Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.492

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Badamai Law Journal Jurnal Akta Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Journal of Scientific Research, Education, and Technology Jentera Hukum Borneo West Science Law and Human Rights Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Journal of Nafaqah Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ) Journal of Nafaqah Tawazun: Journal of Sharia Economic Law

Indah Dewi Megasari

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

Author-ID : 4326190

Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF ULAMA DI KOTA BANJARMASIN Nahdhah Nahdhah; Indah Dewi Megasari
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 10, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan apa dalil yang digunakan para ulama terhadap zakat profesi. Secara teoritis diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam khususnya memperkaya tema-tema fikih sosial yang selama ini hanya pada tataran normatif saja. Dengan penilitian ini, aspek normatife mampu melahirkan sejumlah temuan empris. Kajian tentang zakat profesi bisa memberikan beberapa pemikiran bagi pelaku pengelola zakat (amil) untuk mendayagunakan zakat profesi sebagai salah satu pemasokan besar bagi lembaganya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian terhadap perspektif ulama di Kota Banjarmasin terkhusus tentang zakat profesi. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif untuk memperoleh data dan memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang pengamalan zakat profesi oleh ulama selama ini. Dalil yang digunakan para ulama di Kota Banjarmasin tentang zakat profesi sangat beragam, tiga orang diantaranya tidak setuju dengan adanya zakat profesi, diantara yang setuju 2 orang menganalogikan dengan zakat petani, 1 orang dengan keumuman zakat, 1 orang dengan zakat perdagangan, 1 orang dengan zakat emas. Zakat profesi dalam perspektif ulama kota Banjarmasin juga beragam ini berdasarkan dalil yang mereka kemukanan, 3 orang diantara kurang setuju dan lebih tepat jika penghasilan yang dikeluarkan tidak disebut zakat karena tidak memenuhi syarat zakat dan akan menimbulkan polemic di masyarakat sehingga lebih tepat dikatakan jika penyebutannya dengan “sadaqah/infaq” penghasilan, akan tetapi lima orang lainnya setuju dengan zakat profesi walapun terdapat perbedaan dalam menganalogikan zakat profesi itu sendiri

HUKUM ISLAM DALAM KERANGKA HUKUM TATA NEGARA INDONESIA Indah Dewi Megasari
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Hukum Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan yang lebih penting dibanding dua corak hukum lainnya, hukum positif dan hukum adat, tapi tentunya tidak dalam pengertian yang normatif dan ideologis, dogmatis, atau tekstualis melainkan secara kultural.Penelitian ini menggunakan metodelogi yuridis normatif, yaitu menganalisa permasalahan menggunakan peraturan perundangundangan yang ada dan literature lainnya. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam konteks pewujudan hukum nasional bagi bangsa Indonesia semestinya tidaklah memandang agama maupun elemen kultural salah satu golongan masyarakat. Jika hal itu dilakukan maka besar peluangnya akanmenimbulkan goncangan sosial secara nasional dan walaupun hal itu terjadi, hendaknya ia merupakan proses alami yang dikerjakan oleh masyarakat sendiri berdasarkan kebutuhan akan masa depan yanglebih baik.

PENGAMALAN ZAKAT PROFESI DI KOTA BANJARMASIN Nahdhah Nahdhah; Indah Dewi Megasari
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 9, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

This research aims to study the percentage of profession zakat (purification/ support of the needy) in Banjarmasin. Theoretically, it is also expected to enrich the Islamic knowledge particularly in the field of Islamic social jurisprudence practice.This field research focuses on the zakat givers (professionals) living in Banjarmasin, and studies some cases of any professions. In further, by qualitative approach the research gains data to build a deep understanding of zakat givers experiences in calculating their percentage of zakat.The percentage which is due on gold, silver and cash funds that have reached the amount of 85 grams of gold and held in possession for one lunar year is two and a half percent.A person may also give as much as he or she pleases as voluntary charity to muzakki ‎(the needs), or through the legal institution.

Konsep Perlindungan Hukum Peradilan Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Istiana Heriani; Indah Dewi Megasari; Muthia Septarina
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v14i2.7574

The purpose of this study is first to find out how to protect legal protection for children who are victims of domestic violence. Second, to find out how the judicial mechanism is for victims of domestic violence. The research method is normative juridical, with a descriptive approach, namely the results obtained from this study are expected to provide an overview of legal protection for children as victims of domestic violence. The results of his research are legal protection for children as victims of domestic violence, namely the protection provided, including: providing legal assistance; confidentiality of the victim's identity; arrest of the offender with preliminary evidence; providing other assistance in the form of health services; rehabilitation efforts. The judicial mechanism for child victims of domestic violence is with the right handling and approach so that this problem can be handled properly, namely directed to the resolution of domestic violence crimes through restorative justice efforts to restore the rights of victims and relationships with the perpetrators.

