Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.832
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Jurnal Manajemen Pendidikan DE'RECHTSSTAAT Ensiklopedia of Journal DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Pagaruyuang Law Journal PALAR (Pakuan Law review) Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Keadilan An-Nahdlah: Jurnal Pendidikan Islam Innovative: Journal Of Social Science Research Keadilan Jurnal Pengabdian Cendikia Nusantara Islamic Studies in the World
Yunaldi, Wendra
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia Pahutar, Agus Anwar; Yunaldi, Wendra; Karim, Shofwan; Am, Rusydi; Wahyuni, Sri
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 10, No 2 (2024)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v10i2.13700

Abstract

This study discusses the position and role of Islamic law in Indonesia's national legal system, a pluralistic legal system. As a country with a majority Muslim population, Islamic law has played a significant role, especially in the fields of family law, sharia economics, and waqf. However, the application of Islamic law faces challenges such as legal pluralism, differences in interpretation, social modernization, and commitment to human rights standards. The main issues formulated in this study are how Islamic law is accommodated in the Indonesian legal system, what challenges it faces, and what opportunities can be utilized for its development. The research method used is qualitative descriptive with historical, normative, and sociological approaches. Data is collected through the analysis of documents, such as laws and regulations related to Islamic law, as well as literature studies involving books, journal articles, and policy reports. Data analysis was carried out qualitatively by identifying key themes related to the roles, challenges, and opportunities of Islamic law. The results of the study show that Islamic law has been accommodated in the national legal system through various regulations, such as the Marriage Law, the Sharia Banking Law, and the Zakat Law. The main challenges of its implementation include the gap between regulation and implementation, the pressure of modernization, and the plurality of Indonesian society. On the other hand, the opportunity for the development of Islamic law is quite large, supported by the growth of the sharia economy, technological innovation, and the support of the Muslim community. This study concludes that Islamic law has great potential to develop further as an integral part of Indonesia's legal system, as long as its application is carried out in an inclusive and adaptive manner to the needs of diverse societies.
PENYELESAIAN PIDANA SUMBANG SALAH MENURUT PRINSIP BAJANJANG NAIAK BATANGGO TURUN DI NAGARI SALAYO Nurdianti, ulfah; Zulfiko, Riki; Yunaldi, Wendra
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 2 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i2.1467

Abstract

Abstrak Dalam KUHP zina di definisikan untuk orang yang terikat perkawinan tetapi dalam Hukum Adat Minangkabau zina tidak hanya berlaku untuk orang yang terikat perkawinan saja melainkan yang tidak terikat perkawinan juga dikatakan zina. Menurut keyakinan masyarakat Minangkabau tolak ukur suatu perbuatan zina bukan terletak dari adanya persetubuhan diluar perkawinan, namun lebih kepada adanya norma kesusilaan yang dilanggar pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip Bajanjang naiak Batanggo turun serta kendala dan upaya dalam penyelesaian Sumbang Salah di Nagari Salayo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan analisis pengolahan data secara kualitatif. Hasil penelitian mendapatkan bahwa pelaku zina diberikan hukum buang dan pernah diberlakukan denda dengan 20 sak semen, karena tidak ada dasar hukum dari Nagari maka pelaku mengatakan hal tersebut berdalih kepada pemerasan. Sebagai bentuk permintaan maaf atas perbuatan zina maka diharuskan mengadakan Alek Manimbang Salah. Kata Kunci: KUHP, Zina, Hukum Adat, Bajanjang naiak Batanggo turun, Manimbang Salah. Abstract In the Criminal Code (KUHP), adultery is defined as people who are bound by marriage, but in the Minangkabau Customary Law, adultery does not only apply to people who are bound by marriage, but those who are not bound by marriage are also said to be adultery. This research aims to find out how the principles of Bajanjang naiak Batanggo turun as well as the obstacles and efforts in resolving Sumbang Salah in Nagari Salayo region. This research is empirical legal research with qualitative data processing analysis. The results of the research found that the perpetrator of adultery was given a legal ban and a fine of 20 bags of cement was imposed, because there was no legal basis from Nagari, the perpetrator said this was an excuse for extortion. As a form of apology for the act of adultery, it is necessary to hold an Alek Manimbang Salah. Keywords : Criminal Code, Adultery, Bajanjang naiak Batanggo turun, Manimbang Salah.
Kajian Hukum atas Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Payakumbuh) Fernando, Gilang; Yunaldi, Wendra
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.12381

