Garuda - Garba Rujukan Digital

MEKANISME PEMBATASAN PEMBIAYAAN REHABILITASI TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Yulianis Safrinadiya Rahman
Negara dan Keadilan Vol 7, No 1 (2018): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Abstrak Undang-undang Narkotika tidak ada mengatur mengenai berapa kali negara harus menanggung seseorang untuk direhabilitasi karena mengenai pembiayaan itu sudah dibebankan kepada Pemerintah, sebab korban penyalahgunaan narkotika, baik orang itu sebagai residivis tetap pemerintah berkewajiban untuk menanggung semua biaya tersebut. Untuk masuk dalam kategori rehabilitasi adalah pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang pertama kali masuk program rehabilitasi, sedangkan residivis sebaiknya dikenakan pidana agar tidak melakukan kejahatan yang serupa yang dapat mengakibatkan kerugian pada keuangan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).Kata kunci: Rehabilitasi, Residivis, Penyalahgunaan Narkotika. Abstract The Narcotics Law does not regulate the number of times the State must bear someone to be rehabilitated because the cost has already been charged to the Government, because, whether a person is a victim of narcotics abuse or recidivism, the Government is still obliged to cover all his costs. To be rehabilitated, a person must be an addict and victim of narcotics abuse who first entered the rehabilitation program. As for recidivism, it is best to be subject to criminal penalties so as not to commit similar crimes which can result in losses to the State’s finances sourced from the State Budget.Keywords: marriage, foreign citizens, Indonesian law

Kejahatan Kekerasan Dan Brutalisme Massa (Perspektif Kriminologi) Yulianis Safrinadiya Rahman
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v14i2.6284

Indonesia is a country based on the rule of law, not mere power. This statement is explicitly stated in the general explanation of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This shows that Indonesia is a state of law, and as a state of law, Indonesia accepts law as an ideology to create order, security, justice, and welfare for its citizens. The criminal law currently in force in Indonesia is a codified criminal law, i.e. most of it and the rules have been compiled in a single law called the Criminal Code. Crime is an act that violates ethics and morals so that a crime committed by an offender has a detrimental impact on other people as legal subjects. Crimes of violence and mass brutalism that are occurring in Indonesia at this time are concerning and the causes and solutions must be found immediately. Because usually, the victims are the people themselves. Especially on mass brutalism, which has a very large impact on the destruction of the legal system that has been built. The research method used in this study is normative legal research because it is carried out by analyzing the library materials or based on those taken from secondary data as a reference for research in a way that is taken based on regulations and literature related to the problems studied. The normative legal research includes research on legal systematics, research on the level of legal synchronization, research on legal history, and research on comparative law. Society is a very free meaning, they have its own orderly and natural system. Behavior, actions, and conflicts will change naturally and cannot be forced, people will interpret the law through meanings that can be captured by each flow of change, and the way they interpret is different from what is interpreted by legal experts, policymakers, or conglomerates, policies can just be evil, good can be deceit, and justice can become greed, the law cannot be seen as something genuine but contains the interests of certain groups. Whereas the press and other media are like the inspiration for crime, it must be remembered that in a dynamic social system, print and film media are an integral and urgent part of the community development process.

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DIAJUKAN OLEH PARA PIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 782/Pdt. G/2020/ PN JKT.SEL) Darazati, Safa; Tista, Adwin; Rahman, Yulianis Safrinadiya
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.16076

Seorang notaris diangkat sebagai pejabat umum oleh negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat bukti tertulis. Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris telah disebutkan bahwa akta Notaris merupakan akta otentik yang tentunya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun dalam kenyataanya akta Notaris dapat juga dibatalkan di pengadilan. Permasalahan yang menjadi bahasan adalah bagaimana akibat yang ditimbulkan dari keterlibatan notaris dalam pembuatan akta yang diajukan oleh para pihak, dan bagaimana pertanggungjawaban perdata oleh notaris dalam pembuatan akta berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 782/Pdt. G/2020/PN JKT SEL. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa akibat yang ditimbulkan dari keterlibatan notaris dalam pembuatan akta yang diajukan oleh para pihak yaitu menjadikan akta otentik batal demi hukum akibatnya, perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut dengan suatu putusan pengadilan. Pertanggungjawaban perdata oleh notaris dalam pembuatan akta berdasarkan studi kasus putusan Nomor 782/Pdt. G/2020/PN JKT SEL yaitu secara hukum Perdata notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris.