IMPLIKASI HUKUM PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA Istiana Heriani; Abdul Hamid; Indah Dewi Megasari; H.Maksum H.Maksum
Jantera Hukum Bornea Vol. 5 No. 01 (2022): Januari 2022
Publisher : Fakultas Hukum UVAYA Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.405 KB)

Penelitian ini bertujuan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku perkawinan di bawah umur dan pihak-pihak yang terlibat, karena hal ini menyangkut kesehatan ibu dan keturunan yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan peningkatan pelayanan kesehatan. Untuk mengurangi terjadinya pernikahan di bawah umur, maka diperlukan peningkatan indikator dan ekonomi di masyarakat, karena salah satu faktor pencetus terjadinya pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Untuk memperoleh data, dilakukan pendeskripsian secara menyeluruh dan sistematis tentang norma-norma hukum dan asas-asas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pendekatan yuridis normatif, yang menitikberatkan pada kajian dokumen-dokumen dalam penelitian kepustakaan untuk mempelajari data sekunder yang dikumpulkan di lapangan. berupa bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil Penelitian yaitu akibat hukum perkawinan di bawah umur adalah tidak sah tetapi berlaku terhadap anak yang dilahirkannya, mereka tetap mendapat jaminan dan perlindungan hukum yang diakui sebagai anak oleh orangtuanya. Hak Asasi setiap orangtua untuk review berkeluarga harus dapat dipertanggungjawabkan agar tidak melanggar hak-hak Anak yang dilahirkan Dari Perkawinan tersebut. Secara konstitusional Negara mewajibkan setiap orang tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Undang-Undang. Bentuk perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan legalitas usia kawin, batas usia kawin dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, UU No 23 tahun 2002 Perlindungan Anak, dan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM PERADILAN BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (ANAK DIBAWAH UMUR) Istiana Heriani; Indah Dewi Megasari; Muthia Septarina
Jantera Hukum Bornea Vol. 5 No. 02 (2022): Juli 2022
Publisher : Fakultas Hukum UVAYA Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.842 KB)

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita human capital bagi perjuangan bangsa dan pembangunan nasional. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk mengamankan dan melindungi anak dan hak-haknya, serta agar anak hidup dan tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. dan diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena global yang telah terjadi dalam kehidupan manusia selama berabad-abad dan telah terjadi di semua negara. Ada banyak bentuk kekerasan. Artinya, dalam bidang sosial budaya, politik, ekonomi dan pendidikan, korbannya biasanya perempuan dan anak-anak di lingkungan rumah.

EFEKTIFITAS PERAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANJARBARU Indah Dewi Megasari; Abdul Hamid; Noor Azizah
Badamai Law Journal Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i1.17604

Sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Peraturan yang mengatur mediasi ini juga terdapat pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dan PP Nomor 54 Tahun 2000 yang mana merupakan landasan yuridis bagi penyelenggaraan mediasi di luar pengadilan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang kesungguhan semua hakim untuk mengusahakan perdamaian. Dan juga terdapat dalam PERMA yang mengatur yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2003, PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan yang terbaru PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dimana PERMA tersebut semuanya mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam proses penerapannya mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru belum sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Sehingga, apa yang diharapkan dari terbitnya PERMA ini belum tercapai secara maksimal. Karena nyatanya angka perceraian di Pengadilan Agama Banjarbaru masih sangat tinggi. Sehingga efektifitas PERMA dan optimalisasi peran Mediator dalam meminimalisir angka perkara perceraian belum tercapai, dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu. Kepatuhan terhadap PERMA, waktu proses mediasi, budaya masyarakat Indonesia, pola berfikir masyarakat Indonesia, tenaga ahli, data terkait mediasi, dan pembekalan ilmu sebelum menikah (pra nikah).

PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN EKSPLOITASI TERHADAP ANA DI MADRASAH ALIYAH SULTAN SULAIMAN KARANG INTAN Munawar, Akhmad; Aini, Muhammad; Hidayatullah; Arief, Hanafi; Megasari, Indah Dewi; Hastati Pujisari; Jayantara, I Made Dwi
Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Vol. 3 No. 2 (2023): EDISI Oktober 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tindakan eksploitasi terhadap merupakan masalah yang berskala nasional dan internasional, dengan dampak negatif yang serius terhadap kehidupan nak-anak. Eksploitasi terhadap anak terkadang sering tidak disadari oleh orang tua ataupun anak-anak bahwasanya apa yang dilakukan ataupun diperintahkan orang tua itu adalah salah satu bentuk eksploitasi terhadap anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Eksploitasi anak lebih disebabkan oleh orang tua yang kurang mengetahui adanya larangan perbuatan tersebut dan tidak memahami isi dari peraturan Undang–Undang Perlindungan Anak nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Penyebab terjadinya tindak eksploitasi anak dikarenakan faktor keterbatasan ekonomi, dimana anak tersebut dengan sengaja, dan juga ada pula dorongan dari orang tua. Upaya pemerintah dalam mengatasi tindak eksploitasi terhadap anak ialah dengan memberi tindakan sementara. Metode: Pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: 1. Ceramah tentang bagaimana tindak pidana eksploitasi anak di Indonesia dan bagaimanakah perlindungan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 terhadap eksploitasi anak sanksi serta dampak dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan undang-undang 35 tahun 2009; 2. Dialog (tanya-jawab) mengenai kasus-kasus yang sering terjadi di kalangan anak-anak terkait eksploitasi terhadap anak. Kesimpulan: Penyuluhan kepada Siswa/Siswi dalam bentuk "Penyuluhan Hukum Tentang eksploitasi terhadap anak kepada Siswa di Madrasah Aliyah Sultan Sulaiman Karang Intan" menunjukkan bahwa tingkat penerimaan atau akseptabilitas dari mitra telah meningkat dalam hal pemahaman dan pengetahuan mereka terkait materi penyuluhan. Sehingga mereka bisa membedakan hal-hal apa yang termasuk dalam kategori eksploitasi terhadap anak.

