Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengamanan Intelijen Kepolisian Terhadap Putusan Pengadilan Atas Objek Sengketa Husen, La Ode; Salle, Salle; Syalman, Arri Abdi; Muzakkir, Abd. Kahar
SIGn Jurnal Hukum Vol 1 No 2: Oktober 2019 - Maret 2020
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v1i2.62

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengamanan Intelijen Kepolisian terhadap putusan pengadilan atas objek sengketa di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi empiris yang biasa pula disebut dengan penelitian hukum sosiologis, karena melihat penerapan hukum sebagai suatu kondisi faktual di lingkungan sosial dan hubungannya terhadap norma hukum. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jumlah responden sebanyak 92 orang. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana mengolah output dari kuesioner, dan disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi (F) dan distribusi persentasi (%). Hasil penelitian menunjukan bahwa pengamanan Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan terhadap proses eksekusi atas objek sengketa di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Perkap BIN No. 2 Tahun 2013, dapat dinilai dari empat aspek, antara lain: Sasaran Pengamanan; Pelaksanaan Pengamanan; Koordinasi dan Administrasi; serta Pengawasan dan Pengendalian. Perolehan data dari keseluruhan indikator berdasarkan aspek-aspek pengamanan Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan menunjukkan hasil yang kurang efektif. Dibutuhkan keseriusan dalam meningkatkan efektivitas pengamanan Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan guna memastikan proses eksekusi putusan pengadilan atas objek sengketa bisa lebih efektif di masa akan datang.

Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Travel Umrah Nuraksari, Yuyu; Thalib, Hambali; Salle, Salle
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektvitas penyidikan tindak pidana penipuan travel umrah pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan; Mengetahui. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana penipuan travel umrah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan kurang efektiv. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektivnya penyidikan tindak pidana penipuan travel umrah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan kurang efektiv adalah substansi hukum berupa tumpang tindihnya pasal terkait sanksi membuka celah terjadinya multitafsir atau pasal karet karena penegak hukum dapat mengenakan sanksi pidana saja atau sanksi administratif dan sanksi pidana sekaligus. Kepolisian kurang memiliki cukup sumber daya manusia untuk menangani semua kasus penipuan umrah secara efektif. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan kasus dan memperlambat proses penyidikan. Keterbatasan peralatan teknologi yang memadai untuk mengumpulkan dan menganalisis data digital yang relevan dengan kasus penipuan. Penyidik sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan bukti yang cukup dari korban dan saksi (kesadaran hukum), misalnya, bukti yang diberikan korban tidak cukup sehingga memperlambat proses penyidikan. Budaya masyarakat untuk ikut umrah sangat kuat tanpa memperhatikan legalitas perusahan agen travel dan rasionalitas pembayaran. The research objective is to analyze the effectiveness of investigating criminal acts of Umrah travel fraud at the General Criminal Investigation Directorate of the South Sulawesi Regional Police; Know. This research method uses an empirical juridical research type. The results of this research indicate that investigations into criminal acts of Umrah travel fraud at the General Criminal Investigation Directorate of the South Sulawesi Regional Police are less effective. The factors that influence the lack of effectiveness in investigating criminal acts of Umrah travel fraud at the South Sulawesi Regional Police's General Criminal Investigation Directorate are the legal substance in the form of overlapping articles related to sanctions, opening up gaps for multiple interpretations or rubber articles because law enforcement can only impose criminal sanctions or administrative sanctions. and criminal sanctions at the same time. The police lack sufficient human resources to handle all cases of Umrah fraud effectively. This can cause a backlog of cases and slow down the investigation process. Limited technological equipment to collect and analyze digital data relevant to fraud cases. Investigators often face difficulties in obtaining sufficient evidence from victims and witnesses (legal awareness), for example, the evidence provided by the victim is not enough, which slows down the investigation process. The public culture of participating in Umrah is very strong, and the legality of travel agent companies and the rationality of payments are not considered.

Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik Al Mandari, Muh. Wahyudi Nuramin; Thalib, Hambali; Salle, Salle
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis penerapan restorative justice terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik di wilayah hukum polrestabes makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Hasil Penlitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar. dapat dianggap efektif dalam beberapa aspek, Dalam hal ini Partisipasi Masyarakat, Melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik dapat membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif untuk mencegah ujaran kebencian. (2) Faktor apa yang mempengaruhi penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui media elektronik adalah Media Sosial dan Komunikas Pengaruh platform media elektronik yang dapat mempercepat penyebaran ujaran kebencian, serta tantangan dalam melacak dan menangani kasus-kasus tersebut, The research objective is to analyze the application of restorative justice to criminal acts of hate speech through electronic media in the jurisdiction of the Makassar Police Department. This research uses empirical legal research. The research results show that: (1) Application of Restorative Justice to Criminal Acts of Hate Speech Through Electronic Media in the Legal Area of the Makassar Police. can be considered effective in several aspects, in this case, Community Participation, Involving the community in the conflict resolution process can build a sense of ownership and collective responsibility to prevent hate speech. (2) What factors influence the application of Restorative Justice towards Crimes of Hate Speech through electronic media, namely Social Media and Communications? The influence of electronic media platforms which can accelerate the spread of hate speech, as well as challenges in tracking and handling these cases,

Teseng: Implementation of justice values in profit-sharing agreements based on the local wisdom of the Bugis Makassar community Salle, Salle; Zainuddin, Zainuddin; Aini, Syifa Nur; Buana, Andika Prawira
Jurnal Hukum Novelty Vol. 15 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/jhn.v15i2.28735

Introduction to the Problem: This paper explores the teseng agreements and the Implementation of Justice Values in profit-sharing agreements based on local wisdom of Bugis Makassar Community. The teseng principle is operationalized through the utilization of a streamlined system that adheres to the model established within the Bugis-Makassar community. The community will collaborate with one party as the Pa'bere teseng and the other as the Pa'teseng in this partnership. The legal issue in the research is the implementation of justice values in the teseng agreement. Purpose/Study Objectives: The purpose of this research is to analyse the practice of teseng agreements in Bugis-Makassar community and the implementation of justice values in teseng agreements. This research will provide the parties with a better understanding of the significance of the justice values in the teseng agreement. Design/Methodology/Approach: This study constitutes normative and empirical legal research. The data used in this research is primary data obtained through in-depth interviews with Pa’bere Teseng (landowners or livestock) and Pa’teseng (cultivator or ranchers). Secondary data is used as a complement, namely data collection techniques through literature studies. Findings: Teseng is a mutual agreement that binds two parties - the investor and the cultivator. In the teseng system, the Pa’bere Teseng (landowners or livestock) gives land or livestock animal to Pa’teseng (cultivator or ranchers) and receives a share of the proceeds from his efforts. The teseng agreements is based on trust and agreement between the Pa’bere Teseng and the Pa’teseng. The teseng system reflects the values of justice by eliminating the terms employer and laborer. The Pa’bere Teseng and the Pa’teseng have the same position under the law. This teseng system creates proportional justice, allocating a share to individuals based on their services or contributions. According to the principle of proportional justice, the degree of success achieved by an individual is equivalent to the degree of effort invested in that person. Paper Type: Research Article

Pelaksanaan Tugas Jaksa Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Wijaya, Rini; Thalib, Hambali; Salle, Salle
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas Pelaksanaan tugas jaksa dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan sosiologis (normative - empiric) artinya penelitian tentang pengaruh berlakunya hukum positif dari aspek hukumnya dan tentang pengaruh berlakunya terhadap masyarakat. Teori yang digunakan sebagai untuk analisis yaitu Teori Fungsi, Teori Restorative Justice, Teori Efektivitas, teori penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan tugas jaksa dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum belum efektif dan faktor-faktor yang menjadi penyebab marak angka pencabulan yaitu faktor undang undang, kurangnya sarana dan prasarana, faktor masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing prosecutors' duties in implementing diversion for children in conflict with the law. The type of research used in this study is the juridical and sociological approach method (normative-empirical), meaning research on the influence of the implementation of positive law from its legal aspects and on the impact of its implementation on society. The theories used for analysis are Function Theory, Restorative Justice Theory, Effectiveness Theory, and law enforcement theory. The results of the study indicate that the implementation of prosecutors' duties in implementing diversion for children in conflict with the law has not been effective and the factors that cause the rampant number of sexual abuse are legal, lack of facilities and infrastructure, and community factors.

