Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.958
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Business UHO: Jurnal Administrasi Bisnis JURNAL ILMIAH MAHASISWA AGROINFO GALUH JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Amsir Law Jurnal (ALJ) Edu Sociata : Jurnal Pendidikan Sosiologi JURNAL PILAR KEADILAN PAMARENDA : Public Administration and Government Journal Jurna Beta Kimia (Indonesian of Interdisciplinary Journal) Kongga : Jurnal Pengabdian Masyarakat
nasir, muh
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Juridical Review of Land Acquisition for Public Interest Based on Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Public Interest Muchtar, Andhyka; Yani, Akhmad; Nasir, Muh
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 8, No 2 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v8i2.6772

Abstract

Regulations on Land Acquisition for development in the public interest are regulated in Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest and its Implementing Regulations are regulated by Presidential Regulations and Regulations of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia. Land acquisition for development in the public interest is carried out through several stages, namely planning, preparation, implementation and delivery of results. Implementation of land acquisition also often intersects with fundamental legal issues such as human rights, the principle of justice, the principle of balance between the interests of the state and the interests of society both in terms of individual or group. This article was written using the method normative legal research In this type of legal research, law is often conceptualized as what is written in statutory regulations (law in books) or law is conceptualized as rules or norm.
Kedudukan Guru Sebagai Pendidik Nasir, Muh; Damopolii, Muljono; Yuspiani, Yuspiani
EDU SOCIATA ( JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI ) Vol 7 No 1 (2024): Edu Sociata : Jurnal Pendidikan Sosiologi
Publisher : EDU SOCIATA ( JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33627/es.v7i1.1985

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kedududkan guru sebagai pendidik Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis konten untuk mengidentifikasi kedudukan guru sebagai pendidik, peneliti menjelajahi perpustakaan nasional, beberapa mesin pencari berbasis web untuk mengumpulkan informasi digital yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran, motivator, dan contoh teladan bagi peserta didik, kedudukan guru sebagai pendidik memegang peranan penting dalam mencetak generasi masa depan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan pengakuan yang lebih besar terhadap peran guru, serta upaya kolaboratif antara semua pihak terkait untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan berdaya saing
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Bahri, Syaiful; Nasir, Muh
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 6 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.42410

Abstract

Sexual abuse, particularly against kids, is a grave issue due to its profound physical and psychological repercussions. Despite the existence of legislative frameworks like the Criminal Code and the Child Protection Law, implementation and enforcement encounter obstacles include insufficient proof and societal stigma. The case study of Case Number 1091/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr exemplifies endeavors to uphold the law against offenders of child sexual exploitation, highlighting the necessity to enhance legislation and public awareness for more effective and equitable management of sexual abuse. The judge's ruling indicated that the defendant, Muhammad Fatih Mujahid, was conclusively found guilty of engaging in the economic and/or sexual exploitation of children. The defendant received a term of 7 years and 6 months in prison, along with a fine of 100 million rupiah. If the fine remains unpaid, it will be substituted by a three-month prison sentence. The government must enhance initiatives to fortify legislation and policies that are more efficacious in preventing and addressing instances of child sexual abuse. This entails informing the public of children's rights and the legal ramifications of maltreatment.Keywords: Sexual Abuse; Children; Criminal Acts AbstrakPelecehan seksual, khususnya terhadap anak-anak, merupakan masalah serius karena dampak fisik dan psikologisnya yang mendalam. Meskipun telah ada kerangka legislatif seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak, implementasi dan penegakannya menghadapi kendala termasuk bukti yang tidak memadai dan stigma masyarakat. Studi kasus Nomor 1091/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr merupakan contoh upaya untuk menegakkan hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual anak, yang menyoroti perlunya peningkatan legislasi dan kesadaran publik untuk pengelolaan pelecehan seksual yang lebih efektif dan adil. Putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa, Muhammad Fatih Mujahid, secara meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak-anak. Terdakwa dijatuhi hukuman 7 tahun 6 bulan penjara, beserta denda 100 juta rupiah. Jika denda tetap tidak dibayar, akan diganti dengan hukuman penjara tiga bulan. Pemerintah harus meningkatkan inisiatif untuk memperkuat undang-undang dan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani kasus pelecehan seksual anak. Hal ini mencakup pemberian informasi kepada masyarakat tentang hak-hak anak dan konsekuensi hukum dari penganiayaan.Kata Kunci : Pelecehan Seksual; Anak; Tindak Pidana.
Eksekusi Barang Jaminan Fidusia Penyebab Timbulnya Masalah Hukum Hidayat, Syaiful; Geraldo, Jendri; Nasir, Muh
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.42362

