Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.661
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum Pandecta Rechtsidee Mimbar Keadilan Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Jurnal Wawasan Yuridika Jambura Law Review Jurnal Suara Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Indonesian Journal of Innovation Studies Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Indonesian Journal Of Law Studies Ex Aequo Et Bono Journal of Law Journal of Law and Legal Reform Realism: Law Review HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan Lex Scientia Law Review indonesian Journal of Administrative Law and Local Government (IJALGOV) Indonesian Journal of Sport Law Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia (BTI)
Prasetio, Dicky Eko
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Reconstruction of Legal Research Paradigma to Respond Global Challenges: An Epistemological Review Masnun, Muh. Ali; Prasetio, Dicky Eko
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal research is essentially a scientific activity conducted by both academics and legal practitioners. Legal research has so far been dominated by a normative approach that focuses on internal analysis of the legal system, although its development has led to various problems. This article aims to propose a legal research paradigm to address global challenges. The analysis results show that there is an urgency to reconstruct the legal research paradigm towards a more comprehensive approach. This approach emphasizes the integration of the strengths of normative analysis with external dimensions through empirical, sociological, and interdisciplinary perspectives. The reconstruction of this paradigm is not intended to replace the normative approach, but rather to expand and enrich legal analysis to make it more contextual, adaptive, and reflective. With epistemological, methodological, and axiological renewal, the legal research paradigm is expected to drive a more substantive, just, and relevant transformation of law to meet the needs of society in the contemporary era.
Pancasila sebagai Pengembangan Moral Virtual dalam Perspektif Living Ideology Prasetio, Dicky Eko
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 3 No. 2 (2023): VOLUME 3 ISSUE 2, OCTOBER 2023
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v3i2.151

Abstract

Pancasila sebagai living ideology sejatinya menjadi pemandu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Khususnya, pada saat perkembangan teknologi dan informasi yang melahirkan realitas kemasyarakatan yang bersifat virtual sehingga Pancasila dituntut menjadi pemandu moral virtual di masyarakat. Penelitian ini mengkaji orientasi Pancasila sebagai moral virtual sekaligus rumusan kebijakan mewujudkan Pancasila sebagai moral virtual di ruang digital. Hasil penelitian menegaskan bahwa sosialisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan dua ranah yaitu: ranah pendidikan formal dan ranah masyarakat. Dalam ranah pendidikan formal, strategi optimalisasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti penugasan kepada peserta didik yang dilaksanakan secara daring dapat juga berorientasi pada nilai-nilai edukasi secara daring. Selanjutnya, dalam ranah masyarakat strategi optimalisasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti menyebarkan konten yang berisi ajakan untuk berperilaku positif yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan pemberian apresiasi bagi masyarakat yang dapat memanfaatkan teknologi digital maupun media sosial secara baik dan bijak serta pemberian sarana literasi digital dengan memanfaatkan media-media yang sedang digandrungi generasi milenial saat ini.
Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture dalam Negara Hukum Pancasila Prasetio, Dicky Eko
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 2 No 3 (2021): Tema Hukum Adat
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v2i3.34

Abstract

Sendi's customary law is unique in the implementation of customary justice, namely using the Kutaramanawa Dharmasastra Book and using four local officials of Sendi's customary law, namely: Cakrabuana, Adat Attorney, Pamengku, and Kasepuhan. This uniqueness is also manifested in the decision of the Sendi customary court, which should have been used as consideration for judges in court to explore the living law of the Sendi indigenous people. This research is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. Primary legal materials consist of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, court decisions, and laws related to customary law, then secondary legal materials consist of journal articles, books, and websites related to customary law, Sendi's customary court, as well as the concept of constitutional culture and The constitutional state of Pancasila, then non-legal materials consist of books and non-legal journal articles which support this research, such as about indigenous peoples, culture, and Pancasila. The legal issue in this research is the absence of law at the level of a law that specifically regulates indigenous peoples. The results of this study indicate that an inventory of the decisions of Sendi's customary court is necessary to internalize and externalize the values of Sendi's customary law and are needed to strengthen aspects of the constitutional culture in the constitutional state of Pancasila.
Beneficiary Pays Principle : Rekonstruksi Pengaturan Pelindungan Lingkungan dalam Mewujudkan Kelestarian Sumber Daya Air Prasetio, Dicky Eko; Masnun, Muh. Ali
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 11 No 1 (2024): Oktober
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v11i1.957

