Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Jurnal Analogi Hukum
Sudibya, Diah Gayatri
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi Terhadap Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan di Bali (Studi Kasus Desa Adat Dalung) Utama, Rai Dharma; Budiartha, I Nyoman Putu; Sudibya, Diah Gayatri
Jurnal Analogi Hukum 118-123
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.1.2025.118-123

Abstract

Inheritance land dispute is a problem that occurs due to the dissatisfaction of the heirs regarding the distribution of the inheritance inherited by the testator. This study is interesting to the following questions: 1) How to resolve inheritance disputes over the position of adopted children in the inheritance system in Bali? and 2) What are the causes of inheritance disputes in the inheritance system in Bali?. The purpose of the study is to understand the factors that cause the occurrence of Inherited Land Disputes, to find out the efforts to resolve Inherited Land Disputes Against the Position of Adopted Children ON the Inheritance System in Bali. This study uses an empirical legal research method by conducting direct research to Dalung Village, conducting interviews with informants at the location. The results of the study show that the factors that cause inheritance disputes in the inheritance system in Bali are that there are various parties who are dissatisfied with the distribution of inheritance, Dispute resolution efforts that can be carried out are through mediation, carried out by both parties to the dispute accompanied by kelian as a mediator
Perlindungan Hukum Tari Sanghyang Memedi Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Di Desa Adat Pangkung Karung Gede Kabupaten Tabanan Putra, I Gusti Made Agung Satria; Astara, I Wayan Wesna; Sudibya, Diah Gayatri
Jurnal Analogi Hukum 162-167
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.2.2025.162-167

Abstract

Indonesia's arts and culture are diverse and valued as national treasures. Copyright law protects traditional cultural expressions owned by communal communities. The Sanghyang Memedi dance performed in Pangkung Karung Gede Traditional Village is one example of such expression. However, this dance is gradually being forgotten due to its sacred nature and limited performance opportunities based on Balinese customs and culture. The formulation of the problem raised is 1) How is the legal protection of Sanghyang Memedi dance in Pangkung Karung Gede Traditional Village, Tabanan Regency as a Traditional Cultural Expression? and 2) Factors that become obstacles in the legal protection of Sanghyang Memedi dance in Pangkung Karung Gede Traditional Village, Tabanan Regency as a traditional cultural expression? This research uses empirical legal research, namely the gap between a norm and the situation in society. The results of this study indicate that the Sanghyang Memedi Dance in the Pangkung Karung Gede Traditional Village of Tabanan Regency does not receive copyright protection because people do not understand its importance. To overcome this, the government needs to educate and collect information from artists and communities in the village.
Penerapan Sanksi Adat Kasepekang Akibat Perubahan Wangsa Dari Si Menjadi Gusti di Banjar Adat Kutaraga Desa Bongkasa Kabupaten Badung Suwitra, I Made; Sagita, I Kadek Yoga Ary; Sudibya, Diah Gayatri
Jurnal Analogi Hukum 276-281
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.276-281

Abstract

Di Bali, tata adat dan norma-norma masyarakat diarahkan, dipelihara, dan diatur oleh sebuah lembaga yang dikenal sebagai Desa Adat. Pelanggaran terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Desa Adat dapat berakibat pada pemberian sanksi adat, yang dikenal sebagai Kasepekang. Kasepekang merupakan salah satu bentuk sanksi adat di Bali, di mana individu yang terkena sanksi tersebut akan mengalami pengucilan, pengasingan, atau pemecatan dari kegiatan di desa (Madesa). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status kebangsawan yang ada di Bali. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini: (1) Bagaimana penerapan sanksi adat kasepekang di Desa Adat Kutaraga Desa Bongkasa dan (2) Bagaimana prosedur penerapan sanksi adat kasepekang di Desa Adat Kutaraga Desa Bongkasa?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yaitu melalui penelitian di lapangan dan data sekunder yaitu tulisan literatur para ahli dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan Wangsa di desa adat Kutaraga, tidak dapat diterima oleh masyarakat sehingga dijatuhi sanksi kasepekang. Hal ini diharapkan agar masyarakat sadar dan taat dengan pararem atau awig-awig yang telah menjadi kesepakatan masyarakat Banjar adat.
Hak Waris Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Bali di Desa Adat Renon Yulandini, Ni Kadek Ayu Cahya; Suwitra, I Made; Sudibya, Diah Gayatri
Jurnal Analogi Hukum 338-345
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.338-345

Abstract

Awig-awig Desa Adat Renon dapat dinyatakan mempunyai keunikan dalam hukum adat waris yang berorientasi pada gender sehingga hak mewaris anak perempuan dan anak laki-laki sama. Di Bali, sistem keturunan patrilineal diikuti dimana hanya keturunan laki-laki yang akan menjadi pewaris dalam keluarga karena mengikuti garis keturunan ayah. Pokok persoalan dalam studi ini adalah (1) Bagaimanahak waris bagi anak perempuan di Desa Adat Renon? dan (2) Bagaimana hak tersebut diterapkan dalam proses pembagian warisan?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menganalisis UU dan regulasi terkait dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang didapatkan langsung dari informan dan responden, serta data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Adat Renon, Bendesa Adat dan Masyarakat masih belum mengimplementasikan isi dari awig-awig dan Keputusan Pesamuhan Agung MUDP Bali Nomor 01//KEP/PSM/-3MDP Bali/X/2010. Hal ini disebabkan karena krama adat masih kuat dalam mempertahankan dresta, serta kebiasaan-kebiasaan dan menyesuaikan diri dengan kesepakatan dan situasi ekonomi keluarga.
Kedudukan Anak Luar Kawin Yang Tidak Diakui Ayah Biologis Dalam Mewaris di Desa Adat Tanjung Benoa Duarsa, Ni Kadek Dhea Pratiwi; Budiartha, I Nyoman Putu; Sudibya, Diah Gayatri
Jurnal Analogi Hukum 346-353
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.346-353

