Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

PERAN PERS DALAM MEMPENGARUHI PEMILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI BUKITTINGGI MENJELANG TAHUN 2024 Permata Sari, Ice Wahyuni; Haskar, Edi; Fajriyana Farda, Nessa
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 1 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i1.1460

Abstract

Abstrak Di era globalisasi, media massa telah menjadi alat kontrol sosial dan pilar keempat demokrasi dimana kebebasan pers digunakan sebagai alat ukur untuk melihat demokratisasi sebuah negara. Tugas media sesuai koridornya sebagai penyampai informasi kepada publik yang diharapkan tidak menyeleweng dari fungsinya sebagai agen demokrasi. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang. Oleh karenanya dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, fungsi pers yang seharusnya banyak diabaikan oleh jurnalis yang kurang memahami arti jurnalistik atau media massa yang sebenarnya. Rontoknya Independensi pers baik cetak dan online khususnya di Sumatera Barat diakibatkan disrupsi digital apalagi usai Pendemi Covid-19 yang beberapa tahun lalu sempat melanda dunia. Pers inilah yang sangat diharapkan dari sebuah media massa guna memajukan demokrasi. Proses inilah yang mendukung maju atau mundurnnya sebuah demokrasi di dalam suatu negara, lalu apakah pers berpengaruh dalam mempengaruhi pemilih pada demokrasi seperti Pemilihan Umum (Pemilu). Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris (empirical law research) yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (actualbehavior), khususnya di kota Bukittinggi. Berdasarkan hasil penelitian, pers berperan besar dalam mempengaruhi pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Bukittinggi menjelang tahun 2024. Namun, ada beberapa faktor penghambat dan pendukung partipasi politik bagi pemilih dan peserta pemilu 2024 di Kota Bukittinggi. Kata Kunci: Pers, Pemilih, Pemilu Abstract In the era of globalization, mass media has become a tool of social control and the fourth pillar of democracy where press freedom is used as a measuring tool to see the democratization of a country. The media's task is according to its corridors as a conveyor of information to the public which is expected not to deviate from its function as an agent of democracy. In carrying out its functions, rights, obligations and roles, the press respects everyone's human rights. Therefore, it is demanded that a professional and open press be controlled by the community. However, in its implementation, the function of the press is largely ignored by journalists who do not understand the true meaning of journalism or mass media. The decline in the independence of the press, both print and online, especially in West Sumatra, is due to digital disruption, especially after the Covid-19 pandemic which hit the world several years ago. This press is what is really hoped for from a mass media to advance democracy. This process is what supports the progress or decline of democracy in a country, then does the press have an influence in influencing voters in democracy such as General Elections? This research is descriptive in nature using an empirical legal approach (empirical law research), namely legal research that examines law conceptualized as actual behavior, especially in the city of Bukittinggi. Based on research results, the press plays a major role in influencing voters in holding the General Election in Bukittinggi City ahead of 2024. However, there are several factors inhibiting and supporting political participation for voters and participants in the 2024 election in Bukittinggi City. Keywords: Press, Voters, Elections
Efektifitas Program KALIBER Sebagai Upaya Edukasi dan Preventif Bahaya Praktek Politik Uang Menjelang Pemilu 2024 Ragil, Ragil; Qayyum, Habil Ildi; Bahari, Hizbul; Haskar, Edi
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 11 No 1 (2024): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v11i1.8768

Abstract

Elections are a five-yearly democratic celebration that has a very important meaning in the life of the nation and state in Indonesia. The role of the community is very determining in the results of the 2024 election because with these results we, the Indonesian people, will show the world the quality of the implementation of democracy in this country. UMSB Law Faculty students in the form of the KALIBER (Kawal Pemilu Bersih) program are trying to play their role in guarding the 2024 elections in order to realize an election process that is clean and free from money politics. Through steps to provide information and educate the public about the dangers of money politics, as well as preventative efforts so that the public is not contaminated by these illegal practices in order to realize dignified elections. The aim of this program is to analyze the knowledge of prospective voters, both advanced voters and beginner voters, regarding the forms and methods of implementing money politics carried out by legislative candidates, election teams and election organizers. This research uses qualitative research methods of observation and interviews. The results of this research show that the KALIBER program can play an important role in realizing elections that are clean and free from money politics in order to realize dignified elections in 2024.
Pelaksanaan Fungsi Controlling Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembangunan Drainase Kota Bukittinggi Zikry, Muhammad; Haskar, Edi; Farda, Nessa Fajriyana
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.829