Abstract

Abstrak Restorative justice adalah proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana ini melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan keluarga pelaku, serta masyarakat.. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai restorative justice terhadap tindak pidana pencurian diatur dan bagaimana pertimbangan jaksa dalam memberikan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian di kejaksaaan negeri Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normative, yang merupakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang keadaan yang berlaku di tempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri kota Payakumbuh serta menjadi tempat mendapat informasi penjelasan tentang gambaran penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Kejaksan Negeri Payakumbuh. 1. Pengaturan Hukum Mengenai Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur keadilan restoratif. Pertimbangan Jaksa Dalam Memberikan Restorati Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dari empat (4) kasus yang berhasil di Restorative justice 2 diantaranya yaitu tindak pidana pencurian yang ada di Kejaksaan Negeri Payakumbuh ,maka dari itu pertimbangan jaksa dalam memberikan restorative justice tersebut yakni, pertama dengan alasan arahan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadialan Restoratif bertujuan untuk, mengurangi kepadatan lapas yang menjadi masalah di lapas di Indonesia..Untuk metode penarikan kesimpulan terhadap penelitian yang dipakai adalah penyimpulan secara induktif, yakni dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal khusus (peristiwa yang konkrit) kepada hal-hal yang umum. Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Penerapan, Pertimbangan
Perbandingan Pengaturan Penistaan Agama Berdasarkan Pasal 156a Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 (KUHP Lama) dengan Pasal 300 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) Azhari, Muhammad Iqbal; Yunaldi, Wendra
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.14624

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan pengaturan penistaan agama berdasarkan Pasal 156a KUHP lama dengan Pasal 300 KUHP baru. Tindak pidana penodaan agama sering terjadi dimasyarakat sebagai akibatnya menimbulkan pertarungan yang sukar untuk diminimalisir, sebab perseteruan kepercayaan memiliki esensi sebagai narasi yang sensitif. Regulasi pidana mengenai penodaan agama di Negara Indonesia telah disediakan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Rumusan masalah yang diangkatkan 1) Bagaimana Pengaturan Delik Penistaan Agama Berdasarkan Pasal 156a KUHP Lama dengan Pasal 300 KUHP Baru. 2) Bagaimana Perbedaan Rumusan Delik Penodaan Agama Berdasarkan Pasal 156a KUHP Lama dengan Pasal 300 KUHP Baru. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan analisis normatif atau pendekatan studi komperatif, yaitu suatu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melakukan penelitian di perpustakaan, buku, jurnal, dan internet dengan melihat peraturan hukum yang berlaku yang akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat dan dapat menjawab dari rumusan masalah di atas. Melihat permasalahan diatas ditemukan bahwa pasal 156a KUHP lama sebenarnya tidak ada pasal khusus mengenai delik agama, tetapi dengan adanya pembaharuan KUHP mengenai Penodaan Agama/Kepercayaan diharapkan mengatur lebih jelas mengenai aturan seseorang yang melakukan tindak pidana Penodaan terhadap Agama, untuk menetepkan seseorang dapat di kategorikan sebagai pelaku penista agama harus memperhatikan unsur- unsur yang ada di dalam Pasal 156a KUHP lama sebelum berlakunya Pasal 300 KUHP baru. agar untuk kedepannya para penegak hukum tidak multitafsir dalam menegakkan hukum.
Perspektif Generasi Muda terhadap Larangan Nikah Sesuku menurut Hukum Adat Minangkabau di Kenagarian Koto Gadang Putri, Riza Yanda; Yunaldi, Wendra
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.14648

Abstract

Minangkabau customary law is guided by the philosophy "Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" (ABSSBK), meaning that all customary laws should be rooted in Islamic law. However, the prohibition of same-clan marriages, despite being allowed in Islam when there is no direct paternal lineage, has caused debate, particularly among the younger generation. This research aims to clarify the understanding of Minangkabau customary law for the younger generation and address the debates that have arisen. Through qualitative analysis, it was found that the prohibition of same-clan marriages is considered *makruh* (discouraged) by the Minangkabau community and does not contradict the ABSSBK philosophy. In instances of same-clan marriages, such as those in Kenagarian Koto Gadang, the marriages were not annulled but were subjected to customary sanctions. Nevertheless, the reasoning behind this prohibition is increasingly seen as outdated in today’s context. Despite previous revisions, the rule continues to spark ongoing debate. It is suggested that the prohibition be reassessed and potentially revised to develop a new legal interpretation that prioritizes community welfare and mitigates these prolonged discussions. Additionally, educating the younger generation about the ABSSBK philosophy is essential to ensure a deeper understanding of these principles.
Pengaturan Euthansia Ditinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan Perspektif Hak Asasi Manusia Wahyudi, Pipin; Yunaldi, Wendra
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15626