Abstract

Sebaik-baik ciptaan Tuhan adalah kita, umat manusia. Per Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, status perkawinan orang tua mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kedudukan anak yang dilahirkan dalam suatu hubungan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini (1) Bagaimanakah status hubungan keluarga anak yang tidak diakui oleh ayah biologis dalam mewaris di Desa Adat Tanjung Benoa? dan (2) Bagaimanakah hak mewaris anak yang tidak diakui oleh ayah biologis di Desa Adat Tanjung Benoa?. Di wilayah Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, di Desa Adat Tanjung Benoa, terdapat seorang anak luar kawin yang tidak diketahui ayah kandungnya. Penelitian empiris adalah suatu jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat modern. Metode pengumpulan data yang menggunakan wawancara langsung dengan individu yang memenuhi syarat dapat digunakan sebagai panduan untuk hal ini. Berdasarkan temuan penelitian, di Desa Adat Tanjung Benoa, seorang anak dianggap sebagai anak tidak sah jika ayah kandungnya tidak mengakuinya sebagai anak sahnya. Anak seperti itu hanya mempunyai tanggung jawab moral dari ayahnya dan tidak mempunyai hak hukum untuk mewarisi. Oleh karena itu, aturan-aturan yang melindungi hak-hak anak di luar nikah harus dikodifikasikan dalam undang-undang.
Tindak Pidana Insider Trading Dalam Bisnis Sebagai Kejahatan Money Laundering Insider Trading Teli, Yolanda Hana; Sugiartha, I Nyoman Gede; Sudibya, Diah Gayatri
Jurnal Analogi Hukum 382-388
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.382-388

Abstract

Insider Trading adalah praktik pasar saham yang tidak adil yang melibatkan penggunaan informasi rahasia oleh manajer perusahaan yang, berdasarkan posisinya, dapat memperoleh keuntungan karena informasi tersebut tidak tersedia untuk umum. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal hanya melarang orang dalam dan pihak-pihak tertentu memperoleh informasi secara tidak sah. Sementara itu, seseorang yang memperoleh informasi tersebut tanpa melanggar hukum, misalnya seseorang yang mendengarkan percakapan orang dalam suatu emiten kemudian menggunakan informasi tersebut untuk melakukan transaksi, tidak dapat dijerat dengan pidana karena peraturan pidana terkait Insider Trading. Dapat dirumuskan permasalahan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan hukum hubungan antara tindak pidana Insider Trading dengan tindak pidana pencucian uang atau money laundering? dan (2) Bagaimana Insider Trading dalam bisnis sebagai kejahatan money laundering? Metode yang digunakan hukum normatif. UU No. 8 Tahun 1995 juga memuat ketentuan tidak menyeluruh yang digunakan untuk menentukan informasi apa saja yang tergolong informasi non-publik dalam Insider Trading. Oleh karena itu mengembangkan penerapan teori penyalahgunaan pengaturan Insider Trading perlu dikaji dalam rangka perlindungan investor dari praktik Insider Trading.
Co-Authors Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Ananda, Putu Pebri Theresia Darmika, Gede Arya Aditya Deno, Aprianus Mario Duarsa, Ni Kadek Dhea Pratiwi Hendrawan, Kadek Teddy I Ketut Sukadana I Made Arjaya I Made Sepud I Made Suwitra, I Made I Nyoman Putu Budiartha I Wayan Rideng I Wayan Wesna Astara Iswariyani, Ni Made Gita Karma, Ni Made Sukaryati Kumara, GD. Bagus Maesha Mahajony, Ketut Rai Murtiawan, I Wayan Ery Prayana Permana, I Putu Bayu Pernada, I Kadek Warga Pranata , Bujangga Agus Arif Pratiwi, Ni Putu Indah Putra, I Gusti Made Agung Satria Putu Budiartha, I Nyoman Rama, I Wayan Agus Sagita, I Kadek Yoga Ary Setiaawan, Ida Bagus Trisnha Setyawan, I Putu Hendra Simon Nahak Sugiartha, I Nyoman Gede Sujana, I Nyoman Sumartika, I Wayan Teli, Yolanda Hana Ujianti, Ni Made Puspasutari Utama, Rai Dharma Vaisnava, Ida Bhujangga Putri Widiati, Ida Ayu Putu Widjaya, Nyoman Andi Widyantara, I Gede Suka Yulandini, Ni Kadek Ayu Cahya Yuliandari, Ida Ayu Adi Iin