Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

Strengthening Civic Unity Through Effectiveness of The Four Pillars Socialization Program in Indonesia Putra, Siki Andri; Izzatusholekha, Izzatusholekha; Andriansyah, Andriansyah; Taufiqurokhman, Taufiqurokhman
Jurnal Kebijakan Publik Vol 16, No 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v16i3.8849

Abstract

The persistent challenges of social fragmentation in Indonesia, particularly those rooted in ethnicity, religion, race, and inter-group (SARA) issues, highlight the urgency of reinforcing national values. To address this, the People’s Consultative Assembly of the Republic of Indonesia (MPR RI) initiated the Four Pillars Socialization Program, encompassing Pancasila, the 1945 Constitution, the Unitary State of the Republic of Indonesia, and Unity in Diversity. This study aims to evaluate the effectiveness of the program in strengthening civic unity and minimizing divisive sentiments. A qualitative approach with a descriptive-analytical design was employed, involving purposively selected participants consisting of community members, local leaders, and program facilitators. Data were collected through semi-structured interviews, program documents, and observations, while thematic analysis guided interpretation. The research applied the effectiveness framework of Kettner, Moroney, and Martin, which includes five indicators: Effort, Cost Efficiency, Results, Cost Effectiveness, and Impact. The findings reveal that while program efforts and coverage are extensive, cost efficiency and long-term impact remain inconsistent due to uneven resource allocation and the absence of systematic follow-up. Nevertheless, participants reported enhanced awareness of national values and greater civic enthusiasm. The study concludes that although the Four Pillars Socialization Program has strengthened short-term civic unity, its long-term sustainability requires continuous evaluation, cost adjustments, and integration with educational and cultural initiatives. These insights provide strategic implications for policymakers to refine civic education and counter SARA-related conflicts.
Sinergi Kebijakan Ekonomi dan Lingkungan: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Synergy of Economic and Environmental Policies: Towards Sustainable Development: Synergy of Economic and Environmental Policies: Towards Sustainable Development Pratama, Muhammad Anzarach; Taufiqurokhman, Taufiqurokhman; Yusuf, Muhamad
Pencerah Publik Vol. 11 No. 2 (2024): Pencerah Publik
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pencerah.v11i2.8731

Abstract

This study aims to analyze the synergy between economic policies and environmental policies in the context of sustainable development. The research method applied in this study is a systematic literature review, utilizing 500 scientific articles sourced from the Scopus database. Article reviews were conducted using the Vosviewer application to map and analyze the relationships between concepts as well as the main findings in the existing literature. The research findings reveal that the integration of economic and environmental policies through instruments such as carbon taxes, renewable energy subsidies, and environmental regulations that support innovation has enhanced the effectiveness in achieving sustainable development goals. Additionally, cross-sector collaboration and active stakeholder participation have proven to be key factors in creating harmonious and sustainable policies. This study contributes to the development of a research roadmap on the synergy between economic and environmental policies, providing a foundation for more in-depth and applicable future research. The limitation of this study is that the articles used are solely sourced from the Scopus database, thereby the research findings cannot comprehensively depict issues related to economic and environmental policies in various global contexts. Future research should utilize scientific articles sourced from other reputable international databases, such as Web of Science and Dimensions Scholars, to obtain a broader and deeper understanding of the synergy between economic and environmental policies. Thus, this study provides important insights for policymakers in designing effective strategies to achieve sustainable development through the integration of economic and environmental policies.
Relasi dan Pengaruh Budaya terhadap Kebijakan Publik: Analisis Faktor-Faktor dalam Pembuatan Kebijakan Nurmitae, Nurmitae; Taufiqurokhman, Taufiqurokhman
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas hubungan antara budaya dengan kebijakan publik serta faktor-faktor yang memengaruhi proses pembuatan kebijakan. Dalam konteks masyarakat multikultural, budaya memainkan peran penting dalam membentuk perspektif, preferensi, dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Hal ini berdampak langsung pada kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana budaya lokal memengaruhi produk kebijakan publik, serta faktor-faktor yang turut memengaruhi proses perumusan kebijakan. Pendekatan yang digunakan adalah metode analisis literatur yang membahas teori kebijakan publik, budaya, serta studi kasus di berbagai negara dengan keanekaragaman budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya lokal yang kuat dapat mempengaruhi arah kebijakan, namun juga terdapat faktor-faktor lain seperti tekanan politik, ekonomi, dan sosial yang turut berperan dalam pembuatan kebijakan publik. Artikel ini menyarankan pentingnya kebijakan yang beradaptasi dengan budaya setempat untuk mencapai tujuan yang efektif dan diterima oleh masyarakat.
Transformasi E-Government: Mengevaluasi Dampak Digitalisasi terhadap Pelayanan Publik Taufiqurokhman, Taufiqurokhman; Pathony, Tony; Damanik, Fritz Hotman Syahmahita; Nurhakim, Arif; Judijanto, Loso
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i2.2390

