Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.964
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS Halu Oleo Law Review Jurnal Ius Constituendum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Community Service (Abdisci) Journal Juridisch TABELLIUS
Soegianto, Soegianto
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
KEWENANGAN POLRI DALAM PEMBUBARAN ORMAS YANG TELAH DIBATALKAN STATUS HUKUMNYA Zulianto, Zulianto; Junaidi, Muhammad; Soegianto, Soegianto; Sadono, Bambang
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2020): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i2.2868

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membahas kewenangan Polri dalam   pembubaran ormas yang telah dibatalkan status hukumnya, Untuk menganalisis dan membahas kendala dan solusi atas kewenangan Polri dalam   pembubaran ormas yang telah dibatalkan status hukumnya. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. setiap orang berhak atas kebebasan hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, penjelasan dalam Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945. Penerbitan Perppu 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, merupakan landasan dalam pencabutan status HTI. Kepolisian berwenang mengambil tindakan tegas atas setiap dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Organisasi Kemasyarakatan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Kepolisian berwenang mengambil tindakan tegas atas setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ormas yang tidak taat terhadap peraturan yang ada, termasuk   kepada anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang lembaganya telah dibubarkan pemerintah.Hak memberikan sanksi pidana ada di tangan polisi sebab Perppu merupakan produk hukum yang setara dengan Undang-undang. Penerapan sanksi atas pelanggaran Undang-Undang dimiliki aparat kepolisian. Perjalanan penerapan perppu ada pelanggaran hukum yang menjurus ke aspek pidana, maka nanti tugasnya polisi bukan Satpol PP. Dalam menjalankan kewenangan Polri terdapat beberapa   hambatan, yaitu sebagai berikut : faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Dalam mengatasi hambatan yaitu memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan Polri dalam mengawasi ormas dan menindak ormas yang melakukan tindak pidana, diantaranya dilakukan dengan cara:tindakan preemtif, preventif dan represif.    
PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI INDONESIA Sulistyani, Diah; Asikin, Nur; Soegianto, Soegianto; Sadono, Bambang
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2020): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i2.2874

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengembangan wakaf uang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Wakaf. Wakaf uang adalah salah satu bentuk wakaf yang baru di Indonesia, yang mana pengembangannya layak dilakukan   terutama ketika perekonomian bangsa Indonesia sedang lemah. Metode pendekatan adalah yuridis normatif, sumber data adalah data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wakaf uang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mencakup penghimpunan dana wakaf, pengelolaan wakaf uang dan pendistribusian hasil wakaf tunai. Kendala pengembangan wakaf uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang dengan solusi BWI bersama pihak terkait dalam hal ini adalah LKS-PWU maupun Nazhir harus terus menyosialisasikan hukum wakaf tunai pada masyarakat; kurang profesionalnya Nazhir dalam pengelolaan wakaf uang solusinya adalah peningkatan kualitas nazhir agar profesional dan amanah dalam pengelolaan wakaf uang; kurangnya pemahaman dan kemampuan praktisi wakaf dalam   pengembangan wakaf uang dengan solusi peningkatan kemampuan semua praktisi wakaf terlebih Nazhir sehingga mampu mengelola dan mengembangkan wakaf secara profesional dan amanah serta sinergitas sehingga pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia sukses.
Keabsahan Risalah Lelang Atas Objek Lelang Yang Tidak Dapat Dibalik Nama Junaidi, Muhammad; Wibowo, Tri; Ratna Sediati, Diah Sulistyani; Arifin, Zaenal; Soegianto, Soegianto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.7916

