Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.177
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas AL-ULUM : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Al-Adl : Jurnal Hukum Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jentera Hukum Borneo West Science Interdisciplinary Studies Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ) Cangkal : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Istiana Heriani
Universitas Islam Kalimantan MUhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Effects of Age, Sex, Personality Traits, and Social Support on Successful Aging: A Longitudinal Study of Older Adults in Sukabumi City Weldemina Yudit Tiwery; Istiana Heriani; Devi Rusvitawati
West Science Interdisciplinary Studies Vol. 1 No. 03 (2023): West Science Interdisciplinary Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.178 KB) | DOI: 10.58812/wsis.v1i02.45

Abstract

This longitudinal study investigated the effect of age, sex, nursing care characteristics, and social support on successful aging outcomes among elderly adults in KotaSukabumi, Indonesia. 260 participants completed baseline assessments and a 12-month follow-up on physical health, psychological well-being, and social engagement. Results showed that social support was positively associated with all three successful aging outcomes at follow-up, while nursing care characteristics were positively related to social engagement at follow-up. Age was negatively associated with physical health and social engagement at follow-up, and gender was not significantly related to successful aging outcomes. These findings emphasize the importance of social support and nursing care in promoting successful aging and suggest that interventions to improve these factors could effectively improve the health and well-being of elderly adults.
Bimbingan Teknis Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Sekolah Bagi Guru BK Rudi Haryadi; Istiana Heriani; Sanjaya Sanjaya
Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/btjpm.v6i1.10153

Abstract

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk (1) melatih Guru BK dengan model konkrit layanan bimbingan dan konseling dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di tingkat SMA; (2) sosialisasi mengenai aturan perundangan yang berlaku mengenai kekerasan seksual dan macam-macam bentuk kekerasan seksual yang dapat terjadi di lingkungan pendidikan; dan (3) bimbingan teknis untuk menguatkan keterampilan Guru BK SMA Kota Banjarmasin dalam mengimplementasikan strategi pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan selama 6 kali pertemuan atau ekuivalen dengan 35 jam pelatihan dengan berbagai metode seperti ceramah, diskusi terpimpin, demonstrasi, simulasi, praktek tersupervisi, dan praktek mandiri. Khalayak sasaran pada kegiatan ini adalah 34 Guru BK tingkat SMA/MA Sederajat. Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada rentang tanggal 4 Mei hingga 8 Juni 2023. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kompetensi Guru BK SMA/MA di Kota Banjarmasin terkait strategi pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di sekolah. Dengan demikian, bimbingan teknis mengenai strategi pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di sekolah berdampak positif pada kompetensi Guru BK SMA di Kota Banjarmasin.This community service aims to (1) train guidance and counseling teachers with concrete models of guidance and counseling services in efforts to prevent and deal with sexual violence at the high school level; (2) socialization regarding applicable laws and regulations regarding sexual violence and various forms of sexual violence that can occur in educational settings; and (3) technical assistance to strengthen the skills of Banjarmasin City High School Counseling Teachers in implementing strategies for preventing and overcoming sexual violence in schools. This activity is carried out for 6 meetings or the equivalent of 35 hours of training using various methods such as lectures, guided discussions, demonstrations, simulations, supervised practice, and independent practice. The target audience for this activity were 34 Guidance Teachers at the SMA/MA equivalent level. Service activities were carried out between 4 May and 8 June 2023. The results of the implementation of this activity showed that there was an increase in the competence of SMA/MA guidance counselors in the City of Banjarmasin regarding strategies for preventing and overcoming sexual violence in schools. Thus, technical guidance on strategies for preventing and overcoming sexual violence in schools has had a positive impact on the competence of high school counseling teachers in the city of Banjarmasin.
PENYULUHAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DESA ANJIR MUARA LAMA DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH Ningrum Ambarsari; Istiana Heriani; Adwin Tista; Hanafi Hanafi; Yulianis Safrinadiya Rahman; Mahrida Mahrida
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 11, No 1 (2025): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v11i1.18657