Abstract

Transformasi E-Government menjadi topik utama dalam konteks pelayanan publik, seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak digitalisasi terhadap pelayanan publik melalui transformasi E-Government. Evaluasi ini mencakup analisis perubahan signifikan dalam cara pemerintah menyediakan layanan kepada masyarakat melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks ini, latar belakang penelitian mengidentifikasi kebutuhan untuk menyelaraskan pelayanan publik dengan perkembangan teknologi digital guna meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan responsivitas. Research gap terletak pada pemahaman mendalam terkait dampak nyata dari transformasi E-Government terhadap kualitas pelayanan publik. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami sejauh mana digitalisasi mampu mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Melalui tinjauan terhadap penelitian terdahulu, artikel ini mengeksplorasi berbagai model dan strategi implementasi E-Government serta mengidentifikasi keberhasilan dan kendala yang terkait. Dalam menganalisis dampak transformasi E-Government, artikel ini menyoroti aspek-aspek seperti peningkatan efisiensi administratif, partisipasi masyarakat, dan inovasi layanan publik. Di samping itu, pembahasan novelti melibatkan pemahaman lebih lanjut mengenai cara teknologi digital dapat diintegrasikan secara holistik dalam konteks pelayanan publik. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah memberikan pandangan yang komprehensif tentang transformasi E-Government dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan menggambarkan dampak positif dan tantangan yang mungkin dihadapi, artikel ini berupaya menyajikan gambaran yang holistik dan mendalam terkait peran teknologi dalam meningkatkan efektivitas pemerintah dalam melayani masyarakat.
Evaluasi Dampak Implementasi PMK Nomor 201/PMK.07/2022 Terhadap Ketahanan Pangan di Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau Ngatmono, Ngatmono; Ibrohim, Siti Noor Khatija; Dwi, Maya Puspita; Taufiqurokhman, Taufiqurokhman
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3858

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.07/2022 mengenai penggunaan dana desa tahun 2023, dengan fokus khusus pada kebijakan ketahanan pangan yang diatur dalam Pasal 35. Kebijakan ini mengharuskan setiap desa mengalokasikan minimal 20% dari Anggaran Dana Desa untuk program ketahanan pangan. Studi ini dilaksanakan di Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, menggunakan metode kualitatif dan wawancara untuk mengumpulkan data dari berbagai desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, tidak semua desa memenuhi persyaratan alokasi anggaran. Dari delapan desa yang diteliti, tiga desa gagal mengalokasikan 20% dari dana desa mereka untuk program ketahanan pangan. Pada tahap pelaksanaan, terdapat variasi signifikan dalam pendekatan yang digunakan oleh setiap desa, dengan 70% desa tidak melibatkan penyuluh pertanian dalam pelaksanaan program. Evaluasi program juga menunjukkan kelemahan, karena tidak ada keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari tingkat kecamatan hingga kabupaten, meskipun anggaran yang lebih besar telah dialokasikan. Kesimpulan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi PMK Nomor 201/PMK.07/2022 di Kecamatan Sematu Jaya belum optimal. Banyak desa yang tidak mematuhi persyaratan alokasi anggaran, serta pelaksanaan dan evaluasi program yang kurang efektif. Diperlukan peningkatan pengawasan dan bimbingan dari pihak terkait untuk memastikan bahwa program ketahanan pangan dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan mencapai tujuan yang diinginkan.
Strategies for Utilizing AI and Data Analytics to Improve the Effectiveness of Public Services in Indonesia: A Local Government Level Approach Judijanto, Loso; Taufiqurokhman, Taufiqurokhman; Hendrawan , Satya Arisena; Herwanto, Herwanto
West Science Business and Management Vol. 1 No. 05 (2023): West Science Business and Management
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsbm.v1i05.470