Perlindungan Hukum Bunga Edelweiss Berdasarkan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Fahmi, Muhammad Zuhdi Hamdi; Rahman, Abd; Salle, Salle
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganilisis perlindungan hukum terhadap bunga Edelweis di gunung lompobattang berdasarkan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Empiris yang menggunakan Data Primer, Data Sekunder, dan Data Tersier. Hasil penelitian menunjukkan, Perlindungan hukum terhadap bunga Edelweis di Gunung Lompobattang belum sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penyelesaian tindak pidana pemetikan Bunga Edelweis hanya diselesaikan secara kekeluargaan atau berupa sanksi sosia seperti melakukan bersih-bersih, pemberian denda uang, dan larangan melakukan aktivitas pendakian di Gunung Lompobattang. Adapun faktor kendala terhadap perlindungan hukum bunga edelwei di Gunung Lompobattang yaitu faktor Internal seperti kurangnya Sumber Daya Manusia, Banyaknya pos registrasi dan terbatasnya dana. Adapun faktor eksternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat serta jarangnya laporan yang masuk. The research objective is to analyse the legal protection of Edelweiss flowers on Mount Lompobattang based on the Law on Conservation of Biological Natural Resources and Ecosystems. This study uses the Empirical Normative research method, which uses Primary, Secondary, and Tertiary Data. The results of the survey indicate that legal protection of Edelweiss flowers on Mount Lompobattang is not provided by the implementation of the Law on Conservation of Biological Natural Resources and Ecosystems. The settlement of the crime of picking Edelweiss flowers is only resolved amicably or through social sanctions such as cleaning, imposing fines, and prohibiting climbing activities on Mount Lompobattang. The factors that hinder the legal protection of Edelweiss flowers on Mount Lompobattang are internal factors such as a lack of Human Resources, the number of registration posts and limited funds. The external factors are the lack of public awareness and the rarity of reports received.

Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan Atas Tindak Pidana di Bidang Lingkungan di Kabupaten Bombana Saraswathi, Debby Cahya Ainun; Bima, Muhammad Rinaldy; Salle, Salle
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research aims to analyze the enforcement of environmental law against mining companies that cause environmental damage and to formulate an ideal model for equitable dispute resolution for affected communities. The study is driven by the occurrence of several environmental violations in Bombana Regency, notably by companies such as PT. Tonia Mitra Sejahtera, PT. Timah Investasi Mineral, and PT. Narayana Lambale Selaras. The research employs an empirical juridical method with normative and sociological approaches. Data were collected through literature study, interviews with key stakeholders, and documentation of legal cases. The data were analyzed qualitatively to describe the effectiveness of criminal law enforcement against corporations responsible for environmental harm. Findings indicate that law enforcement in these cases has largely relied on administrative sanctions and mediation, which have proven insufficient in restoring environmental and community losses. Despite the legal basis of strict liability under environmental law, criminal sanctions against corporations are rarely applied. Thus, this study proposes a restorative justice approach as a more effective solution for achieving environmental restoration and social justice. The conclusion suggests that traditional enforcement methods fail to provide deterrence and fair outcomes. Implementing restorative justice through restorative conferencing involving corporations, communities, and law enforcement can serve as an effective resolution model. Recommendation: Law enforcement authorities should strengthen the application of criminal sanctions against corporate offenders and incorporate restorative justice principles to ensure ecological sustainability and protect the rights of affected communities.

Efektivitas Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Makassar Mita, Jum Juliasti; Thalib, Hambali; Salle, Salle
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The main objective of this study is to analyze the effectiveness of prisoner development at the Class IA Correctional Institution in Makassar and to identify the factors that influence the success of the rehabilitation process. This research also aims to illustrate the extent to which the correctional institution fulfills its rehabilitative role in transforming prisoner behavior so they can be accepted back into society. The research method used is a qualitative approach with descriptive techniques. Data was collected through in-depth interviews with correctional officers and inmates, direct observation of rehabilitation activities, and documentation of relevant secondary data. This approach was chosen to gain a comprehensive and contextual understanding of the development process as it occurs in practice. The results show that prisoner development at the Class IA Correctional Institution Makassar includes personality and self-reliance development. The main supporting factors include the inmates' motivation to change, collaboration with external institutions, and the availability of competent correctional officers. However, this study also found several obstacles, such as limited budget, human resources, and facilities and infrastructure. This research recommends that the Class IA Correctional Institution in Makassar improve the quality and diversity of its development programs, enhance supporting facilities and infrastructure, and strengthen cross-sector collaboration. A more individualized approach is also needed to tailor the development process to the needs and potential of each inmate. This is essential to ensure that the correctional goals of rehabilitation can be achieved optimally. Keywords: Prisoner development, Class IA Correctional Institution Makassar.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search