Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

Relasi dan Pengaruh Budaya terhadap Kebijakan Publik: Analisis Faktor-Faktor dalam Pembuatan Kebijakan Nurmitae, Nurmitae; Taufiqurokhman, Taufiqurokhman
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas hubungan antara budaya dengan kebijakan publik serta faktor-faktor yang memengaruhi proses pembuatan kebijakan. Dalam konteks masyarakat multikultural, budaya memainkan peran penting dalam membentuk perspektif, preferensi, dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Hal ini berdampak langsung pada kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana budaya lokal memengaruhi produk kebijakan publik, serta faktor-faktor yang turut memengaruhi proses perumusan kebijakan. Pendekatan yang digunakan adalah metode analisis literatur yang membahas teori kebijakan publik, budaya, serta studi kasus di berbagai negara dengan keanekaragaman budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya lokal yang kuat dapat mempengaruhi arah kebijakan, namun juga terdapat faktor-faktor lain seperti tekanan politik, ekonomi, dan sosial yang turut berperan dalam pembuatan kebijakan publik. Artikel ini menyarankan pentingnya kebijakan yang beradaptasi dengan budaya setempat untuk mencapai tujuan yang efektif dan diterima oleh masyarakat.
Transformasi E-Government: Mengevaluasi Dampak Digitalisasi terhadap Pelayanan Publik Taufiqurokhman, Taufiqurokhman; Pathony, Tony; Damanik, Fritz Hotman Syahmahita; Nurhakim, Arif; Judijanto, Loso
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i2.2390

Abstract

Transformasi E-Government menjadi topik utama dalam konteks pelayanan publik, seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak digitalisasi terhadap pelayanan publik melalui transformasi E-Government. Evaluasi ini mencakup analisis perubahan signifikan dalam cara pemerintah menyediakan layanan kepada masyarakat melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks ini, latar belakang penelitian mengidentifikasi kebutuhan untuk menyelaraskan pelayanan publik dengan perkembangan teknologi digital guna meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan responsivitas. Research gap terletak pada pemahaman mendalam terkait dampak nyata dari transformasi E-Government terhadap kualitas pelayanan publik. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami sejauh mana digitalisasi mampu mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Melalui tinjauan terhadap penelitian terdahulu, artikel ini mengeksplorasi berbagai model dan strategi implementasi E-Government serta mengidentifikasi keberhasilan dan kendala yang terkait. Dalam menganalisis dampak transformasi E-Government, artikel ini menyoroti aspek-aspek seperti peningkatan efisiensi administratif, partisipasi masyarakat, dan inovasi layanan publik. Di samping itu, pembahasan novelti melibatkan pemahaman lebih lanjut mengenai cara teknologi digital dapat diintegrasikan secara holistik dalam konteks pelayanan publik. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah memberikan pandangan yang komprehensif tentang transformasi E-Government dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan menggambarkan dampak positif dan tantangan yang mungkin dihadapi, artikel ini berupaya menyajikan gambaran yang holistik dan mendalam terkait peran teknologi dalam meningkatkan efektivitas pemerintah dalam melayani masyarakat.
Evaluasi Dampak Implementasi PMK Nomor 201/PMK.07/2022 Terhadap Ketahanan Pangan di Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau Ngatmono, Ngatmono; Ibrohim, Siti Noor Khatija; Dwi, Maya Puspita; Taufiqurokhman, Taufiqurokhman
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3858