Abstract

Euthanasia is a very controversial issue in Indonesia, with many pro-contracts linked to the issue of euthanasy. For the implementation of euthanasia is not permitted to be carried out in Indonesia, which is in violation of the provisions of article 344 of the Covenant and article 461 of the Act No. 1 of 2023. Besides, euthanasia is prohibited because it violates the code of medical ethics. And human rights also prohibit euthanasia on grounds contrary to a person's right to life. Countries that legalize euthanasia are Switzerland, the Netherlands, Belgium, Luxsembor, Colombia, Canada, Austria, Spain, and Victoria. The state legalizes euthanasia on different grounds between suicide and voluntary death, and the state grants the patient the right to autonomy. This study uses normative legal research methods using skunder data consisting of primary, secondary, and tertiary legal material as well as approaches used by studying the legal norms and regulations of the law related to euthanasia. The legal material that has been collected is then compiled regularly and systematically then analyzed using methods of skinative analysis. The problems that this study seeks to solve are how euthanasia is regulated in States that legalize euthenia and how it is reviewed from health law and human rights criminal law.
Multikutural Menurut Hukum Islam Dan Aplikasinya Dalam Pendidikan Anzalman, Anzalman; Thaheransyah, Thaheransyah; AM, Rusydi; Karim, Shofwan; Wahyuni, Sri; Yunaldi, Wendra
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17390

Abstract

Multikulturalisme dalam perspektif hukum Islam merupakan konsep yang menghargai keberagaman budaya, agama, etnis, dan bahasa dalam masyarakat. Islam mengakui adanya perbedaan dan keberagaman sebagai fitrah manusia yang harus dihargai. Prinsip-prinsip dasar hukum Islam, seperti keadilan ('adl), persamaan (musawah), dan toleransi (tasamuh), mendukung adanya harmoni di tengah masyarakat multikultural. Dalam konteks pendidikan, penerapan multikulturalisme menurut hukum Islam bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan saling menghormati. Pendidikan multikultural yang berbasis pada nilai-nilai Islam diharapkan mampu membentuk individu yang memiliki sikap toleran, empati, serta menghargai perbedaan. Aplikasi pendidikan multikultural Islam mencakup kurikulum yang mengakomodasi keberagaman, metode pengajaran yang mengedepankan dialog dan diskusi, serta pengembangan karakter siswa yang terbuka terhadap perbedaan. Melalui pendekatan ini, pendidikan dapat berperan sebagai sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang beragam.
KAJIAN PRO-KONTRA TERHADAP PENERBITAN SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI NAGARI SUNGAI KAMUYANG Hidayah, Nurul; Yunaldi, Wendra
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i2.10128

Abstract

AbstrakPenelitian ini membahas tentang kajian perbedaan pendapat terhadap penerbitan sertifikat hak pengelolaan tanah ulayat yang dimiliki masyarakat adat Nagari Sungai Kamuyang. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar dari hak pengelolaan tanah ulayat tersebut,dan permasalahan yang di permasalahkan serta solusi dari permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh yaitu melalui wawancara dan studi dokumen hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pertentangan antara hak pengelolaan yang berasal dari hak menguasai negara dengan konsep adat yang telah lama ada yang terdapat dalam peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 1 Tahun 2003. Sebagian masyarakat menolak penerbitan sertifikat hak pengelolalan tanah ulayat karna dianggap bertentangan dengan konsep adat, Namun pihak lain menyebut baik karena penerbitan sertifikat tersebut sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum atas tanah ulayat yang sempat ingin dikuasai oleh pihak lain. Penelitian ini memberikan solusi agar dapat mengakomodasi kepentingan para pihak dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum adat dan hukum pertanahan nasional. Kata kunci: Sertifikat HPL, Tanah Ulayat, Hak Pengelolaan. AbstractThis research discusses the study of the pros and cons of the issuance of certificates of right to manage customary land owned by traditional community of Nagari Sungai Kamuyang. The purpose of this research  is to find out the basis of customary land management rights, and the propblems at issue as well as solutions to these  problems. The research method used is empirical juridical  with a qualitative approach. The data obtained namely through interviews and document studies, research result show that there is a conflict between management right originating from the right to control the state and the longstanding  customary concept contained in the Nagari Sungai Kamuyang regulation Number 1 Of 2023. Some poeple reject the issuance of management right cartivicates. Ulayat land because it is considered to be contrary to costumary concepts. However, other parties say it is good because the issuance of the sertivicate is an effort to provide legal certainty over ulayat land that other parties wanted to control. This research privides a solution to accommodate the interests of the parties while still paying attention to the principles of costumary law and national land law. Keywords: HPL certivicate, Ulayat Land, Management Rights.
KAJIAN HUKUM TERHADAP ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023. Amirullah, Imron; Yunaldi, Wendra
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i4.10551

