Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Urgensi Pengaruh Rotasi dan Revolusi Bumi Terhadap Waktu Shalat HL, Rahmatiah
ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak Vol 1 No 1 (2017): Juni
Publisher : UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ifk.v1i1.6431

Abstract

Artikel ini membahas tentang urgensi pengaruh rotasi dan revolusi Bumi dalam menentukan waktu shalat. Perjelanan harian matahari menjadi sebuah indikator dalam menentuakan awal dan akhir waktu shalat dalam keseharian yang dikonversi dalam bentuk formulasi salah satunya melalui deklinasi matahari. Dalam perkembangan berikutnya dikatakan bahwa peredaran matahari tidaklah tetap. Unsur diklinasi matahari secara global sudah diperhitungkan sehingga dapat menghasilkan jadwal waktu Shalat dari hari ke hari yangmengalami perubahan sesuai dengan posisi matahari tersebut. Dari hasil penelitian diketahui bahwa posisi rotasi dan revolusi Bumi dinilai sangat urgensi dalam formulasi penentuan awal waktu shalat.
DINAMIKA PENENTUAN BULAN RAMADHAN DAN SYAWAL PADA MASYARAKAT EKSKLUSIF DI KABUPATEN GOWA HL, Rahmatiah
ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak Vol 3 No 1 (2019): Juni
Publisher : UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ifk.v3i1.14132

Abstract

AbstrakTulisan ini mengkaji tentang dinamika penentuan awal bulan ramadhan dan syawal pada masyarakat eksklusif  dengan mendeskripsikan metode Hisab dan rukyat yang digunakan jamaah an-Nadzir dan Naksabandiyah di kabupaten Gowa. Tujuannya untuk mengungkap pengaruh imam pada pengambilan keputusan dalam menggambarkan besarnya pengaruh tanda-tanda alam sebagai objek terhadap pengambilan keputusan penetapan dalam menetapkan awal ramadhan dan Syawal pada jamaah an-Nadzir dan Naksabandiyah di kabupaten Gowa. Penentuan awal bulan kamariyah terkhusus pada pelakasanaan ibadah (puasa dan idul fitri dan idul adha) dengan menggunakan hisab memiliki kedudukan yang benar secara teoritik, sedangkan dengan menggunakan hisab akan menguatkan  hisab secara empirik. Olehnya diperlukan integrasi kedua metode tersebut agar memberikan keyakinan yang haq/ilmiah kepada ummat.
PENGARUH HUMAN EROR TERHADAP AKURASI ARAH KIBLAT MASJID DAN KUBURAN DI KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN HL, Rahmatiah
ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak Vol 4 No 2 (2020): Desember
Publisher : UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ifk.v4i2.18069

Abstract

The effect of human error on the accuracy of the qibla direction of mosques and graves in Gowa regency aims to determine the percentage accuracy of the qibla direction of mosques and graves in Gowa district; To find out the causative factors so that the direction of the qibla of mosques and graves is less accurate so that we can find out the percentage of the influence of Human Error on the accuracy of the direction of Qibla and graves in Gowa Regency This study used a qualitative descriptive method and chose locations in mosques and cemeteries. The population in this study includes places of worship and burial places for Muslims in Gowa district. 1,174 mosques spread over 18 sub-districts. mosque and cemetery data samples represent the highlands, the capital of Gowa Regency, and the lowlands. Data collection methods include: participatory observation, in-depth interviews and documentation. The analysis method used is content analysis. Causes of human error Inadequate knowledge, lack of education and training, lack of imagination about the future, dependence on other parties, ignorance, negligence, and carelessness, lack of ability to communicate.Keywords: Qibla direction, human error, mosque and cemetery
RECONSTRUCTION OF THE METHODOLOGY OF LEGAL DISCOVERY IN ISLAMIC LEGAL PHILOSOPHY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE THEORIES OF BAYANI, TA‘LIL, AND ISTISLAHI IN A CONTEMPORARY CONTEXT Sari, Muspita; HL, Rahmatiah; Sultan, Lomba
Jurnal Ar-Risalah Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v5i2.5961

Abstract

This article examines the reconstruction of legal discovery methodology in Islamic legal philosophy through a comparative analysis of three classical approaches: Bayani theory, ta‘lil, and istislahi, in response to legal challenges in the contemporary context. The impetus for this research stems from the increasing complexity of modern legal problems such as human rights, digital technology, and ecological justice, which demand a more dynamic methodology of istinb?? al-?ukm, while still being grounded in the authority of revelation. This research uses a qualitative library research method with an Islamic legal hermeneutics approach and descriptive-comparative analysis, which allows for an in-depth study of classical texts and modern literature. . The results of the study show: (1) Bayani theory, which emphasizes text (nash), maintains the continuity of sharia, but needs reinterpretation to be relevant to modern problems; (2) Ta'lil theory, with a focus on rationalization and identification of 'illat (legal reasons), allows for contextual ijtihad, but is prone to subjectivity without a strict methodology; (3) The istislahi theory, which is based on maslahah and maq??id al-shar?‘ah, has proven to be the most adaptive to contemporary issues, although it requires normative boundaries so as not to deviate from the principles of sharia. This research essentially affirms the urgency of reconstructing an integrative methodology for legal discovery, combining the strengths of Bayani, ta‘lil, and istislahi within a comprehensive epistemological framework. This integrative model gives rise to textual, rational, and beneficial Islamic law, responding to the needs of global society without losing the authenticity of revelation. The results of this analysis contribute to the development of Islamic legal philosophy by offering a relevant, dynamic, and socially just paradigm of legal discovery.
Sikap dan Pengetahuan Masyarakat terhadap Money Politic dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa HL, Rahmatiah
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 4 No 2 (2015): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v4i2.1491

