Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.457
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum JURNAL MAHKAMAH Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Wawasan Yuridika Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Sawala : Jurnal Administrasi Negara Lontar : Jurnal Ilmu Komunikasi Jurnal Hukum Samudra Keadilan JOURNAL EQUITABLE Jurnal Komunikasi Profesional Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat KRTHA BHAYANGKARA Indonesian State Law Review (ISLRev) Madani : Indonesian Journal of Civil Society Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP) Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) Jurnal Hukum Lex Generalis Hermeneutik : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UNES Journal of Swara Justisia Indonesian Journal of Social Science Research Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIka) Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Indonesian State Law Review (ISLRev) Jurnal HAK: Kajian Ilmu Hukum, Administrasi Negara, dan Komunikasi
Fuqoha, Fuqoha
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ANALISA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA BURUH HARIAN LEPAS di PT. SINAR KAPANG BERKAH KOTA CILEGON Lolitawati; Fuqoha
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 1 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v20i1.11286

Abstract

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu merupakan perjanjian yang biasanya di berikan kepada buruh harian lepas dalam pekerjaan lapangan yang selesai dalam waktu tertentu. Perjanjian kerja dilakukan oleh pemberi kerja dengan pekerja. Pemenuhan hak atas para pekerja sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pemberi kerja, perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang ada. Penerapan perjanjian kerja waktu tertentu oleh PT. Sinar Kapang Berkah yang bergerak dibidang konstruksi pekerjaannya bersifat sementara memiliki batas waktu tertentu yang menyebabkan pekerja tidak memiliki kepastian atas perpanjangan waktu pengerjaan project. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris untuk memecahkan permasalahan dengan cara data primer melakukan wawancara serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen terkait. Penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak pekerja kontrak berdasarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa perjanjian kerja bersifat mengikat pekerja dan pemberi kerja, selesainya waktu pengerjaan project ditentukan oleh pihak yang memberi order, perjanjian kerja waktu tertentu dilakukan secara lisan dengan adanya saksi, pemenuhan hak pembayaran dihitung berdasarkan hari pekerja melakukan pekerjaannya, pentingnya pendaftaran jaminan kesehatan bagi pekerja guna menjamin perlindungan hukum bagi pekerja serta perselisihan hubungan industrial yang ada antara pekerja dengan dengan pemberi kerja dapat di selesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi, langkahnya berupa perundingan bipartit, perundingan tripartit, dan gugatan ke pengadilan hubungan industrial
Courier Assistant Service Practices at Shopee Express Courier Partners from a Contract Law Perspective Wulandari, Sekar Ajeng; Fuqoha
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 19 No. 2 (2025): KRTHA BHAYANGKARA: AUGUST 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v19i2.3777

Abstract

This study analyzes the practice of assistant couriers employed by Shopee Express partner couriers from a contract law perspective. The relationship between Shopee Express and partner couriers is governed by a legally binding partnership agreement. However, the existence of assistant couriers hired by partner couriers lacks a clear legal basis within the agreement. This phenomenon raises potential legal issues, particularly concerning liability for lost or damaged goods during delivery. Based on the principle of freedom of contract in Article 1338 of the Indonesian Civil Code, partner couriers and Shopee Express have the right to agree on the terms of their employment contract. However, the use of assistant couriers without Shopee Express’s approval may violate the validity conditions of contracts under Article 1320 of the Indonesian Civil Code. This study recommends that Shopee Express establish clearer regulations regarding the involvement of assistant couriers to ensure legal certainty and protection for all parties involved.
Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Keterwakilan Perempuan di Partai Politik Pradipta, Azelea Cipta Pradipta; Fuqoha
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 15 No. 1 (2024): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keterwakilan wanita dalam partai politik adalah penting untuk menjaga keseimbangan gender dalam politik, namun tantangan dalam memastikan partisipasi yang merata masih menjadi kendala. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran krusial dalam mengawasi proses pemilihan umum, termasuk keterwakilan wanita di partai politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kewenangan Bawaslu dalam mengawasi hal ini serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang terkait, dengan metode penelitian meliputi analisis dokumen dan studi literatur. Meskipun Bawaslu memiliki kewenangan dalam mengawasi proses internal partai, masih ada hambatan seperti kurangnya sumber daya dan optimalisasi kerjasama. Namun, terdapat juga peluang untuk memperkuat peran Bawaslu melalui peningkatan kerjasama dan advokasi kebijakan yang lebih inklusif.
Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Penyelesian Perselisihan non-Litigasi dalam Perselisihan Hubungan Industrial Fuqoha
Indonesian State Law Review Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian State Law Review, April 2020
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/islrev.v2i2.23199