Abstract

The purpose of this study is to determine the implementation of the supervisory function of the Regional People's Representative Council of the City of Bukittinggi in the 2021-2022 drainage development project. The drainage project implemented by the Bukittinggi city government has had an impact on community activities. Therefore, the role of people's representative institutions is needed to oversee so that good governance is realized. This research is descriptive in nature, namely research that aims to obtain a complete picture (description) of the legal situation that applies in a certain place, using an empirical juridical approach. The data sources consist of primary data and secondary data. Based on the results of the research, the supervisory function of the Regional Representatives Council of the City of Bukittinggi has not been carried out optimally. The form of implementation of the supervisory function is by summoning the relevant offices for hearings and conducting field inspections. The obstacle faced in carrying out the supervisory function by the Regional People's Legislative Assembly for the City of Bukittinggi is the lack of responsibility for members of the council in carrying out their duties according to their authority, as regulated by law.
KAJIAN YURIDISALIHSTATUSPEGAWAIKOMISI PEMBERANTASANKORUPSIMENJADI APARATURSIPIL NEGARA Arif, Ahmad; Haskar, Edi; Arman, Zuhdi
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22724

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui Apakah Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara mempengaruhi status Independensi KPK dan Apa saja peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alih status pegawai KPK menjadi ASN, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan 1. Pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara sama sekali tidak mempengaruhi status independen dari pada lembaga KPK karena dalam proses pengalihan status hanya mengikat pegawai secara profesi serta ketentuan mengenai ASN lainya dan tidak mempengaruhi kinerja KPK. 2. Pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020. Proses alih status pegawai KPK menjadi ASN juga secara jelas di atur dalam Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 dan juga Putusan MK Nomor 34/PUU-XIX/2021. Perkom 1 Tahun 2021 merupakan sarana atau tool berupa norma umum yang berlaku bagi pegawai KPK
KAJIAN YURIDISALIHSTATUSPEGAWAIKOMISI PEMBERANTASANKORUPSIMENJADI APARATURSIPIL NEGARA Arif, Ahmad; Haskar, Edi; Arman, Zuhdi
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22724

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui Apakah Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara mempengaruhi status Independensi KPK dan Apa saja peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alih status pegawai KPK menjadi ASN, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan 1. Pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara sama sekali tidak mempengaruhi status independen dari pada lembaga KPK karena dalam proses pengalihan status hanya mengikat pegawai secara profesi serta ketentuan mengenai ASN lainya dan tidak mempengaruhi kinerja KPK. 2. Pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020. Proses alih status pegawai KPK menjadi ASN juga secara jelas di atur dalam Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 dan juga Putusan MK Nomor 34/PUU-XIX/2021. Perkom 1 Tahun 2021 merupakan sarana atau tool berupa norma umum yang berlaku bagi pegawai KPK
Implementation of the Law in Confirming the Boundary between Nagari Koto Kaciak and Nagari Duo Koto in Agam Regency Syukri, Ahda; Haskar, Edi; Farda, Nessa Fajriyana
Rechtsvinding Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.1425

Abstract

National refugee children are a vulnerable group who often face obstacles in accessing education, even though this right is guaranteed in various regulations. This study aims to determine national legal regulations regarding the right to education for refugee children and the role of the Regional Immigration Office in ensuring it. This research method is descriptive analytical with a sociological juridical approach. The results show that although several regulations guarantee the right to education in general, there are no technical provisions that specifically regulate the rights of refugee children. The East Java Regional Immigration Office acts as a coordination facilitator, but still faces challenges such as limited documentation, lack of policy synchronization, and lack of understanding of technical implementers. Affirmative policies and national technical guidelines are needed, as well as strengthened cross-sectoral coordination so that children's right to education can be fulfilled fairly and inclusively.
Kedudukan Hukum Liaison Officer pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Fajrin, Nurul Izzah; Haskar, Edi; Farda, Nessa Fajriyana
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6808

