Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Rekayasa Mesin Jurnal Pendidikan Teknik Mesin Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Jurnal Fundamental Justice Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement Srawung: Journal of Social Sciences and Humanities Yuris: Journal of Court and Justice Indonesian Journal of Law and Justice Jurnal Rekayasa Mesin
Amiq, Bahrul
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Arts Humanities Automotive Engineering Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
RANCANG BANGUN MESIN PENYANGRAI KOPI SEMI OTOMATIS DENGAN KAPASITAS 5 KG AMIQ, BAHRUL
Jurnal Rekayasa Mesin Vol 2, No 03 (2015): JRM. Volume 02 Nomor 03 Tahun 2015
Publisher : Jurnal Rekayasa Mesin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Mesin sangrai kopi yang ada dipasaran atau di UKM masih menggunakan pengaduk manual (tenaga manusia) serta tidak ada kontrol suhu. Pada Tugas Akhir ini dibuat mesin sangrai yang telah dimodifikasi. Modifikasi dilakukan yaitu : pengaduknya digerakan motor listrik yang kecepatan putarnya dapat dikontrol, serta kompor pemanasnya dilengkapi pengaturan suhu semi otomatis. Diharapakan dengan modifikasi mesin sangrai kopi semi otomatis ini, produksi lebih optimal. Untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini dilakukan yaitu : 1) menghitung dan memilih kebutuhan daya motor, 2) menentukan komposisi dan komponen sistem Transmisi, 3) menguji kemampuan mesin sangrai kopi semi otomatis.Berdasarkan  hasil perhitungan didapatkan sebagai berikut, kapasitas mesin 5 kg/jam, kecepatan putaran terhitung 60 rpm. Daya motor terhitung 58.9 watt. Pemilihan motor pada mesin sangrai kopi adalah motor wiper 70 watt yang sudah dilengkapi gerbox dengan output 180 rpm. Komponen transmisi roda gigi lurus dengan diameter roda gigi penggerak (d1) = 30 mm dan yang digerakkan (d2) = 90 mm. Selanjutnya jumlah gigi terpasang yaitu : jumlah gigi penggerak (Z1) = 32 dan jumlah gigi yang digerakkan (Z2) = 88, sehingga output kecepatan putar pengaduk terpasang 72 rpm.  Proses  manufaktur dan perakitan mesin sangrai kopi semi otomatis mengunakan metode OPC (operation process chart), melalui metode ini diketahui jenis proses produksi dan urutannya. Melalui uji kinerja mesin didapatkan hasil sebagi berikut : motor wiper 70 watt mampu memutar beban 5 kg dengan kecepatan putar 72 rpm. Transmisi roda gigi mampu mereduksi putaran dari 180 rpm menjadi 72 rpm. Unit kontrol suhu bisa mengatur suhu dari 50o C sampai dengan 250o C, sedangkan unit pengatur kecepatan putaran dapat mengatur kecepatan dari 10 rpm sampai dengan 72 rpm. Kata kunci : mesin penyangrai kopi, sistem kontrol suhu dan putaran, kapasitas 5kg
PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN TEKNOLOGI MEKANIK SISWA KELAS X TPM SMK N 1 DRIYOREJO AMIQ, BAHRUL; SUWITO, DJOKO
Jurnal Pendidikan Teknik Mesin Vol 6, No 03 (2018): JPTM, Volume 06 Nomor 03 Tahun 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNESA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Media pembelajaran yang dikembangkan dalam pembelajaran teknologi mekanik pada penelitian ini adalah media pembelajaran berbasis Modul. Tujuan penelitian ini antara lain : 1) Bagaimana kelayakan media pembelajaran berbasis modul pembelajaran Teknologi Mekanik pada mata pelajaran Teknologi Mekanik, 2) Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan modul Teknologi Mekanik pada mata pelajaran Teknologi Mekanik, 3) Bagaimana menigkatkan hasil belajar siswa kelas X TPM SMK Negeri 1 Driyorejo setelah diterapkan metode pembelajaran dengan modul Teknologi Mekanik.Penelitian ini merupakan jenis pene;itian & pengembangan dengan model pengembangan Four-D : Define (pendefinisian), Design (perancangan), Develop (pengembangan) dan Disseminate (penyebarluasan). Penelitian dan pengembangan dilakukan SMK Negeri 1 Driyorejo. Subyek uji coba adalah siswa kelas X TMP SMK Negeri 1 Driyorejo. Adapun obyek penelitian adalah media pembelajaran berbasis modul. Media pembelajaran berbasis modul dikatakan layak apabila rata-rata hasil validasi dari ahli bahasa, ahli materi dan ahli desain minimal klasifikasi valid serta respon siswa dengan tanggapan minimal klasifikasi baik. Sedangkan Instrumen pengumpulan data berupa soal tes dengan membandingkan nilai rerata pretest dan posttest jika mengalami kenaikan maka bisa dikata berhasil.Hasil penelitian ini yaitu kelayakan modul pembelajaran teknologi mekanik yang berdasarkan penilaian dari ahli materi 3,32 , ahli desain 3,29 dan ahli bahasa 3.71 dan memiliki kategori sangat valid, sehingga modul pembelajaran ini layak digunakan dalam pembelajaran. Hasil respon siswa mencapai 79% dan memiliki kategori baik. Dan hasil belajar siswa sebelum diberikan modul teknologi mekanik mencapai 47,5% dan hasil belajar siswa sesudah diberikan modul teknologi mekanik mencapai 75,5% hal ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa. Kata Kunci : Pengembangan Modul, Respon Siwa, Hasil Belajar
LAW ENFORCEMENT ON DRUG ABUSE PERPETRATORS COMMITTED BY INDONESIAN POLICEMEN Winarno, Hadi; Amiq, Bahrul; Prawesthi, Wahyu
IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement Vol. 2 Issue 2 (2023)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jlte.v2i2.281