Abstract

This research investigates the strategies for utilizing artificial intelligence (AI) and data analytics to enhance the effectiveness of public services within Indonesian local governments. A quantitative analysis was conducted, involving a diverse sample of 200 participants, including local government officials, IT professionals, and citizens across various regions. The study employs a structural equation modeling approach, assessing the relationships between the implementation of AI, data analytics, and the effectiveness of public services. The measurement model confirms the reliability and validity of the constructs, while the structural model reveals significant positive paths from both data analytics and AI utilization to public service effectiveness. The findings contribute to the evolving landscape of technological integration in public administration, offering evidence-based insights for policymakers and practitioners.
Application of Restorative Justice in Statutory Practice Taufiqurokhman, Taufiqurokhman; Hariyanti Tarigan, Dilla; Kunto Wibisono, Danny
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 2 No. 9 (2024): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v2i9.339

Abstract

The purpose of the research is to provide an explanation of how restorative justice is used in constitutional practice. In its implementation there has been development, due to awareness of the importance of restorative justice. So, the support of various parties, government, non-governmental organizations, civil society is needed so that restorative justice becomes an integral part of the Indonesian justice system in facing the challenges of law enforcement and constitutional practices which are explained in detail in the theory of Restorative Justice and the effectiveness of law enforcement. The research method was carried out normatively and sociologically with a descriptive analytical research design and using secondary and tertiary data to explain the writing of the research with the research locus in the Constitutional Procedural Law (HTN) courts. The findings of research on how restorative justice is used in constitutional practices can make law enforcement procedures that are inclusive, fair, and beneficial to society stronger. The utilization of supportive equity can assist with fortifying the groundworks of Indonesian state organization which depends on the standards of a vote based system, equity, and common liberties (HAM). The findings of the research lead to the following recommendations: (1) Indonesia must begin the process of developing a restorative justice law: (2) the government needs to increase the capacity of institutions and human resources involved in restorative justice; (3) it is necessary to collaborate with various parties to increase public awareness of the benefits of restorative justice (4) collaborate with various stakeholders to evaluate the restorative justice program.
Implementation of Structure Simplification Policy At Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta Hidayati, Farida; Setyaningsih, Ambar; Noermansyah, Ashep Ramdhan; Dewi, Maya Puspita; Taufiqurokhman, Taufiqurokhman
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 5 No. 7 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v5i7.1110

