Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Penyuluhan Hukum tentang Mewujudkan Sekolah Bebas Bullying Melalui Kesadaran Hak Asasi Manusia di MAN 1 Kendari Nur, Fuad; Setiawan, Risman; Faisal, Fitriah; Afoeli, La Ode Muhamad Taufiq; Sirjon, Lade; Sulihin, La Ode Muhamad; Ukkas, Jumiati; Heryanti, Heryanti; Intan, Nur; Saputra, La Ode Muhammad Saleh
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 3 No. 8 (2025): Oktober
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v3i8.3236

Abstract

Bullying di lingkungan sekolah merupakan permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada perkembangan psikologis dan akademik peserta didik, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Data Komnas HAM Republik Indonesia menunjukkan 80 persen pelajar di Indonesia pernah mengalami bullying, namun mayoritas korban memilih untuk diam. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan sekolah bebas bullying melalui kesadaran hak asasi manusia di MAN 1 Kendari. Kegiatan dilaksanakan pada 17 Mei 2025 menggunakan metode ceramah dan dialog yang melibatkan narasumber, siswa, guru, dan juga dihadiri mahasiswa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pencegahan bullying memerlukan pendekatan berbasis HAM melalui empat strategi utama: (1) pengembangan kebijakan anti-bullying; (2) edukasi dan kesadaran HAM; (3) pendidikan karakter berbasis empati dan toleransi; dan (4) sistem pelaporan anonim serta pengawasan rutin dari sekolah. Keberhasilan implementasi membutuhkan sinergi seluruh elemen sekolah meliputi siswa yang berani melaporkan, guru yang responsif, orang tua yang komunikatif, dan sekolah yang konsisten menerapkan sanksi yang edukatif. Penyuluhan ini diharapkan menjadi fondasi kesadaran hukum dalam mewujudkan MAN 1 Kendari sebagai sekolah ramah anak yang aman, nyaman, dan menghargai keberagaman.
HARMONIZING INDONESIA'S GEOGRAPHICAL INDICATION PROTECTION WITH EU LEGAL FRAMEWORK THROUGH REGULATORY REFORM Zuliarti, Wa Ode; Yuningsih, Deity; Deschika Gaby Justicia; Isnayanti; Faisal, Fitriah
JIPRO: Journal of Intellectual Property JIPRO, Vol. 9, No.1, 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jipro.vol9.iss1.art4

Abstract

Indonesia’s GI protection under Law Number 20 of 2016 integrates with trademarks, creating ownership ambiguity that disadvantages small producers and limits EU recognition. Employing a doctrinal legal method combined with a comparative approach, this study systematically analyses statutory texts, regulatory documents, and academic literature from both jurisdictions. Comparing with EU’s sui generis system, this study identifies three challenges: conceptual conflation of collective/private rights, administrative overlap, and governance allowing holder control. Despite 209 registered GIs across 34 provinces, only four have EU recognition, revealing systemic barriers. The EU model treats GIs as community entitlements open to all qualifying producers with representative governance. The study recommends targeted reforms: clarifying GI rights as non-transferable collective entitlements, functionally separating GI from trademark administration within Directorate General of Intellectual Property (DGIP), and establishing conflict rules for geographical names. These reforms would enhance rural development and international market access.