Abstract

Political money is very vulnerable to any election administration, including in legislative elections. This study aims to determine the extent to which attitudes and knowledge society Gowa to money politics. By using a questionnaire as a data collection was analyzed using simple regression analysis. The results show the people of Gowa tend to respond to the politics of money and this situation is conditioned by the stimulus of the candidates, knowledge of politics is low and the economic situation down to the middle is very difficult for the people of Gowa can avoid the politics of money, because it is a requirement unavoidable.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa) HL, Rahmatiah
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 4 No 1 (2015): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v4i1.1503

Abstract

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosiallainnya. Dan hukum pidana Islam memberikan jaminan terhadap tegaknya harkat kemanusiaan, tidak mendiskriminasikan pada siapa yang melakukannya. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, diwujudkan dalam bentuk, pemberian retribusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.
EFEKTIVITAS PENERAPAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MIRAS DI MAKASSAR HL, Rahmatiah
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 5 No 2 (2016): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v5i2.4857

Abstract

Minuman keras yang acapkali menimbulkan berbagai bacam problem sosial dan keamanan menyebabkan wali kota Makassar mengeluarkan aturan daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Miras. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggapan masyarakat tentang penerapan pengendalian dan pengwasan miras, Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap problematika miras, dan akan melihat sejauhmana efektivitas Perda tentang miras. Metode yang digunakan adalah kuanitatif deskriptif dengan mengambil 100 informan sebagai sampel untuk mewakili populasi warga kota Makassar.Dari hasil penelitian menunjukkan masyarakat cukup mendukung upaya pemerintah dalam aturan penerapan miras, akan tetapi belum efektif karena kurangnya porsi pengawas Penegak Perda utamanya yang berkaitan dengan Miras.
The Absorptive Capacity of Fatwa Institutions in Indonesia on Contemporary Issues Subli, Mohamad; Salenda, Kasjim; HL, Rahmatiah; Rahman, Sainul
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol, 9 No. 1 2024
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ajmpi.v9i1.6047

Abstract

The existence of fatwa institutions is very important because it can provide a roadmap for resolving contemporary legal problems. This research aims to examine the nature and importance of fatwas, the existence of fatwa institutions in Indonesia and their mandate and the absorption capacity of fatwa institutions in Indonesia in responding to current problems. Research was carried out in the literature using a normative-historical approach in analyzing the absorption capacity of fatwa institutions in responding to contemporary issues. The fatwa institutions in question are centered on the Majlis Tarjih Muhammadiyah, Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU) and by fatwa institutions such as the Indonesian Ulema Council (MUI). The results show that a fatwa is a form of answer from a mufti to a question asked by a mustafti which is based on a compelling case. Remembering that the mufti is the person chosen to be the caliph and successor of the Prophet, as stated by Imam Syatibi. Therefore, fatwas have a strategic and important position in social life to answer contemporary problems. Fatwa plays an important role in answering contemporary problems, especially problems in the era of modernization. One reason is because the majority of Muslims need legal answers that can solve problems. Based on the number of fatwas that have been issued, it shows that fatwa institutions in Indonesia have responded to contemporary legal issues.
EFEKTIVITAS USIA KERJA (ASN) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 DI KABUPATEN GOWA Haeriah, Haeriah; HL, Rahmatiah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article discusses the effectiveness of the working age of state civil servant teachers based on Law number 5 of 2014 concerning state civil servants. This research raises the implementation of the productive age of state civil servant teachers and the efforts made by schools to increase teacher productivity and Islamic legal views regarding the productive age of state civil servant teachers. It is hoped that the regional government will increase the number or appoint teachers with the status of civil servants at this school for the progress of this school and take into account the welfare of its teaching staff and it is hoped that the teaching staff, both civil servants and non-civil servants, will remain trustworthy in carrying out their teaching duties. future future nationals.
PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP BAGI KORUPTOR DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM Salihah, Ulfatus; HL, Rahmatiah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan pidana penjara seumur hidup bagi narapidana korupsi di Indonesia ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia dan hukum Islam. Jenis penelitian ini tergolong library research. Penelitian ini menunjukkan bahwa Hak Asasi Manusia pada prinsipnya meligitimasi penerapan penjara seumur hidup sebagai bentuk perwujudan dalam menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Dalam konsep HAM, seseorang harus mendahulukan kewajiban dari pada hak, hak akan hilang apabila kewajiban tidak terpenuhi. Bahkan dengan adanya pemenuhan kewajiban, hak akan timbul dengan sendirinya. Demikian pula dalam hukum Islam yang mengatur hak dan kewajiban manusia secara komprensif, termasuk pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana. Hukum Islam menggolongkan hukuman bagi terpidana korupsi dalam pidana ta’zir, yang hukumannya diserahkan kepada pemerintah dan hakim suatu negara.Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Hukum Islam; Korupsi; Pidana Seumur Hidup