Abstract

Tanah bagi rakyat Indonesia merupakan suatu hal penting, karena semua aktifitas dalam kehidupan sehari-harinya tergantung kepada tanah, dikatakan pula bahwa terdapat hubungan magis religius antara manusia dengan tanah, karena manusia dari hidup sampai matinya tidak terlepas dari tanah. Perkembangan perekonomian yang pesat juga memerlukan tanah dalam kegiatan ekonomi, seperti jual beli, sewa menyewa, pembebanan hak atas tanah yang dijadikan jaminan utang karena adanya pemberian kredit, sehingga semakin lama semakin terasa perlunya suatu jaminan kepastian hukum hak-hak atas tanah. Salah satu tujuan pokok UUPA adalah meletakkan dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat, dengan telah dilaksanakan pendaftaran tanah pada setiap tanah di seluruh Indonesia, berarti telah memberikan dasar-dasar untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia.
ASPEK HUKUM PROSES BALIKNAMA TANPA DIKETAHUI LAGI PEMILIK ASAL DI DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN TAMBANG ULANG KABUPATEN TANAH LAUT Maksum Maksum; Istiana Heriani; Ningrum Ambarsari
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 10, No 2 (2024): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v10i2.13651

Abstract

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Kepemilikan sertipikat menjadi bukti penguasaaan yuridis yang diikuti dengan penguasaan fisik bidang tanah. Sertipikat Hak Milik memiliki fungsi sebagai alat pembuktian kepemilikan hak atas tanah sekalipun pemegang hak tidak menguasai fisik objek hak atas tanahsecara konkret. Sementara itu, dalam suatu jual beli, dimana peralihan hak belum sempurna, pembeli dengan itikad baik harus dilindungi, meski kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak. Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak.Kata Kunci: Peralihan Hak, Sertifikat Hak Milik
Aspek Hukum Telemedicine di Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Era Digital Heriani, Istiana; Adlina, Nisa Amalina
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 3 (2024): The articles in this volume explore various legal and social topics, including
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i3.657

Abstract

Abstract Positive law and Islamic law have different views on the use of speed limiting devices, positive law clearly regulates the use of various speed limiting devices to the authority of its users, while in Islamic law it is not clearly regulated and written, Islamic law is only based on the Qur'an and Al-Hadist that humans are prohibited from disturbing fellow humans, and roads have rights that must be fulfilled and prohibitions to interfere with road rights and users, let alone obstruct and provide mudharat to road users. The type of research that will be used in this research is descriptive normative legal research through a comparative approach, which focuses on the study of Islamic law and positive law by examining Islamic regulations and books, especially the Ministry of Transportation's regulations on road limiting and safety devices and fiqh books as material for analysis. The results of this study are speed limiting devices The development of telemedicine in Indonesia opens up great opportunities to improve access and quality of health services. However, existing legal challenges require serious attention from policymakers. A holistic and adaptive approach is needed in developing a telemedicine legal framework, which not only considers health aspects, but also technological aspects, data privacy, and consumer protection. The development of telemedicine regulations in Indonesia needs to consider harmonization with international standards, encourage innovation in digital health services, and ensure the protection of the rights of patients and medical personnel. With the right approach, Indonesia has the potential to become a model for effective and responsible telemedicine implementation in developing countries. Keywords: Telemedicine, Health Law, Regulation, Health Technology, Indonesia Abstrak Hukum positif dan hukum Islam memiliki pandangan berbeda dalam penggunaan alat pembatas kecepatan, hukum positif mengatur secar jelas penggunaan alat pembatas kecepatan macam sampai kewenangan penggunanya, sedangkan dalam hukum Islam tidak di atur secara jelas dan tertulis, hukum Islam hanya berpatokan dengan Al-Qur’an dan Al-Hadist bahwa manusia dilarang mengganggu sesama manusia, dan jalan memiliki hak yang harus dipenuhi serta larangan untuk mengganggu hak jalan dan penggunanya apalagi menghalang-halangi serta memberikan mudharat terhadap pengguna jalan. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif melalui pendekatan komparatif, yang berfokus terhadap kajian hukum Islam dan hukum positif dengan menelaah peraturan dan buku-buku Islam, terutama peraturan mentri perhubungan tentang alat pembatas dan pengaman jalan dan kitab-kitab fiqih sebagai bahan analisis. Hasil penelitian ini adalah alat pembatas kecepatan Perkembangan telemedicine di Indonesia membuka peluang besar untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Namun, tantangan hukum yang ada memerlukan perhatian serius dari pembuat kebijakan. Diperlukan pendekatan yang holistik dan adaptif dalam mengembangkan kerangka hukum telemedicine, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek kesehatan, tetapi juga aspek teknologi, privasi data, dan perlindungan konsumen. Pada pengembangan regulasi telemedicine di Indonesia perlu mempertimbangkan harmonisasi dengan standar internasional, mendorong inovasi dalam layanan kesehatan digital, serta memastikan perlindungan hak-hak pasien dan tenaga medis. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia berpotensi menjadi model dalam implementasi telemedicine yang efektif dan bertanggung jawab di negara berkembang. Kata Kunci : Telemedicine, Hukum Kesehatan, Regulasi, Teknologi Kesehatan, Indonesia
Pelatihan Pendampingan Pemanfaatan dari Sampah Rumah Tangga Menjadi Pupuk Organik di Kecamatan Banjarmasin Utara Heriani, Istiana; Hamid, Abdul; Megasari, Indah Dewi; Maksum
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v2i3.728

