Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.898
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Sinteks Journal of Agriculture and Applied Biology Journal La Lifesci Journal of Agriculture and Applied Biology ( JAAB) JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (JHSSB) MLJ Merdeka Law Journal Technologica Jurnal Pendidikan Transformatif Reformasi Hukum Trisakti Journal of Soilscape and Agriculture JPLED JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA JPM SMI Amicus Curiae Jurnal Research Ilmu Pertanian
setiyono
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
ANALISIS BUKTI PERMULAAN DALAM PENETAPAN TERSANGKA NARKOTIKA: STUDI KASUS PUTUSAN PRAPERADILAN NO. 14/PID.PRA/2023/PN JKT TIM: Analysis Initial Evidence In Determining Narcotics Suspects: Case Study Of Pretrial Decision No.14/Pid.Pra/2023/Pn Jkt Tim Vira Felinda Ayu Cahyani; Setiyono
Reformasi Hukum Trisakti Vol 7 No 1 (2025): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v7i1.21876

Abstract

Based on sufficient preliminary evidence, Fahrul Roji as the applicant has been named a suspect by the BNN as the respondent. However, the applicant is dissatisfied with the determination because the evidence held by the respondent is considered insufficient. This study discusses the problem is the determination of preliminary evidence in determining a suspect in a narcotics case, with a case study of the pretrial decision No. 14 / PID.PRA / 2023 / PN JKT.TIM. The focus of the study is to analyze the types of valid evidence that can be used as the basis for sufficient preliminary evidence and the appropriateness of the judge's considerations in determining the suspect. The method used is normative study using secondary data and a descriptive approach analyzed qualitatively. Based on the discussion, it can be concluded and result that the preliminary evidence to determine the applicant as a suspect is insufficient, because the existing evidence is not accurate and only one can be accepted as valid evidence. Therefore, the applicant's request should be granted by the judge because there is no sufficient evidence for a narcotics crime.
PELATIHAN PENULISAN SITASI MENGGUNAKAN MENDELEY PADA MAHASISWA SEKOLAH TINGGI TEKNIK MULTIMEDIA INTERNASIONAL MALANG Ciptaningtyas, Ariesta Wulandari; Zaqinadevi, Amritha Suko; Setiyono
Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 3 (2024): Vol 2 No 3 Tahun 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Teknik Multimedia Internasional Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan sitasi merupakan salah satu elemen yang penting dalam penyusunan karya ilmiah. Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik Malang sering kali menghadapi kesulitan dalam mengelola sitasi secara sistematis serta sesuai dengan format yang ditentukan. Untuk menghindari plagiarisme penelitian ini bertujuan untuk memberikan panduan praktis mengenai penggunaan Mendeley, sebuah perangkat lunak manajemen referensi, dalam proses penulisan sitasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, kuesioner, dan wawancara terhadap mahasiswa yang telah mengikuti pelatihan penggunaan Mendeley. Selain itu, dilakukan analisis terhadap karya tulis mahasiswa sebelum dan sesudah penggunaan Mendeley untuk mengukur tingkat peningkatan kualitas sitasi. Hasil penelitian memberikan gambaran tentang efektivitas pelatihan dan dampaknya terhadap kemampuan mahasiswa dalam mengelola referensi secara profesional. Serta menunjukkan bahwa penggunaan Mendeley secara signifikan meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan referensi serta mempermudah mahasiswa untuk mengikuti format sitasi yang standar. Dengan demikian, penggunaan Mendeley dapat menjadi solusi efektif bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik Malang untuk meningkatkan kualitas karya ilmiah mereka.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Wiratama, Galih Putra; Setiyono
MLJ Merdeka Law Journal Vol. 5 No. 2 (2024): November 2024, Merdeka Law Journal
Publisher : Postgraduate University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Corporate crime lately has been seen by the public as the most serious and dangerous crimes than conventional crimes such as robbery or theft by force because the consequences of corporate crime is much more devastating than those caused by conventional crime, the purpose of this study describe and analyze criminal liability against corporations that commit crimes of environmental destruction,the formulation of the the second is how criminal liability against corporations that commit crimes of environmental destruction,the research method used is normative legal research.The first research results in UUPPLH in 2009 regulate the formulation of offenses, namely material offenses and formal offenses. Material offenses are found in Article 98, Article 99 and Article 112, while formal offenses are found in Article 100 to Article 111 and Article 113 to Article 115 of Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and management. While related to corporate regulation in environmental crimes stated in Article 116 paragraph (1) and Paragraph (2) and Article 118 UUPPLH. The second is the recognition of corporations as legal subjects that can be criminally liable for environmental crimes is affirmed in Article 1 Number 32 of law no. 32 of 2009 concerning the protection and management of the environment, namely “everyone is an individual or business entity, both incorporated and unincorporated” Keywords: Criminal Liability,Corporate, Environment
Konsep Hukum Pembagian Urusan Konvensi Sektor Pariwisata Halal dan Peta Peluang Investasi Perhotelan di Kawasan Borobudur Puan Dinaphia Yunan; Sawitri Yuli Hartati; Setiyono
Jurnal Pendidikan Transformatif Vol. 3 No. 2 (2024): Maret 2024
Publisher : Yayasan Aya Sophia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9000/jpt.v3i2.1626