Abstract

A Consumer Financing Agreement is a legal construct derived from a lease agreement. Acquiring motor vehicles through instalment purchases is advantageous for low-income, fragile economies. A Consumer Agreement with a fiduciary guarantee allows an individual to acquire a motor vehicle without immediate cash payment to enhance their operating activity. Nonetheless, executing this Consumer Financing Agreement encounters numerous challenges, as customers/debtors cannot meet their instalment obligations as per the designated schedule, resulting in adverse credit outcomes and the enforcement of goods subject to fiduciary guarantees. This study informs the public that collateral enforcement must be conducted through the judicial system and cannot be arbitrary. This study employs Analytical Descriptive Research, which involves elucidating a specific issue at a designated time and location where "Debt Collectors" execute operations to reclaim collateral, specifically motor vehicles, on the road. This process has legal implications for the financing company's efforts to recover debts from debtors, as the execution process mandated through the Head of the District Court is protracted.Keywords: Law; Legal Problems; Justice Abstrak:Perjanjian Pembiayaan Konsumen merupakan konstruksi hukum yang berasal dari perjanjian sewa guna usaha. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan ekonomi rapuh, membeli kendaraan bermotor melalui pembelian angsuran merupakan hal yang menguntungkan. Perjanjian Konsumen dengan jaminan fidusia memungkinkan seseorang untuk membeli kendaraan bermotor tanpa pembayaran tunai langsung untuk meningkatkan aktivitas operasional mereka. Meskipun demikian, pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini menghadapi berbagai tantangan, karena nasabah/debitur tidak dapat memenuhi kewajiban angsuran mereka sesuai jadwal yang ditetapkan, yang mengakibatkan hasil kredit yang merugikan dan penegakan barang yang tunduk pada jaminan fidusia. Studi ini berupaya untuk menginformasikan kepada publik bahwa penegakan agunan harus dilakukan melalui sistem peradilan dan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Studi ini menggunakan Penelitian Deskriptif Analitis, yang melibatkan penjelasan masalah tertentu pada waktu dan lokasi yang ditentukan di mana "Penagih Utang" melakukan operasi untuk mendapatkan kembali agunan, khususnya kendaraan bermotor, di jalan. Proses ini memiliki implikasi hukum terhadap upaya perusahaan pembiayaan untuk menagih utang dari debitur, karena proses eksekusi yang diamanatkan melalui Kepala Pengadilan Negeri berlarut-larut.Kata Kunci: Hukum; Masalah Hukum; Keadilan
Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor dalam Proses Persidangan di Bawaslu Suryani, Lilis; Rasyid, Muh Fadli Faisal; Nasir, Muh; Suprapto, Suprapto; Daud, Fadly; Sahrir, Salman; Latif, Asriyadi; Purwanda, Nur Widia
Amsir Law Journal Vol 6 No 1 (2024): October (Special Issue: Implications of the Constitutional Court Decision on the
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v6i1.591

