehidupan kerja. Studi ini berkontribusi pada literatur yang ada dengan menawarkan wawasan praktis bagi organisasi yang ingin meningkatkan strategi retensi karyawan dalam lanskap industri yang dinamis.]]>
<![CDATA[Application of Restorative Justice in Statutory Practice ]]>
<![CDATA[Taufiqurokhman Taufiqurokhman]]>;
<![CDATA[Dilla Hariyanti Tarigan]]>;
<![CDATA[Danny Kunto Wibisono]]>
<![CDATA[ Asian Journal of Social and Humanities Vol. 2 No. 9 (2024): Asian Journal of Social and Humanities ]]>
Publisher : <![CDATA[Pelopor Publikasi Akademika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59888/ajosh.v2i9.339
<![CDATA[The purpose of the research is to provide an explanation of how restorative justice is used in constitutional practice. In its implementation there has been development, due to awareness of the importance of restorative justice. So, the support of various parties, government, non-governmental organizations, civil society is needed so that restorative justice becomes an integral part of the Indonesian justice system in facing the challenges of law enforcement and constitutional practices which are explained in detail in the theory of Restorative Justice and the effectiveness of law enforcement. The research method was carried out normatively and sociologically with a descriptive analytical research design and using secondary and tertiary data to explain the writing of the research with the research locus in the Constitutional Procedural Law (HTN) courts. The findings of research on how restorative justice is used in constitutional practices can make law enforcement procedures that are inclusive, fair, and beneficial to society stronger. The utilization of supportive equity can assist with fortifying the groundworks of Indonesian state organization which depends on the standards of a vote based system, equity, and common liberties (HAM). The findings of the research lead to the following recommendations: (1) Indonesia must begin the process of developing a restorative justice law: (2) the government needs to increase the capacity of institutions and human resources involved in restorative justice; (3) it is necessary to collaborate with various parties to increase public awareness of the benefits of restorative justice (4) collaborate with various stakeholders to evaluate the restorative justice program.]]>
<![CDATA[Pengaruh Penggunaan Media Sosial dan Interaksi Fisik terhadap Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Psikologis Remaja di Sekolah Menengah Pertama di Jakarta ]]>
<![CDATA[H. Purnomo]]>;
<![CDATA[Taufiqurokhman Taufiqurokhman]]>;
<![CDATA[Nurhayati Jafar]]>;
<![CDATA[Zahrotul Uyun]]>
<![CDATA[ Jurnal Multidisiplin West Science Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Multidisiplin West Science ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58812/jmws.v2i12.858
<![CDATA[Penelitian ini menyelidiki interaksi yang kompleks antara penggunaan media sosial, interaksi fisik, dan kesejahteraan remaja sekolah menengah pertama di Jakarta. Sampel yang terdiri dari 150 partisipan disurvei untuk mengeksplorasi frekuensi dan durasi penggunaan media sosial, pola interaksi tatap muka, dan hubungannya dengan kualitas hidup dan kesejahteraan psikologis. Pemodelan Persamaan Struktural dengan Kuadrat Terkecil Parsial (SEM-PLS) digunakan untuk menganalisis data. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan yang bernuansa antara penggunaan media sosial dan kesejahteraan, dengan sedikit dampak negatif yang teramati. Khususnya, interaksi fisik muncul sebagai prediktor yang kuat untuk kualitas hidup dan kesejahteraan psikologis, menggarisbawahi perannya yang tak tergantikan dalam perkembangan remaja. Yang mengejutkan, penelitian ini mengidentifikasi hubungan yang sinergis, yang menunjukkan bahwa dampak negatif dari penggunaan media sosial terhadap kesejahteraan dapat dikurangi jika diimbangi dengan interaksi tatap muka secara teratur. Analisis mediasi menyoroti peran pengurangan penggunaan media sosial sebagai mekanisme di mana interaksi fisik secara positif mempengaruhi kesejahteraan. Temuan studi ini memberikan wawasan berharga bagi para pendidik, orang tua, dan pembuat kebijakan, yang menekankan pentingnya pendekatan yang seimbang antara interaksi digital dan fisik dalam membina kesejahteraan remaja sekolah menengah pertama di Jakarta.]]>
<![CDATA[Strategies for Utilizing AI and Data Analytics to Improve the Effectiveness of Public Services in Indonesia: A Local Government Level Approach ]]>
<![CDATA[Loso Judijanto]]>;
<![CDATA[Taufiqurokhman Taufiqurokhman]]>;
<![CDATA[Satya Arisena Hendrawan]]>;
<![CDATA[Herwanto Herwanto]]>
<![CDATA[ West Science Business and Management Vol. 1 No. 05 (2023): West Science Business and Management ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58812/wsbm.v1i05.470