Abstract

Penelitian ini membahas konsep hukum terkait pembagian urusan konvensi sektor pariwisata halal dan penyusunan peta peluang investasi perhotelan di Kawasan Borobudur. Konsep pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan konvensi sektor pariwisata halal menjadi fokus utama pembahasan. Melalui analisis terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku di tingkat nasional dan daerah, serta perlindungan hak pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dan pemilik tanah, penelitian ini mengidentifikasi kerangka kerja hukum yang relevan untuk pengembangan investasi perhotelan di Kawasan Borobudur. Konsep-prinsip pariwisata halal juga diuraikan dalam konteks pengembangan investasi perhotelan, termasuk penanganan makanan dan minuman halal serta penyediaan fasilitas sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, kewajiban lingkungan dan sosial, serta kepatuhan hukum dan etika bisnis menjadi aspek penting dalam memastikan keberlanjutan dan kesuksesan proyek investasi perhotelan. Dengan memperhatikan konsep-konsep tersebut, pembagian urusan konvensi sektor pariwisata halal dan penyusunan peta peluang investasi perhotelan di Kawasan Borobudur dapat dilakukan secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak terkait.
Analisis Hukum Penyusunan Peta Peluang Investasi Perhotelan dan Konvensi (The Transito Hotel and Convention) Sektor Pariwisata Halal di Kawasan Borobudur Sawitri Yuli Hartati; Puan Dinaphia Yunan; Setiyono
Jurnal Pendidikan Transformatif Vol. 3 No. 2 (2024): Maret 2024
Publisher : Yayasan Aya Sophia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9000/jpt.v3i2.1628

Abstract

Target dan luasan yang akan dicapai untuk kegitan analisis yuridis peta peluang investasi sektor pariwisata halal adalah Tersedianya dokumen Analisis Yuridis penyusunan peta peluang investasi prioritas strategis yang siap ditawarkan di sektor pariwisata yang memberikan gambaran komprehensif dan mendetail (pra studi kelayakan/pra-Feasibility Study) kepada investor dan stakeholder terkait mengenai kelayakan suatu investasi. Menganalisis kelayakan investasi di sektor pengembangan kawasan, industri yang terintegrasi dengan kawasan, dan infrastruktur penunjang kawasan yang akan didorong dan dikembangkan oleh Pemerintah 5 (lima) tahun ke depan, dengan memperhitungkan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif setiap daerah (provinsi) dalam rangka mendukung upaya pemerataan ekonomi ke seluruh wilayah yang berdaya saing. Merumuskan usulan rekomendasi kebijakan dan insentif khusus kepada Kementerian/Lembaga terkait bagi pengembangan penanaman modal proyek prioritas strategis sektor pengembangan kawasan, industri yang terintegrasi dengan kawasan, dan infrastruktur penunjang kawasan di Indonesia. Menyiapkan informasi proyek prioritas strategis berbasis spasial (Sistem Informasi Geografis) yang siap ditawarkan kepada investor dan informasi/konten terkait lainnya yang diintegrasikan dengan sistem informasi yang telah tersedia di BKPM. Dokumen ini akan menjadi materi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait dalam menawarkan proyek penanaman modal yang benar-benar siap kepada investor potensial sebagai acuan yang dapat diandalkan dalam pengembangan kawasan, industri yang terintegrasi dengan kawasan, dan infrastruktur penunjang Kawasan Pariwisata halal.
ANALISIS PERBEDAAN TAFSIR MENGENAI PERSESUAIAN ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 278/PID.B/2021/PN.TNG): Analysis Of The Differences In Interpretation Regarding The Suitability Of Evidence In The Proof Of Fraud Offenses (Study Of Verdict Number: 278/Pid.B/2021/Pn.Tng) Bobby Firmansyah; Setiyono
AMICUS CURIAE Vol. 2 No. 2 (2025): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v2i2.23000

