Claim Missing Document
Check
Articles

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BAYI SECARA ONLINE (Studi Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2025/PN Pbr) Pitria Mulyani; Lola Yustrisia
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.25240

Abstract

Perdagangan orang merupakan suatu tindak pidana yang mencederai martabat manusia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang munculnya kejahatan baru yang kompleks, salah satunya adalah perdagangan bayi secara online. Tindak pidana ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya perlindungan anak yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam kasus perdaganganbayi online berdasarkan studi terhadap Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2025/PN Pbr. di mana terdakwa dijatuhi hukuman yang dinilai belum mencerminkan keadilan substantif meskipun telah melakukan kejahatan secara berulang.Rumusan dalam penelitian ini pertama Apa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2025/PN Pbr? Kedua apakah sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan meliputi data primer (putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan), data sekunder (buku, jurnal, tesis, dan disertasi), serta data tersier (ensiklopedia dan kamus). Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan fenomena hukum yang terjadi.Hasil penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hakim dalam putusan dinilai belum memenuhi keadilan substantif. Hakim memberikan faktor meringankan (pengakuan dan tidak ada catatan hukum sebelumnya) namun kurang memberikan porsi yang proporsional terhadap faktor memberatkan, yaitu kejahatan yang dilakukan sebanyak enam kali. Sanksi yang dijatuhkan (pidana penjara 7 tahun dan denda Rp200 juta) secara formal sesuai dengan batas maksimal UU Perlindungan Anak. Namun, secara substantif, sanksi tersebut dinilai belum mencerminkan keadilan yang mendalam. Kata Kunci : Perdagangan Bayi Online, Perlindungan Anak, Pertimbangan Hakim, Keadilan, Pekanbaru.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BAYI SECARA ONLINE (Studi Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2025/PN Pbr) Pitria Mulyani; Lola Yustrisia
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.25240

Abstract

Perdagangan orang merupakan suatu tindak pidana yang mencederai martabat manusia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang munculnya kejahatan baru yang kompleks, salah satunya adalah perdagangan bayi secara online. Tindak pidana ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya perlindungan anak yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam kasus perdaganganbayi online berdasarkan studi terhadap Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2025/PN Pbr. di mana terdakwa dijatuhi hukuman yang dinilai belum mencerminkan keadilan substantif meskipun telah melakukan kejahatan secara berulang.Rumusan dalam penelitian ini pertama Apa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2025/PN Pbr? Kedua apakah sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan meliputi data primer (putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan), data sekunder (buku, jurnal, tesis, dan disertasi), serta data tersier (ensiklopedia dan kamus). Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan fenomena hukum yang terjadi.Hasil penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hakim dalam putusan dinilai belum memenuhi keadilan substantif. Hakim memberikan faktor meringankan (pengakuan dan tidak ada catatan hukum sebelumnya) namun kurang memberikan porsi yang proporsional terhadap faktor memberatkan, yaitu kejahatan yang dilakukan sebanyak enam kali. Sanksi yang dijatuhkan (pidana penjara 7 tahun dan denda Rp200 juta) secara formal sesuai dengan batas maksimal UU Perlindungan Anak. Namun, secara substantif, sanksi tersebut dinilai belum mencerminkan keadilan yang mendalam. Kata Kunci : Perdagangan Bayi Online, Perlindungan Anak, Pertimbangan Hakim, Keadilan, Pekanbaru.
ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN NOMOR 989/Pid.sus/2021/PN.Bdg DAN PUTUSAN NOMOR 86/Pid.sus/2022/PT.Bdg MENGENAI PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Sindi Triana; Lola Yustrisia
COURT REVIEW Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i05.3080