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji penerapan asas nemo judex in causa sua terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia calon presiden dan wakil presiden. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini membahas kontroversi putusan tersebut yang dinilai menguntungkan Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden sekaligus keponakan Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman. Putusan MK ini dianggap menyalahi asas nemo judex in causa sua yang melarang hakim mengadili perkara yang menyangkut kepentingan pribadinya atau keluarganya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK telah melanggar asas tersebut sehingga putusannya dinilai batal demi hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menjaga independensi dan imparsialitas peradilan, penerapan asas nemo judex in causa sua harus dipertegas dalam regulasi dan pelaksanaannya di lingkungan MK. Kata Kunci; Asas Nemo Judex In Causa Sua, Mahkamah Konstitusi. Abstract This research examines the application of the nemo judex in causa sua principle in relation to the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 concerning age limits for presidential and vice presidential candidates. Using normative juridical research methods, this research discusses the controversy over the decision which is considered to benefit Gibran Rakabuming Raka, the President's son and nephew of the Chief Justice of the Constitutional Court, Anwar Usman. The Constitutional Court's decision is considered to violate the principle of nemo judex in causa sua which prohibits judges from hearing cases involving their personal or family interests. The research results showed that the Constitutional Court had violated this principle so that its decision was considered null and void. This research concludes that to maintain the independence and impartiality of the judiciary, the application of the principle of nemo judex in causa sua must be emphasized in regulations and implementation within the Constitutional Court. Keywords; Principle of Nemo Judex In Causa Sua, Constitutional Court.
PENEGAKAN TINDAK PIDANA PENGGANTI MESIN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Ardiyansyah, Muhammad; Yunaldi, Wendra; Zulfiko, Riki
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i3.8493

Abstract

AbstrakTujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui dan mejelaskan tindakan yang dilakukan oleh unit Satlantas atas becak motor dan upaya yang dilakukan oleh Satlantas agar becak motor berkurang penggunanya di wilayah Polresta Bukittinggi. Adapun Penelitian ini ialah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan normative yuridis, pendekatan kasus dan konseptual yang dianalisis secara Deskriptif-kualitatif menggunakan data primer.  Peneliti mengolahnya dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2023 tidak satu pun kasus yang ditindak lanjuti oleh Satlantas Polres Bukittinggi  terkait pengendara becak motor yang melakukan modifikasi. Adapun upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Bukittinggi agar becak motor berkurang penggunanya di wilayah Polresta Bukittinggi terdiri dari upaya preventif, upaya preventif, dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan, dan arahan kepada pengguna becak motor mengenai apa saja yang harus dilengkapi dalam menggunakan kendaraan becak motor. Upaya preventif dilakukan penanganan langsung memberhentikan pengendara becak motor dan memberikan teguran kepada pengemudi becak yang melanggar peraturan. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan memberikan sanksi yang tegas dan menertibkan pelanggar becak motor dan memberikan sanksi tilang agar timbul efek jera atau memberikan sanksi lainnya yang sesuai dengan perbuataannya. Kata kunci : Penindakan; Becak Motor; Satlantas Polresta. AbstractThe aim of this research is to find out and explain the actions taken by the Traffic Unit on motorbike becaks and the efforts made by the Traffic Police Unit to reduce the use of motorbike becaks in the Bukittinggi Police area. This research is empirical research using a normative juridical approach, case and conceptual approaches which are analyzed descriptively-qualitatively using primary data. Researchers processed it using qualitative data analysis techniques. The results of this research show that from 2020 to 2023 not a single case was followed up by the Bukittinggi Police Traffic Unit regarding motorbike rickshaw drivers who made modifications. The efforts made by the Bukittinggi Police Traffic Unit to reduce the use of motorized rickshaws in the Bukittinggi Police area consist of preventative efforts, pre-emptive efforts and repressive efforts. Preventive efforts are carried out by providing outreach, counseling and direction to motorized rickshaw users regarding what must be equipped when using a motorized rickshaw vehicle. Preventive measures are taken to directly stop motorbike becak drivers and give warnings to becak drivers who violate the rules. Meanwhile, repressive efforts are carried out by providing strict sanctions and controlling motorbike rickshaw violators and giving fines to create a deterrent effect or providing other sanctions in accordance with their actions. Keywords: Enforcement; Motorized Becak; Police Traffic Unit.
Co-Authors AM, Rusdi AM, Rusydi Amirullah, Imron Anzalman, Anzalman ardiyansyah, Muhammad Elpita Sari Fernando, Gilang Firdaus, Khairul Firmansyah Handayani, Gusma Putri Hazmi, Raju Moh Hazmi Igvirly, Rovy Ismasnawati Karim, Shofwan Karim, Syofwan Lizi Virma Surianti Mirdad, Jamal Muhammad Iqbal Azhari Munandar, Syaiful Nuraini, Septi Nurdianti, ulfah NURUL HIDAYAH Pahutar, Agus Anwar Putri, Riza Yanda Rusydi Sri Wahyuni sriwahyuni Sriwahyuni Thaheransyah Wahyudi, Pipin Wulandari Wulandari Yuldafriyenti Zuhdi Arman Zulfiko, Riki