Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.266
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum Pandecta Rechtsidee Mimbar Keadilan Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Jurnal Wawasan Yuridika Jurnal Suara Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Hukum Lex Generalis Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Ex Aequo Et Bono Journal of Law HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan
Prasetio, Dicky Eko
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Reconstruction of Legal Research Paradigma to Respond Global Challenges: An Epistemological Review Masnun, Muh. Ali; Prasetio, Dicky Eko
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal research is essentially a scientific activity conducted by both academics and legal practitioners. Legal research has so far been dominated by a normative approach that focuses on internal analysis of the legal system, although its development has led to various problems. This article aims to propose a legal research paradigm to address global challenges. The analysis results show that there is an urgency to reconstruct the legal research paradigm towards a more comprehensive approach. This approach emphasizes the integration of the strengths of normative analysis with external dimensions through empirical, sociological, and interdisciplinary perspectives. The reconstruction of this paradigm is not intended to replace the normative approach, but rather to expand and enrich legal analysis to make it more contextual, adaptive, and reflective. With epistemological, methodological, and axiological renewal, the legal research paradigm is expected to drive a more substantive, just, and relevant transformation of law to meet the needs of society in the contemporary era.
Pancasila sebagai Pengembangan Moral Virtual dalam Perspektif Living Ideology Prasetio, Dicky Eko
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 3 No. 2 (2023): VOLUME 3 ISSUE 2, OCTOBER 2023
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v3i2.151

Abstract

Pancasila sebagai living ideology sejatinya menjadi pemandu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Khususnya, pada saat perkembangan teknologi dan informasi yang melahirkan realitas kemasyarakatan yang bersifat virtual sehingga Pancasila dituntut menjadi pemandu moral virtual di masyarakat. Penelitian ini mengkaji orientasi Pancasila sebagai moral virtual sekaligus rumusan kebijakan mewujudkan Pancasila sebagai moral virtual di ruang digital. Hasil penelitian menegaskan bahwa sosialisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan dua ranah yaitu: ranah pendidikan formal dan ranah masyarakat. Dalam ranah pendidikan formal, strategi optimalisasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti penugasan kepada peserta didik yang dilaksanakan secara daring dapat juga berorientasi pada nilai-nilai edukasi secara daring. Selanjutnya, dalam ranah masyarakat strategi optimalisasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti menyebarkan konten yang berisi ajakan untuk berperilaku positif yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan pemberian apresiasi bagi masyarakat yang dapat memanfaatkan teknologi digital maupun media sosial secara baik dan bijak serta pemberian sarana literasi digital dengan memanfaatkan media-media yang sedang digandrungi generasi milenial saat ini.
Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture dalam Negara Hukum Pancasila Prasetio, Dicky Eko
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 2 No 3 (2021): Tema Hukum Adat
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v2i3.34

Abstract

Sendi's customary law is unique in the implementation of customary justice, namely using the Kutaramanawa Dharmasastra Book and using four local officials of Sendi's customary law, namely: Cakrabuana, Adat Attorney, Pamengku, and Kasepuhan. This uniqueness is also manifested in the decision of the Sendi customary court, which should have been used as consideration for judges in court to explore the living law of the Sendi indigenous people. This research is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. Primary legal materials consist of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, court decisions, and laws related to customary law, then secondary legal materials consist of journal articles, books, and websites related to customary law, Sendi's customary court, as well as the concept of constitutional culture and The constitutional state of Pancasila, then non-legal materials consist of books and non-legal journal articles which support this research, such as about indigenous peoples, culture, and Pancasila. The legal issue in this research is the absence of law at the level of a law that specifically regulates indigenous peoples. The results of this study indicate that an inventory of the decisions of Sendi's customary court is necessary to internalize and externalize the values of Sendi's customary law and are needed to strengthen aspects of the constitutional culture in the constitutional state of Pancasila.
Beneficiary Pays Principle : Rekonstruksi Pengaturan Pelindungan Lingkungan dalam Mewujudkan Kelestarian Sumber Daya Air Prasetio, Dicky Eko; Masnun, Muh. Ali
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 11 No 1 (2024): Oktober
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v11i1.957

Abstract

Air merupakan aspek penting bagi setiap makhluk hidup tak terkecuali dengan manusia. Di Indonesia, upaya untuk menjaga sumber daya air telah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2019 (UU SDA) yang diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. UU SDA masih belum optimal dalam mengatur mengenai beneficiary pays principle (BPP). BPP merupakan salah satu prinsip dalam pengelolaan sumber daya air di mana pemanfaat sumber daya air diwajibkan membayar sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan sumber daya air. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi pengaturan BPP dalam UU SDA. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengedepankan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan dengan negara lain. Temuan dari penelitian ini yaitu bahwa BPP masih dirumuskan secara terbatas dan secara parsial dalam UU SDA. Simpulan dari penelitian ini yaitu perlu revisi terhadap UU SDA dan PP SDA supaya aspek BPP dapat dituangkan dalam UU SDA dan PP SDA secara optimal sebagai upaya untuk melindungi lingkungan dan menjaga kelestarian sumber daya air.
Co-Authors Adam Ilyas Arinto Nugroho Bakker, Felix Ferdin Dharma, Bagus Surya Disantara, Fradhana Putra HANANTO WIDODO Ikram, Denial Indrayani, Kiki Lestari, Putri Diah Masnun, Muh Ali Masnun, Muh. Ali Noviyanti Noviyanti, Noviyanti Purwanto Purwanto S. Sulaksono Sulaksono, Sulaksono Tamsil Tamsil Tamsil, T. Wedhatami, Bayangsari