Abstract

The study aims to analyze the validity of the auction bulletin and the constraints and solutions made by the Office of Auctions on the object of the auction that cannot be renamed. The process of execution of the auction has been regulated in this way by various laws and regulations. In practice, there are some cases where the auction object cannot be renamed, even though the auctions have been carried out in accordance with the conditions and have been made by the Auction Office. The type of research used in this investigation is normative jurisprudence with a method of legislative approach. As a result, in the event that there is an auction object that cannot be named after, it does not immediately result in the following auction process: The auction notice made by the auction office becomes invalid. For example, the case in the decision of the Central Java High Court No. 161/PDT/2016/PT.SMG dated July 15, 2016. The Supreme Court's judgment recognizes the validity of the Auction, although the judgement leads to legal uncertainty for the auction vendor and KPKNL Semarang. In order to establish the basis of legal certainty and the foundation of justice for the seller and KPKNL Semarang, it is recommended to file a lawsuit and settlement to the state court to ensure the status and legal status of the post auction process that has taken place. The novelty of this research is the study of the Auction Records on an auction object that cannot be renamed.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan Risalah Lelang beserta kendala dan solusinya yang dibuat oleh Pejabat Lelang atas objek lelang yang tidak dapat dibalik nama. Proses pelaksanaan lelang telah diatur sedemikian rupa dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan proses balik nama atas objek lelang, telah diatur dalam peraturan perundangan dengan jelas. Dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus bahwa objek lelang tidak dapat dibalik nama meskipun lelang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan telah dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Hasilnya, dalam hal terdapat objek lelang yang tidak dapat dibalik nama, tidak serta merta mengakibatkan proses lelang berikut Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang menjadi batal dan tidak sah. Sebagai contoh, kasus dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 161/PDT/2016/PT.SMG tanggal 15 Juli 2016. Dari putusan pengadilan tinggi tersebut keabsahan Risalah Lelang tetap diakui, meskipun dengan adanya putusan tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum bagi penjual lelang dan KPKNL Semarang. Guna mewujudkan asas kepastian hukum dan asas keadilan bagi penjual dan KPKNL Semarang, disarankan untuk mengajukan gugatan dan penetapan kepada pengadilan negeri untuk memastikan kedudukan dan status hukum atas proses pasca lelang yang telah terjadi. Kebaruan penelitian ini yaitu kajian tentang Risalah Lelang atas objek lelang yang tidak dapat dibalik nama.       
The Position of Institutional Law on Halal Product Assurance in the Sharia Perspective Towards Society 5.0 Soegianto, Soegianto; Widyani, Retno
Jurnal Abdisci Vol 1 No 3 (2024): Vol 1 No 3 Tahun 2024
Publisher : Ann Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62885/abdisci.v1i3.156

Abstract

 The socialization of the institutional legal position of Halal Product Assurance (JPH) in the perspective of Sharia Society 5.0 was carried out at the UIN Purwokerto Postgraduate Program on October 10, 2023. The purpose of this charity activity is to raise public awareness. The socialization materials presented included laws and regulations such as the Job Creation Law, the Halal Product Guarantee Law, the Consumer Protection Law, and the Government Law that regulates the Halal Product Guarantee industry. In the field of cosmetics, JPH also issued Halal certification for PT Diera Muatiara Internasional facial care products from LPPOM MUI. This public relations campaign shows that legal certainty is needed to guarantee halal products, and the quality of halal products in circulation is very important to protect consumers. Companies that produce and sell halal products have the added advantage of having a guarantee of halal products. 
Strengthening the Implementation of Primary and Secondary Education Kartika Jaya Korem Education Foundation 063 Cirebon Soegianto, Soegianto; Kartimi, Kartimi; Nurul Rosidin, Didin; Ahmad Yani
Jurnal Abdisci Vol 1 No 3 (2024): Vol 1 No 3 Tahun 2024
Publisher : Ann Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62885/abdisci.v1i3.157