Abstract

Air merupakan aspek penting bagi setiap makhluk hidup tak terkecuali dengan manusia. Di Indonesia, upaya untuk menjaga sumber daya air telah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2019 (UU SDA) yang diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. UU SDA masih belum optimal dalam mengatur mengenai beneficiary pays principle (BPP). BPP merupakan salah satu prinsip dalam pengelolaan sumber daya air di mana pemanfaat sumber daya air diwajibkan membayar sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan sumber daya air. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi pengaturan BPP dalam UU SDA. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengedepankan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan dengan negara lain. Temuan dari penelitian ini yaitu bahwa BPP masih dirumuskan secara terbatas dan secara parsial dalam UU SDA. Simpulan dari penelitian ini yaitu perlu revisi terhadap UU SDA dan PP SDA supaya aspek BPP dapat dituangkan dalam UU SDA dan PP SDA secara optimal sebagai upaya untuk melindungi lingkungan dan menjaga kelestarian sumber daya air.
Penyadaran Kekerasan Seksual di Sekolah: Implementasi Moderasi Beragama dalam Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Kalitidu, Bojonegoro Hudat, M. Adib Nur; Prasetio, Dicky Eko; Suwandi, Mohamad Ardin
Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner Vol. 1 No. 2 Oktober 2022: Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner
Publisher : Yayasan Azhar Amanaa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (727.998 KB) | DOI: 10.59944/amorti.v1i2.27

Abstract

Pendidikan penyadaran kekerasan dan pelecehan seksual penting dilakukan di lingkungan sekolah. Hal ini bertujuan untuk membuat lingkungan sekolah menjadi kondusif dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini khususnya upaya penyadaran kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan sekolah melalui pelajaran Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini bertujuan menegaskan urgensi penyampaian materi penyadaran kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan sekolah dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam, khususnya dengan pengoptimalan nilai anti kekerasan dalam moderasi beragama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengedepankan observasi serta analisis terhadap rujukan pustaka terkait kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Hasil penelitian menegaskan bahwa moderasi beragama dan urgensi penyadaran kekerasan seksual di lingkungan sekolah perlu dilakukan karena salah satu spirit dari moderasi beragama adalah anti kekerasan dan hal ini relevan untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai salah satu orientasi dalam memberikan pendidikan sekaligus penyadaran terhadap kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah. Selain itu,  pemahaman dan penyadaran pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah, khususnya di SMPN 1 Kalitidu dapat dilakukan melalui: penguatan nilai anti kekerasan dalam moderasi beragama sebagai salah satu orientasi pemahaman Pendidikan Agama Islam kepada peserta didik, penyadaran kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah dengan menyisipkan beberapa materi yang relevan dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam, mengedepankan pendekatan kontekstual, serta mengoptimalkan peran media sosial maupun perangkat digital lainnya dengan mengajak siswa untuk belajar serta bijak bersosial media.
Post-Election Reconciliation in 2024 as a Constitutional Convention in Indonesia: A Progressive Legal Culture Perspective Prasetio, Dicky Eko; Masnun, Muh. Ali; Noviyanti, Noviyanti
Jambura Law Review VOLUME 7 NO. 1 JANUARY 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jlr.v7i1.26999

Abstract

Post-general election reconciliation takes place to prevent polarisation and ongoing conflict after the general election in Indonesia. This research analyses and formulates post-2024 election reconciliation as a constitutional convention that must be implemented to maintain national unity and support progressive legal culture practices. The progressive legal culture refers to the character and culture of Indonesian society, emphasising the family dimension and noble values in society. This research is normative legal research, prioritising conceptual and statutory approaches. The research results confirm that constitutional conventions, as unwritten laws that must be obeyed, should fulfil several characteristics: repeated constitutional acts, substantially based on political ethics and constitutional morality, and having ethical binding force.  When recognised as a constitutional convention, post-election reconciliation should serve as a moral and ethical framework that guides political actors and society in maintaining unity. The implication of post-election reconciliation as a constitutional convention is that it has ethical validity and must be implemented; however, if such reconciliation is not observed, it cannot be fair for the judicial institution. This research recommends the institutionalisation of post-election reconciliation as a constitutional convention, ensuring that Indonesia's legal culture prioritises morality and minimises societal divisions, safeguarding national unity and preventing social disintegration.
PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT BIAK PAPUA Prasetio, Dicky Eko
Realism: Law Review Vol. 2 No. 1 (2024): Realism: Law Review
Publisher : Sabtida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71250/rlr.v2i1.25

Abstract

The Biak Customary Law Community in Papua has unique customary rights, particularly with regard to water aspects. The recognition and protection of the Biak Customary Law Community encounters problems when it is compared to the spaceport in Papua which is in the territory of the Biak Customary Law Community. Apart from that, from a juridical perspective, there is also a legal vacuum regarding regulations related to the Biak Customary Law Community, especially in Biak Numfor Regency. The legal issues analyzed in this study are related to the legal vacuum regarding the recognition and protection of the customary rights of the Biak Customary Law Community. This research is a normative legal research that focuses on the analysis of legal issues in the form of a legal void in the recognition and protection of the Biak Customary Law Community by using a concept and statutory approach. The results of the study confirm that the legal implication of the existence of a regulatory legal vacuum regarding the recognition and protection of the Biak Indigenous People, Papua, namely customary rights, traditions and local wisdom has the potential to no longer be enforceable due to the existence of a spaceport project in Biak. Future arrangements related to efforts to recognize and protect the Biak Customary Law Community, especially in terms of their customary rights, namely through the establishment of a Regional Regulation of the Biak Numfor Regency related to the Biak Customary Law Community, Papua and at the national level need to ratify the Indigenous Law Community Bill. Keywords: Ulayat Rights, Biak Customary Law Society, Recognition and Protection of Customary Law Communities.
Politik Hukum Omnibus Law Terkait Cybercrime di Indonesia dalam Perspektif Hukum Progresif prasetio, dicky eko
Indonesian Journal Of Law Studies Vol. 3 No. 1 (2024): Indonesian Journal Of Law Studies
Publisher : Siddiq Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63828/ijls.v3i1.58