Abstract

The regulation concerning drug is regulated on Law No. 35/2009, it is used to ensure its adequacy for the interests of science and health and prevent the drug abusement, and eradicate the illegal distribution of drugs. The cases that engaged Indonesian policemen on drug abusement criminal must have special attention in order to disappear this criminal act. These crimes cannot be considered normal, and law enforcement must be strictly enforced. This research aims to examine and analyze law enforcements on drug abuse perpetrators committed by Indonesian Policemen through law, regulations and court justice. The type of research used juridical-normative to analyze secondary data in the form of legal materials, especially primary legal and secondary legal materials. Based on the research result, when a police commits in a drug abuse offense and has the evidence, he/she may obtain criminal sanctions, such as imprisonment and fines that are determined by the type of drug abuse he/she committed. After obtaining a criminal sanction determined by the general court and has permanent force, the police officer is subject to sanctions for violating the police professional ethics code called dishonorable dismissal (PTDH).
LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF UNLICENSED GOLD MINING CRIME IN SANGIHE ISLANDS Susetyo, Tony Budi; Amiq, Bahrul; Prawesthi , Wahyu
IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement Vol. 2 Issue 4 (2023)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jlte.v2i4.413

Abstract

Law No. 4/2009 on Minerals and Coal prohibits unlicensed gold mining activities because they have a big potential impact on environmental damage. Therefore, strict law enforcement is needed against humans who are not aware of environmental damage. The main problem in this research is the criminal provisions and law enforcement against perpetrators of unlicensed gold mining in the jurisdiction of the Sangihe Islands Police, North Sulawesi. The objective of this research is to find out the law enforcement process against perpetrators of unlicensed gold mining crimes in the jurisdiction of the Sangihe Islands. The approach method used in this research is the sociological juridical approach method. The juridical sociological approach is a research approach that uses legal aspects (legislation and facts in the field) related to the subject matter to be discussed, associated with the reality in the field or examines the positive law of an object of research and sees the practices that occur there. There are many mining businesses in various regions in Indonesia that are managed by local communities. Unfortunately, although there are national regulations that regulate the mining business, there are still very many mines managed by the community that have the status of illegal mining because they do not have a license, either a Special Mining Business License (IUPK) or other permits.
THE IMPLEMENTATION OF MATERIAL CRIMINAL LAW AGAINST CRIMINAL ACT OF EMBEZZLEMENT IN OFFICE Abrahams, Deny; Amiq, Bahrul; Prawesthi, Wahyu; Khoidin, M.
YURIS: Journal of Court and Justice Vol. 2 Issue 1 (2023)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jcj.v2i1.263

Abstract

The crime often committed is embezzlement, dishonesty by hiding other people's goods/assets by one or more people without the owner's permission to control or use it for other purposes. In Article 374 of the Criminal Code, the term embezzlement in the office can be said to be a crime of embezzlement with a weighting. The method used in this research is normative juridical research that examines or analyzes primary and secondary legal materials by understanding law as a set of rules or positive norms in the statutory system that regulates human life. Based on the research result, the application of material criminal law to cases of criminal embezzlement in the office is implemented based on legal facts, including the statements of witnesses, statements of the accused, letters, and the presence of evidence. Besides that, before the judge imposes a sentence, he needs to consider what can aggravate and mitigate the defendant to apply a sentence commensurate with the act and provide justice for the defendant and a deterrent effect against a decision.
THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL ACT TOWARDS HATE SPEECH IN SOCIAL MEDIA Erfan, Muhammad; Prawesthi, Wahyu; Amiq, Bahrul
YURIS: Journal of Court and Justice Vol. 2 Issue 1 (2023)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jcj.v2i1.280

Abstract

Indonesia is a country that adheres to a democratic system where people are given the freedom to express their opinions. Along with globalization era, communication media are increasingly developing, such as the existence of electronic communication media that can connect people regardless of distance and place. Information technology, beside contributing to improving communication progress, technology can also be an effective means for users of social media to commit acts against the law. Cybercrime is a type of criminal activity that makes use of advances in computer technology, particularly the internet. This research examines all the regulation and law in Indonesia regarding of hate speech towards social media through normative legal research. From the research result, it found that the implementation of Hate Speech in social media networks can be determined in Article 45A Paragraph (2) jo. Article 28 Paragraph (2) of Law No, 19/2016 as Amendment to Law No. 11/2008 concerning on Electronic Information and Transactions, there does not have to be an aggrieved party or there must be an objecting party, because it is not a material offense that requires the consequences of the act.
LAW ENFORCEMENT AGAINST HUMAN TRAFFICKING IN THE POLICE JURISDICTION AT SANGIHE ISLANDS RESORT Anriz, Revianto; Prawesthi, Wahyu; Amiq, Bahrul
YURIS: Journal of Court and Justice Vol. 2 Issue 4 (2023)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jcj.v2i4.409

Abstract

The form of application is based on mistakes that are in accordance with legal elements and there is no reason for unlawful elimination, the element of intent by the perpetrator (dolus) so that there is no justification or reason for him/her to avoid punishment. Law enforcement efforts in the eradication of human trafficking are implemented through non-penal and penal approaches. Non-penal approaches are conducted through counseling, social education in order to develop the social responsibility of citizens who are aware of human trafficking crimes, legal counseling, resocialization, workshops, etc., especially in crime-prone environments. The penal approach is carried out through legal efforts so that perpetrators of human trafficking crimes are legally processed based on the provisions of laws and regulations up to the court level and execution in order to obtain criminal sanctions and guarantee legal certainty in society. The objective of this research is to analyze the application of criminal sanctions and law enforcement against human traffickers in the Police jurisdiction, North Sulawesi Regional District, Sangihe Islands Resort. This research used a case approach which aims to examine the application of legal norms or rules in legal practice. In addition, legislation is conducted by reviewing all laws and regulations that are related to the legal issues being addressed. The 1945 Constitution of the Republic Indonesia in one of its articles, Article 3, mentions the right not to be enslaved. Therefore, to realize the protection of this right, the Indonesian government needs to regulate human trafficking crimes separately.
LAW ENFORCEMENT AGAINST CORRUPTION IN THE CHARITY OF WATER SUPPLY PROGRAM IN BITUNG Sitepu, Anak Agung Gede Wibowo; Amiq, Bahrul; Prawesthi, Wahyu
Srawung: Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 2 Issue 4 (2023)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jssh.v2i4.410