Abstract

The lack of specific regulations regarding the protection of whistleblowers in Law Number 10 of 2016 and Law Number 7 of 2017, apparently intersects with the issue of mechanisms and procedures for the protection of whistleblowers. The guarantee of protection for whistleblowers in Law No. 31 of 2014 is only on criminal protection. Meanwhile, administrative and ethical violations have not been well accommodated. The focus of related research is to describe the role and responsibility of Election Supervisory Board (Bawaslu) in providing legal protection to the reporting witness during the trial process at Bawaslu. In addition, it is also to find a form of legal protection for the reporting witness during the process at the Bawaslu hearing. Bawaslu plays a role in law enforcement related to general election violations which are administrative, criminal, and code of ethics violations of election organizers. Responsible for handling reports and findings of general election violations by processing and following up in accordance with applicable procedures. Provide recommendations to the authorities to follow up on a violation. Resolving disputes over the electoral process involving election participants, election organizers, or other interested parties. Avoiding the reporting witness from feeling insecure which can also potentially affect public confidence in the integrity of the trial process in Bawaslu. In addition, there is also a need for a correlation between Witness and Victim Protection Agency and Bawaslu to achieve balanced handling and not psychologically harm the reporting witness. ___ Referensi Buku dengan penulis: Theofany, S. (2019). Indeks Kinerja Hak Asasi Manusia Pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara. Artikel jurnal: Adhyaksa, G., Fathanudien, A., & Al-azizi, W. A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Saksi Tindak Pidana Korupsi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dinamika Hukum Terkini, 6(2), 31-50. https://journalpedia.com/1/index.php/dht/article/view/1048 Awaluddin, M., Siallagan, D. Y., Prestoroika, E., & Qadri, U. (2023). Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penangganan Pelanggaran Pemilu (Studi Kasus Netralitas ASN di Kota Pontianak. Jurnal Perspektif Administrasi dan Bisnis, 4(1), 55-62. https://doi.org/10.38062/jpab.v4i1.454 Darmayanti, Y. P., Sedia, I. W., & Moedy, E. R. S. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Memperkuat Lembaga Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Kabupaten Badung. Jurnal Ilmiah Cakrawarti, 7(1), 36-41. https://doi.org/10.47532/jic.v7i1.964 Djamaludin, D., & Arrasyid, Y. (2024). Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, 5(2), 30-44. https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.188 Fachrodin, F. (2019). Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana tentang Perlindungan Saksi dalam Proses Peradilan. INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan, 5(1), 1-12. http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/87 Farhati, M. Z., Apriliyani, A., Hernawan, D., & Ramdani, F. T. (2024). Implementasi Penanganan Tindak Lanjut Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu. Karimah Tauhid, 3(7), 7903-7917. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i7.14271 Firmanto, A. A. (2022). Penanganan Pelanggaran Administrasi Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dan Masa Depan Demokrasi Lokal di Indonesia. Jurnal Empati Kadarkum, 1(1). 7-16. https://www.ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/empatikadarkum/article/view/7427 Hadi, Y. (2024). Pemberian Biaya Penganti terhadap Saksi Perkara Pidana pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Polres Aceh Tengah. Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora, 2(3), 673-687. https://doi.org/10.5281/zenodo.12743206 Haryani, R. (2023). Optimalisasi Kewenangan Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Lembaga yang Menjalankan Fungsi Peradilan menurut Undang-Undang Pemilu. Binamulia Hukum, 12(1), 89-98. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.347 Kasim, A., & Purnamasari, A. I. (2021). Dekonstruksi Penanganan Pelanggaran Administrasi yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pilkada. Mimbar Hukum, 33(2), 494-520. https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.3730 Lesmana, T. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor (Whistleblower) Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2(1), 45-53. https://doi.org/10.572349/civilia.v2i2.228 Maria, A. (2023). Peran Bawaslu Daerah sebagai Pengawas dalam Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu di Kota Sukabumi. Rechtsnrmen Jurnal of Law, 1(4), 205-220. https://eprints.ummi.ac.id/3676/ Natalia, S. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). Lex Crimen, 2(2), 56-64. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1541 Nugraha, W. (2023). Efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam Proses Pendaftaran Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor: 003/PS. Reg/Bawaslu/X/2022. UNES Law Review, 5(4), 3897-3916. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.711 Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(2), 170-196. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196 Purwanda, S. (2020). The Existence of the Right to Books for Frontier, Outermost and Disadvantaged Regions as Part of the Right to Enjoy Education. JL Pol'y & Globalization, 95, 42. https://doi.org/10.7176/JLPG/95-07 Purwanda, S., Ambarwati, A., Darmawati, D., & Prayudi, P. (2024). Haluan Kesejahteraan Sosial dalam Diskursus Teori-Teori Keadilan. Dinamika Hukum, 25(1), 152-161. https://doi.org/10.35315/dh.v25i1.9819
ANALISIS PERBUATAN WANPRESTASI PIHAK PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA RUMAH : Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Bahri, Syamsul; Nasir, Muh
Jurnal Pilar Keadilan Vol. 3 No. 1 (2023): Pilar Keadilan
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sewa merupakan kesepakatan Bersama oleh masing-masing pihak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kasus yang diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1507 K/PDT/2010 menunjukan telah terjadi penyewaan lahan sejak 20 Desember 1959. Gugatan perkara terebut terjadi karena ahli waris penyewa berhenti membayar sewa dan karena ahli waris keduanya para pihak tidak memperbaharui perjanjian; oleh karena itu hubungan itu dibatalkan menurut hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghuni Rumah Oleh Bukan Pemilik yang mengatakan bahwa penghunian rumah sah oleh bukan pemilik sah bila ada persetujuan atau izin pemilik, dan kontrak sewa rumah, tertulis atau tidak tertulis, yang tidak menyebutkan batas waktu dan perna terjadi sebelum undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 diundangkan, dinyatakan bubar dalam jangka waktu tiga tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Bersifat diskriptif maksudnya penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, dimana penulis memperoleh data primer dari studi bahan kepustakaan, yang kemudian dipadukan dengan bahan penelitian sekunder, digabung bersama-sama sehingga mampu ditarik kesimpulan maupun saran sebagai berikut : 1. Akibat hukum yang timbul jika pihak penyewa melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa yang telah lama disewanya adalah keharusan atau kemitian bagi penyewa untuk membayar ganti rugi (schadevergoeding) pada pihak yang menyewakan atau dapat menuntut pembatalan perjanjian. Hal ini terjadi karena penyewa dalam melakukan perjanjian tersebut telah terlambat dari jadwal waktu ataupun lalai dari yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pembayaran ganti rugi tersebut, dihitung sejak saat terjadinya kelalaian. Dalam perkara ini, termohon kasasi menyatakan bahwa para pemohon kasasi I dan II telah wanprestasi karena para pemohon kasasi berhenti membayar uang sewa yang seharusnya dibayarkan pada termohon kasasi. Namun Manjelis Hakim memutuskan para pemohon kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena antara termohon kasasi dengan para pemohon sebenarnya tidak perna melakukan perjanjian sewa menyewa rumah. 1. Bagi para pihak yakni penyewa dan pemilik rumah yang telah melakukan Perjanjian sewa-menyewa yang tidak menentukan jangka waktu sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik baik secara akta dibawah tangan maupun akta notaris sebaiknya memperbaharui perjanjian sewa menyewa jika ada keinginan untuk melanjutkan perjanjian tersebut. Sehingga hal ini diharapkan agar adanya kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian sewa-menyewa rumah tersebut.
A Criminological Review of Individuals Involved in Collective Crimes of Handling Nasir, Muh; Aminah, Sitti
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v11i2.45684