Abstract

ABSTRACT The mentoring training activity on the utilization of household waste into organic fertilizer is one of the efforts to reduce the volume of waste while creating added economic value for the community. The purpose of this activity is to provide knowledge and skills to the community in processing household organic waste into valuable fertilizer. The methods used in this activity include counseling, demonstration, and hands-on practice of making organic fertilizer with a composting system. The training participants consisted of housewives who are members of PERWIRA, a women's organization in the field of entrepreneurship in North Banjarmasin District. The results of the activity showed that participants were able to understand the process of processing organic waste and successfully make quality compost fertilizer. In addition, there was an increase in participants' awareness of the importance of household waste management and its economic potential. This activity is expected to be sustainable so that it can provide long-term benefits for the environment and community welfare. Keywords: household waste, organic fertilizer, composting, community empowerment ABSTRAK Kegiatan pelatihan pendampingan pemanfaatan sampah rumah tangga menjadi pupuk organik merupakan salah satu upaya untuk mengurangi volume sampah sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam mengolah sampah organik rumah tangga menjadi pupuk yang bernilai guna. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi penyuluhan, demonstrasi, dan praktik langsung pembuatan pupuk organik dengan sistem pengomposan. Peserta pelatihan terdiri dari ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam PERWIRA yaitu organisasi perempuan dibidang wirausaha di Kecamatan Banjarmasin Utara . Hasil dari kegiatan menunjukkan bahwa peserta mampu memahami proses pengolahan sampah organik dan berhasil membuat pupuk kompos berkualitas. Selain itu, terjadi peningkatan kesadaran peserta akan pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga dan potensi ekonominya. Kegiatan ini diharapkan dapat berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kata kunci: sampah rumah tangga, pupuk organik, pengomposan, pemberdayaan masyarakat
AKSESIBILITAS JAMINAN KESEHATAN BAGI PEKERJA INFORMAL DI INDONESIA: ANALISIS KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BERDASARKAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA Hanafi Hanafi; Istiana Heriani
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 18, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v18i1.20563