Abstract

Based on the applicable legislation, the Defendant Timothy Tandiokusuma should have been sentenced for the crime of fraud and deceit. The identification of the problem in this research is how the conformity of evidence proves the existence of fraud (Case Study Number: 278/Pid.B/2021/PN.Tng) and how the legal considerations of the Tangerang District Court judge in acquitting Timothy Tandiokusuma (Case Study Number: 278/Pid.B/2021/PN.Tng). The conformity of evidence has met the principles of Article 185 paragraph (6) of the Criminal Code, which is the method used by a judge in sentencing the Defendant. Data analysis was conducted descriptively and conclusions were drawn using deductive methods. Based on the research results and conclusions, it is concluded that there was an error by the Panel of Judges in sentencing the defendant due to not paying attention to the conformity of the evidence. In this case, the Panel of Judges only referred to evidence such as witness statements, bank statements, checks, and contract letters, and considered the act as not a criminal offense but rather a civil matter. The victim witness who suffered losses due to the Defendant's actions should have filed a fraud claim to obtain compensation.
PUTUSAN PRAPERADILAN MENGENAI TINDAKAN PENANGKAPAN OLEH PETUGAS KEPOLISIAN OGAN KOMERINGRING ILIR TERHADAP YOGIE SINGA NEGARA: Decisions regarding Measures of Pretrial Arrest by Ogan Komering Ilir Police Officers to Suspect Yogie Singa Negara Bagus Bara; Setiyono
Reformasi Hukum Trisakti Vol 7 No 2 (2025): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v7i2.22777

Abstract

Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedure regulates the implementation of arrests, but there are cases of arrests that are contrary to the Criminal Procedure Code, and this is reinforced by the Pre-Trial Decision of Kayuagung District Court No. 02/Pid.Pra/2018/PN.Kag. The formulation of the problem to be discussed, namely: Was the arrest by Ogan Komering Ilir (OKI) police officers of Yogie Singa Negara in accordance with KUHAP and Regulation of the Chief of the Indonesian National Police (Perkap) No. 14/2012 on the Management of Criminal Investigation? And whether the judge's decision to reject all of the applicant's requests in Kayuagung District Court Pretrial Decision No. 02/Pid.Pra/2018/PN.Kag is in accordance with KUHAP and Perkap No. 14/2012. This research uses normative legal methods, descriptive in nature, using secondary data. The result and conclution that the OKI police officers in carrying out the arrest of Yogie Singa Negara did not comply with the procedures in Article 18 paragraph (1) of KUHAP jo. Article 37 of Perkap No. 14/2012. The decision of the pre-trial judge of Kayuagung District Court No. 02/Pid.Pra/2018/PN.Kag was also deemed inappropriate, because it rejected entirely the petition of the applicant in the case.
PENGUJIAN SYARAT MATERIL SURAT DAKWAAN DALAM PERKARA PERJUDIAN ONLINE (STUDI PUTUSAN PN JAKARTA UTARA NOMOR 43/PID.B 2021): Material Requirement Failures in Online Gambling Indictments: A Case Study of Jakarta Utara District Court Decision No. 43/Pid.B/2021 Rama Wahyu Pratama Putra; Setiyono
Reformasi Hukum Trisakti Vol 7 No 3 (2025): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v7i3.23442

Abstract

The indictment is a legal document submitted by the public prosecutor in criminal proceedings, serving to explain the criminal offense charged against the defendant. The issue examined in this paper focuses on a juridical review of the inaccurate use of an indictment in the North Jakarta District Court Decision Number 43/PID.B/2021/PN JKT.UTR concerning an online gambling offense. This study employs a normative legal research method with a descriptive approach, supported by both primary and secondary legal materials. Data will be collected through literature study and analyzed qualitatively.The discussion and conclusion reveal that although the indictment formally meets the requirements under the Criminal Procedure Code (KUHAP), there is inaccuracy in the selection of the legal basis, which is a material requirement. The public prosecutor charged the defendant under Article 303 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), which is more suitable for conventional gambling, whereas the offense committed would be more appropriately charged under Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law). This inaccuracy potentially leads to legal uncertainty in law enforcement and creates juridical consequences for the indictment. This study emphasizes the importance of precision in formulating indictments.
Strategi Pengembangan Ternak Sapi Sistem Integrasi Sapi - Kelapa Sawit (SISKA) di Kecamatan Batang Cenaku Setiyono; Gunawan Syahrantau; Partini
Jurnal Research Ilmu Pertanian Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal Research Ilmu Pertanian (Agustus 2025)
Publisher : Fakultas Pertanian, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/knvkt471