Abstract

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta has implemented policies related to simplifying organizational structures by Regulation Manteri Utilization State Apparatus and Bureaucratic Reform number 25 of 2021 concerning Simplification of Organizational Structures in Institutions. According to Charles O Jones, the success of policy implementation can be seen from 3 things, namely: (1) Organization, (2) Interpretation, and (3) Application. From the results of existing secondary data analysis, the implementation of policies related to simplifying the organizational structure has been carried out well where, in terms of organization, UIN Syarif Hidayatullah has made structural adjustments by eliminating echelon III and IV administrative positions, transferring them to functional positions. Apart from that, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta has also implemented a working team as a result of the simplification of the structure, where the working team was formed to achieve certain activity targets. In terms of interpretation, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta has also implemented strategic steps in implementing the structure simplification policy, namely: (1) mapping of organizational units, (2) submitting mapping results to leadership and (3) verification and validation of mapping. If the implementation of the structure simplification policy was carried out after the Regulation of the Minister of Religion was issued, there was a change in the organizational structure which was followed by the elimination of echelon III and IV administrative officials into functional positions and the formation of work teams to support the achievement of organizational performance. In its implementation, there are still obstacles where the functional position groups resulting from the equalization have not been able to carry out their functions optimally because they require time to adjust to the duties and functions of their new positions and the competency standards that should be possessed by functional officials have not been met. Increasing competency for functional officials as a result of equalization should be a common concern to improve organizational performance.
Pengaruh Penggunaan Media Sosial dan Interaksi Fisik terhadap Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Psikologis Remaja di Sekolah Menengah Pertama di Jakarta Purnomo, H.; Taufiqurokhman, Taufiqurokhman; Jafar, Nurhayati; Uyun, Zahrotul
Jurnal Multidisiplin West Science Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Multidisiplin West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jmws.v2i12.858

Abstract

Penelitian ini menyelidiki interaksi yang kompleks antara penggunaan media sosial, interaksi fisik, dan kesejahteraan remaja sekolah menengah pertama di Jakarta. Sampel yang terdiri dari 150 partisipan disurvei untuk mengeksplorasi frekuensi dan durasi penggunaan media sosial, pola interaksi tatap muka, dan hubungannya dengan kualitas hidup dan kesejahteraan psikologis. Pemodelan Persamaan Struktural dengan Kuadrat Terkecil Parsial (SEM-PLS) digunakan untuk menganalisis data. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan yang bernuansa antara penggunaan media sosial dan kesejahteraan, dengan sedikit dampak negatif yang teramati. Khususnya, interaksi fisik muncul sebagai prediktor yang kuat untuk kualitas hidup dan kesejahteraan psikologis, menggarisbawahi perannya yang tak tergantikan dalam perkembangan remaja. Yang mengejutkan, penelitian ini mengidentifikasi hubungan yang sinergis, yang menunjukkan bahwa dampak negatif dari penggunaan media sosial terhadap kesejahteraan dapat dikurangi jika diimbangi dengan interaksi tatap muka secara teratur. Analisis mediasi menyoroti peran pengurangan penggunaan media sosial sebagai mekanisme di mana interaksi fisik secara positif mempengaruhi kesejahteraan. Temuan studi ini memberikan wawasan berharga bagi para pendidik, orang tua, dan pembuat kebijakan, yang menekankan pentingnya pendekatan yang seimbang antara interaksi digital dan fisik dalam membina kesejahteraan remaja sekolah menengah pertama di Jakarta.
Tahap Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Objek Wisata Iskandar, Iskandar; Taufiqurokhman, Taufiqurokhman
Jurnal Publik Vol. 18 No. 02 (2024): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Pasca Sarjana Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52434/jp.v18i02.434

Abstract

Kebijakan pemerintah pusat dan fenomena wisatawan perkotaan mengunjungi daerah wisata pedesaan belum sepenuhnya diimbangi dengan optimalisasi pengelolaan objek wisata di tingkat desa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana inisiatif pemerintah desa dalam memanfaatkan objek wisata potensial yang ada, khususnya dalam pengelolaan Curug Dadali sebagai objek wisata di Desa Wargaasih, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan field research, serta menerapkan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif dengan jenis partisipasi pasif. Tahap penelitian dimulai dengan identifikasi keberadaan objek wisata alam potensial yang berada di wilayah desa tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Desa Wargaasih dalam pengelolaan objek wisata, khususnya Curug Dadali, sudah ada dan mengarah pada pemanfaatan objek wisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta kesejahteraan masyarakat. Namun, keterbatasan wawasan tentang kepariwisataan pengurus dan masyarakat sekitar, serta sosialisasi, menjadi hambatan dalam perkembangan pengelolaan. Sebagai rekomendasi, untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas pengelola, pemanfaatan potensi lokal secara maksimal, serta kerjasama antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya agar pengelolaan objek wisata dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat jangka panjang yang berkelanjutan.