Flexibility and Adaptation of Contract Law: Comparative Study Between Indonesia's Civil Law System and Singapore's Common Law Syafa'i, Imam; Megasari, Indah Dewi
West Science Law and Human Rights Vol. 2 No. 04 (2024): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v2i04.1323

This study aims to explore the differences in the flexibility and adaptation of contract law in Indonesia which adheres to the civil law system and Singapore which is based on common law, as well as its implications for modern business. Contract law in Indonesia is still heavily dependent on the Civil Code (KUHPerdata), which dates back to the colonial era and has not undergone significant updates. This has led to stiffness in the implementation of contracts, especially in fast-growing business sectors such as digital technology. In contrast, Singapore has adopted a common law system, which is more flexible and able to adapt to changes in the economy and international business dynamics through the use of precedents. In a business context, flexibility and legal adaptation are essential because contracts often have to adapt to new emerging needs, including changes in technology, regulations, and market conditions. This study uses a normative juridical approach with a comparative method, examining laws, court decisions, and related academic literature. The case study of business contracts between Indonesian and Singaporean companies in the technology sector is also used as a study material to provide a practical view of the effectiveness of each country's legal system in facing contemporary business challenges. The results show that Singapore excels in contract flexibility due to the use of precedents that allow for legal adjustments without the need for formal legislative changes. On the other hand, contract law in Indonesia is often unable to keep up with rapid developments due to rigid and outdated regulatory limitations. This difference has an impact on the speed and efficiency of contract dispute resolution in both countries, with Singapore being able to resolve disputes more quickly through a more responsive system. This study concludes that to increase competitiveness in the global economy, Indonesia needs to reform the Civil Code to be more flexible and adaptive like the one implemented in Singapore. These recommendations are important to ensure that Indonesia can create a more competitive business environment and support innovation, especially in the ever-evolving digital era.

KONSEP PEMIDANAAN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT ATAS RESIKO MEDIK PELAYANAN KESEHATAN Heriani, Istiani; Dewi Megasari, Indah; Maksum
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dasar pembenaran rumah sakit bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan dari kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit, yaitu dengan adanya doktrin respondeat superior, doktrin rumah sakit bertanggung jawab terhadap kualitas perawatan (duty to care); dan doktrin vicarious liability, hospital liability, corporate liability. Adapun permasalahan adalah bagaimana tanggung jawab rumah sakit berdasar Pasal 46 UU Rumah Sakit; dan apa implikasi dengan adanya ketentuan rumah sakit bertanggung jawab atas kerugian pada seseorang yang diakibatkan karena kelalaian tenaga kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, pemecahan masalah dari sudut pandang legal issue untuk perlindungan hukum terhadap pasien berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan bagaimana tanggung jawab hukum terhadap pasien sebagai konsumen yang dirugikan karena kesalahan dan kelalaian tenaga medis (dokter). Hasil dari penelitian adalah bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit. Implikasi dari ketentuan itu ternyata tidak mudah bagi masyarakat/pasien untuk melakukan gugatan ganti kerugian kepada rumah sakit, karena ternyata terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan tidak semua tindakan kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit merupakan tanggung jawab pihak rumah sakit. Alasan-alasan tersebut, seperti: tenaga kesehatan tersebut bukan pekerja di rumah sakit; tidak diketahui bagian mana yang termasuk dalam perjanjian terapeutik dengan dokter dan bagian mana yang termasuk ke dalam ke dalam kontrak dengan rumah sakit.

Co-Authors Abdul Hamid Abdul Hamid ABDUL HAMID Adriansyah Adriansyah Ahmad Sauki Akhmad Munawar Fahrunnisa Fahrunnisa GT.Imanuddin H.Maksum H.Maksum Hanafi Arief Hanafi Arief, Hanafi Harisnor Harisnor Hastati Pujisari Heriani, Istiana Heriani, Istiani Hidayatullah Hidayatullah Hidayatullah hidayatullah, Hidayatullah hidayatullah Hidayatullah, Rahmad Ade Imam Syafa'i Istiana Heriani Istiana Heriani Jayantara, I Made Dwi MAKSUM Muhammad Aini, Muhammad Muhammad Ihsan Hanifa Muthia Septarina MUTHIA SEPTARINA Nahdhah Nahdhah Noor Azizah Nurul Listiyani Owen Hutagalung Rahman, Rojali Ratih Pandan Sari Royan Hanapi Setyawan Setyawan Setyawan, Setyawan Siti Nurbadaliah Syafa'i, Imam Teguh Widodo Widi Susanto Yusandi Rakhman

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search