Abstract

Abstract: The problem related to the development of cybercrime in Indonesia is that there are several cybercrime developments in Indonesia that have not been regulated in statutory regulations, giving rise to a legal vacuum. Apart from that, the spread of regulations regarding cybercrime in various laws and regulations in Indonesia also has the potential to cause disharmony regarding regulations regarding cybercrime. This research aims to analyze and promote the need for legislation regarding cybercrime in a centralized and integrated manner using the omnibus law method from a progressive legal perspective. This research is normative legal research which prioritizes conceptual and statutory approaches. The research results show that the urgency of forming a centralized and integrated cybercrime law is intended to overcome various legal gaps related to cybercrime in Indonesia. Efforts to form cyber crime laws in a centralized and integrated manner using the omnibus law method viewed from a progressive legal perspective are intended to accommodate the legal needs of society because by referring to a progressive legal perspective the law exists to facilitate various human developments and needs. Apart from that, optimizing the omnibus law method in forming cyber crime laws in a centralized and integrated manner to create laws that are effective, efficient and useful for society.
Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi Prasetio, Dicky Eko; Widodo, Hananto
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 4 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v4i1.1478

Abstract

Constitutional changes are part of the political and legal dynamics of a country. Changes to the constitution aim to meet the legal demands and needs of the community so that they are clearly and firmly regulated in the constitution. This paper is oriented towards the idea of a formal review of constitutional changes in Indonesia. This research is a normative legal research. The approach used in this research is a conceptual approach, a comparative approach, and a statutory approach. The primary legal materials in this study include the text of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, constitutional texts in various countries and the Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020. Secondary legal materials include: books, journal articles, and websites related to the constitution and constitutional law. Non-legal materials include legal dictionaries. The results of the study indicate that a formal review of constitutional changes is needed as an effort to maintain the supremacy of the constitution, including also placing the court's function as guardians of the law and the constitution in dealing with the determination of non-legal aspects in constitutional changes
Legal Implications of the Authority of Acting Regional Heads Based on Policy Regulations Widodo, Hananto; Prasetio, Dicky Eko; Subagyo, Ridwan Arma; Chemaming, Sunanta
Indonesian Journal of Administrative Law and Local Government Vol. 1 No. 01 (2024): INDONESIAN JOURNAL OF ADMINISTRATIVE LAW AND LOCAL GOVERNMENT (IJALGOV)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/ijalgov.v1i01.35774

Abstract

The expansion of the authority of acting regional heads following the enactment of Circular Letter (SE) Number 821/5492/SJ actually raises legal issues. The legal issues include the legal certainty of the Circular Letter, which is a policy regulation and not externally binding, and is in conflict with statutory regulations. This research focuses on the legal implications of the authority of acting regional heads to dismiss and transfer ASN based on legal products in the form of SE, where the authority of acting regional heads is based on Law No. 10 of 2016. This research is a normative legal study that emphasizes a conceptual and legislative approach. Research findings indicate that the existence of Circular Letter (SE) Number 821/5492/SJ, which expands the authority of acting regional heads, has implications that create legal uncertainty. The recommendation from this research is that amendments to Law Number 23 of 2014 are necessary to clearly regulate the authority of acting regional heads.
Co-Authors Adam Ilyas Al-Farisi, Zeidan Izza Arinto Nugroho Awang, Mohd Badrol Bakker, Felix Ferdin Baxadirovna, Bazarova Dildora Chemaming, Sunanta Dharma, Bagus Surya Disantara, Fradhana Putra Edy Mulyono EMMILIA RUSDIANA, EMMILIA ENY SULISTYOWATI HANANTO WIDODO Hudat, M. Adib Nur Ikram, Denial Indrayani, Kiki Irfa Ronaboyd Lestari, Putri Diah Masnun, Muh Ali Masnun, Muh. Ali Noviyanti Noviyanti, Noviyanti Purwanto Purwanto S. Sulaksono Saputro, Oky Sapto Mugi Sonny Zulhuda Subagyo, Ridwan Arma Sulaksono, Sulaksono Suwandi, Mohamad Ardin Tamsil Tamsil Tamsil, T. Wedhatami, Bayangsari