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bandung dan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bandung mengenai pemenuhan hak korban kekerasan seksual dalam perkara Herry Wirawan. Penelitian dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan antara pengaturan normatif mengenai perlindungan dan pemenuhan hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan praktik penerapannya dalam putusan pengadilan. Meskipun sistem peradilan pidana telah mengalami pergeseran paradigma dari yang berorientasi pada pelaku menuju perlindungan yang lebih berpusat pada korban, implementasi pemenuhan hak korban, seperti hak atas penanganan, perlindungan, pemulihan, restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan, masih belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam setiap putusan hakim. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji persamaan, perbedaan, dan perkembangan pertimbangan hukum hakim pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan kedua putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian perlindungan korban kekerasan seksual, agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mampu menjamin pemenuhan hak dan pemulihan korban secara lebih optimal.
ANALISIS PENGATURAN KEJAHATAN SIBER ATAS PENAYANGAN KONTEN BERMUATAN PORNOGRAFI (CYBER PORNOGRAPHY) DI MEDIA SOSIAL MENURUT KUHP NASIONAL DAN UU ITE Dhea Nabila Batuah; Lola Yustrisia
COURT REVIEW Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i05.3084

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan akses dan penyebaran informasi lewat media sosial. Namun di sisi lain, kemajuan ini juga membuka peluang munculnya kejahatan siber, termasuk penayangan konten pornografi (cyber pornography). Penyebaran materi pornografi lewat platform digital menjadi lebih mudah karena jangkauan internet yang luas, penggunaan media sosial yang masif, dan kecepatan distribusi informasi. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait pengaturan dan penerapan hukum pidana bagi orang yang menyebarkan video seksual melalui media sosial. Penelitia ini di gunakan untuk menganalisa aturan hukum tentang penampilan video pornografi di media sosial Menurut KUHP baru dan UU ITE, serta mengetahui sejauh mana kedua nya menanggulangi hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dua pendekatan utama: pendekatan perundang‑undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang‑undangan fokus pada analisis ketentuan hukum tertulis, sedangkan pendekatan konseptual menelaah konsep dan prinsip hukum yang mendasari masalah yang diteliti. Sumber hukum yang dipakai meliputi hukum primer berupa peraturan perundang‑undangan, hukum sekunder seperti buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terkait kejahatan siber dan pornografi, serta bahan tersier pendukung. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur penyebaran konten pornografi lewat media sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan tentang penayangan konten pornografi di media sosial tercantum dalam KUHP Baru dan UU ITE. Kedua peraturan memiliki cakupan dan unsur tindak pidana yang berbeda namun saling melengkapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. UU ITE fokus pada penyebaran melalui sistem elektronik, sementara KUHP Baru mengatur tindak pidana yang menyangkut kesusilaan secara lebih menyeluruh. Oleh karena itu, penerapan kedua ketentuan tersebut harus dilakukan secara tepat dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan agar penanggulangan cyber pornography di media sosial berjalan efektif.
Pertanggungjawaban Pemidanaan terhadap Kreator Konten Bermuatan Pornografi di Platform Media Sosial X Dinda Rama Zulfia; Lola Yustrisia
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i3.8563

Abstract

The development of technology in the era of globalization has brought significant changes in society, particularly through the emergence of the internet and social media such as WhatsApp, X (Twitter), Facebook, Instagram, Telegram, and TikTok, which facilitate rapid information dissemination. This development has also given rise to a new profession, namely content creators, who produce and share content in the form of images, videos, or text for branding, professional purposes, or self-expression, often resorting to sensationalism to attract audience attention. On the other hand, the ease of access to social media has also triggered the spread of negative content, including pornography, as evidenced by Komdigi/Kominfo data showing millions of blocked negative content, with X being one of the dominant platforms. In Islamic perspective, anything that leads to adultery is prohibited as stated in QS. Al-Isra verse 32. A prominent case is Dea OnlyFans (Gusti Ayu Dewanti) who was arrested for distributing pornographic content through OnlyFans and Google Drive, charged under the Pornography Law and ITE Law, and found guilty in the Supreme Court Decision Number 2086 K/Pid.Sus/2023. This study discusses 1) How are the differences in judges' considerations at the District Court, High Court, and Cassation? 2) Can the Supreme Court judges' considerations provide a deterrent effect? This research uses a descriptive method with normative legal research based on literature study, using primary, secondary, and tertiary legal materials.