Abstract

Corruption is a crime that not only causing financial losses to country, but also violating social and economic rights of the community. The unlawful act of corruption is not only committed by state officials and between states, but also by state officials and other parties such as families and businessmen. This research aims to identify the law enforcement against perpetrators of corruption in Bitung regarding charity of water supply program activities based on Decision Number 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd. The method used in this research is juridical sociological approach, that uses legal aspects (legislation and reality) concerning the research topic. This approach is related to examining the positive law of the research object and observing the practice directly in the field. The research findings revealed that regional financial losses of IDR 14,000,000,000 were caused as the results of the unlawful acts of corruption and abuse of authority comitted by Raymond Richard Jotham Luntungan and Mohammad Nurcholis Laminula, who both were in charge of Charity of Water Supply Program for Low-Income Communities at Bitung during 2017-2018.
Criminal Provisions For Perpetrators Who Commit Criminal Acts of Copulation And Lewd Acts Against Minors Diana, Diana; Prawesthi, Wahyu; Amiq, Bahrul
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2345

Abstract

The frequency of these crimes, one of which is the unlawful act of sexual abuse, which encompasses both fornication and copulation, demonstrates the current high rate of crimes against children. Children and the future of the nation are seriously and dangerously at stake from this. Sexual activity is a crime that seriously damages society, it is taken very seriously, and it makes people feel uneasy since it incites a dread of crime. Data collection, processing, presentation, and analysis related to an event constitute the process of research. to acquire a study outcome that is responsible for science. Normative juridical research is the kind that is employed. Articles 81 and 82 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection discuss the legal provisions for child molestation against children.
INTEGRATION OF ISLAMIC CHARACTER EDUCATION IN MERDEKA BELAJAR CURRICULUM Amiq, Bahrul; Muhith, Abd.; Masud, Masud; Zainudin, Agus
Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol. 8 No. 01 (2025): Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/im.v8i01.7787

Abstract

Islamic character education is an effort to build a generation that has noble morals based on Islamic values. The Merdeka Belajar Curriculum initiated by the Indonesian government provides flexibility for educators to integrate local values, including religious values, into learning. This article aims to analyze how Islamic character education can be integrated in the Merdeka Belajar Curriculum. This research uses a qualitative descriptive approach through literature review. The results show that the integration of Islamic character education requires collaboration between educators, curriculum, and society in supporting the creation of religious, ethical, and accomplished students. In conclusion, Islamic character education is a key element in building holistic education according to the demands of the modern era.
Co-Authors Abrahams, Deny Agus Zainudin Andriannoor, Renaldy Anriz, Revianto Aries, Aries Diana Diana Djoko Suwito Fahmi Hasan, Fuad Hamada, Abubakar Imelda Dian Rahmawati Irayanti, Adinda M. Khoidin, M. masud, Masud Muhammad Erfan, Muhammad Muhith, Abd. Nafi’uzzaki, Anang Prawesthi , Wahyu Sasongko, Roby Sitepu, Anak Agung Gede Wibowo Susetyo, Tony Budi Wahyu Prawesthi, Wahyu Wawan Setiawan Winarno, Hadi