Abstract

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip negara hukum, kepastian hukum, serta perlindungan hak politik warga negara. Dalam praktik penyelenggaraan Pilkada, peran Liaison Officer (LO) berkembang sebagai penghubung resmi antara pasangan calon dengan penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum. Meskipun memegang peran strategis dalam menjamin kelancaran administrasi dan komunikasi tahapan Pilkada, kedudukan hukum LO belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pilkada dan hanya bersandar pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai regulasi teknis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum LO dalam sistem peraturan perundang-undangan, menelaah pengaturan fungsi dan kewenangan LO serta kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum dan kepastian hukum, serta merumuskan konstruksi penguatan kedudukan hukum LO yang ideal dalam penyelenggaraan Pilkada. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya dasar normatif LO menimbulkan ketidakpastian hukum, potensi konflik kewenangan, serta risiko terjadinya sengketa Pilkada. Oleh karena itu, penguatan kedudukan hukum LO perlu dilakukan melalui pengakuan normatif dalam undang-undang, penyempurnaan peraturan teknis, standarisasi fungsi dan kewenangan, serta penguatan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban hukum. Konstruksi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi lokal dan mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang berintegritas, tertib, dan berkeadilan.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Lisa, Merdian; Haskar, Edi; Chofa, Fery
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6890

Abstract

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan proyek maupun program prioritas yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga badan usaha yang memiliki sifat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya ini bertujuan menciptakan pemerataan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta akselerasi pembangunan di berbagai daerah. Salah satu implementasi nyatanya adalah pengembangan program Food Estate di Merauke yang secara legalitas ditetapkan melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2020, Keppres Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023. Secara normatif, negara telah memberikan jaminan pengakuan sekaligus perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat melalui berbagai instrumen peraturan perundang-undangan. Namun, dalam tataran praktik, pelaksanaan PSN—khususnya Food Estate di Merauke—menimbulkan persoalan yuridis yang kompleks karena dinilai berpotensi kuat bertentangan dengan hak konstitusional masyarakat hukum adat. Permasalahan ini mencakup sengketa hak atas tanah ulayat, minimnya partisipasi bermakna, hingga terancamnya keberlanjutan lingkungan hidup lokal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi deskriptif analitis yang bertujuan menganalisis tinjauan yuridis terhadap perlindungan hukum masyarakat adat dalam pelaksanaan proyek tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa regulasi, dokumen resmi, serta literatur hukum sebagai bahan analisis utama. Hasil kajian diharapkan memberikan kontribusi konseptual signifikan terhadap penguatan kerangka perlindungan hukum bagi masyarakat adat di Indonesia.
Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Bukittinggi Aziz, M Fachri; Haskar, Edi; Farda, Nessa Fajriyana
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6880

Abstract

Partisipasi pemilih merupakan indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi, khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Tingkat partisipasi yang tinggi mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan legitimasi pemerintahan yang dihasilkan. Namun, pada Pilkada Tahun 2024 di Kota Bukittinggi terjadi penurunan partisipasi pemilih sekitar 6,4% dibandingkan Pilkada Tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap peran penyelenggara pemilu dalam mendorong keterlibatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi dalam meningkatkan partisipasi pemilih serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji hukum sebagai kenyataan sosial melalui data primer berupa wawancara dengan pihak KPU dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Bukittinggi telah melaksanakan strategi peningkatan partisipasi melalui sosialisasi tatap muka, pemanfaatan media sosial, pendidikan pemilih pemula, serta kolaborasi dengan stakeholder terkait. Meskipun strategi tersebut telah dijalankan secara sistematis dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, efektivitasnya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan waktu tahapan Pilkada, penyesuaian jadwal dengan pihak sekolah dan perguruan tinggi, serta beban tambahan akibat verifikasi calon perseorangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi komunikasi publik, optimalisasi perencanaan tahapan, dan peningkatan koordinasi lintas sektor guna mendorong partisipasi pemilih yang lebih optimal pada Pilkada mendatang.