<![CDATA[This research investigates the strategies for utilizing artificial intelligence (AI) and data analytics to enhance the effectiveness of public services within Indonesian local governments. A quantitative analysis was conducted, involving a diverse sample of 200 participants, including local government officials, IT professionals, and citizens across various regions. The study employs a structural equation modeling approach, assessing the relationships between the implementation of AI, data analytics, and the effectiveness of public services. The measurement model confirms the reliability and validity of the constructs, while the structural model reveals significant positive paths from both data analytics and AI utilization to public service effectiveness. The findings contribute to the evolving landscape of technological integration in public administration, offering evidence-based insights for policymakers and practitioners.]]>
<![CDATA[STRATEGI PEMBERDAYAAN UMKM DESA BERBASIS KEARIFAN LOKAL: TANTANGAN ERA INDUSTRI 4.0 DAN SOCIETY 5.0 ]]>
<![CDATA[Taufiqurokhman, Taufiqurokhman]]>;
<![CDATA[Nurhaida, Dida]]>;
<![CDATA[Satispi, Evi]]>;
<![CDATA[Agusinta, Lira]]>
<![CDATA[ Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 6 (2023): INOVASI PERGURUAN TINGGI & PERAN DUNIA INDUSTRI DALAM PENGUATAN EKOSISTEM DIGITAL & EK ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37695/pkmcsr.v6i0.1990
<![CDATA[Tujuan utama dari inisiatif pengabdian kepada masyarakat ini adalah mengatasi tantangan utama dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di pedesaan pada era disrupsi. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang belum tergarap dan mengintegrasikannya dengan teknologi terkini seperti pemasaran digital, serta meningkatkan tenaga kerja lokal melalui pelatihan dalam Program PKM CSR di Desa Wakap, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kegiatan ini ini terdiri dari tiga tahap yaitu : persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi. Dampak positif dari program ini adalah peningkatan dalam ekonomi masyarakat. Awalnya, penjualan harian sekitar 100 kilogram beras dengan harga Rp 15.000 per kilogram. Sekarang, penjualan harian mencapai 1.000 kilogram dengan pendapatan harian Rp 15.000.000. Keuntungan juga meningkat dari Rp 750.000 menjadi Rp 7.500.000 per hari. Program ini membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayah. Perbaikan-perbaikan ini menggarisbawahi efektivitas program dalam meningkatkan kemakmuran ekonomi masyarakat setempat dan mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.]]>
<![CDATA[Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif ]]>
<![CDATA[Maritza, Dhiya Fahriyyah]]>;
<![CDATA[Taufiqurokhman, Taufiqurokhman]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI Vol. 14 No. 1 (2024): Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM SYEKH YUSUF ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33592/jiia.v14i2.4679
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah menganalisis peran masyarakat sipil (organisasi) dalam meningkatkan akuntabilitas birokrasi melalui pengawasan publik. Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia dan negara lain. Fungsinya sebagai jembatan antara pemerintah dan warga, meningkatkan partisipasi publik, mengadvokasi perubahan kebijakan. Beberapa contoh organisasi Non Pemerintah (NGO) tersebut, adalah: (1) WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia); (2) Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA); (3) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Penelitian menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan lokus pada organisasi masyarakat sipil yang berhasil memantau kinerja birokrasi dan berfokus pada studi kasus berbagai organisasi masyarakat sipil yang telah berhasil memantau kinerja birokrasi dengan menggunakan tinjauan literatur yang komprehensif untuk mengeksplorasi temuan-temuan penelitian terbaru. Tiga teori yang menguatkan penelitian, yaitu Bovens (akuntabilitas), Putman (teori partisipasi publik) dan peran lembaga Ombudsman dalam menyelesaiakn aduan atau keluhan pelayanan publik dan mendorong pengawasan preventif yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Hasil penelitian menunjukkan peran masyarakat sipil dapat melakukan, seperti: (1) Pengawasan Pemerintah; (2) Advokasi Kebijakan; (3) Pemberdayaan Masyarakat; (4) Pendidikan dan Kesadaran Publik. Sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan efektifitas organisasi masyarakat sipil, akseptabilitas informasi, dan dukungan entitas pemerintah.]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Guru dalam Pendidikan Kesehatan Mental di PAUD Harapan Kita Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten ]]>
<![CDATA[Taufiqurokhman, Taufiqurokhman]]>;
<![CDATA[Andriansyah, Andriansyah]]>;