Abstract

The crime of receiving money, especially when committed collectively, has a profound impact on the economic and social stability of society. This crime includes receiving, purchasing, or concealing the proceeds of a crime and often involves multiple individuals with various roles in the collective action. In the context of law enforcement, proving the involvement of individuals in the crime of receiving money is a significant challenge, so a coordinated strategy is necessary among the police, prosecutors, and courts to ensure that justice is upheld effectively.This study aims to examine the enforcement of criminal law against individuals involved in the crime of receiving stolen money and to analyse effective strategies for handling such cases. The research method employed is a normative legal approach, studying the application of criminal law norms in cases involving the receipt of money and the role of law enforcement agencies in the investigation and prosecution process.The results of the study indicate that law enforcement against the crime of receiving money requires solid and integrated coordination between law enforcement agencies. Strengthening the capacity of law enforcement officers, utilising information technology, and reforming legal policies are important steps in increasing the effectiveness of handling cases of money laundering. Additionally, increasing public legal awareness and protecting crime victims are integral components of this crime prevention strategy.Keywords: Handling, Law Enforcement, Crime.
Legal Analysis of Divorce Due to Domestic Disputes and Quarrels in Religious Court Decision Number 1426/Pdt.G/2024/PA.Krs Nasir, Muh; Aji, Aji
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v11i4.45682