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.07/2022 mengenai penggunaan dana desa tahun 2023, dengan fokus khusus pada kebijakan ketahanan pangan yang diatur dalam Pasal 35. Kebijakan ini mengharuskan setiap desa mengalokasikan minimal 20% dari Anggaran Dana Desa untuk program ketahanan pangan. Studi ini dilaksanakan di Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, menggunakan metode kualitatif dan wawancara untuk mengumpulkan data dari berbagai desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, tidak semua desa memenuhi persyaratan alokasi anggaran. Dari delapan desa yang diteliti, tiga desa gagal mengalokasikan 20% dari dana desa mereka untuk program ketahanan pangan. Pada tahap pelaksanaan, terdapat variasi signifikan dalam pendekatan yang digunakan oleh setiap desa, dengan 70% desa tidak melibatkan penyuluh pertanian dalam pelaksanaan program. Evaluasi program juga menunjukkan kelemahan, karena tidak ada keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari tingkat kecamatan hingga kabupaten, meskipun anggaran yang lebih besar telah dialokasikan. Kesimpulan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi PMK Nomor 201/PMK.07/2022 di Kecamatan Sematu Jaya belum optimal. Banyak desa yang tidak mematuhi persyaratan alokasi anggaran, serta pelaksanaan dan evaluasi program yang kurang efektif. Diperlukan peningkatan pengawasan dan bimbingan dari pihak terkait untuk memastikan bahwa program ketahanan pangan dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan mencapai tujuan yang diinginkan.
Strategies for Utilizing AI and Data Analytics to Improve the Effectiveness of Public Services in Indonesia: A Local Government Level Approach Judijanto, Loso; Taufiqurokhman, Taufiqurokhman; Hendrawan , Satya Arisena; Herwanto, Herwanto
West Science Business and Management Vol. 1 No. 05 (2023): West Science Business and Management
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsbm.v1i05.470

Abstract

This research investigates the strategies for utilizing artificial intelligence (AI) and data analytics to enhance the effectiveness of public services within Indonesian local governments. A quantitative analysis was conducted, involving a diverse sample of 200 participants, including local government officials, IT professionals, and citizens across various regions. The study employs a structural equation modeling approach, assessing the relationships between the implementation of AI, data analytics, and the effectiveness of public services. The measurement model confirms the reliability and validity of the constructs, while the structural model reveals significant positive paths from both data analytics and AI utilization to public service effectiveness. The findings contribute to the evolving landscape of technological integration in public administration, offering evidence-based insights for policymakers and practitioners.
Application of Restorative Justice in Statutory Practice Taufiqurokhman, Taufiqurokhman; Hariyanti Tarigan, Dilla; Kunto Wibisono, Danny
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 2 No. 9 (2024): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v2i9.339

Abstract

The purpose of the research is to provide an explanation of how restorative justice is used in constitutional practice. In its implementation there has been development, due to awareness of the importance of restorative justice. So, the support of various parties, government, non-governmental organizations, civil society is needed so that restorative justice becomes an integral part of the Indonesian justice system in facing the challenges of law enforcement and constitutional practices which are explained in detail in the theory of Restorative Justice and the effectiveness of law enforcement. The research method was carried out normatively and sociologically with a descriptive analytical research design and using secondary and tertiary data to explain the writing of the research with the research locus in the Constitutional Procedural Law (HTN) courts. The findings of research on how restorative justice is used in constitutional practices can make law enforcement procedures that are inclusive, fair, and beneficial to society stronger. The utilization of supportive equity can assist with fortifying the groundworks of Indonesian state organization which depends on the standards of a vote based system, equity, and common liberties (HAM). The findings of the research lead to the following recommendations: (1) Indonesia must begin the process of developing a restorative justice law: (2) the government needs to increase the capacity of institutions and human resources involved in restorative justice; (3) it is necessary to collaborate with various parties to increase public awareness of the benefits of restorative justice (4) collaborate with various stakeholders to evaluate the restorative justice program.
Pengaruh Penggunaan Media Sosial dan Interaksi Fisik terhadap Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Psikologis Remaja di Sekolah Menengah Pertama di Jakarta Purnomo, H.; Taufiqurokhman, Taufiqurokhman; Jafar, Nurhayati; Uyun, Zahrotul
Jurnal Multidisiplin West Science Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Multidisiplin West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jmws.v2i12.858