<![CDATA[Nurudin, Arif]]>;
<![CDATA[Nurhaida, Dida]]>;
<![CDATA[Tarti, Tarti]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 9 No 3 (2024): Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mathla'ul Anwar Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30653/jppm.v9i3.975
<![CDATA[Latar belakang permasalahan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah pentingnya pemberdayaan guru dalam pendidikan Kesehatan Mental (Kesmen) di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harapan Kita, Desa Pasir Durung. Seringnya pemadaman listrik yang tidak stabil mengakibatkan kesulitan akses internet sehingga informasi mengenai kesehatan mental sulit diperoleh oleh para guru PAUD. Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat (Pengmas) melalui pelatihan Kesmen bagi guru dapat meningkatkan kompetensi dalam menangani masalah Kesmen yang tujuan ahhirnya guru menjadi sehat dan terampil. Ahinya tercipta lingkungan belajar dalam mendukung perkembangan emosional dan psikologis guru dan anak. Metode penelitian adalah melaksanakan pelatihan Kesmen dengan Lokus di PAUD Harapan Kita. Pelatihan dalam kegiatan Pengmas bertujuan memperkuat Kesmen dalam pencegahan dan pengembangan pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berhasil membentuk kelompok guru yang peduli terhadap kesehatan mental. Para guru menjadi lebih aktif dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental di PAUD Harapan Kita. Selain, berhasil melaksanakan penyuluhan pendidikan kepada orang tua dan Masyarakat Masyarakat sekitar, baik secara individu maupun kelompok. The background to the Community Service problem is the importance of empowering teachers in Mental Health education (Kesmen) in Harapan Kita Early Childhood Education (PAUD), Pasir Durung Village. Frequent unstable power outages result in difficulty accessing the internet, making it difficult for PAUD teachers to obtain information about mental health. The aim of Community Service (Penmas) through Mensmen training for teachers is to increase competence in dealing with Mensmen's problems, the ultimate goal of which is to make teachers healthy and skilled. Ultimately, a learning environment is created to support the emotional and psychological development of teachers and children. The research method is to carry out Ministry of Health training with a Locus at PAUD Harapan Kita. Training in Community Service activities aims to strengthen Kesmen in prevention and learning development. The research results show that the training was successful in forming a group of teachers who care about mental health. Teachers have become more active in raising awareness of the importance of mental health at PAUD Harapan Kita. Apart from that, we have successfully carried out educational outreach to parents and the surrounding community, both individually and in groups.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MENURUNKAN ANGKA STUNTING ]]>
<![CDATA[Taufiqurokhman Taufiqurokhman]]>;
<![CDATA[Agus Suhardika]]>;
<![CDATA[Muhammad Sahrul]]>
<![CDATA[ KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services Vol 4, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah menjelaskan kebijakan strategi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi angka penurunan stunting yang kurang merata di setiap wilayah Provinsi DKI Jakarta menggunakan pendekatan kebijakan dan ilmu kesejahteraan sosial. Walaupun Provinsi DKI Jakarta memiliki angka penurunan prevalensi angka stunting terbaiknya dalam tujuh tahun terakhir dan menempati posisi kedua setelah Provinsi Bali dengan angka prevalensi dalam kategori rendah di Tahun 2022 mencapai 14,8 persen. Metodologi penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dan melakukan wawancara kepada kelompok terfokus yang melibatkan para pemangku kepentingan hingga pelaksana program di masyarakat untuk mengukur efektifitas strategi kebijakan yang dilaksanakan di lapangan. Data diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder melalui berbagai referensi.Hasil penelitian Provinsi DKI Jakarta sudah efektif dan tepat sasaran mengatasi penurunan angka stunting dengan dua kebijakan surat keputusan Gubernur Nomor 981 dan Tahun 2022 dengan menempatkan posisi kedua setelah Provinsi bali dengan angka stunting 14,8 persen indikator terendah dalam Badan Kesehatan Dunia (Word Health Organization). Hanya saja, hal tersebut membuat angka stunting yang kurang merata di wilayah DKI Jakarta. Sehingga memerlukan strategi kebijakan peningkatan kebijakan berupa Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang dibuat Provinsi DKI Jakarta untuk dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta agar lebih tepat sasaran dan data yang diperoleh bisa lebih akurat serta program penanganannya mengenai kelompok sasaran. Kata Kunci: Kebijakan stratgi, menurunkan angka stunting]]>