Abstract

Yayasan Kartika Jaya Korem 063 in Cirebon has long cared about education, so the foundation currently has two kindergarten schools, two elementary schools, junior high schools, vocational schools, and high schools. This community service activity is a form of service to the community as an advisory team that assists in the implementation of general government and development tasks. The results of this community service activity are coaching and supervision activities, financial management, educators and education staff, facilities and infrastructure, and payroll are all part of the education governance of the Kartika Foundation one-stop.
Obstacles in the Implementation of Legal Protection for Auction Buyers Regarding the Employment of Auction Objects for The Execution of Mortgage Rights Sulastri, Sulastri; Soegianto, Soegianto
TABELLIUS: Journal of Law Vol 3, No 3 (2025): September 2025
Publisher : Master of Notarial Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract. Problems often arise in the auction winner's control of the auctioned object, which is the collateral, mortgage, or other collateral. One such problem is the debtor's or third party's reluctance to leave and vacate the auctioned object. This clearly does not provide legal certainty for the guaranteed protection of the auction winner's rights. This research was conducted using normative legal research (normative legal research method). Based on the research results, it can be seen thatThe current procedure for protecting the rights of auction winners has obstacles in the form ofGuarantees for the protection of rights for auction winners in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 122 of 2023 (PMK 122/2023) have not been specifically regulated. The auction can only be canceled by the request of the Seller or a provisional decision or decision from a general judicial institution, as regulated in the Regulation of the Minister of Finance (PMK) Number: 93/PMK.06/2010. Many debtors are reluctant to hand over the HT collateral object for auction, resulting in obstacles in the process of clearing the auction object after the auction. Intervention by third parties who feel disadvantaged by the auction can hinder the process.Keywords: Auction; Law; Mortgage; Protection. 
Analisis Putusan Hakim Dalam Pembatalan Akta Risalah Lelang: Analysis of the Judge's Ruling in the Cancellation of the Auction Minute Deed Muhammad Zul Efendi Manurung; Zaenal Arifin; Soegianto, Soegianto
Journal Juridisch Vol. 3 No. 3 (2025): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v3i3.12882

Abstract

This study examines the judicial reasoning underlying the cancellation of Auction Minute Deed Number 1352 year 2010 and analyzes the resulting legal consequences along with the legal protection afforded to auction winners affected by the annulment. The urgency of this research arises from the legal uncertainty that occurs when an auction declared valid under administrative procedure is subsequently cancelled by a court decision, thereby altering the rights and obligations of debtors, creditors, and good faith buyers. Using a normative juridical method through statutory, conceptual, and case approaches, this study draws upon first instance, appellate, and cassation court decisions as primary legal materials. The findings show that the judges cancelled the auction minute deed on the basis of an unlawful act, particularly the creditor’s failure to comply with legal procedures in determining the limit price and the violation of propriety and fairness principles. The legal consequences include the restitution of land rights to the debtor, the nullification of the auction winner’s ownership rights, and the creditor’s obligation to return the auction proceeds. Legal protection for the auction winner is available through the right to seek compensation from the creditor provided that the buyer can demonstrate good faith. This study highlights the need to harmonize justice, utility, and legal certainty in the implementation and judicial review of secured property auctions.   Penelitian ini mengkaji pertimbangan yudisial yang mendasari pembatalan Risalah Lelang Nomor 1352 tahun 2010 serta menganalisis konsekuensi hukum yang ditimbulkan dan bentuk perlindungan hukum bagi pemenang lelang yang terdampak oleh pembatalan tersebut. Urgensi penelitian ini muncul dari ketidakpastian hukum yang terjadi ketika suatu lelang yang secara administratif dinyatakan sah kemudian dibatalkan melalui putusan pengadilan sehingga mengubah posisi hak dan kewajiban debitor, kreditor, dan pembeli beritikad baik. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini memanfaatkan putusan pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi sebagai bahan hukum primer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim membatalkan risalah lelang berdasarkan adanya perbuatan melawan hukum terutama karena kreditor tidak mematuhi prosedur hukum dalam penetapan harga limit serta melanggar prinsip kepatutan dan keadilan. Konsekuensi hukum dari pembatalan tersebut meliputi pemulihan hak atas tanah kepada debitor, hapusnya hak kepemilikan pemenang lelang, dan kewajiban kreditor untuk mengembalikan hasil lelang. Perlindungan hukum bagi pemenang lelang tersedia melalui hak untuk menuntut ganti rugi kepada kreditor sepanjang pembeli dapat membuktikan iktikad baik. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan dan pengujian yudisial terhadap lelang atas benda jaminan.
Implementasi Bantuan Sosial Berbasis DTKS untuk Akurasi Penerima di Kota Semarang: Implementing DTKS-Based Social Assistance for Accurate Beneficiary Targeting in Semarang City Christina Diah Wijayanti; Soegianto, Soegianto; Kukuh Sudarmanto; Zaenal Arifin
Journal Juridisch Vol. 3 No. 3 (2025): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v3i3.12886