Abstract

Penelitian ini menyelidiki interaksi yang kompleks antara penggunaan media sosial, interaksi fisik, dan kesejahteraan remaja sekolah menengah pertama di Jakarta. Sampel yang terdiri dari 150 partisipan disurvei untuk mengeksplorasi frekuensi dan durasi penggunaan media sosial, pola interaksi tatap muka, dan hubungannya dengan kualitas hidup dan kesejahteraan psikologis. Pemodelan Persamaan Struktural dengan Kuadrat Terkecil Parsial (SEM-PLS) digunakan untuk menganalisis data. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan yang bernuansa antara penggunaan media sosial dan kesejahteraan, dengan sedikit dampak negatif yang teramati. Khususnya, interaksi fisik muncul sebagai prediktor yang kuat untuk kualitas hidup dan kesejahteraan psikologis, menggarisbawahi perannya yang tak tergantikan dalam perkembangan remaja. Yang mengejutkan, penelitian ini mengidentifikasi hubungan yang sinergis, yang menunjukkan bahwa dampak negatif dari penggunaan media sosial terhadap kesejahteraan dapat dikurangi jika diimbangi dengan interaksi tatap muka secara teratur. Analisis mediasi menyoroti peran pengurangan penggunaan media sosial sebagai mekanisme di mana interaksi fisik secara positif mempengaruhi kesejahteraan. Temuan studi ini memberikan wawasan berharga bagi para pendidik, orang tua, dan pembuat kebijakan, yang menekankan pentingnya pendekatan yang seimbang antara interaksi digital dan fisik dalam membina kesejahteraan remaja sekolah menengah pertama di Jakarta.
Tahap Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Objek Wisata Iskandar, Iskandar; Taufiqurokhman, Taufiqurokhman
Jurnal Publik Vol. 18 No. 02 (2024): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Pasca Sarjana Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52434/jp.v18i02.434

Abstract

Kebijakan pemerintah pusat dan fenomena wisatawan perkotaan mengunjungi daerah wisata pedesaan belum sepenuhnya diimbangi dengan optimalisasi pengelolaan objek wisata di tingkat desa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana inisiatif pemerintah desa dalam memanfaatkan objek wisata potensial yang ada, khususnya dalam pengelolaan Curug Dadali sebagai objek wisata di Desa Wargaasih, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan field research, serta menerapkan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif dengan jenis partisipasi pasif. Tahap penelitian dimulai dengan identifikasi keberadaan objek wisata alam potensial yang berada di wilayah desa tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Desa Wargaasih dalam pengelolaan objek wisata, khususnya Curug Dadali, sudah ada dan mengarah pada pemanfaatan objek wisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta kesejahteraan masyarakat. Namun, keterbatasan wawasan tentang kepariwisataan pengurus dan masyarakat sekitar, serta sosialisasi, menjadi hambatan dalam perkembangan pengelolaan. Sebagai rekomendasi, untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas pengelola, pemanfaatan potensi lokal secara maksimal, serta kerjasama antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya agar pengelolaan objek wisata dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat jangka panjang yang berkelanjutan.
Public Administration in Developing Countries: Mediating the Internalisation of Global Legal and Policy Frameworks of the SDGs Hasan, Syahrul; Taufiqurokhman, Taufiqurokhman; Satispi, Evi; Andriansyah, Andriansyah; Malik, Syaibatul Hamdi
Sinthop: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya Vol. 4 No. 2 (2025): July-December
Publisher : Lembaga Aneuk Muda Peduli Umat, Bekerjasama dengan LaKaspia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69548/sinthop.v4.i2.63.248-258