Penerapan Hukum Bisnis bagi Pelaku Usaha UMKM di Wilayah Kota Banjarmasin Mohammad Zainul; Periyadi Periyadi; Yulianis Safrinadiya Rahman; Sri Herlina
Masyarakat Berkarya : Jurnal Pengabdian dan Perubahan Sosial Vol. 2 No. 1 (2025): Februari : Masyarakat Berkarya : Jurnal Pengabdian dan Perubahan Sosial
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/karya.v2i1.1149

This community service activity aims to examine the role of business law on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in improving the economy in Banjarmasin City. The background of this community service is based on the importance of the role of business law in providing protection and support for MSMEs, which are the backbone of the local economy. The results of the study show that the effective application of business law can improve the competitiveness and sustainability of MSME businesses, as well as encourage economic growth in Banjarmasin City.

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENGGUNA FASILITAS INTERNET BANKING TERHADAP KEJAHATAN CYBERCRIME DI PERBANKAN SYARIAH Safrinadiya Rahman , Yulianis Safrinadiya Rahman
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sub sektor ekonomi yang memobilisasi dana masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan inovasi perbankan serta memberikan dampak efisien dan ektivitas yang luar biasa. Salah satu inovasinya yaitu bank menciptakan produk dan jasa. Di balik kemudahan yang didapat dari penggunaan internet banking, ada juga resiko yang di dapat dalam penggunaanya layanan ini, antara lain banyak terjadi pelanggaran hukum menyangkut data-data pribadi melalui internet dan juga mengenai resiko finasial yang diderita oleh nasabah bank dalam penggunaan internet banking karena ulah para pelaku kejahatan tersebut menyebabkan industri perbankan harus mampu menyiapkan security features yang mampu menjaga tingkat kepercayaan masyarakat bahwa transaksi elektronik aman. Sehubungan dengan hal tersebut, perlunya perlindungan hukum diberikan kepada nasabah pengguna Internet Banking diperlukan dalam rangka melindungi hak-hak nasabah selaku konsumen dalam jasa perbankan, mengingat juga hukum itu memadu dan melayani masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian yuridis normative, dimana metode ini mengkaji permasalahan dari beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta beberapa literatur hukum serta pendapat-pendapat hukum dari para ahli hukum. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dalam undang-undang perbankan tidak menyebutkan terkait perlindungan hukum nasabah terhadap cybercrime secara eksplisit, maka jalan yang dapat diambil oleh bank adalah melakukan pencegahan (preventif) terhadap bahaya-bahaya cybercrime. Motif pelaku cybercrime dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Motif Intelektual bertujuan mendapatkan kepuasan pribadi atau intelektual dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan ilmu bidang teknologi informasi. Motif ekonomi, politik dan criminal bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi khususnya bidang ekonomi dan politik. Kejahatan dengan motif ini bersifat individu dan kelompok (korporasi). Diperbankan motif ini disebut motif ekonomi karena hacker bertujuan mencuri identitas nasabah guna menguras dana nasabah.

PENYULUHAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DESA ANJIR MUARA LAMA DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH Ningrum Ambarsari; Istiana Heriani; Adwin Tista; Hanafi Hanafi; Yulianis Safrinadiya Rahman; Mahrida Mahrida
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 11, No 1 (2025): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v11i1.18657

Tanah bagi rakyat Indonesia merupakan suatu hal penting, karena semua aktifitas dalam kehidupan sehari-harinya tergantung kepada tanah, dikatakan pula bahwa terdapat hubungan magis religius antara manusia dengan tanah, karena manusia dari hidup sampai matinya tidak terlepas dari tanah. Perkembangan perekonomian yang pesat juga memerlukan tanah dalam kegiatan ekonomi, seperti jual beli, sewa menyewa, pembebanan hak atas tanah yang dijadikan jaminan utang karena adanya pemberian kredit, sehingga semakin lama semakin terasa perlunya suatu jaminan kepastian hukum hak-hak atas tanah. Salah satu tujuan pokok UUPA adalah meletakkan dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat, dengan telah dilaksanakan pendaftaran tanah pada setiap tanah di seluruh Indonesia, berarti telah memberikan dasar-dasar untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia.

PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN PELECEHAN DAN KEKERASAN SEKSUAL PADA REMAJA DI SMK NEGERI 1 MARTAPURA Herlina, Sri; Rahmathoni, Lutfi Yusup; Azizah, Noor; Rahman, Yulianis Safrinadiya
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 11, No 3 (2025): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v11i3.20896

Penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, khususnya di kalangan remaja yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan seksual. Kegiatan ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Martapura sebagai upaya preventif untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai bentuk-bentuk pelecehan dan kekerasan seksual, dampaknya, serta upaya perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum interaktif melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab dengan peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah mengetahui istilah pelecehan seksual, namun belum memahami secara mendalam bentuk, dampak, dan sanksi hukumnya. Melalui penyuluhan ini, siswa menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga batas interaksi sosial, memahami konsep persetujuan (consent), serta mengetahui mekanisme pelaporan apabila terjadi tindakan kekerasan seksual. Selain itu, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya peran sekolah, keluarga, dan lingkungan sosial dalam menciptakan suasana yang aman, nyaman, serta bebas dari kekerasan seksual. Dengan demikian, penyuluhan hukum ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun budaya hukum yang berkeadilan, beretika, dan menghargai martabat manusia di kalangan remaja sekolah menengah kejuruan.Kata Kunci : Pencegahan, Pelecehan, Kekerasan, Seksual.

TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH RESIDIVIS: ANALISIS PENJATUHAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Yulianis Safrinadiya Rahman; Sri Herlina
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 18, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v18i1.20643

One of the significant challenges in criminal law is the prevalence of narcotics offenses committed by recidivists—individuals who reoffend after having previously served a sentence. Recidivist status creates complex juridical dilemmas, as it serves as a statutory ground for sentence aggravation, often resulting in severe verdicts ranging from life imprisonment to the death penalty. This practice triggers a debate regarding the fundamental objectives of sentencing, where judges are compelled to strike a balance between retribution (retributive justice) to ensure deterrence, prevention (preventative justice), and rehabilitation (rehabilitative justice) aimed at social reintegration. This study aims to examine the legal framework governing narcotics offenses under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the specific sentencing mechanisms applied to repeat offenders. This research employs a normative legal methodology, utilizing secondary data through library research to analyze relevant statutes and legal literature. The findings demonstrate that the sentencing system under the Narcotics Law mandates aggravated penalties for offenders involved in organized networks, those involving minors, and those with recidivist status. Sentencing for narcotics recidivists emphasizes enhanced sanctions; while Articles 486 to 488 of the Criminal Code (KUHP) establish general provisions for recidivism, Article 144 of Law Number 35 of 2009 specifically stipulates that recidivists may be subject to an additional one-third of the maximum prescribed penalty.

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DIAJUKAN OLEH PARA PIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 782/Pdt. G/2020/ PN JKT.SEL) Safa Darazati; Adwin Tista; Yulianis Safrinadiya Rahman
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.16076

Seorang notaris diangkat sebagai pejabat umum oleh negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat bukti tertulis. Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris telah disebutkan bahwa akta Notaris merupakan akta otentik yang tentunya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun dalam kenyataanya akta Notaris dapat juga dibatalkan di pengadilan. Permasalahan yang menjadi bahasan adalah bagaimana akibat yang ditimbulkan dari keterlibatan notaris dalam pembuatan akta yang diajukan oleh para pihak, dan bagaimana pertanggungjawaban perdata oleh notaris dalam pembuatan akta berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 782/Pdt. G/2020/PN JKT SEL. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa akibat yang ditimbulkan dari keterlibatan notaris dalam pembuatan akta yang diajukan oleh para pihak yaitu menjadikan akta otentik batal demi hukum akibatnya, perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut dengan suatu putusan pengadilan. Pertanggungjawaban perdata oleh notaris dalam pembuatan akta berdasarkan studi kasus putusan Nomor 782/Pdt. G/2020/PN JKT SEL yaitu secara hukum Perdata notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris.

Restorative Justice as a Legal Policy on Criminal Punishment: An Integrative Study of Legal Certainty and Substantive Justice Deny Deny; Wolter Junaedi Nurhamidin; Ana Maria Gadi Djou; Yulianis Safrinadiya Rahman; Iwan Rasiwan
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 3 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i3.3159

The concept of restorative justice has emerged as a contemporary paradigm in modern criminal justice systems, shifting the focus away from mere retribution toward the restoration of social relationships and the reparation of harm suffered by victims. This transformation reflects a broader change in the direction of criminal law policy toward a more humane and justice-oriented approach. This study aims to examine restorative justice within the framework of criminal law policy, with particular emphasis on the integration of legal certainty and substantive justice. The research employs a normative legal method, utilizing conceptual, statutory, and comparative approaches to achieve a comprehensive analysis. The findings indicate that restorative justice holds significant potential in reconciling the tension between formal legal procedures and the evolving sense of justice within society. However, its implementation continues to face several challenges, including inconsistencies in law enforcement practices, limited technical regulations, and the need for a paradigm shift among legal practitioners. Therefore, strengthening policy frameworks and establishing clear operational guidelines are essential to ensure the effective and consistent application of restorative justice.

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search