Abstract

The right to health is a fundamental right guaranteed under Article 28H of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and various international human rights instruments, which obligate the state to provide health services that are available, affordable, accessible, and of adequate quality. In pursuit of this obligation, the Indonesian government launched the National Health Insurance Program (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN), administered by BPJS Kesehatan, as part of the mandate of the National Social Security System Law. The program aims to deliver comprehensive health protection to all citizens, including informal workers, who account for more than 59% of the total working population in Indonesia. However, from a normative perspective, JKN policies have not fully accommodated the characteristics and needs of informal workers. The existing legal framework remains general in nature and has yet to provide specific regulations that are adaptive to the conditions of workers with unstable incomes, high mobility, and limited access to information. This situation has implications for low participation rates, the potential discontinuity of membership during income fluctuations, and disparities in access to health services. These conditions indicate a misalignment between the principle of universality mandated by regulation and the realities on the ground, resulting in unequal protection between formal and informal workers, as well as between urban and rural populations. Through a normative legal approach employing statutory and conceptual analyses, this study finds that strategic measures are required, including more flexible JKN financing schemes, the expansion of Contribution Assistance Recipients (Penerima Bantuan Iuran/PBI), the integration of participant data, the strengthening of primary healthcare facilities in remote areas, and the involvement of informal workers in the policy formulation process. These measures are expected to enhance the protection of the right to health for informal workers in an inclusive, equitable, and sustainable manner.
Law Enforcement Officers' Perceptions of Child Offenders in Digital Crimes within the Juvenile Justice System Wilsa Wilsa; Istiana Heriani; Vegitya Ramadhani Putri
JURNAL AKTA Vol 13, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i1.51298

Abstract

The rise of digital crimes involving minors has become a significant challenge for law enforcement officers within the juvenile justice system. The complexity and rapid evolution of digital offenses, such as hacking and online fraud, have made it difficult for law enforcement to address these crimes effectively, especially with minors involved. This study aims to analyze law enforcement officers' perceptions of child offenders in digital crime cases and explore the challenges they face in handling such offenses. Using a qualitative library research approach, data were collected from books, academic journals, legal documents, and previous research on digital crimes, juvenile delinquency, and law enforcement practices. The findings indicate that law enforcement officers often feel inadequately trained and underprepared to handle digital crimes committed by minors, leading to inconsistent responses. While officers generally prefer rehabilitation over punishment for minors, the lack of specialized legal frameworks and technical knowledge complicates the handling of these cases. The study concludes that specialized training, updated legal frameworks, and an integrated approach between law enforcement, educational institutions, and social services are necessary to effectively address digital crimes involving minors.
ANALISIS KEKUATAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) SEBAGAI PERJANJIAN PENDAHULUAN DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA Noor Azizah; Iwan Riswandie; Istiana Heriani
Cangkal : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2025): Mei - Oktober 2025
Publisher : Yayasan Pendidikan Literasi Borneo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The use of Memorandums of Understanding (MoUs) as initial agreements or contractual stages is growing in Indonesia, but their legal status remains valid. This research aims to examine the position of MoUs in Indonesian contract law, focusing on several valid agreement requirements as stated in Article 1320 of the Civil Code and the court's interpretation of MoUs in law enforcement. This research applies a normative approach in legal studies and case studies. The results show that an MoU can be legally binding if it meets the valid requirements of an agreement, namely agreement, the capacity of the parties, a clear object, and a legitimate cause. Several court decisions, such as Denpasar District Court Decision No. 419/PDT.G/2012/PN.DPS, recognize MoUs as preliminary agreements that give rise to legal obligations. However, if an MoU only contains a general understanding without clear obligations, then the MoU is considered merely a moral agreement without legal consequences. This research emphasizes the importance of clarity in establishing an MoU to provide legal certainty.
Co-Authors ABDUL HAMID Abdul Hamid Adlina, Nisa Amalina Adwin Tista Devi Rusvitawati H.Maksum H.Maksum Hanafi Indah Dewi Megasari Iwan Riswandie Mahrida Mahrida MAKSUM Maksum Munajah Muthia Septarina MUTHIA SEPTARINA Ningrum Ambarsari Noor Azizah Rudi Haryadi Sanjaya Sanjaya Taufik Effendy Vegitya Ramadhani Putri Weldemina Yudit Tiwery Wilsa Wilsa Yulianis Safrinadiya Rahman