Abstract

This article examines the role of public administration in developing countries in internalising global legal and policy frameworks associated with the Sustainable Development Goals. The study employs a narrative literature review to synthesise research on administrative capacity, legal adaptation, and the influence of global political processes on national development strategies. The review shows that public administration provides the institutional means through which global commitments are interpreted and embedded in domestic policy. The ability of governments to coordinate sectoral institutions, manage information systems, and align national regulations with international norms shapes how far the SDGs can be translated into practical action. The literature also highlights variations in governance quality, regulatory coherence, and enforcement practices that influence the internalisation process. Global political developments such as development assistance and international monitoring further shape national responses, although their impact depends on the stability and capability of domestic administrative systems. The findings indicate that improvements in coordination, legal consistency, and accountability are important steps toward narrowing the gap between global frameworks and national implementation. These insights offer a conceptual foundation for understanding the institutional conditions that affect SDG progress in developing countries.
Utilization of Instagram as An Instrument of Public Policy Transparency: A Case Study of The Palangka Raya City Government Asmianur, Refa; Taufiqurokhman, Taufiqurokhman; Satispi, Evi; Andriansyah , Andriansyah; Awan, Akwila T.A
Sinthop: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya Vol. 4 No. 2 (2025): July-December
Publisher : Lembaga Aneuk Muda Peduli Umat, Bekerjasama dengan LaKaspia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69548/sinthop.v4.i2.65.351-362

Abstract

The rapid development of digital communication has encouraged local governments to use social media to strengthen public policy transparency. Instagram, as a visually oriented and interactive platform, is increasingly adopted to disseminate policy information and public service messages. This study examines how the Palangka Raya City Government uses Instagram to support public policy transparency by focusing on: (1) the types of policy information communicated and their framing, (2) the dominant communication strategy pattern (push, pull, or networked), and (3) the implications of these practices for citizen interaction and perceived transparency. The study adopts a purposive case approach and qualitative content analysis. Data were drawn from peer-reviewed academic literature, official local government documents, publicly accessible Instagram content from relevant official accounts, and supporting news coverage (2019–2024). The analysis assessed informational completeness (why–what–how–so what), communication strategies, and observable interaction cues (e.g., questions, complaints, clarifications, and visible responses). The findings indicate that Instagram contributes to transparency mainly by increasing policy visibility and providing basic informational access. Substantive transparency is more evident in service-oriented posts that offer actionable guidance and link citizens to formal disclosure and complaint mechanisms such as KIP/PPID and SP4N-LAPOR. However, communication remains predominantly push-oriented, while pull-based interaction is limited and networked collaboration is largely absent. Consequently, digital transparency tends to emphasize information dissemination rather than demonstrably meaningful participation, and any implications for public trust are discussed as inferences rather than directly measured outcomes.
EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK Sutrisno, Nisa Wening Asih; Taufiqurokhman, Taufiqurokhman; Rakinda, Oman Rohman
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 12 No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v12i1.5624

Abstract

This study is to assess the degree to which inclusive education policies have been used in Indonesian primary education units, pinpoint difficulties and barriers, and provide a scholarly contribution to the field of public administration studies, specifically with regard to the application of education policies. The study used a qualitative methodology and a literature review technique, critically examining government papers, policy documents, regulations, and other studies. The research was restricted to the conceptual and policy levels through the use of a literature review, which strengthened the theoretical knowledge and analytical foundation for the implementation of inclusive education policies. The findings show that while Indonesia has a solid legislative foundation for inclusive education, there are still a number of obstacles to overcome before it can be implemented in primary schools. Planning, organization, execution, and supervision are areas where disparities occur. Teachers lack the necessary pedagogical skills to work with pupils who have special needs, the inclusive organizational structure has not been developed adequately, and policy distribution has not been divided equally. Additionally, the quality of inclusive services is deteriorated by a lack of facilities, a tight budget, and social stigma.. Through a public governance approach that highlights the connection between policy design, institutional capability, and social dynamics in the context of primary education, this study strengthens the viewpoint of inclusive education policy implementation. The study's findings support the idea that Indonesia's problems with inclusive education stem not just from a lack of funding but also from a lack of ability to integrate policies and implement them across sectors. Therefore, attaining effective, equitable, and sustainable inclusive education requires interagency collaboration, strengthening governance, and methodically increasing teacher capacity.