Abstract

Penyelesaian perselisihan non-litigasi merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian perselisihan yang dilakukan di luar pengadilan dimana para pihak yang berselisih dapat melakukan perundingan secara langsung antar pihak dan/atau melalui pelibatan pihak ketiga yang netral yang ditunjuk para pihak untuk menengahi dan membantu menyelesaikan perselisihan. Model penyelesaian perselisihan non-litigasi dalam perselisihan hubungan industrial antara lain melalui penyelesaian bipartit, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengemukakan kekuatan hukum dari penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non-litigasi memiliki kekuatan hukum mengikat para pihak bila kedua belah pihak bersepakat yang dibuktikan dengan adanya bukti perjanjian bersama. Selain itu, penyeelsaian perselisihan non-litigasi memiliki kekuatan hukum eksekusi jika perjanjian bersama terdaftar pada pengadilan hubungan industrial.
Peraturan Daerah Bermuatan Syariat Islam Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi Konstitusional Fuqoha, Fuqoha
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 8 No. 1 (2018): April 2018
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.126 KB) | DOI: 10.15642/ad.2018.8.1.1-24

Abstract

Abstract: In managing a local government or municipality, regulation is a must. Forms of regulatory framework in this context is bylaw. In today’s democratic Indonesia, local government has authority to form and implement bylaw according to local needs and values. Including bylaw on sharia. Among the purpose of bylaw is maintaining order. From the perspective of constitutional democracy, sharia bylaws is the right of each local government and community as long as not contradictory to the Constitution. Liberty to enact certain bylaw shows a working democracy. Therefore, sharia bylaw is an indication of ideal democracy, not threat to democracy. Key Words: bylaws, sharia, constitutional democracy
Analisis Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Coffee Shop di Kota Serang terhadap Pendaftaran Merek Siti Shefiani; Fuqoha
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 4 (2025): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.1238

Abstract

Coffee shop is one of the places that is in vogue in all circles, especially among teenagers so that this place is never empty of enthusiasts. Although many entrepreneurs have realized the importance of trademark registration, there are still some who do not fully understand this, including among coffee shop entrepreneurs. This is one of the efforts for competitors to conduct unfair business competition. It is therefore necessary to conduct socialization and education on the importance of trademark registration, simplify registration procedures and provide consultations for entrepreneurs who want to register their trademarks.
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bata Merah di Putra Lio Taktakan Kota Serang Sulasno Sulasno; Fuqoha Fuqoha; Indriarti Chandra
JURNAL HAK : Kajian Ilmu Hukum, Administrasi Negara, dan Komunikasi Vol. 1 No. 1 (2023): JURNAL HAK: KAJIAN ILMU HUKUM, ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI
Publisher : Faculty of Social, Politic, and Law Science, Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/jhak.v1i1.7436

Abstract

Economic and business activities carried out by the parties, especially between sellers and buyers, have not been given maximum legal protection. Phenomena or dynamics in society when carrying out legal relations in the form of buying and selling based on agreements, agreements made by the parties as laws, and the birth of an agreement between the parties, for that they are obliged to make an agreement. The purpose of this research is to find out the implementation of the red brick sale and purchase agreement and to find out the legal settlement methods for the parties in the event of default on the buyer at Putra Lio Takakan, Serang city. This study uses a qualitative method with a sociological juridical approach, the data used are primary, secondary and tertiary data. The results of this study are as follows: In the implementation of the red brick sale and purchase agreement, it is in accordance with the agreement, but in practice there are defaults and efforts to resolve them by means of deliberation, but if there is no consensus between the seller and the buyer, both parties agree to settle through litigation.
Menelusuri Akar Perbedaan Tafsir Tentang Kepemimpinan Non Muslim(Studi Analisis Linguistik QS. Al-Mâidah: 51) Fuqoha, Fuqoha
HERMENEUTIK : Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Vol 10, No 2 (2016): Hermeneutik: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Publisher : Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/hermeneutik.v10i2.4788