Abstract

Marriage is the implementation of the constitutional rights of every citizen guaranteed by Article 28B Paragraph (1) of the 1945 Constitution concerning the right to form a family and continue the lineage through a legal marriage. In addition, Article 28D Paragraph (1) affirms the right of every individual to obtain recognition, guarantees, protection, and fair legal certainty and equal treatment before the law. In this context, marriage is regulated by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which affirms that marriage aims to form a happy and eternal family based on the Almighty God. However, in practice, not all marriages run harmoniously and many end in divorce due to prolonged disputes and quarrels.This study aims to analyze the legal aspects of divorce due to disputes and quarrels in the household based on the Decision of the Religious Court Number 1426/Pdt.G/2024/PA.Krs. The research method used is normative juridical, with a statutory approach and analysis of court decisions to understand the legal basis, trial process, and judges' considerations in deciding divorce cases.The results of the study indicate that the divorce in this case was caused by household disharmony that continued since April 2016 until its peak in January 2017, which culminated in a divorce petition by the plaintiff. The court decided the divorce by granting iddah, mut'ah, and child support to the entitled party. This case emphasizes the importance of strengthening the mediation mechanism in the divorce process so that dispute resolution can be achieved peacefully before entering the court realm. Keywords: Dispute, Divorce, Quarrel.
Review of Ratio Decidendi, the Public Prosecutor's Demands in Ultra Petita Against Criminal Law Enforcement in Indonesia Nasir, muh
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ratio Decidendi Hakim in deciding cases that are Ultra Petita in criminal law enforcement in Indonesia. Ultra Petita is a judge's decision that decides outside of the Public Prosecutor's indictment, while the background for writing this thesis is Ultra Petita's decision  which is contrary to Article 182 Paragraph (4) of the Criminal Procedure Code which states that the Judge's deliberations in his decision must be based on the indictment and everything that has been proven in the trial and in the rules of Article 183 of the Criminal Procedure Code states that the Judge in deciding the case is based on the above at least 2 (two) pieces of evidence and conviction, The problem used in this study is what  is the ratio of decidendi to the judge's ultra petita verdict  in criminal cases in Indonesia? And what are the implications of the existence of the judge's ultra petita verdict  in criminal law enforcement in Indonesia? The method used in this thesis is normative-empirical. Normative-Empirical Law Research (applied law research), which is a research that uses normative-empirical legal case studies in the form of legal behavior products, namely a combination of research on legal principles. Research on legal systematics. Research on the level of legal synchronization. Legal history research. Comparative legal research.  Meanwhile, Sociological or Empirical Law Research, which consists of: Research on legal identification. Research on legal effectiveness The results of the research The ultra petita  verdict is a decision issued by a panel of judges in a case outside the indictment of the Public Prosecutor, because it is known that the indictment was prepared incarefully so that it could not be proven in court. There are several examples of ultra petita  decisions within the framework of criminal law enforcement in Indonesia. Among them are: Decision Number: 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN. JKT. PST related to corruption cases, Decision Number: 55/Pid.Sus/2019/Sit related to narcotics possession cases, Decision Number: 240/Pid.Sus/2021/PN. TNG related to the Narcotics case, Decision Number: 537/Pid/B/2007/PN.Jkt The team is related to the murder case, Decision Number: 314/Pid.Sus/2015/PN. Rap is related to the Narcotics case, and Decision Number: 407/Pid.Sus/2015/PN. SBY is related to a narcotics case. The six decisions are ultra petita because of the inaccuracy of the Public Prosecutor in compiling the indictment, so that in order to give a verdict to the defendant who has actually committed a criminal act, in this case the panel of judges uses other similar articles so as not to do the same. Therefore, in the perspective  of the ratio decidendi theory, judges' decisions must be able to present alternatives that can be an option in efforts to enforce justice.
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kewirausahaan BUMDes melalui Pelatihan Partisipatif di Desa Morome, Sulawesi Tenggara Taufik; Erni Qomariyah; Candra Puspitaningtyas; Mustafa, La Ode; Nasir, Muh
Kongga : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2025): Edisi Juni
Publisher : Laboratorium Ilmu Politik dan Pemerintahan FISIP UHO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/kongga.v3i1.41

Abstract

Program pelatihan kewirausahaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keterampilan kewirausahaan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Morome, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim pengabdian dari Jurusan Ilmu Administrasi FISIP UHO bekerja sama dengan pemerintah desa dan mahasiswa KKN MBKM. Metode pelatihan meliputi ceramah interaktif, diskusi, dan praktik lapangan yang berfokus pada perencanaan usaha, pemasaran, serta pengelolaan keuangan. Hasil evaluasi pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pemahaman peserta sebesar 65%. Selain itu, peserta menunjukkan partisipasi aktif dalam menyusun rencana usaha yang berbasis pada potensi lokal desa. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap transformasi kelembagaan BUMDes, peningkatan jiwa kewirausahaan masyarakat, dan penguatan sinergi antara akademisi, pemerintah desa, dan warga. Pelatihan ini menjadi model pemberdayaan masyarakat berbasis kewirausahaan sosial yang dapat direplikasi di wilayah lain. Diperlukan tindak lanjut berupa pendampingan intensif dan dukungan kebijakan desa untuk memastikan keberlanjutan program ini.
Co-Authors Aji, Aji Andhyka Muchtar, Andhyka Anwar, Mahgial Candra Puspitaningtyas Daud, Fadly Effendi, Hendi Erni Qomariyah Faradila, Desi Geraldo, Jendri Habeahan, Rasman Hakim, Syamsudin Jusni, Jusni kambolong, makmur La Bilu, La Bilu Latif, Asriyadi Lilis Suryani Ma’tan, Yusrianti Muljono Damopolii Musran Munizu mustafa, la ode Priandi Priandi Purwanda, Nur Widia Rasyid, Muh Fadli Faisal RESTU PRAMBUDI, RILO Sadik, Fahmi Sahrir, Salman saidin, saidin Sitti Aminah Suprapto Suprapto SYAIFUL BAHRI Syaiful Hidayat, Syaiful Syamsul Bahri Taufik Yani, Akhmad Yuniadi, Dani Yuspiani, Yuspiani Zainu, Ruslan