Abstract

This study analyzes the implementation of social assistance distribution in Semarang City based on the Integrated Social Welfare Data (DTKS) through the SIKS-NG application and formulates solutions to address mistargeted beneficiaries. Using an empirical juridical approach supported by statutory analysis and a descriptive–analytical research design, primary data were obtained from interviews with village officials, distribution officers, and beneficiaries, while secondary data were collected through literature studies. The findings show that the distribution process continues to encounter problems of data inaccuracy, including the inclusion of deceased individuals, residents who have relocated without updating their civil records, and financially capable individuals who still receive social assistance. These issues are compounded by infrequent data updates, weak interagency coordination, and low public literacy regarding mandatory reporting of demographic and economic changes. The study’s novelty lies in proposing an integrated early verification–validation model and a systematic DTKS updating mechanism designed to enhance accountability, data accuracy, and targeting effectiveness in local social assistance programs.   Penelitian ini menganalisis pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di Kota Semarang berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui aplikasi SIKS-NG serta merumuskan solusi untuk mengatasi ketidaktepatan sasaran penerima. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang didukung analisis peraturan perundang-undangan dengan desain penelitian deskriptif–analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan perangkat kelurahan, petugas penyalur, dan penerima bantuan, sedangkan data sekunder dihimpun melalui studi literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses penyaluran masih menghadapi masalah ketidakakuratan data, termasuk tercatatnya individu yang telah meninggal dunia, warga yang pindah tanpa memperbarui data kependudukan, serta masyarakat yang secara ekonomi mampu namun tetap menerima bantuan sosial. Permasalahan tersebut diperburuk oleh minimnya pembaruan data, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya literasi publik terkait kewajiban pelaporan perubahan kondisi demografis maupun ekonomi. Kebaruan penelitian ini terletak pada usulan model verifikasi–validasi dini yang terintegrasi serta mekanisme pembaruan DTKS yang lebih sistematis untuk memperkuat akuntabilitas, akurasi data, dan efektivitas penargetan dalam program bantuan sosial daerah.
Co-Authors Ahmad Yani Amri Panahatan Sihotang Bambang Sadono Christina Diah Wijayanti Diah Sulistyani Ratna Sediati, Diah Sulistyani dwiky, Richard Gunawan, Febrianto Hardiyanti, Lesha Kartimi Kartimi Kukuh Sudarmanto Lia, Eka Febryani Nurul Listiyanto, Ikhwan Mahmud, Bahrudin Maulana, Muhammad Arif Ma’arif, Samsul Miftah Arifin Muhammad Junaidi Muhammad Zul Efendi Manurung Nugroho, Erik Eko Nur Asikin Nurul Rosidin, Didin Prabasiwi, Alberta Ira R S, Diah Sulistiyani Rahmat Hidayat Ramadhani, Erin Riyanti RS, Diah Sulistyani Saputra, Anugerah Yudha Satria Hilmi, Muhammad Septiandani, Dian Sofyan, Syafran Subiadi, Rilda Sudarmanto, Kukuh Sukarna, Kadi sukarna, kadi Sulastri Sulastri Sulistyani, Diah Tri Wibowo Wahyu Nugroho Wahyuningrum, Nunuk Wahyuningsih, Ragil Widyani, Retno Widyantara, Ambar Adi Widyantara Zaenal Arifin Zaenal Arifin Zaenal Arifin Zulianto, Zulianto