Abstract

This study discusses the interpretation for QS. Al-Mâidah: 51. Research using qualitative and analytical literature finds that there are two models of interpretation for that verse. The first model mentions that the meaning of auliyâ is common which can include leadership, close friends and administrators. That is, it is not permissible to appoint non-Believer as leaders. The second model states that the meaning of auliyâ’ is a secret leak that causes non-Muslims to know the weaknesses of Muslims. The meaning in this verse according to the second opinion is specifically for hypocrites only.
Implikasi Green Constitution dalam Pemenuhan Hak Konstitusional atas Lingkungan Hidup Fuqoha Fuqoha
JURNAL HAK : Kajian Ilmu Hukum, Administrasi Negara, dan Komunikasi Vol. 2 No. 2 (2025): Jurnal HAK : Kajian Ilmu Hukum, Administrasi Negara, dan Komunikasi
Publisher : Faculty of Social, Politic, and Law Science, Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/jhak.v2i2.11927

Abstract

This study examines the implementation of environmental management within the framework of a green constitution as a form of fulfilling the constitutional rights of citizens. The dynamics of national development involving environmental resources have the potential to threaten the human rights guaranteed by the Constitution. Among the human rights in the 1945 Constitution is the right to a good and healthy environment. The main focus of this study is to examine how the concept of a green constitution in Indonesia influences environmental management and the protection of citizens' constitutional rights. This study uses qualitative research methods and is presented in a descriptive-analytical manner. The research uses a normative juridical approach by combining a regulatory framework with data and facts. The results of the study describe the constitutional rights guaranteed within the framework of the Indonesian Constitution to technical regulations in the form of legislation. The fulfillment and protection of constitutional rights cannot be separated from economic policies that are not oriented towards sustainable development, thus creating a paradox between the concepts of a green constitution and an economic constitution.
Prosecutorial Authority under the Principle of Dominus Litis in the Draft Criminal Procedure Code: Kekuasaan Kejaksaan Berdasarkan Asas Dominus Litis dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Endra Budiantono; Ryookoo Nur Azizah; Nila Puspitarini; TB. M. Kasyif Ulum Kaliba; Fuqoha Fuqoha
Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v9i1.12289

Abstract

Effective and fair law enforcement is a crucial pillar of the criminal justice system in Indonesia. In this context, the Prosecutor’s Office holds a strategic role through the principle of dominus litis, which grants full authority to the Public Prosecutor to control the course of criminal prosecution. This study aims to analyze the powers of the Prosecutor's Office based on this principle, particularly in relation to the Draft Criminal. Procedure Code (RUU KUHAP) currently under discussion. The research employs a normative juridical approach with qualitative descriptive analysis of legal regulations, legal doctrines, and academic literature. The findings reveal that although the dominus litis principle strengthens the Prosecutor’s position, provisions in the RUU KUHAP such as Article 111 Paragraph (2) and the application of the opportunity principle—pose potential risks of overlapping authority with the police and misuse of power. Therefore, proportional authority and effective oversight mechanisms are necessary to ensure the upholding of justice, legal certainty, and human rights protection
Co-Authors Ahmad Sururi Ahmad Sururi Alwi, Sukendar Ananda Putri Anggraini Anggraini, Ananda Putri Anindya Sekar Kirana Apipah, Nabila Dea Arga Eka Sanjaya Arif Nugroho Barten, Silfi Budi Hasanah Dewi Triwahyuni Dewi Triwahyuni Dina Auliana Soleha Endra Budiantono Firdausi, Indrianti Azhar Firdausi, Indrianti Azhar Fitria Agustin Fitria Agustin Hasuri Hasuri Hasuri Hasuri, Hasuri Hasuri, Hasuri Indrianti Azhar Firdausi Indrianti Azhar Firdausi Indriarti Chandra Lalu Farhan Nugraha Lolitawati M Marthalena Nabila Dea Apipah Nila Puspitarini Pandu Winata Lumban Toruan Pradipta, Azelea Cipta Pradipta Rahmi Mulyasih Rahmi Winangsih Rethorika Berthanila Rivani Arif Rezeki Rokilah Rokilah Ryookoo Nur Azizah Sasmia Sasmia Sasmita Sasmita Sigit Surahman Silfi Barten Siti Kamila Khaerunnisa Siti Shefiani Sukendar Sukendar Sulasno Sulasno Tatu Afifah TB. M. Kasyif Ulum Kaliba Wulandari, Sekar Ajeng Zohan, Rt. Ima Muharomah Ibnu