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan strategi integrasi antara ternak sapi dan kebun kelapa sawit dengan pola pemeliharaan system SISKA di Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan integrasi ternak sapi dengan kebun kelapa sawit, serta merumuskan strategi yang tepat untuk pengembangan tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuisioner kepada peternak di Kecamatan Batang Cenaku. Hasil analisis matriks IFE dan EFE menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal yang ada memberikan peluang yang cukup besar untuk pengembangan sistem integrasi tersebut. Berdasarkan analisis SWOT dan matriks IE, strategi yang disarankan adalah strategi intensif yang memanfaatkan kekuatan internal dan peluang eksternal, seperti pengurangan biaya pemupukan dan peningkatan permintaan daging sapi. Selain itu, kerjasama dengan pihak terkait dan peningkatan keterampilan peternak juga dianggap penting untuk mengatasi ancaman dan kelemahan yang ada. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memanfaatkan limbah kebun kelapa sawit sebagai pakan ternak untuk mendukung keberlanjutan usaha peternakan di daerah tersebut.
ANALISIS KEWENANGAN KPK RI ATAS PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI MILITER AKTIF PADA LEMBAGA NON MILITER: Analysis of the Authority of the KPK RI on the Determination of Active Military Corruption Suspects in Non-Military Institutions Syifa Putri Aulia; Setiyono
AMICUS CURIAE Vol. 2 No. 3 (2025): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v2i3.23998

Abstract

Corruption offenses are not exclusively committed by civilians; disciplined military personnel can also be involved. A notable instance of this was disclosed by the Corruption Eradication Commission (KPK) through a sting operation (OTT) on July 27, 2023. During this operation, KPK apprehended several private individuals and the Coordinator of Administration (Koorsmin) of Basarnas RI, Lieutenant Colonel Adm Afri Budi Cahyanto. The identification problem of this analysis is the authority and legal basis for KPK RI to charge the Head of Basarnas RI and the Coordinator of Administration (Koorsmin) of Basarnas RI in the context of the procurement project for disaster victim search equipment. Additionally, it examines the legal foundation for KPK RI to designate an active military officer as a suspect in a corruption case within a non-military institution. The result and conclusion; reveals that KPK possesses the authority to handle corruption cases involving active-duty personnel who are employed in non-military institutions or organizations, even if the perpetrators are active military officers. The primary legal foundation for the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK RI) to designate a suspect in the disaster victim search equipment procurement project is Law Number 19 of 2019, which is the second amendment to Law Number 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission.
Co-Authors Anis Kristia Putri Arum, Ayu Puspita Ayuningtyas, Putri Larasati Azahra, Aura Azhar Dhika Winarto Bagus Bara Bobby Firmansyah Bustan, Josephine Kezia Christina , Anggi Erika Ciptaningtyas, Ariesta Wulandari Danasari, Putu Angel Putri David Bueno Davita, Bunga De Rinus, Maria Filfrida Dewi Natasya Lestari Dinanti, Bernandia Hamsyah Dyah Ayu Savitri Erwin Kusbianto , Dwi Gunawan Syahrantau Hadiyanto, Narissa Rafaputri Irwanto Sucipto, Irwanto Julian Daniel Meliala, Susan Barbara Patricia Sembiring Muhammad Fauzan Ridho Kanungga Rominton Muhammad Ghufron Rosyady Muhammad Noval Amaldy Nisak, Fauziatun Novendra, Dimas Ihza nurul latifah Partini Partini Patricia Sembiring, Susan Barbara Patricia SM, Susan Barbara Puan Dinaphia Yunan rachman winarto, Yudha Rafi, Faza Al Rahardianto, Trias Rama Wahyu Pratama Putra Reni Ambarwati Sari, Andini Permata Sawitri Yuli Hartati Setyaningrum, Putri Imaniar Subakti, Bawafi Syakia Brafnasha Isabella Pambudi Syifa Putri Aulia Vira Felinda Ayu Cahyani Wildan Muhlison, Wildan Wiratama, Galih Putra Wulanjari, Distiana Zaqinadevi, Amritha Suko Ziansyah Attallah Rahmana